[INDONESIA-NEWS] KMP - Atambua Tenang

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Fri Sep 08 2000 - 21:29:14 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0009/09/UTAMA/anam01.htm

>Sabtu, 9 September 2000
   Atambua Tenang
   Kompas/jb suratno
   [BUTTON]
   Atambua, Kompas
   
   Situasi Kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT)
   dilaporkan berangsur tenang, meskipun masih banyak pedagang menutup
   tokonya hingga Jumat (8/9) sore. Di Jakarta, Wakil Presiden Megawati
   Soekarnoputri mengadakan sidang kabinet terbatas guna membahas
   penyerbuan ke kantor Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) di
   Atambua, 6 September lalu.Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial,
   dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, pemerintah telah
   membentuk tim investigasi untuk menemukan akar masalahnya.
   
   "Pemerintah Indonesia benar-benar merasa prihatin dan mengucapkan
   belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada para petugas kemanusiaan PBB
   yang tergabung dalam UNHCR yang telah mengorbankan jiwa dan raga,"
   kata Yudhoyono.
   
   Manajer Operasi UNHCR untuk Timor Timur Bernard Kerblat mengemukakan,
   milisi pro-integrasi kembali membunuh 20 orang di kamp pengungsi
   Betun, NTT. "Kami belum tahu apakah mereka warga Indonesia atau warga
   Timor Timur."
   
   Sementara itu, juru bicara Pemerintahan Transisi PBB di Timor Timur
   (UNTAET), Barbara Reis, mengatakan, "Orang-orang yang menyampaikan hal
   ini kepada kami menggambarkan, para korban sebagai pengungsi atau
   penduduk sipil."
   
   Kepala Pusat Penerangan TNI Marsekal Muda Graito Usodo yang
   dikonfirmasi mengenai hal itu, kemarin malam, mengaku belum menerima
   informasi tentang terbunuhnya 20 orang itu.
   
   Menurut Graito, yang tewas adalah enam penduduk lokal pada bentrokan
   hari Rabu lalu, bersamaan dengan tewasnya tiga petugas sipil PBB. Dari
   enam penduduk lokal yang tewas itu, empat tewas di Kampung Wanibesak A
   dan dua orang di Wanibesak B (Atambua).
   
   "Situasi Atambua aman terkendali. Olivio Mendosa Moruk juga telah
   dikuburkan pukul 12.00. Investigasi dari Kepoli-sian Daerah dan
   Detasemen Polisi Militer setempat juga sudah mulai bekerja," tutur
   Graito.
   
   Kota Atambua hingga kemarin sore masih sepi. "Biasanya pada sore hari,
   lalu lintasnya ramai. Orang masih trauma dengan kejadian 6 September
   lalu," kata seorang pengojek di depan Kantor Telkom.
   
   Sepinya kota, selain trauma, juga disebabkan banyak warga setempat
   mendengar isu bahwa golongan milisi masih akan balas dendam. Mereka
   akan melakukan hal itu setelah selesai upacara pemakaman jenazah
   Olivio Mendosa Moruk, mantan komandan milisi yang terbunuh tanggal 5
   September lalu.
   
   "Kami mendengar informasi, kelompok milisi masih akan terus mengejar
   pembunuh Olivio di Dusun Wanibesa, Desa Loktulo, Malaka Barat," kata
   Komandan Rayon Militer Malaka Letnan Satu Nanang Komala di Betun (50
   kilometer di selatan Atambua).
   
   Kemarin siang, di Desa Bakero, Betun, telah ditemukan satu mayat
   laki-laki berusia sekitar 55 tahun. Mayat yang mulai membusuk itu
   diperkirakan korban pembunuhan balas dendam milisi di Desa Wanibesa,
   tempat terbunuhnya Olivio. "Korban yang meninggal di Desa Wanibesa
   kini sudah 11 orang, termasuk mayat ini," jelas Nanang Komala.
   
   Dari keterangan Letnan Satu Nanang Komala, jumlah korban meninggal
   karena terbunuhnya Olivio menjadi 14 orang. Sebelas orang penduduk
   lokal dan tiga staf UNHCR.
   
   DPR dan Komnas HAM
   
   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
   (Komnas HAM) juga menyatakan penyesalannya yang mendalam atas
   terjadinya tragedi di Atambua.
   
   Ketua DPR Akbar Tandjung bahkan mengatakan, pihaknya mendesak aparat
   intelijen agar bekerja lebih preventif dan aparat terkait segera
   menindak pelaku pembunuhan itu. "Dewan berharap kejadian ini tidak
   mengganggu hubungan Indonesia dengan PBB. Kejadian ini mengakibatkan
   citra negatif bagi negara kita dan dapat mempengaruhi program yang
   sedang dilakukan Presiden RI di PBB berkaitan dengan KTT Milenium,"
   kata Tandjung, kemarin.
   
   Sementara Ketua Komnas HAM Djoko Soegianto dan Sekjen Komnas HAM
   Asmara Nababan, didampingi mantan Ketua Komisi Penyelidik Pelanggaran
   HAM Timtim Albert Hasibuan dan anggota Komnas BN Marbun, berpendapat,
   kejadian itu membuat para pengungsi Timor Timur akan semakin
   menderita.
   
   Dalam kaitan itu, kata mereka, Pemerintah Indonesia harus segera
   meminta pertanggungjawaban aparat keamanan (TNI dan Polri) yang gagal
   mencegah terjadinya penyerangan tersebut. Mereka juga harus bekerja
   sama dengan PBB membentuk Tim Penyelidik Gabungan yang independen
   untuk insiden tersebut.
   
   "Penyerangan yang dilakukan oleh milisi atas UNHCR menunjukkan dengan
   jelas bagaimana organisasi milisi bekas Timor Timur masih terus
   beroperasi di NTT. Para milisi ini jelas mengganggu usaha-usaha
   kemanusiaan serta menimbulkan rasa takut di kalangan pengungsi dan
   penduduk setempat," tutur Nababan membacakan pernyataan Komnas HAM.
   
   "Kami meragukan kalau dikatakan aparat kita tidak mampu karena jumlah
   milisi dan pengungsi banyak. Memang kita lihat pengungsi yang ke NTT
   banyak sekali, tetapi yang kita harapkan mulailah dengan tindakan yang
   tegas. Jangan seperti sekarang ini, kita tidak melihat tindakan yang
   tegas mengenai soal milisi ini," kata Djoko lagi.
   
   Sekjen Komnas HAM itu menambahkan, pemerintah secara konstitusional
   mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelidikan. Akan tetapi, bila
   dalam satu sampai dua minggu tidak terlihat upaya dari pemerintah
   untuk membentuk tim penyelidik gabungan, maka Komnas HAM sesuai dengan
   kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
   tentang HAM bisa membentuk tim gabungan tersebut.
   
   Komnas HAM menyarankan agar aparat penyidik pelanggaran HAM di Timor
   Timur segera menahan para tersangka yang terlibat pelanggaran HAM di
   Timor Timur tahun 1999. Hal itu dilakukan untuk melindungi mereka dari
   kejadian seperti yang terjadi atas tersangka Olivio Mendoza Moruk.
   
   Ditampung di TNI/Polri
   
   Secara terpisah, mantan Asisten Personel Kepala Staf TNI Angkatan
   Darat (1995-1997) Mayjen (Purn) Mulchis Anwar, Kamis, menyarankan,
   para bekas anggota milisi Timor Timur pro-integrasi sebaiknya
   ditampung sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau
   Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dengan syarat minimal yang
   ditentukan TNI/ Polri. Hal itu, katanya, perlu agar jangan sampai ada
   kelompok militan yang tidak terurus, sehingga dapat memunculkan
   masalah baru.
   
   Menanggapi itu, Kepala Pusat Penerangan TNI Graito Usodo mengatakan,
   memang tidak tertutup kemungkinan penampungan itu dilakukan. Akan
   tetapi, yang harus digarisbawahi, TNI mempunyai persyaratan khusus
   untuk menerima anggota baru, yakni fisik, intelegensia, serta umur,
   yang belum tentu bisa dipenuhi oleh bekas milisi itu.
   
   Graito bisa memahami bahwa bekas milisi Timtim itu menghadapi dilema.
   "Mereka dihadapkan pada situasi yang serba membatasi ruang gerak
   mereka. Mungkin ada rasa frustrasi. Ini tidak mungkin dipupus dalam
   waktu singkat. Tetapi ini bukan berarti ada pengecualian buat mereka.
   Jika mereka melanggar aturan, tetap diproses secara hukum," katanya.
   
   Batalyon 413 Kostrad
   
   Graito juga menjelaskan, Markas Besar TNI sudah memberangkatkan
   pasukan dari Batalyon 413 Kostrad Solo, Jawa Tengah, untuk menambah
   pasukan pengamanan di Atambua. Penambahan pasukan ini diharapkan akan
   mengatasi situasi, karena selama ini sumber daya manusia aparat
   keamanan memang kurang memadai.
   
   "Kami terus memonitor kegiatan di sana. Kebetulan Panglima Kodam
   IX/Udayana Mayjen Kiki Syahnakri berada di sana. Saya yakin
   kejadian-kejadian ini segera dapat diatasi. Terutama dengan
   mengirimkan Batalyon 413 dari Solo sejak kemarin pagi," katanya.
   (gun/sig/bur/oki/pep/win/AFP/Reuters/CNN/AP)