[INDONESIA-NEWS] KMP - Penjanjian tak Bisa Dibatalkan Secara Sepihak

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Mon Sep 11 2000 - 20:50:16 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0009/12/nasional/perj08.htm

>Selasa, 12 September 2000
   Perjanjian Tak Bisa Dibatalkan Secara Sepihak
   Jakarta, Kompas
   
   Perjanjian adalah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai
   Pasal 1338 KUH Perdata. Karena itu, perjanjian tidak dapat dibatalkan
   begitu saja oleh salah satu pihak kecuali melalui putusan pengadilan.
   Demikian dikatakan advokat Gayus Lumbuun kepada pers di Jakarta,
   Senin.
   
   Berbicara dalam konteks Master Settlement and Acquisition Agreement
   (MSAA), Gayus mengemukakan, MSAA perlu disempurnakan melalui
   musyawarah dan mufakat oleh para pihak. Sehingga nantinya tidak
   terjadi, rencana baik melalui ouf of court settlement menjadi sengketa
   hukum di pengadilan.
   
   Perlunya penyempurnaan MSAA, menurut Gayus, harus dilihat dengan
   memperhatikan tujuan pemerintah untuk suatu proses penyelesaian yang
   cepat, adil dan efektif melalui out of court settlement. Namun
   demikian, juga diharapkan adanya itikad baik dari debitor untuk
   melancarkan program pemerintah guna mengatasi kondisi keuangan negara
   untuk segera melepaskan Indonesia dari berbagai krisis.
   
   Hukum perdata
   
   Gayus mengemukakan, MSAA tunduk kepada hukum perdata di Indonesia.
   Karena itu, analisis yuridis harus didasarkan pada hukum perdata
   tersebut. Menurut Gayus, ada butir dalam MSAA yang tidak sesuai dengan
   asas hukum perdata yaitu klausula soal release and discharge.
   
   Klausula itu memberikan kenikmatan pada debitor. Klausula release and
   discharge diartikan bahwa debitor (penerima BLBI) dibebaskan dari
   segala tuntutan hukum, walaupun pembayaran kewajibannya masih kurang
   setelah penjualan aset-aset yang diserahkan kepada pemerintah.
   
   Menurut Gayus, adanya klausula release and discharge menjadikan MSAA
   tak punya kekuatan hukum. Kondisi itu harus dikaitkan dengan keabsahan
   suatu perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1335 yang
   menyebutkan, bahwa suatu perjanjian yang dibuat atas suatu sebab
   terlarang (Ongeoorloofde Oorzaak) tidak mempunyai kekuatan hukum
   (Krachteloos).
   
   Klausula release and discharge telah mengabaikan hukum positif,
   terlebih jika dikaitkan dengan adanya pelanggaran UU No 7/1982 yang
   telah dirubah dengan UU No 10/1998 pasal 11 tentang Perbankan. UU ini
   menetapkan larangan atas ketentuan melampaui BMPK (batas maksimum
   pemberian kredit) bagi setiap bank dengan ancaman hukum badan dan
   masuk dalam lingkup pidana.
   
   Dalam konteks itu, dengan melihat ketentuan hukum sebagai norma
   undang-undang untuk meninjau MSAA yang bertujuan baik dengan
   menggunakan solusi sebagai alat untuk menyelesaikan semua kewajiban
   para pemilik bank penerima BLBI melalui out of court settlement
   menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum.
   
   Tidak berpihak
   
   Sementara dalam diskusi panel bertema "Pengembangan Hukum dan Rangka
   Pemulihan Ekonomi" yang diadakan Komisi Hukum Nasional (KHN) di
   Jakarta, akhir pekan lalu, terungkap bahwa prioritas pemerintah dalam
   melaksanakan pemulihan ekonomi dan prosedur hukum yang mengaturnya,
   masih tidak berpihak kepada rakyat kecil yang paling merasakan dampak
   krisis.
   
   Tampil sebagai panelis pakar dan praktisi hukum, GLS Kapitan, Rasyim
   Wiraatmadja, Indra Safitri, Fred BG Tumbuan, Timur Sukirno, dan Erman
   Radjagukguk. Dalam diskusi itu juga terungkap, masih adanya masalah
   ketidakpastian hukum yang menimbulkan kekacauan di antara masyarakat
   dan membuat investor kabur. Adanya penyelewengan pelaku bisnis
   terhadap hukum dan peraturan, memperbesar penyimpangan restrukturisasi
   hukum terhadap upaya pemulihan ekonomi. (bdm/p08)
     
*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************