[INDONESIA-NEWS] KMP - Harun Alrasid: Tap MPR No VII/MPR/2000 'Barang Haram'

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Thu Sep 28 2000 - 18:10:34 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0009/29/nasional/tapm07.htm

>Jumat, 29 September 2000
   Harun Alrasid:
   Tap MPR No VII/MPR/2000 "Barang Haram"
   Jakarta, Kompas
   
   Dua guru besar hukum tata negara, Prof Dr Sri Soemantri dan Prof Dr
   Harun Alrasid, mengatakan, Ketetapan (Tap) MPR Nomor VII/MPR/2000
   tentang Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Peran Kepolisian
   Negara Republik Indonesia tidaklah mempunyai landasan hukum. Ketetapan
   itu dinilai telah melampaui batasnya, yakni mengatur materi konstitusi
   mengenai peran TNI dan Kepolisian Negara RI. Sebuah ketetapan MPR
   mestinya mengatur kebijakan MPR saja, bukan mengatur materi konstitusi
   seperti susunan ketatanegaraan dan tugas-tugas ketatanegaraan.
   
   Pendapat ini disampaikan dalam seminar "Penerapan Ketetapan MPR oleh
   Pemerintah" yang diadakan Lembaga Pemantau dan Kajian Reformasi Total,
   di Jakarta, Kamis (28/9). Selain Harun Alrasid dan Sri Soemantri,
   pembicara lain dalam seminar itu adalah guru besar hukum tata negara
   Prof Dr Ismail Sunny.
   
   Harun malah menyebutkan ketetapan MPR itu sebagai "barang haram". Bagi
   guru besar Universitas Indonesia (UI) ini, semua putusan MPR yang
   bersifat mengatur materi konstitusi harus masuk ke dalam Undang-Undang
   Dasar (UUD).
   
   Ia menyarankan agar presiden meminta pertimbangan hukum kepada
   Mahkamah Agung mengenai legalitas Ketetapan Nomor VII/MPR/ 2000 itu,
   ketetapan yang dipakai DPR mempertanyakan pemberhentian dan
   pengangkatan Kepala Kepolisian Negara RI (Polri) oleh presiden yang
   tanpa persetujuan DPR.
   
   "Presiden berpegang pada yang halal dan DPR berpegang pada yang
   haram," kata Harun yang membenarkan Presiden melandaskan pemberhentian
   dan pengangkatan Kepala Polri pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997
   tentang Kepolisian Negara RI.
   
   Amandemen UUD 1945
   
   Sri Soemantri menyebutkan, dengan adanya perubahan UUD 1945 dalam
   Sidang Umum MPR yang lalu, peran TNI dan Polri itu seharusnya masuk
   dalam amandemen UUD 1945, bukan dalam sebuah ketetapan MPR. Ia
   berpendapat, adalah keliru mengadakan Sidang Istimewa MPR hanya karena
   presiden tidak berpegang pada Ketetapan Nomor VII/MPR/2000 untuk
   memberhentikan dan mengangkat Kepala Polri.
   
   "Sidang Istimewa dapat diadakan kalau presiden melanggar garis-garis
   besar haluan negara, sedangkan Tap Nomor VII itu (Ketetapan MPR Nomor
   VII/MPR/2000-Red) bukan GBHN," kata Sri Soemantri.
   
   Namun, menurut Sri Soemantri, agar presiden dan DPR tidak
   berlarut-larut pada diskusi mengenai ketetapan MPR itu, sebaiknya
   kedua lembaga itu mengadakan pertemuan untuk mendengarkan penjelasan
   Presiden mengapa mengambil keputusan untuk memberhentikan dan
   mengangkat Kepala Polri menyusul ledakan bom di Bursa Efek Jakarta
   itu. "Barangkali Presiden berpikir penggantian Kapolri mendesak, ini
   yang perlu dijelaskan dalam pertemuan DPR dengan presiden itu,"
   katanya.
   
   Harun dan Sri Soemantri sama-sama berpendapat kalau dilihat dari isi
   Pasal 7 Ayat 3 Ketetapan Nomor VII/MPR/ 2000, ".... Kepala Kepolisian
   Negara RI yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan
   persetujuan DPR", maka pemberhentian Rusdihardjo dan pengangkatan
   Bimantoro sebagai Kepala Polri memang melanggar ketetapan MPR
   tersebut." Cuma masalahnya, wadahnya itu yang salah, bukan di Tap MPR,
   tetapi harus di dalam UUD," kata Harun.
   
   Ismail Suny berpendapat, yang telah ditetapkan Tap Nomor VII/ MPR/2000
   sudah berlaku pada waktu ditetapkan, undang-undang selanjutnya hanya
   bisa mengundangkan apa yang belum ditetapkan oleh MPR. "Dalam hal ini
   persetujuan DPR adalah mutlak diperlukan untuk pemberhentian dan
   pengangkatan Kepala Polri," katanya.
   
   Baca risalah
   
   Secara terpisah, guru besar hukum Universitas Padjadjaran Prof Dr
   Romli Atmasasmita mengatakan, anggota DPR yang juga anggota MPR
   seyogianya perlu membuka kembali risalah pembahasan Tap Nomor VII/
   MPR/2000, khususnya soal pengangkatan dan pemberhentian Kepala Polri.
   
   Romli mengakui, dalam kasus pemberhentian dan pengangkatan Kepala
   Polri bukan cuma presiden dan sejumlah anggota DPR yang berbeda
   penafsiran, tetapi antaranggota DPR juga berbeda." Padahal, mereka kan
   membahasnya bersama serta menyetujui bersama. Kalau kini ada perbedaan
   penafsiran, sebaiknya risalah pembahasan Tap itu dibuka kembali,"
   ungkap Romli.
   
   Risalah Badan Pekerja (BP) MPR waktu membahas Tap No VII/MPR/2000,
   lanjut Romli, pasti memuat perdebatan dan kesepakatan atas Tap
   tersebut. Perbedaan penafsiran tak dapat diselesaikan melalui
   mekanisme voting, karena harus dicari kebenaran yang dikehendaki dari
   Tap melalui penelusuran risalah.
   
   Sementara Ketua DPR Akbar Tandjung, Rabu (27/9), mengatakan, Tap No
   VII/ MPR/ 2000 menjadi catatan tersendiri bagi DPR yang sudah
   dibicarakan para pimpinan DPR dan pimpinan fraksi DPR. Tetapi, untuk
   memutuskan bagaimana DPR menyikapi Tap MPR tersebut, tetap akan dibawa
   ke Rapat Paripurna DPR dalam masa persidangan DPR mendatang.
   
   "Rapat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi telah memutuskan bahwa
   persoalan Tap MPR itu tetap dibawa ke sidang paripurna DPR," katanya.
   (p01/pep/tra/sal)

*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************