[INDONESIA-NEWS] KMP - Juwono: Kita Perlu Rekonsiliasi Sejarah

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue Oct 03 2000 - 17:05:46 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/04/UTAMA/kita01.htm

>Rabu, 4 Oktober 2000
   Prof Dr Juwono Sudarsono:
   Kita Perlu Rekonsiliasi Sejarah
   Jakarta, Kompas
   
   Masa transisi tahun 1965-1967 dan masa transisi tahun 1998-2000
   mempunyai kemiripan, yaitu pemukulrataan yang tidak wajar dan
   penghujatan yang berlebihan. Ada dendam dan kemarahan untuk
   menghilangkan sejarah. Padahal, ada bagian-bagian tertentu pada
   sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja. Oleh karena itu,
   diperlukan rekonsiliasi tentang sejarah, terutama penghubungan antara
   masa lampau, masa kini, dan masa depan.
   
   Demikian dikemukakan mantan Menteri Pertahanan dan Menteri Pendidikan
   dan Kebudayaan Juwono Sudarsono saat diwawancarai Kompas di Jakarta,
   Selasa (3/10). Ia dimintai tanggapan soal dendam sejarah yang
   cenderung meningkat untuk melampiaskan kemarahan pada masa lalu.
   Berikut petikan wawancaranya:
   
   Sekarang ada kecenderungan untuk menggugat masa lalu. Bagaimana Anda
   melihatnya?
   
   Sebetulnya kalau kita mau belajar dari Afrika Selatan, khususnya dari
   Nelson Mandela, yang kita perlukan adalah rekonsiliasi tentang sejarah
   kita, tentang penghubungan antara masa lampau, masa sekarang, dan masa
   depan. Waktu di Depdikbud dulu, saya menugaskan Pak Dr Anhar Gonggong
   (Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional, kini Direktur Sejarah dan
   Museum-Red) dan Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) untuk membuat
   suatu kerangka guna menata kembali masalah penulisan sejarah.
   
   Pertama, dengan kerangka yang sudut pandangnya luas. Kedua, kita
   memilih peristiwa-peristiwa sejarah yang mewakili secara keseluruhan
   wilayah Indonesia. Sejarah kita, kan, hanya berkutat pada Jawa dan
   Sumatera saja, sementara sejarah daerah belum banyak dimasukkan.
   Ketiga, membuat suatu analisis berimbang.
   
   Misalnya peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Dulu Pak Harto
   (Soeharto) diberi porsi terlalu tinggi, Sultan Hamengku Buwono IX
   dikurangi. Sekarang, Pak Sultan mau dinaikkan, Pak Harto mau
   dihilangkan. Pada bulan Mei 1999, saya menyampaikan supaya imbangan
   itu ada, Pak Harto ada, Pak Sultan ada, dengan proporsi yang sesuai
   dengan penelitian baru. Jadi, jangan Pak Harto disetip (dihapus) hanya
   untuk dendam sejarah. Kita tidak bisa menghilangkan orang. Pasti orang
   di Rusia tidak bisa menghilangkan Stalin atau Lenin di masa lampau.
   Atau orang di Cina menghilangkan Mao Ze-dong.
   
   Artinya, kita tetap harus mengakui bagian sejarah seperti itu di
   Indonesia?
   
   Ya, seperti juga tahun 1966/ 1967, kita merevisi Bung Karno dengan
   menghilangkan jasa-jasa beliau yang bagus, karena kita terobsesi
   dengan peranannya membiarkan Partai Komunis Indonesia (PKI)
   berkembang. Maka, sekarang pun kita harus adil terhadap Pak Harto.
   Sekarang masih banyak ungkapan, termasuk oleh tokoh-tokoh sejarah
   sendiri, bahwa 32 tahun kita disiksa, dikucilkan, dipasung. Itu tidak
   benar sama sekali.
   
   Banyak peristiwa selama 32 tahun yang cukup bagus, terutama di bidang
   pendidikan dasar dan menengah. Selama tahun 1976-1986, kita
   berprestasi paling bagus. Tetapi, dalam iklim balas dendam dan
   kemarahan terhadap Pak Harto dan keluarganya, itu mau dihapus. Itu
   saya kira adalah pengingkaran sejarah dan ketidakjujuran.
   
   Bagaimana kita memberi pemahaman agar dendam sejarah itu tidak
   terjadi?
   
   Saya katakan pada mahasiswa tahun 1998-1999, Anda itu berhasil karena
   Pak Harto membuat SD Inpres. Anda bisa bersekolah. Coba pikirkan itu.
   Dalam kemarahan kita terhadap Pak Harto sekarang, coba pikirkan
   andaikata Pak Harto tidak memberi perhatian pada SD pada tahun
   1972-1974, kita tidak akan berhasil. Dan Pak Harto tidak bisa
   digulingkan oleh mahasiswa tahun 1998.
   
   Dalam penyelesaian hukum pun kita juga harus melihat plus minus
   seseorang. Pertimbangan itu harus ada. Proses hukum itu mengenai
   penyalahgunaan kewenangannya dalam hal memperoleh harta kekayaan
   secara tidak wajar. Tetapi, sebagai negarawan, sebagai Presiden,
   sebagai pelaku dalam pembangunan, itu jangan dilupakan. Jangan dipukul
   rata bahwa penyalahgunaan dalam bidang keuangan dan kerakusan
   keluarga, lalu segala jasa-jasa itu dihilangkan.
   
   Seperti Bung Karno, beliau berjasa membangun kebanggaan pada
   kebudayaan nasional. Tetapi, tahun 1966-1967, saya ingat terutama pada
   Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmillub), semua jasa ini hilang sama
   sekali hanya karena obsesinya menyalahkan Bung Karno membiarkan PKI
   membuat peristiwa 1 Oktober itu.
   
   Anda, kok, cenderung membela Soeharto pada saat sedang dihujat?
   
   Karena pengalaman transisi tahun 1965-1967. Saya melihat ada banyak
   kesejajaran antara transisi 1965-1967 dan transisi 1998-2000. Hampir
   mirip, seperti pemukulrataan yang tidak wajar, penghujatan
   berlebih-lebihan.
   
   Apa betul kita bangsa pendendam?
   
   Mestinya, kan, bangsa pemaaf. Akan tetapi, setiap orang itu selektif
   dalam pemikiran dan melihat sejarah, dalam menentukan mana yang baik
   dan benar. Itu alami. Setiap orang ditentukan oleh latar belakang
   suku, agama, kedaerahan, pengalaman hidup, pendidikan. Itu wajar.
   Tetapi waktu di Depdikbud saya katakan, mari kita keluar dari simpanan
   pengalaman kita pribadi secara subyektif dan keluar menjadi sesuatu
   yang lebih obyektif.
   
   Peristiwa itu harus dilihat dari tiga sisi; kekinian, masa lampau, dan
   dampaknya terhadap masa depan. Kalau masa sekarang dipakai untuk
   melihat masa lampau, ya habis. Misalnya tentang Pancasila sebagai
   dasar negara, yang menghasilkan rangkaian penataran P4. Itu sekarang
   dihujat habis-habisan. Padahal berapa ratus ribu orang mengatakan
   waktu itu sangat berguna. Tetapi sekarang orang malu mengatakan saya
   Pancasilais, karena takut dibilang status quo. Semua orang mengaku
   reformis, padahal orang ini juga bagian dari status quo, termasuk Gus
   Dur (Abdurrahman Wahid) dan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri), kan,
   juga anggota MPR waktu memilih Pak Harto tahun 1992. Mereka, kan,
   sama-sama setuju.
   
   Pengalaman Nelson Mandela yang mana yang bisa dijadikan pelajaran buat
   kita?
   
   Tentang apa yang diperbuat terhadap apa yang diperbuat oleh tokoh,
   kita harus belajar pada Nelson Mandela. Ia yang begitu menderita di
   bawah rezim apartheid tetapi masih mau memberikan neraca yang
   berimbang plus minus tentang masa lampau itu. Karena sekarang di
   antara kulit hitam juga gontok-gontokan antara yang dulu ikut
   pemerintah rezim apartheid dengan orang-orang Kongres Nasional Afrika
   (ANC). Kalau di kita itu antara orang yang dulu ikut Belanda dan tidak
   ikut Belanda. Oleh karena itu, rekonsiliasi harus ada. Saya kira Gus
   Dur mau, kok. Pada dasarnya Gus Dur humanis. (bur)
     
*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************