[INDONESIA-NEWS] KMP - Daniel Sparringa: Reformasi belum Sesuai Harapan

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Fri Oct 06 2000 - 15:48:36 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/07/nasional/refo06.htm

>Sabtu, 7 Oktober 2000
   Dr Daniel Sparringa:
   Reformasi Belum Sesuai Harapan
   arb
   Dr Daniel Sparringa Jakarta, Kompas
   
   Pengamat politik Dr Daniel Sparringa mengemukakan, pelaksanaan
   reformasi sesuai tuntutan masyarakat sampai saat ini belum seperti
   yang diharapkan. Selain karena civil society tak berkembang, elite
   politiknya pun lebih banyak mempersoalkan perebutan kekuasaan serta
   ideologi. Negeri ini pun belum memiliki platform bersama untuk maju.
   
   "Negeri ini sungguh celaka," kata dosen FISIP Universitas Airlangga
   (Unair), Surabaya, itu pada Kompas di Jakarta, Kamis (5/10). Berikut
   petikan percakapan dengan Sparringa.
   
   Bagaimana Anda melihat jalannya reformasi sampai saat ini?
   
   Sekalipun kata reformasi memiliki makna yang beragam, tetapi kalau
   rujukannya ajaran demokrasi, maka reformasi pada tingkat negara,
   artinya konsolidasi kelembagaan dan ideologi yang pada akhirnya
   menghasilkan balance of power yang baru. Lembaga legislatif dapat
   berjalan dengan tiga fungsinya, yakni kontrol, budget, dan anggaran.
   Eksekutif menjadi eksekutor amanat rakyat dan lembaga yudisial yang
   sebetulnya sangat penting mampu menghasilkan peradilan yang otonom dan
   penjaga konstitusi saat terjadi perbedaan penafsiran
   perundang-undangan antara eksekutif dan legislatif.
   
   Pada tingkat civil society, reformasi artinya membangun infrastruktur
   sosial, politik, dan ekonomi yang memungkinkan mereka hidup dengan
   perbedaan yang dapat difasilitasi dengan dialog. Warga menjauhi
   penyelesaian persoalan dengan cara-cara kekerasan.
   
   Bayangan ideal reformasi itu sudah mulai terwujud kini....
   
   Walaupun jauh dari sempurna, yang kelihatan bentuknya adalah reformasi
   pada tingkat negara. Pada tingkat civil society, masalahnya sangat
   besar. Sebenarnya kita berharap parpol dan ormas dapat memfasilitasi
   reformasi di tingkat civil society. Akan tetapi, dua lembaga itu,
   karena terkooptasi oleh negara, justru mendapat paling sedikit
   kepercayaan masyarakat. Akibatnya, ada kelangkaan infrastruktur secara
   massal. Kelompok kecil yang bisa memainkan peran mendorong reformasi
   pada tingkat civil society ini adalah LSM. Jumlahnya amat sedikit
   dengan peran yang kadang agak ganjil, sebab mereka melakukan di luar
   kapasitasnya.
   
   Bagaimana Anda melihat perubahan perimbangan kekuasaan setelah
   reformasi bergulir?
   
   Ada yang mengatakan kondisi ini normal, yakni pendulum berubah dari
   dominasi eksekutif ke arah dominasi legislatif. Padahal, saya menilai
   kedua-duanya bencana. Ini merupakan proses penciptaan balance of power
   yang baru. Jangan dilupakan, dalam proses balancing itu selalu ada
   kompetisi power. Karena itu, yang paling berpeluang mencegah kompetisi
   kekuasaan ini adalah lembaga yudisial yang mudah-mudahan dalam
   satu-dua tahun ini dibangun kembali. Sayang sekali, dalam Sidang
   Tahunan MPR lalu, lembaga yudikatif ini tidak banyak dikokohkan.
   
   Mengapa reformasi, baik di tingkat negara dan masyarakat madani tidak
   berjalan sesuai harapan?
   
   Transisi di mana-mana tidak mudah. Apalagi, di Indonesia yang
   mempunyai segudang masalah. Reformasi pada situasi transisi biasanya
   lebih menjanjikan kalau ada comman platform (platform bersama) dan
   leadership (kepemimpinan). Bila platform bersama tidak ada, pada masa
   transisi yang bisa menyelamatkan, adalah kepemimpinan. Akan tetapi,
   kedua-duanya saat ini tidak ada di Indonesia. Saya tak hendak menunjuk
   seseorang. Ini bersifat kolektif, dan kualitas kenegarawanan itu
   merupakan bagian dari leadership. Itu pada tingkat elite.
   
   Pada tingkat masyarakat luas, negeri ini sejak awal memang celaka,
   karena sejak masa kolonial pun berkembang upaya sistematis agar civil
   society tidak berkembang.
   
   Apakah figur pemimpin yang ada sekarang tak cukup memadai untuk
   mendorong reformasi?
   
   Sangat kompleks problemanya. Kalau mau toleran, Orde Baru tidak pernah
   memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengadopsi kepemimpinan
   secara alamiah. Setiap kali muncul calon pemimpin yang dapat menyaingi
   figur sentral selalu dipotong. Namun ini berhubungan pula dengan power
   relation antarelite politik, di mana tema ideologi dan perebutan
   kekuasaan (power struggle) lebih mendominasi dibanding tema
   demokratisasi. Akibatnya, elite politik lebih sibuk menyiapkan pemilu,
   membicarakan siapa menjadi apa, dan membikin kekacauan dalam transisi
   demokrasi. Keadaan ini diperparah dengan tema instrumental, yakni
   segera keluar dari krisis ekonomi serta mencegah disintegrasi. Negeri
   ini memang celaka.
   
   Elite politik dan masyarakat sesungguhnya sadar atau tidak bila
   reformasi yang dikehendaki itu tidak berjalan?
   
   Saya kira mereka antara sadar atau tidak. Saya tidak terkejut, kalau
   mereka pun frustrasi. Akan tetapi, tidak ada kesediaan untuk membuat
   prakarsa menjadikan rasa frustrasi tersebut menjadi kolektif, duduk
   bersama dan berbicara untuk mengatasi persoalan. Prakarsa berdialog
   itu kecil sekali. Negeri ini sebetulnya membutuhkan mediator, dan itu
   sekali lagi juga tidak ada. Kecurigaan, ketidakpercayaan, serta mutual
   respect hampir tidak ada lagi. Apalagi yang bisa diharapkan. (tra)

*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************