[INDONESIA-NEWS] KMP - Presiden Masuk Daftar Panggil Pansus DPR

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue Oct 10 2000 - 16:57:38 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/11/UTAMA/pres01.htm

>Rabu, 11 Oktober 2000
   Presiden Abdurrahman Wahid Masuk Daftar Panggil Pansus DPR
   Jakarta, Kompas
   
   Presiden Abdurrahman Wahid bersama tiga anggota kabinet tercantum
   dalam daftar nama saksi yang akan dipanggil Panitia Khusus (Pansus)
   DPR, berkaitan dengan kasus penyelewengan dana Yayasan Bina Sejahtera
   (Yanatera) Bulog sebesar Rp 35 milyar dan kasus penerimaan dana dua
   juta dollar AS dari Sultan Brunei. Pansus DPR akan memulai pemeriksaan
   terhadap sejumlah saksi, 17 Oktober 2000.
   
   "Pemanggilan Gus Dur (Presiden Abdurrahman Wahid-Red) belum dapat
   dipastikan apakah di tahap awal pemeriksaan atau di akhir pemeriksaan.
   Pemanggilan Gus Dur tergantung hasil keterangan saksi-saksi kasus
   Bulog dan Brunei lainnya," kata Ketua Pansus DPR Bachtiar Chamsyah,
   Selasa (10/10), saat jumpa pers usai rapat tertutup.
   
   Saat jumpa pers, Bachtiar didampingi Didi Supriyanto dari Fraksi PDI
   Perjuangan. Sedangkan tiga anggota kabinet yang masuk daftar panggil
   Pansus DPR ialah Menteri Luar Negeri Alwi Shihab, Menko Bidang
   Perekonomian Rizal Ramli, dan Jaksa Agung Marzuki Darusman. Selain
   memanggil saksi individu, Pansus DPR juga memanggil instansi-instansi
   tertentu, seperti Bank Indonesia, Badan Urusan Logistik, dan
   Kepolisian RI.
   
   Ditanya tentang kemungkinan saksi mengabaikan panggilan Pansus DPR,
   Bachtiar merujuk pada Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun
   1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR/DPRD yang mengatakan,
   setiap warga masyarakat yang tidak memenuhi panggilan DPR akan terkena
   sanksi pidana berupa kurungan satu tahun penjara. Dengan demikian,
   kata Bachtiar, Presiden Abdurrahman Wahid pun harus hadir kalau memang
   DPR memanggil. "Tidak ada alasan untuk tidak hadir," katanya.
   
   Akan tetapi, Bachtiar menambahkan, soal Presiden Abdurrahman Wahid
   tergantung pada saksi-saksi yang memberi keterangan. Apabila saksi
   mengarah kepada keterlibatan Presiden, maka Presiden harus diundang.
   Target awal Pansus DPR, kata dia, adalah mencari keterangan
   sebanyak-banyaknya dari para saksi.
   
   Soal anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang duduk di Pansus DPR
   yang tidak setuju Presiden dipanggil, Bachtiar tidak bersedia menjawab
   dengan alasan tidak etis. "Itu rahasia Pansus, tidak etis saya
   kemukakan di sini," katanya.
   
   Menjawab pertanyaan apakah pihak Sultan Brunei Hassanal Bolkiah juga
   akan dipanggil, Bachtiar menjelaskan, pemanggilan tersebut menunggu
   perkembangan apakah hal itu mengganggu hubungan Indonesia-Brunei atau
   tidak. Kalau tidak mengganggu, kata dia, Pansus akan meminta Sultan
   Brunei menghadiri pemeriksaan untuk diminta keterangannya.
   
   Menurut Bachtiar, Pansus DPR akan memulai pemeriksaan saksi-saksi
   dengan memanggil mantan Kepala Bulog dan Menteri Perindustrian dan
   Perdagangan Jusuf Kalla. Selain memanggil saksi, Pansus DPR juga akan
   meminta pendapat para pakar yang tujuannya untuk mengetahui sejauh
   mana hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan kaidah hukum.
   
   Bachtiar menambahkan, sesuai Undang-Undang Nomor 6/Tahun 1954 tentang
   Hak Angket DPR, seluruh rapat Pansus DPR akan berlangsung secara
   tertutup. Meski demikian, pimpinan Pansus dari Fraksi PPP itu
   mengatakan, setiap kali sidang akan diupayakan adanya konferensi pers.
   "Anda (pers) bisa bertanya tentang apa yang terjadi selama sidang
   Pansus, termasuk bagaimana suasananya," katanya. (pep)

*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************