[INDONESIA-POLICY] Yang Dilarang Undang-Undang

From: indonesia-policy@indopubs.com
Date: Tue Oct 10 2000 - 18:46:56 EDT


X-URL: http://www.indonesianwatch.com/jur_detail.php3?id=42

                    Media Watch & Consumer Center Online
                 [INLINE] [LINK] [INLINE] [INLINE] [INLINE]
                           Rabu Oktober, 11 2000
                                      
     [INLINE]
   Yang Dilarang Undang-Undang
   
   
   
   Rambu-rambu hukum yang menghadang tumbuhnya industri pornografi di
   Indonesia sebenarnya ada cukup banyak tersedia di Indonesia. Sebagian
   bersumber dari KUHP, sebagian lainnya dari Undang-undang dan peraturan
   pemerintah yang khusus menyangkut media massa.
   
   Di KUHP, ada pasal 282 dan pasal 533. Dalam pasal 282, tertera ancaman
   terhadap pembuatan, penawaran, penyiaran, dan bahkan penyimpanan media
   yang diketahui isinya melanggar kesusilaan. Sementara pasal 533,
   secara lebih spesifik melarang penyebaran media yang dapat
   membangkitkan nafsu birahi para remaja.
   
   Lahirnya UU Pers No. 40 yang memberi jaminan bagi kemerdekaan pers
   tidak berimplikasi pada kebebasan untuk menyiarkan materi pornografis.
   Dalam pasal 4 ayat 1 memang dikatakan bahwa: "kemerdekaan pers
   nasional dijamin sebagai hak asasi warga negara". Tetapi pada pasal 2
   dijelaskan bahwa "kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan
   rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan
   supremasi hukum".
   
   Dalam bagian penjelasan UU Pers juga dinyatakan bahwa: "undang-undang
   ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan
   peraturan perundang-undangan lainnya". Dengan demikian, pasal-pasal
   yang mengatur pers sebagaimana tertera dalam KUHP dianggap masih
   berlaku, termasuk aturan mengenai kesusilaan tersebut.
   
   Di pihak lain, bahkan UU Pers itu sendiri memuat pula aturan yang
   mewajibkan pers mematuhi rambu-rambu susila masyarakat. Dalam pasal 5
   ayat 1, tertera bahwa: "Pers nasional berkewajiban memberitakan
   peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa
   kesusilaan masyarakat . . . ". Sementara pada pasal 13, UU menyatakan
   larangan terhadap pers memuat iklan yang " . . . bertentangan dengan
   rasa kesusilaan masyarakat". Pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut
   diancam pidana denda paling banyak Rp. 500 juta.
   
   Pengaturan lebih tegas termuat dalam peraturan perundangan mengenai
   media penyiaran. Dalam UU Penyiaran 1997, pasal 32 ayat 7 dinyatakan:
   "isi siaran yang mengandung unsur . . . pornografis . . . dilarang".
   Bahkan pasal 37 ayat menyatakan bahwa lembaga penyiaran dilarang
   menyiarkan: "rekaman musik dan lagu dengan lirik yang mengungkapkan
   pornografi".
   
   Ancaman hukumannya pun tidak main-main. Pelanggaran pasal 32 dapat
   dikenai pidana penjara maksimal tiga tahun dan/atau denda maksimal Rp.
   300 juta. Sementara terhadap pelangaran pasal 37, ancaman hukumannya
   adalah pidana penjara maksimal tujuh tahun atau denda maksimal Rp. 700
   juta.
   
   Defnisi mengenai pornografi memang tidak dicantumkan dalam UU
   tersebut. Namun Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1994 yang mengatur
   tentang Lembaga Sensor Film (LSF) dapat digunakan sebagai rujukan.
   Menurut UU Penyiaran maupun UU Perfilman (1992), semua materi
   audio-visual yang beredar di Indonesia harus melewati proses
   penyensoran LSF. Dalam PP tersebut dinyatakan secara sangat eksplisit
   tentang apa yang seharusnya disensor oleh LSF.
   
   Tercantum dalam PP tersebut bahwa bagian-bagian yang perlu dipotong
   atau dihapus dalam suatu film (termasuk acara televisi)dan reklame
   film adalah, antara lain:
    a. adegan seorang pria atau wanita dalam keadaan atau mengesankan
       telanjang bulat, baik dilihat dari depan, samping, atau dari
       belakang;
    b. close up alat vital, paha, buah dada, atau pantat, baik dengan
       penutup maupun tanpa penutup;
    c. ciuman merangsang oleh pasangan lain jenis atau sejenis;
    d. adegan, gerakan, suara persenggamaan atau kesan persenggamaan;
    e. gerakan onani, homoseksual, atau oral seks;
    f. adegan melahirkan;
    g. menampilkan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai dengan fungsi
       yang seharusnya atau tidak pada tempatnya;
    h. atau adegan-adegan yang menimbulkan kesan tidak etis.
       
   Dengan demikian sebenarnya ada cukup banyak rambu hukum terhadap
   materi yang dianggap pornografis atau melanggar kesusilaan di
   Indonesia. Masalahnya, itu dibaca atau tidak? (Nila Permana Sarie)
   
   Rambu-rambu hukum yang menghadang tumbuhnya industri pornografi di
   Indonesia sebenarnya ada cukup banyak tersedia di Indonesia.
   
*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************