[INDONESIA-VIEWS] USMAN - Ambisi Presiden: $5000 per Kapita

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri Oct 13 2000 - 15:40:17 EDT


From: Usman_Suharjo@umit.maine.edu (Usman Suharjo)
To: apakabar@radix.net
Date: Fri, 13 Oct 2000 15:19:56 -0400
Subject: Ambisi Presiden: $5000 per kapita

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Untuk pertama kalinya saya sangat amat setuju dengan impian
Presiden Wahid. Selama ini saya selalu melancarkan kritikan atas
kebijakannya yang saya nilai keluar dari jalur. Tapi kali ini saya
memberikan dukungan 100% terhadap impian Presiden Wahid
yang akan membawa Indonesia menuju kemakmuran dengan
mematok $5000 per capita.

Saya melihat impian itu bisa diwujudkan. Kita hanya perlu
bekerja keras, tertib administrasi dan tertib hukum, meminimalkan
konflik antar pelaku ekonomi, berikan jaminan keamanan ke
masyarakat.

Impian itu adalah impian seluruh rakyat. Dan, oleh karenanya tak
ada alasan bagi kita untuk tidak mendukungnya.

Bagaimana mewujudkan impian itu?

karena impian itu adalah impian seluruh rakyat, maka tidak ada
cara lain bila seluruh rakyat Indonesia harus bekerja sama untuk
mewujudkannya.

Ini bisa dimulai dengan mengurangi pertikaian. Baik itu pertikaian
bernuansa politik, agama, maupun ras. Selebihnya, kita percayakan
penegakkan hukum kepada aparat.

para elit politik dan juga presiden, harus bisa meredam egonya
untuk kembali kepada menjalankan tugas sesuai "handbook" yg
ada pada dirinya. Misal, pembangkangan Presiden terhadap
pemanggilan DPR dalam kasus Bullogate dan Bruneigate
seharusnya bisa dihindari. Dengan hadir di DPR, Presiden
melakukan dua hal penting. Pertama, bisa membersihkan nama
Presiden dari skandal itu. Kedua, Presiden juga telah memberikan
pendidikan politik kepada rakyat. Aspek kedua ini menurut saya
jauh lebih penting dan berharga dari pada sekedar membersihkan
nama.

Setelah para elit politik melaksanakan tugas dengan baik, giliran
aparat keamanan harus mampu memberikan rasa aman kepada
seluruh warga. Aparat harus menegakkan tertib hukum. Seperti
selalu saya serukan pada posting-2 sebelumnya, aparat harus
berani menerapkan "zero tolerance" para pendemo yang berbuat
anarkhy. Dalam penegakkan hukum, ini juga berarti, aparat hukum
harus mampu mengadili mereka-mereka yang harus diadili [para
koruptor, pelanggar HAM, dan pelaku kejahatan lainnya]. Bahkan
presiden sekali pun, kalau ia punya indikasi melanggar hukum
harus dibawa ke pengadilan.

Mahasiswa dan para pendemo juga harus bisa menahan diri.
Bukan asal demo dan asal berani mengeluarkan pendapat. Tapi,
harus mampu melakukan demo dengan 'smart'. Demo smart ini
saya artikan demo yang tepat sasaran, memimalkan korban, dan
masih mendapat simpati masyarakat. Himbauan ini juga saya
tujukan kepada lasjkar-lasjkar yang "take law in their own hands".
Serahkan penertiban tempat-tempat "maksiat" kepada aparat.
Demolah aparat yang loyo dalam menertibkan tempat-tempat
yang diduga jadi sarang maksiat. Para lasjkar tidak seharusnya
turun sendiri ke lapangan. Sebab, ada sistem hukum yang harus
ditaati. Bukankah dalam Islam, pelaku kejahatan yang harus
dihukum harus lewat pengadilan? Ada lembaga hukum yang
harus ditaati agar tidak timbul suasana "haos".

Kepada saudara-saudara yang sedang berjuang antara bertahan
hidup dan/atau menyerang lawan [ref: kasus Ambon/Maluku],
saya himbau untuk bisa segera menyudahi pertikaian ini. Perang/
pertikaian tidak akan membawa kita ke mana-mana. Pepatah lama
menyatakan: "Kalang jadi arang, memang jadi abu." Itulah tamsil
dari peperangan.

Kepada para pengamat, ada baiknya kalau mereka tidak hanya
menunjukkan sisi negatif pemerintahan Presiden Wahid. Tetapi
juga bisa memberikan jalan keluar. Pernyataan yang dilempar ke
media pun seharusnya di dukung oleh data-data hasil riset, bukan
data-data yang diterbitkan media.

After all, setelah sekian lama menunggu, hari ini saya bisa bernafas
lega. Setidaknya Presiden Wahid punya impian yang juga menjadi
impian saya. Sekarang tinggal bekerja keras to make the dream
comes true.

Wassalam,
Orono, Oct. 13, 2000
Usman Maine

----- End of forwarded message from Usman Suharjo -----

*****************
Check out the now active INDONESIA-DOCS and INDONESIA-POLICY lists
available from Indonesia Publications' homepage: http://www.indopubs.com
*****************