[INDONESIA-L] ILYAS - 28 Oktober 1928: Sebuah Renungan

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri Oct 27 2000 - 12:11:05 EDT


From: "Ilyas Husein" <anti_fascis@hotmail.com>
To: apakabar@radix.net
Subject: 28 Oktober 1928 : Sebuah Renungan
Date: Fri, 27 Oct 2000 12:43:22 GMT

28 Oktober 1928 : Sebuah Renungan

I. Prolog.

Mungkin kita semua sudah tahu bahwa pada tanggal 28 Oktober 72 tahun yang
lalu, bangsa ini sampai pada satu saat bersejarah, yaitu saat dimulainya
babak baru. Sebuah proses formal yang sudah diawali dengan proses-proses
pembauran dan percampuran selama berabad-abad lamanya. Bukan sebuah hal
baru, memang, untuk mendeklerasikan eksisnya sebuah bangsa. Setidaknya
dari indikasi perlawanan –yang istilahnya- "kedaerahan". Namun
bagaimanapun juga toh merupakan satu tonggak penting dalam memperjuangkan
pengakuan keberadaan sebuah bangsa yang utuh dalam sebuah wilayah dengan
nasib dan cita-cita yang sama. Sekali lagi nasib dan cita-cita yang sama.

Barangkali tak akan pernah terpikir dalam benak pejuang-pejuang negeri ini
untuk mengumandangkan sebuah sumpah –yang tentu saja bersifat mengikat-,
sebuah sumpah sebagai sebuah bangsa yang pada gilirannya akan ikut
mewarnai hiruk pikuknya kehidupan umat manusia, apabila tidak pernah ada
imperialisme dan atau kolonialisme yang diperkenalkan sekaligus memberi
peran sebagai korban kepada bangsa tersebut. Tak akan ada perwakilan Jong
Java, Jong Sumatra, Jong Celebes dan sebagainya itu, untuk mengikrarkan
satu tekad, satu iktikad untuk berada dalam satu kesatuan apabila mereka
tak merasakan sendiri bagaimana menderitanya menjadi manusia tanpa hak,
manusia tanpa harkat, derajat ataupun martabat. Dalam hukum perdata Romawi
(ius civile) adalah kondisi manusia yang bukan "caput" –secara letterlijk
berarti kepala-, atau pengertian awamnya adalah kondisi seorang budak.
Sebuah sistem diskriminasi nilai kemanusiaan yang sebenarnya di negara
kolonial maupun imperial itu sendiri sudah mengalami degradasi nilai,
sudah tidak berlaku lagi semenjak idée humanisme mulai lahir.

Pendeknya ada satu bagian penting, kalau tidak bisa dibilang pondasi, dari
sumpah itu sendiri yang jarang, bahkan hampir tidak pernah ditampilkan
sebagai satu sisi terpenting, sebuah idée mendasar yang kemudian mendorong
bangsa ini untuk bersama-sama menuju sebuah cita-cita yang lahir dari
nasib yang tiada berbeda pula. Itu pula yang membuat bangsa Indonesia
harus kehilangan maknanya sebagai sebuah bangsa dalam kurun waktu beberapa
dasawarsa terakhir ini. Bahkan kadang untuk satu pertanyaan sederhana yang
lahir dari pemikiran sederhanapun kita atau sebagian dari kita –yang
seringkali mengaku dan selalu bangga sebagai bangsa Indonesia- pun belum
tentu dapat menjawabnya. Seperti misalnya pertanyaan "Apa sebenarnya
Indonesia ?", saya rasa –dan yakin- seorang lulusan perguruan tinggi yang
bisa dikatakan berpendidikan cukup –bahkan lebih- sebagai seseorang yang
berbangsa Indonesiapun pasti akan pusing tujuh keliling. Belum lagi dengan
pertanyaan selanjutnya, misalkan "Apa sebenarnya Nasionalisme Indonesia
?", atau "Apa yang melatar belakangi bangsa ini pada tanggal 28 Oktober
1928 mengikrarkan sebuah sumpah ?". Untuk gagah-gagahan sajakah ? Untuk
melegitimasi kedudukan Soetomo sebagai pemimpin bangsakah ? Atau
melegitimasi keberadaan pemimpin-pemimpin di Jawa ? Tentu tidak, dan perlu
ditegaskan bahwa apabila hanya demi kepentingan Jong Java saja, maka ikrar
itu tak akan pernah lahir.

Mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi, tak lain seperti yang saya
utarakan di atas, yaitu bahwa dalam beberapa dasawarsa terakhir ini
–khususnya semenjak turunnya Soekarno- bangsa ini telah kehilangan
maknanya sebagai sebuah bangsa. Nasionalisme, ya, mungkin kita lalu akan
berkilah, bahwa nasionalisme itu masih ada, Nasionalisme Indonesia,
Nasionalisme Sabang-Merauke. Tapi apakah artinya sebuah nama saja tanpa
ada makna yang terkandung di dalamnya. Bukankah jiwa dan semangat itu
lebih mendasar daripada hanya sekedar lambang atau simbol saja ? Baiklah
kalau kita atau sebagian dari kita tidak pernah berteriak-teriak tentang
nasionalisme, tentang persatuan dan kesatuan sebuah bangsa, atau
sebagainya. Toh pada kenyataannya masih sering kita membaca atau mendengar
pernyataan-pernyataan seperti itu, maka sangatlah mengherankan ketika
orang-orang tadi tidak pernah melandaskan pernyataannya pada hakekat
identitas tersebut, sedang mereka selalu berteriak-teriak dibalik
identitas itu tadi.

II. Monolog.

        Lalu apa sebenarnya makna keberadaan bangsa ini sendiri sebagai
sebuah kesatuan –saya enggan menggunakan kata persatuan- yang hidup
berjajar-jajar dari Sabang hingga Merauke ? Apa makna yang terkandung
dalam Sumpah Pemuda itu sendiri ? Inti dari jawaban atas pertanyaan
tersebut, sedikit banyak sudah saya singgung di bagian awal tulisan ini,
yaitu adanya persamaan nasib dan tentu saja kemudian melahirkan gagasan
dalam persamaan cita-cita. "Das Sein" yang melahirkan "Das Sollen".

        Memang tidak bisa dipungkiri, bahwa adanya sebuah aksi akan
melahirkan suatu reaksi. Aksi kolonialisme imperialisme yang dirasakan
akibatnya telah menjadikan bangsa ini hanya sebagai sapi perahan saja,
atau yang saya tuturkan sebagai manusia tapi bukan "caput" tadi, telah
begitu jauh dan begitu lama menciptakan dunia yang kelabu bagi rakyat yang
tinggal di sana, yang istilah mereka adalah "inlander". Namun di sisi
lain, kemudian, kebijakan politik pemerintah kolonial ketika itu
sendirilah yang sebenarnya –antara lain- membawa bangsa ini hingga pada
sebuah kesadaran general untuk lepas dari penindasan itu sendiri. Tepatnya
Politik Etis pemerintahan kolonial yang mulai diberlakukan di awal tahun
1900-an itulah yang kemudian melahirkan pemimpin-pemimpin yang memandu
bangsa ini ke arah kesadaran general tadi.

        Menengok ke belakang lagi, bangsa ini sendiri ada karena adanya
sebuah ikatan kebahasaan yang sudah ada sedari dulu. Kurang lebihnya
adalah bahasa Melayu –yang tentu saja tidak bisa didefinisikan sebagai
Melayu sekarang, karena itu akan membawa pengertian lain-. Rumpun bahasa
yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. Hal ini bisa dilihat,
misalnya, dari kata "padi", yang dalam bahasa Aceh "pade", bahasa Batak
"page", bahasa Nias "faghe", bahasa Lampung "pari", bahasa Jawa "pari",
bahasa Sunda "pare", bahasa Madura dan Bali "padi", bahasa-bahasa Dayak
"parai", "paroi" dan "pare", bahasa-bahasa Sulawesi Utara "pale" dan
"payoi", bahasa Makassar "pare". Di Ambon, Buru, dan Seram orang bilang
"hala", di Alor "pari", dan sebagainya (De Graaf, H. J., Geschiedenis van
Indonesie, N.V.Uitgeverij W.Van Hoeve – ‘s Gravenhage/Bandung, 1949).

Masyarakat inilah yang mengembangkan diri di antara pulau-pulau dan
kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke. Wilayah tersebut
juga yang kemudian melahirkan istilah Indonesia itu sendiri. Sebuah
istilah yang dulu diutarakan oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama
Bastian. Sebuah istilah yang berasal dari kata "nesos", kata Yunani yang
berarti kepulauan. Yang dimaksud oleh Bastian itu sendiri adalah sebuah
masyarakat atau peradaban yang tinggal di kepulauan. Hal tersebut
diperkuat juga dengan istilah yang kemudian lahir dari buah pemikiran
Multatuli (Max Havelar), yaitu istilah "Insulinde", yang berasal dari kata
"insulair", kata sifat yang berarti berhubungan dengan pulau atau
kepulauan.

Dari dua hal yang saya utarakan di atas, tidaklah salah apabila kita
menyimpulkan adanya bangsa ini, atau dalam konteks selanjutnya negeri ini,
tidaklah lepas dari keberadaan masyarakat atau peradaban yang
membentuknya. Ini tentu akan membawa ke arah pemikiran yang lebih politis
lagi, yaitu bahwa Nasionalisme Indonesia ini adalah nasionalisme yang
berlandaskan "volks" atau kebangsaan (yang juga berarti rakyat) dan bukan
nasionalisme yang berlandaskan "natie" atau kenegaraan.

Sedikitnya ada dua bukti yang kemudian –dalam tahap selanjutnya-, yaitu
dengan dipelopori pemimpin-pemimpin sekaligus intelektual pasca Politik
Etis di tahun 1900-an, menunjukkan indikasi bahwa kesimpulan di atas
tidaklah salah. Pertama, yaitu pendeklarasian bahasa Indonesia di dalam
Sumpah Pemuda, yang secara tegas juga mengimplikasikan bahwa faktor
kebahasaan adalah sangatlah penting artinya dalam kesatuan seperti
dicita-citakan, yaitu merdeka dari segala bentuk penindasan. Bahkan begitu
pentingnya arti keberadaan manusia sebagai manusia dengan segala hak dan
kewajibannya ini, hal tersebut jelas termaktub dalam Mukadimah konstitusi
Republik Indonesia, yang tentu saja juga merupakan pondasi keberadaan
negara pada tahap selanjutnya. Yang kedua adalah idée nasionalisme itu
sendiri yang telah lahir jauh-jauh hari sebelum negara Republik Indonesia
itu sendiri ada. Tulisan-tulisan Tan Malaka, Soekarno, Semaun, ataupun
pemikir-pemikir bangsa yang sekaligus garda depan revolusi kemerdekaan,
sudah mencerminkan idée ini bahkan sejak tahun 1920-an atau bisa dikatakan
25 tahun sebelum negara Indonesia itu sendiri ada. Meski adalah hal yang
nyata juga bahwa keinginan memiliki negara itu juga sudah ada di benak
bangsa ini ketika membuat proses formal kebangsaan, yaitu antara lain
nampak dari pengenalan lagu Indonesia Raja (dengan ejaan lama). Dan bukan
Indonesia Raja (dengan ejaan baru) yang arogan.

        Dari kesimpulan nasionalisme yang berlandaskan "volks" ini,
penting artinya bagi pemimpin-pemimpin negeri ini ataupun pemuda-pemuda
yang merupakan pemimpin-pemimpin bangsa selanjutnya, untuk menyadarinya
dan kemudian menempatkan kebutuhan rakyat negeri ini lebih dari hanya
pembelaan yang kadang hanya tak lebih dari sebuah arogansi yang memang
menjadi ciri khas dari nasionalisme yang berlandaskan "natie". Ini sangat
penting, mengingat keberadaan negara dari sisi politis sendiri sebenarnya
tak lebih dari sekedar gelas atau wadah saja, sedang isinya atau airnya
adalah keberadaan bangsa itu, yaitu sebuah bangsa multi kultural di
wilayah nusantara. Bhinneka Tunggal Ika, apabila kita pahami secara
mendalam semboyan negeri ini, adalah pengertian akan perbedaan dalam
kesatuan, dan bukan persatuan akan perbedaan.

Sebagian mungkin berpendapat bahwa diskrepansi antara negara dan bangsa
ini akan membahayakan keberadaan negara dan bangsa itu sendiri. Dilihat
sepintas memang pemisahan pemahaman akan hal tersebut akan menuju ke arah
proses disintegrasi, karena akibatnya setiap elemen dari bangsa ini akan
merasa memiliki hak untuk mendirikan negara sendiri. Namun apabila kita
berpikir sedikit lebih mendalam, ini tentu saja adalah sebuah konsekuensi
logis dari sebuah keluarga besar. Selain tentu saja sebuah sistem "check
and balance", baik secara politis maupun cultural.

Dari sisi material mengandung pengertian bahwa negara, dalam hal ini
adalah keberadaan pemerintah pusat, sudah sepantasnyalah memegang tanggung
jawab untuk membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat negerinya, seperti
juga dicantumkan di dalam konstitusi pasal 33 mengenai tata ekonomi makro
yang dianut. Dalam sejarah negeri ini, di masa pemerintahan raja-raja
dulu, setiap rakyat memiliki hak untuk hidup atau meninggalkan
kerajaannya. Pertimbangannya adalah proporsionalitas antara pajak yang
dibebankan dengan jaminan keamanan dan jaminan hidup yang didapat dari
kerajaan. Istilah umumnya adalah "ubi bene ibi patria : di manaaturan
kerja bagus, di situlah tanah air saya." Sedang dari sisi batiniahnya
adalah membuka kebebasan ekspresi maupun impresi dari rakyatnya, seperti
kemerdekaan beragama, berpendapat ataupun mengembangkan pikiran. Dua sisi
inilah –material dan batiniah- yang menjadi sebuah cita-cita bersama,
persamaan idée akan sebuah negeri impian.

Yang tak kalah penting untuk dipahami dalam menangkap hak-hak yang
dimiliki elemen-elemen bangsa tadi, juga adalah kesadaran kebangsaan yang
ada. Apa artinya apabila satu pihak hanya bisa meminta sedang dirinya tak
pernah memberi. Dan itu harus disadari bersama, yaitu dengan
sebijak-bijaknya melihat dan menilai juga seperti apa sebenarnya kondisi
nasional yang sedang dihadapi bersama. Untuk apa misalnya kita atau
sebagian dari kita berpikiran untuk mendirikan satu negara baru, tanpa
memiliki sebuah argumentasi yang kuat dan prospek ke depan yang jelas.
Gambarannya, mungkin kita atau sebagian dari kita sudah muak dengan
keberadaan Jakarta atau dominasi Jawa. Namun pertanyaan selanjutnya, tidak
ada yang menderita dan tertindas jugakah rakyat yang hidup di Jawa ? Sama,
kaum petani, kaum pekerja, ataupun kaum miskin kota tetap ada dalam
standar hidup yang tidak bisa dipandang layak, meski disampingnya
gedung-gedung megah berdiri, mobil-mobil mewah bersliweran. Dan ini adalah
tanggung jawab bersama sebagai sebuah bangsa. Adalah sebuah hal yang
konyol apabila pada hari ini diantara kita saling menyalahkan, saling
menuntut, karena sebetulnya kita sekarang tak lebih adalah korban. Korban
dari sebuah pemerintahan yang sempat berkuasa selama tiga dasawarsa.
Pemerintahan inilah yang hingga saat ini pun belum melakukan
pertanggungjawaban yang riil. Perlu dicermati bahwa reformasi tanpa
revolusi, hanya akan menggeser pucuk pimpinan, namun sementara itu
punggawa-punggawa, pengikut-pengikut, dan elemen-elemen kekuasaan yang
notabene masih bercokol di wilayah kekuasaan tidak akan pernah menyerahkan
dirinya begitu saja. Kita perlu juga untuk menyadari hal ini, dan bukan
untuk saling menyalahkan atau hanya menuntut saja. Ini sangat penting,
mengingat bahwa proses berabad-abad yang membawa kita sebagai sebuah
bangsa, bukanlah proses abracadabra. Hanya itu yang kiranya masih bisa
menjaga kesatuan –sekali lagi, saya enggan menggunakan kata persatuan- dan
kemudian mewujudkan negeri impian tadi. Nampaknya seperti bahasa
basa-basi, namun perlu dipahami bahwa hal inilah sebenarnya yang sedang
kita hadapi untuk masa sekarang ini, yaitu 72 tahun sesudah kita pernah
bersumpah sebagai sebuah bangsa.

Menjadi sebuah bangsa, adalah jauh lebih berharga dari hanya sekedar
menjadi sebuah negara. Satu faktor dari tiga faktor keberadaan negara
adalah bangsa atau rakyat. Dua yang lain adalah wilayah dan kedaulatan.
Sedang keberadaan bangsa tak pernah menuntut adanya negara, meski pada
umumnya sebuah bangsa akan berjuang untuk memiliki negara –seperti bibit
dari kemelut di Timur Tengah saat ini-. Bangsa inilah yang merupakan jiwa
dan semangat dari sebuah negara. Makna yang telah lama hilang dan
terhapuskan dari wacana nasionalisme di negeri ini.

III. Epilog.

        Kemudian hal selanjutnya adalah bagaimana menempatkan bangsa tadi
sebagai suatu jiwa yang ada dalam raga negara Republik Indonesia ini. Tak
lain dan tak bukan adalah dengan menangkap arti dari kebangsaan ini, yaitu
antara lain dengan menggali kembali landasan yang membawa lahirnya bangsa
tersebut. Beberapa hal sudah saya utarakan di atas, sebagai sebuah
refleksi akan arti Sumpah Pemuda, sebagai satu ikrar kebangsaan yang
dilandasi oleh perasaan tertindas. Ini juga yang sebenarnya perlu
ditekankan dalam membangun sebuah peradaban. Sebuah peradaban berkembang
secara nyata dari perjuangan kaum tertindas, dan bukan buah dari
penindasan manusia atas manusia, karena itu tak lebih dari kemunduran
peradaban.

        Lahirnya "Lex XII Tabularum" yang menjadi acuan berkembangnya
hukum Romawi misalnya, tak lepas juga dari perjuangan kaum melarat
plebejer untuk mendapatkan haknya, yaitu persamaan sebagai seorang manusia
dengan kaum elit dan bangsawan patricier. Belum lagi apabila kita
berbicara tentang Revolusi Perancis sebagai titik tolak berkembangnya idée
humanisme dalam kebebasan, persaudaraan, dan kemerdekaan. Ini juga tak
lepas dari peran golongan miskin papa yang berada di bawah tirani Raja
Louis dalam menuntut haknya. Atau perkembangan ekonomi dan sosial di tanah
Eropa –termaksud Eropa Barat- yang tak lepas juga dari idée sosialisme
untuk melindungi hak-hak golongan pekerja (arbeid). Semua tak lepas dari
usaha lepas dari penindasan.

        Semangat lepas dari penindasan, yang pada gilirannya tak bisa
dipisahkan dengan semangat kemanusiaan, inilah yang merupakan arti dari
kebangsaan tersebut. Maka adalah salah apabila hingga hari ini kita atau
sebagian dari kita masih saja memahami kebangsaan lebih atau bahkan hanya
sebagai kebesaran suatu negara. Toh kebesaran suatu negara akan datang
dengan sendirinya apabila bangsa di dalamnya itu sendiri mampu membangun
peradabannya, seperti beberapa peristiwa yang diungkapkan di atas. Belum
lagi sebuah konklusi yang bisa kita tarik, bahwa semangat lepas dari
penindasan yang membangun peradaban ini tak lain dan tak bukan adalah
membangun peradaban umat manusia. Ya, peradaban seluruh umat manusia yang
hidup di muka bumi ini. Pada akhirnya disitulah muara dari semangat
kebangsaan bangsa Indonesia sebenarnya.

        Semua hal tersebut, selain sudah tersirat dari Sumpah Pemuda di
tahun 1928 itu sendiri, dalam konstitusi negeri inipun dikemukakan pula
secara tegas, yaitu kalimat "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Sehingga
sebagai bangsa Indonesiapun kita harus menyadari bahwa kita adalah juga
masih bagian dari seluruh umat manusia.

        Akhir kata, hanya dengan memahami jiwa dan semangat kebangsaan itu
sendirilah kita dapat memberikan makna akan arti identitas yang kita
miliki, yaitu semangat kemanusiaan dan keadilan. Percuma mengumandangkan
kebangsaan dengan penuh kebencian dan pengingkaran akan kemanusiaan,
karena musuh sebenarnya bukanlah manusia itu –atas dasar saya, anda, dia
atau mereka- juga bukan seperti apa manusia itu –atas dasar ras, suku,
agama, dsb- melainkan apa yang diperbuat oleh manusia itu –diktator,
koruptor, penindas, penjilat, dll-.

----- End of forwarded message from Ilyas Husein -----

---
Email all postings in plain text (ascii) to apakabar@radix.net
INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives>
INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives>
INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives>
INDONESIA-POLICY - <http://www.indopubs.com/tarchives>
INDONESIA-DOCS - <http://www.indopubs.com/darchives>
SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html>
SEARCH YEAR 2000 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net>
SEARCH 1990-1999 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net/search-all.html>
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---