[INDONESIA-NEWS] KMP - Soal Pengadilan HAM Ad Hoc, DPR tak Punya Pilihan Lain

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Sun Dec 17 2000 - 16:54:11 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0012/18/nasional/dpr07.htm

>Senin, 18 Desember 2000
   Soal Pembentukan Pengadilan HAM "Ad Hoc"
   DPR Tak Punya Pilihan Lain
   Jakarta, Kompas
   
   Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak mempunyai pilihan lain untuk
   memperbaiki citra Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM),
   kecuali segera mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk
   mengadili pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur (Timtim)
   pascapenentuan pendapat. Apalagi, kini sorotan terhadap pelanggaran
   HAM di Indonesia bukan semata-mata dari sisi hukum, namun juga dari
   sisi politik dan hubungan internasional.Demikian dikatakan anggota
   Komisi II DPR Akil Mochtar dan Wakil Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum
   dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Rachland Nashidik kepada Kompas
   di Jakarta, Sabtu (16/12) secara terpisah. Keduanya mengingatkan pula,
   penegakan HAM menjadi faktor yang menentukan pemberian bantuan
   masyarakat internasional ke Indonesia.
   
   Akil maupun Rachland mengakui, sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor
   26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM yang terjadi
   sebelum UU No 26/2000 berlaku dapat diadili melalui Pengadilan HAM ad
   hoc. Pasal 43 Ayat (2) UU itu mengutarakan, Pengadilan HAM ad hoc
   sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan
   Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa ter-tentu
   dengan keputusan presiden.
   
   "Ketentuan dalam UU No 26/2000 itu jelas sekali. Karena itu, Dewan
   harus responsif terhadap tuntutan publik dengan segera mengusulkan
   pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada pemerintah. Sebab persoalan
   pelanggaran HAM bukan lagi masalah hukum, namun politik dan hubungan
   internasional. Bahkan, bantuan ekonomi terhadap Indonesia pun sering
   dikaitkan dengan pena-nganan pelanggaran HAM," kata anggota DPR dari
   Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG) tersebut.
   
   Kalau DPR tidak segera me-respons tuntutan dan segera mengusulkan
   pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk kasus pelanggaran HAM di
   Timtim, Akil khawatir, akan membuat posisi Indonesia semakin sulit
   dalam diplomasi. DPR pun akan dinilai menjadi lembaga impunity baru,
   karena menunda penyidangan kasus pelanggaran HAM. "Tidak ada alasan,
   DPR harus segera mengusulkan pembentukan Pengadilan HAM ad hoc itu,"
   tandasnya.
   
   Tidak dipercaya
   
   Menurut Rachland, DPR harus segera mengagendakan usulan pembentukan
   Pengadilan HAM ad hoc yang akan mengadili 19 tersangka dari 23
   tersangka yang disidik Kejaksaan Agung-pelanggaran HAM di Timtim
   pascapenentuan pendapat, yang kini berkas perkaranya sudah siap
   dilimpahkan. Karena kepercayaan internasional kepada Indonesia,
   terutama dalam penegakan dan pengadilan terhadap pelanggar HAM kini
   semakin merosot.
   
   "Saya mengetahui kini sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM)
   internasional besar tengah melobi negara-negara besar anggota Dewan
   Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mencabut dukungannya
   kepada Indonesia. Mereka menuntut pembentukan international tribunal
   untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM di Timtim, karena Indonesia tak
   dapat dipercayai lagi untuk mengadili pelaku pelanggaran HAM itu di
   dalam negeri," kata Rachland.
   
   Indonesia, lanjut Rachland, dianggap tidak mempunyai good will untuk
   mengadili pelaku pelanggaran HAM. Bukan karena pemerintah tak berniat
   mengadili pelaku pelanggaran HAM, tetapi karena masyarakat
   internasional melihat ada kekuatan di luar pemerintah, termasuk DPR
   yang merangkul Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik
   Indonesia (Polri) untuk memperkuat posisi tawar-menawar politiknya.
   Padahal, TNI/Polri dinilai sebagai bagian dari pelaku pelanggaran HAM
   di masa lalu.
   
   Akil menambahkan, DPR jangan sampai dikesankan sebagai lembaga yang
   memberikan impunity (kekebalan) baru terhadap institusi lain. Kalau
   kejaksaan sudah selesai melakukan pemeriksaan terhadap mereka yang
   dituduh melanggar HAM di Timtim, DPR harus segera meresponnya.
   Pimpinan kejaksaan dapat membicarakan dengan pimpinan DPR, sehingga
   Dewan segera mengagendakan pembahasan usulan pembentukan Pengadilan
   HAM ad hoc itu.
   
   "Kita jangan main-main dengan persoalan ini. UU No 26/2000 memang
   belum memiliki peraturan pemerintah (PP). Tetapi itu masalah teknis
   saja, sebab dasar hukumnya sudah ada. Jika pernyataan pendapat saja
   bisa segera dibahas Dewan, mes-tinya usulan pembentukan Pengadilan HAM
   ad hoc pun bisa segera dibahas," tutur Akil lagi.
   
   Lebih takut asing
   
   Dalam diskusi Obrolan Merdeka, Sabtu, Koordinator Komisi untuk Orang
   Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munarman juga mengatakan,
   untuk mengurangi pengaruh luar negeri dalam proses penegakan hukum dan
   HAM di Indonesia, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian soal
   pelanggaran HAM dengan segera membentuk pengadilan HAM ad hoc.
   
   Menurut Munarman, kehadiran UNTAET di Indonesia untuk melakukan
   pemeriksaan dalam kasus Timtim harus dilihat dari kacamata yang lebih
   jauh, yaitu kenyataan bahwa bangsa Indonesia lebih takut dengan suara
   dari luar ketimbang suara rakyatnya sendiri.
   
   Contohnya kasus Aceh, Lampung, dan Tanjung Priok, di mana respons
   pemerintah tidaklah "segawat" ketika tekanan datang dari luar seperti
   dalam soal Timtim.
   
   "Kita ini lebih takut dengan suara dari luar, daripada suara dari
   rakyat sendiri. Sebenarnya itu hal yang mengecewakan dalam konteks
   penegakan HAM di Indonesia," jelasnya.
   
   Jika kecenderungan seperti ini diteruskan, maka sesungguhnya kita juga
   terus membiarkan problem bangsa sendiri diintervensi pihak luar.
   
   Segera sidangkan
   
   Anggota Tim Advokasi HAM Perwira TNI Hotma Sitompoel mengatakan,
   sangat setuju jika kasus pelanggaran HAM berat di Timtim segera
   disidangkan. Dengan demikian akan segera menjadi jelas, apakah memang
   terjadi pembunuhan, pemerkosaan, pembumihangusan sebagaimana yang
   selama ini terpublikasikan, benar-benar ada atau hanya merupakan
   retorika untuk kepentingan politik semata.
   
   "Makanya saya menyesalkan, banyak sekali orang yang bicara politik.
   Misalnya Jaksa Agung mengatakan, ini sudah saya serahkan dan segera
   bulan depan akan diadili. Ini ucapan politik, karena orang-orang yang
   menjadi tersangka akan kena dampaknya. Padahal dia tahu, apa yang
   harus dia lakukan, desak DPR supaya menjalankan undang-undang. Yang
   menjadi rancu, semua bicara politik. Padahal kalau bicara hukum, semua
   beres," ungkapnya. (oki/tra)

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---