[INDONESIA-DOCS] 'Kerja RMS Cuma Demo untuk Cari Duit'

From: indonesia-docs@indopubs.com
Date: Mon Dec 18 2000 - 09:51:13 EST


From: "bolek" <bolek@telkom.net>
To: "John MacDougall" <apakabar@radix.net>
Subject: "Kerja RMS Cuma Demo untuk Cari Duit"
Date: Mon, 18 Dec 2000 00:15:54 +0700

Catatan dari Belanda:
"Kerja RMS Cuma Demo untuk Cari Duit"

Belanda, PR
"RMS cuma mencari duit!" begitu komentar H. Sofyang Olong.
Lelaki berusia 67 tahun keturunan Maluku yang sudah bermukim
puluhan tahun di Belanda ini amat kesal terhadap kelompok
keturunan Maluku di Negeri Belanda yang menamakan dirinya
Republik Maluku Selatan (RMS), karena organisasi yang sesungguhnya
kecil ini sering berbuat licik. Sebentar-sebentar mereka
berdemonstrasi untuk menarik perhatian Pemerintah Belanda dan PBB.

Bahkan -- dengan dalih untuk menyumbang korban pertikaian
di Maluku dan Ambon -- mereka berkali-kali mengadakan
kegiatan sosial untuk mengumpulkan sumbangan. Setelah terkumpul
jutaan gulden, uang itu tak ada kabar beritanya lagi.

Padahal, menurut H. Sofyan Olong, para donatur memberikan uang
karena kegiatan sosial itu dilakukan oleh gabungan RMS dan Non-RMS
yang ada di Belanda. Kalau hanya kelompok RMS yang melaksanakannya,
sumbangan untuk Maluku dan Ambon tidak akan sebanyak itu.
Republik Maluku Selatan (RMS) memang lebih eksis
di Belanda ketimbang di Indonesia.

Organisasi ini, sejak dulu hingga sekarang dinyatakan oleh
pendukungnya adalah "sebuah negara di pengasingan".
Mereka merasa kuat bukan hanya karena secara tidak langsung
"merasa didukung" oleh pemerintah Belanda, tetapi juga mendapat
dukungan moral dan material dari sejumlah tokoh Belanda.

Selain itu, ada beberapa orang RMS yang bisa duduk
di parlemen Belanda karena sesungguhnya mereka memang
warganegara Belanda, bukan WNI. Media massa Belanda juga umumnya
mendukung kegiatan mereka.

Jika ada demonstrasi, televisi Belanda mengekspose mereka besar-besaran.
Media cetak Belanda juga demikian, hampir semuanya "mendukung"
dalam arti kejelekan mereka tidak diekspose. Hanya satu suratkabar
Belanda yang sering mengekspose kejelekan RMS yakni suratkabar Throuw.

Bolehlah dikatakan bahwa kegiatan utama RMS adalah berdemonstrasi
mengecam pemerintah Indonesia. Mereka tetap ingin mendirikan
 negara Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku,
meskipun sesungguhnya peserta demonstrasi RMS itu kebanyakan
keturunan Maluku generasi ke dua, yang dilahirkan dan besar di Belanda
serta menjadi warganegara Belanda.

Bahkan mereka tidak begitu mengerti apa sesungguhnya RMS,
apalagi mengenai konflik di Ambon dan Maluku Utara yang belakangan
ini terjadi. Setelah demonstrasi, mereka berharap ada perhatian
dari "pihak asing", baik secara moral maupun duit. Nyatanya,
cara mereka ini terhitung berhasil. Mereka dapat duit yang cukup banyak.
Mengancam bunuh PM Belanda Aksi RMS yang terakhir adalah
pertengahan September 2000 yang lalu. Para pemuda RMS berbuat brutal
di Belanda dan mengancam akan membunuh PM Belanda,
Wim Kok dan Menlu Belanda Van Aartsen, jika pemerintah Belanda
tidak mampu menekan pemerintah Indonesia agar mendatangkan
pasukan PBB ke Maluku.

Ketika itu kedua pejabat Belanda itu sedang berada di PBB, New York.
Akibat ancaman ini, dua pemuda RMS yang menyebut dirinya
sebagai Pemuda Maluku Merdeka, George Makatita (26) dan
Paul Patti (24) ditangkap polisi Belanda di Kota Breda dan
Kota Zwolle (Belanda bagian Utara) ketika melakukan demonstrasi
di kedua kota itu. Setelah ditahan selama sepekan, kedua pemuda
keturunan Maluku yang lahir dan besar di Belanda itu, dibebaskan
bersyarat, hari Rabu 20/9. Menurut keterangan yang dikumpulkan
 wartawan "PR", Pemuda Maluku Merdeka (onderbouw Republik
Maluku Selatan), sudah dua pekan terakhir pada bulan
September 2000 terus menerus melakukan demonstrasi
di beberapa kota di Belanda, khususnya di Breda dan Zwolle.

Bahkan ketika dilakukan perayaan "Hari Ratu" pada hari Selasa
19 September yang lalu, mereka berdemonstrasi di Den Haag.
Mereka memanfaatkan perayaan hari besar bagi orang Belanda itu untuk
meminta perhatian dunia. Ratu Belanda, Beatrix, hari itu --
setelah berpidato di Parlemen -- berkeliling Kota Den Haag,
dimulai dari istananya. Ketika itulah para Pemuda Maluku Merdeka
itu memanfaatkan situasi dengan melakukan demo, meskipun jumlah
mereka tidak sampai seratus orang. Mereka sempat menuju
KBRI Den Haag, tetapi polisi setempat segera memblokir
jalan yang menuju KBRI sehingga para demonstran itu tidak berhasil
mencapainya.

Sempat didengar isu bahwa KBRI Den Haag telah dikepung,
namun Kepala Bidang Penerangan KBRI, Azhariyadi
(kini bertugas di Deplu Jakarta), membantah. "Tidak ada pengepungan,
lagipula jumlah mereka amat kecil," katanya kepada wartawan "PR".
RMS kecewa Akibat demonstrasi yang terus menerus di Belanda,
pemerintah Belanda terlihat lunak terhadap RMS.
Pemerintah Belanda segera mengundang "jajaran" tokoh organisasi
pendukung RMS, misalnya Pemuda Maluku Merdeka,
Molucul National Congress, Gereja Protestan Maluku,
Front Kedaulatan Maluku, tetapi Pemerintah Belanda tidak
mengundang RMS secara organisasi melainkan hanya mengundang
F. Tutuhatumewa selaku tokoh Maluku di Belanda.

Padahal, Tutuhatumewa -- menurut orang-orang keturunan
Maluku di Belanda -- telah "disahkan" sebagai Presiden RMS
berikut kabinetnya. Sikap Belanda ini menyebabkan tokoh-tokoh
RMS marah. Jurubicara RMS, J. Watilette, seorang pengacara yang
berdiam di Amsterdam, mengecam Pemerintah Belanda yang
dianggap tidak "mengakui" adanya pemerintahan RMS di pengasingan.
Itulah sebabnya, pertemuan antara Pemerintah Belanda dengan
"jajaran" RMS yang semula akan dilangsungkan di Den Haag
hari Rabu 20/9, dibatalkan akibat induk organisasi RMS memboikot.

Mereka tidak datang. "RMS menghendaki agar Pemerintah Belanda
mengundang Presiden RMS, F. Tutuhatumewa, secara resmi, bukan
sebagai tokoh keturunan Maluku saja, tetapi Belanda kelihatannya tidak mau,
" kata sumber "PR" di Den Haag. Dimulai tahun 1950 RMS
bermula dari rentetan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang
Indonesia bekas KNIL dan pro Belanda, setelah kemerdekaan Indonesia
diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Menurut buku
"30 Tahun Indonesia Merdeka", pemberontakan bekas KNIL
yang pro Belanda itu terjadi di Maluku, khususnya Ambon,
pada tanggal 25 April 1950.

Mereka mengumumkan berdirinya Republik Maluku Selatan (RMS)
yang terlepas dari Negara Indonesia Timur dan Republik Indonesia Serikat
(RIS),
di bawah pimpinan Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Negara Indonesia Timur.
"Proklamasi" RMS itu sudah disiapkan secara matang oleh Soumokil
dan kawan-kawannya. Dalam tahap persiapannya, Soumokil berhasil
 memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau yang terlibat
pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi ke Ambon. Pasukan-pasukan khusus itulah
yang menjadi tulang punggung perlawanan RMS.

Pemerintah Pusat Indonesia semula mencoba untuk menyelesaikan
peristiwa ini secara damai dan untuk itu mengirimkan suatu misi
yang diketuai Dr. Leimena. Namun upaya damai ini tidak berhasil,
sehingga Pemerintah Indonesia memutuskan untuk segera menumpas RMS
dengan kekuatan senjata. Sebagai pelaksananya dibentuklah sebuah
pasukan ekspedisi pimpinan Kolonel Kawilarang. Pada 14 Juli 1950 pagi,
pasukan ekspedisi APRIS/TNI itu mendarat di Laha, Pulau Buru,
dengan dilindungi Korvet Patiunus. Dengan susah payah, karena belum mengenal
medannya, APRIS berhasil merebut pos-pos penting di Pulau Buru.

Setelah Pulau Buru dapat dikuasai, pasukan APRIS bergerak menuju Seram,
sedangkan pasukan APRIS lainnya mendarat dan dapat segera menguasai
Tanimbar,
Kepulauan Kei dan Aru. RMS ternyata memusatkan kesatuan pasukannya
di Pulau Seram dan Ambon di Maluku Tengah.

Gerakan pasukan-pasukan APRIS di Seram mengalami kesulitan
dan banyak minta korban. Setelah Seram dapat dikuasai, gerakan selanjutnya
diarahkan ke Ambon yang menjadi pusat kedudukan RMS.
Pada awal November 1950, Kota Ambon dapat dikuasai oleh pasukan
APRIS setelah melalui pertempuran sengit dengan jumlah korban yang besar.
Dalam pertempuran jarak dekat memperebutkan benteng Nieuw Victoria, Letnan
Kolonel Slamet Riyadi tertembak dan gugur seketika.

Setelah Kota Ambon jatuh ke tangan pasukan pemerintah,
sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri ke hutan-hutan
dan untuk beberapa tahun lamanya melakukan kegiatan pengacauan.
Tidak sedikit pula mereka yang sembunyi-sembunyi melarikan diri
ke Belanda dan menetap hingga sekarang.

Bukti keterlibatan Siapa pun boleh menilai bahwa organisasi RMS
di Belanda kecil, apalagi RMS di Indonesia konon hanya ada di Ambon saja
dan jumlahnya sering kali -- menurut perkiraan pihak intelejen Indonesia
 -- bisa dihitung dengan gampang dan tidak berbahaya.

Alex Bambang Riatmojo, ketika menjabat Kapolwiltabes Bandung,
juga menilai RMS di Indonesia kecil. "Jumlahnya amat kecil dan tidak
berarti, kami dari aparat menilai mereka di Ambon sana tidak
patut diperhitungkan", katanya kepada "PR" awal Agustus 2000 yang lalu,
ketika berbincang mengenai RMS dan konflik Ambon,
di ruang kerjanya selama sekitar 1 jam.

Alex pernah bertugas di Polda Maluku di Ambon selama 8 tahun.
Akan tetapi konflik di Ambon yang menyebabkan korban mati
ribuan orang dan konflik itu merembet ke Maluku Utara dan juga
mengakibatkan ribuan orang mati, menimbulkan fakta yang menunjukkan adanya
keterlibatan RMS Belanda di sana, baik langsung maupun tidak.
RMS memprovokasi umat Kristen di Ambon untuk bertikai dengan Islam.

Brigjen (Pur) Rustam Kastor, tokoh asal Maluku, mantan Kasdam
Pattimura, telah menerbitkan buku tentang adanya keterlibatan RMS ini.
Ia memperoleh berbagai dokumen yang mengindikasikan bahwa RMS
memang terlibat dalam konflik Ambon agar bisa mewujudkan keinginannya
mendirikan Republik Maluku Selatan. Dokumen itu, misalnya,
pada tanggal 14 November 1998 Presidium Sementara RMS di Ambon,
mengedarkan surat seruan kepada "putra-putri" Maluku yang sementara
berdiam di Negeri Belanda, ditandatangani Ketua Umum O. Pataiman, SH
 dan Sekjen Drs. Ch. Patasiwa.

Isi surat itu: "Saat ini rakyat Maluku di Tanah Air sudah tidak sabar
lagi untuk merdeka. Kebencian rakyat terhadap Pemerintah Indonesia
sudah mencapai puncaknya. Untuk sementara kami harus mengambil
tanggung jawab memimpin dan mengarahkan perjuangan di tanah air
agar tidak berjalan sendiri-sendiri, yang nanti bisa menyusahkan orang".

"Kami sangat mengharapkan dukungan dan bantuan Saudara-saudara
dari Negeri Belanda dalam menyokong perjuangan ini agar kiranya
dapat berjalan lancar dan sukses dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Sesungguhnya perjuangan ini adalah tanggung jawab setiap anak
Maluku di mana pun berada, karena itu jangan biarkan kami sendiri.
Kami percaya bahwa nasib masa depan anak cucu kita ada di Tanah Air Maluku".

Jenderal AM Hendropriyono, juga secara tegas menyatakan bahwa
RMS berada di balik kerusuhan di Ambon. "Kerusuhan di Ambon
bukan berpangkal pada perseteruan antara pemeluk agama Islam dan
Kristen, melainkan merupakan upaya disintegrasi bangsa yang dimotori
kaum separatis Republik Maluku Selatan (RMS)", kata Hendropriyono
dalam diskusi bersama Gubernur, tokoh masyarakat, agama dan pemuda
di Ambon, Selasa 9 Maret 1999.

Ketika itu Hendropriyono menjabat sebagai Menteri Transmigrasi
 dan Pemukiman Perambah Hutan dalam kabinet Presiden BJ Habibie.
Menurut Hendropriyono, ada oknum-oknum RMS yang bermukim
di Belanda yang ingin memecah belah Indonesia, khususnya Maluku.
Ia menuturkan bahwa tanggal 6 dan 7 Maret 1999 sekitar 250 aktivis
RMS berdemonstrasi di beberapa kota di Belanda, yakni Den Haag,
Amsterdam dan Groningen. Bahkan konsep provokasi RMS di Belanda
sudah masuk ke kampus perguruan tinggi di Ambon.

Fakta lain adalah demonstrasi yang disaksikan "PR" akhir Agustus 2000
yang lalu. Siang itu sekitar 200 orang RMS berdemonstrasi di Amsterdam,
dipimpin oleh Manuputi, yang baru dua pekan datang di Belanda dari Jakarta.
Manuputi, menurut H. Sofyan Olong, adalah bekas pejabat di Ambon
yang anti-Indonesia dan melarikan diri ke Belanda.

"Ketika demonstrasi itu Manuputi mengatakan kepada televisi
Belanda bahwa tragedi Ambon itu dikarenakan TNI dan Laskar Jihad
bekerjasama untuk melakukan pembunuhan. Dia mengatakan,
Laskar Jihad harus keluar dari Ambon demikian pula para pendatang harus
ke luar. Saya dan ada tokoh Ambon dari Jakarta katakan 'tidak'
karena di Ambon itu siapa pun boleh datang asal mengikuti peraturan
di Ambon dan Maluku", kata H. Olong.

Masyarakat asal Ambon di Belanda datang ke Maluku untuk
bikin video yang jelek-jeleknya saja dan disiarkan di televisi Belanda untuk
mendiskreditkan Indonesia. "Itu propaganda mereka," tuturnya lagi.
Menurut lelaki yang "amat dekat" dengan KBRI di Den Haag itu,
untuk mengetahui keterlibatan RMS Belanda di Ambon itu gampang,
karena mereka itu setiap saat melakukan provokasi.

"Setiap interview di televisi selalu saya katakan bahwa pemerintah Belanda
dan beberapa tokohnya juga mendukung RMS. Cirinya, kalau RMS di
Belanda demonstrasi sekitar 100 orang saja, Pemerintah Belanda sudah
sibuk. Sepertinya mendukung intervensi pasukan perdamaian PBB
di Maluku, padahal pemerintah kita menolak kehadiran pasukan asing
termasuk PBB", kata Olong.

Hal yang membuat H. Sofyan Olong kesal adalah, kenapa Pemerintah
Belanda "guncang" jika RMS berdemonstrasi padahal hanya100 sampai 200
orang saja, bandingkan dengan penduduk Indonesia 210 juta! "Lagi pula
orang keturunan Ambon di Belanda bukan orang Maluku lagi,
mereka orang Belanda karena mereka adalah warga negara Belanda.
Dus, memang mereka asal Maluku tetapi bukan orang Maluku lagi",
kata Olong dengan suara lantang.

Menurut Olong, di Ambon juga begitu, banyak orang Ambon
yang berasal dari Buton (Sulawesi) tapi sudah ratusan tahun di Maluku.
Mereka tidak bisa lagi dikatakan sebagai orang Maluku tetapi
orang Ambon yang berasal dari Buton. "Orang Jawa dan orang Bugis
di Maluku itu banyak yang saya kenal. Saya tahu persis situasi Maluku,
situasi sosial politiknya. Yang tua-tua pun saya tahu", lanjutnya.

Menurut Olong, jumlah keturunan Maluku di Belanda sekitar 40.000 orang,
tetapi yang benar-benar RMS itu sesungguhnya hanya berapa ribu saja.
Dalam demo di Amsterdam beberapa waktu yang lalu dipimpin Manuputti,
anak muda asal Ambon yang ikut demo itu ditanya wartawan apakah
akan pergi ke Ambon untuk berperang, mereka mengatakan,
"Kita ini ke Ambon mau apa lagi? kita tidak tahu situasi di sana.
Berapa belas ribu kilometer jaraknya dari Belanda. Wah,
sulit dong kita datang ke sana, mau apa kita di sana.
Ini bukan dua-tiga kilometer, tetapi ribuan kilometer".

"Saya katakan kepada wartawan Belanda, ayolah ke Maluku
saya kasih alamat, ke Ambon bertemu dengan orang-orang yang
saya tunjukkan, interview mereka, lalu siarkan di sini, tetapi wartawan
Belanda itu tidak mau. Saya katakan ini tidak adil. Beruntunglah a
da suratkabar The Throuw yang menyiarkan berita-berita berimbang
tentang konflik di Ambon. Saya pernah diinterview wartawan Throuw
yang tidak punya agama", ucap Olong.

Sofyan Olong mengemukakan, sejak sebelum PD II seluruh orang
Maluku tinggal dengan damai. Orang asal Maluku pun tinggal di Jakarta,
Surabaya, Medan, Malang, Palembang, Madura, dan kota-kota lain
di Indonesia. Mereka tinggal di situ dan punya pekerjaan bagus-bagus,
apalagi tentara, tetapi apakah pernah diusir oleh orang-orang setempat
sebagaimana orang Ambon mengusir orang Buton dan pendatang lain
dari Ambon? Tidak. Puluhan tahun mereka hidup dengan punya posisi
yang baik-baik. Tetapi pernahkah terjadi iri hati? mengusir mereka,
membunuh mereka? sama sekali tidak ada. Hidup berdampingan
dengan damai antar sesama.

Dagang Narkotik

Sejumlah pemuda keturunan Maluku (RMS) di Belanda yang radikal,
baru-baru ini ditangkap polisi Belanda dan dihukum belasan tahun
karena terlibat dalam penjualan narkotika dan menjadi agen sindikat
perdagangan heroin/narkotik dunia. Mereka nekad menjadi sindikat
narkotik dunia itu karena uang yang mereka peroleh dipakai untuk
membeli senjata dan dikirim ke Maluku, Indonesia.

Para pemuda keturunan Maluku yang lahir dan besar di Belanda itu
sudah menyatakan akan ikut berperang di Maluku namun mereka
keburu ketangkap. Penangkapan sejumlah pemuda RMS itu disiarkan
oleh surat-suratkabar Belanda, di antaranya Throuw. Keterangan ini
pun diperoleh "PR" dari beberapa sumber masyarakat keturunan Maluku
di Rotterdam. Pihak RMS tidak menyampaikan keterangan resmi
mengenai hal ini. W. Sopacua, tokoh Mulokal National Congres
(organisasi di bawah RMS), ketika dihubungi "PR" tidak bersedia
memberikan keterangan. ini meminta agar "PR" menghubungi jurubicara
"kabinet RMS" yakni J. Watilette, namun ybs. tidak ada di tempat.

Akan tetapi Sofyan Ollong, salah seorang tokoh keturunan Maluku
di Belanda yang non-RMS, meyakinkan wartawan "PR" bahwa sejumlah
pemuda RMS di Belanda itu memang terlibat dalam perdagangan
narkotik dan telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan Belanda.
"Entah kenapa pemerintah Belanda merahasiakan nama-nama mereka itu",
 tuturnya. Sofyan Ollong mengemukakan, pada pemuda RMS yang radikal
itu bahkan sudah berhasil membeli senjata otomatis dengan uang hasil
penjualan narkotik. "Senjata otomatis yang mereka beli diselundupkan
ke Maluku, Indonesia, dengan cara dimasukkan ke dalam peti mati orang
Maluku yang dikirim ke Maluku untuk dimakamkan di sana",

tutur lelaki yang sudah 49 tahun tinggal di Belanda namun masih
memegang paspor Indonesia itu. Ia tahu banyak tentang gerak-gerik RMS
di Belanda karena sejumlah orang yang kini mengaku sebagai
"Kabinet RMS di pengasingan" adalah orang-orang yang sangat ia kenal
sejak dulu. Suratkabar Throuw yang terbit pertengahan Agustus 2000
menulis, para pemuda RMS sudah siap berangkat dari Belanda ke Maluku
untuk berperang melawan TNI yang dituduh berpihak.

Mereka terkosentrasi di Kota Breda, Leerdam dan Tiel. Akan tetapi
ternyata target mereka -- yakni minimal 200 orang pemuda yang siap
berangkat ke Maluku -- tidak pernah tercapai.

Seorang pendeta keturunan Maluku mengomentari bahwa niat
para pemuda itu hanyalah emosional belaka, karena sesungguhnya
mereka tidak mengerti betul situasi di Ambon dan Maluku.
Mereka hanya mengetahui kondisi Maluku atau Ambon hanya
dari pemberitaan pers Belanda yang sering memutarbalikkan fakta sebenarnya.

Di samping itu, para pemuda RMS tersebut mengetahui situasi Maluku
dan Ambon berdasarkan hubungan telepon dengan famili mereka saja
yang umumnya berupa keterangan negatif.

Sementara itu Sofyan Ollong mengatakan, jika masyarakat Ambon
dan Maluku Utara tidak punya niat baik untuk bersama-sama mengatasi
konflik, maka apa pun upaya pemerintah Indonesia akan sia-sia.
Dikatakannya, orang-orang Ambon justru banyak yang berangkat
ke Belanda dan berteriak-teriak di Belanda mengeritik pemerintah Indonesia.
Presiden RMS kedua, Frans Tutuhatunewa (77), berkali-kali dihubungi "PR",
baik langsung melalui telepon ke rumahnya di Rotterdam maupun
melalui "stafnya" W. Sopacua, dan melalui facsimile. Akan tetapi janji
akan bisa ditemui pada 31 Agustus 2000 tidak dipenuhinya.

"Stafnya" itu mengatakan, "Bapak Presiden, sudah tua, kegiatannya padat
sehingga ia perlu banyak istirahat. Nanti, akan ada jurubicara kabinet yang
menemui Anda, namanya J. Wattilete." Akan tetapi, meskipun nomor
handphone "PR" di Belanda telah dicatat oleh Sopacua, tetapi sampai 10 hari
kemudian tak ada kontak lagi. Presiden RMS Frans Tutuhatunewa sempat
muncul di suratkabar terbanyak tirasnya di Belanda, De Telegraaf,
Januari 2000 yang lalu.

Dalam wawancara itu ia menuduh TNI sebagai "pelaku utama"
konflik di Ambon dan Maluku. Presiden Abdurrahman Wahid
(Pemerintah Indonesia) dinilainya tidak akan mampu mengatasi konflik
Ambon, apalagi TNI bertindak tidak netral.

RMS, katanya, tetap menghendaki agar pasukan PBB diturunkan
ke Ambon dan Maluku Utara. Tutuhatunewa tetap menghendaki
agar Pemerintah Belanda mendesak Amerika dan PBB untuk
menurunkan pasukannya ke Maluku. (Dadang Bainur PR)

----- End of forwarded message from bolek -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---