[INDONESIA-NEWS] KMP - Konflik Etnis di Kalbar

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue Dec 19 2000 - 18:15:40 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0012/20/nasional/bakl39.htm

>Rabu, 20 Desember 2000
   Konflik Etnis di Kalimantan Barat
   Bak Luka yang Tak Sembuh-sembuh
   Kompas/jannes eudes wawa
   [BUTTON]
   SEJAK akhir tahun 1962, pertikaian etnis sepertinya sulit terpisahkan
   dari dinamika kehidupan masyarakat Kalimantan Barat. Sekalipun sudah
   ribuan nyawa manusia yang tidak berdosa melayang, puluhan ribu tempat
   tinggal dan tempat usaha hangus dibakar, namun bibit konflik itu terus
   saja membara. Bahkan, dalam empat tahun ini tercatat telah empat kali
   meletus kerusuhan besar, sedangkan yang kecil tidak bisa dihitung
   lagi.
   
   Setiap kali terjadi pertikaian etnis pasti dijumpai perlakuan yang
   tidak manusiawi terhadap korban. Bayangkan saja, setelah tewas
   dibunuh, lawan dari etnis berlainan tersebut memenggal tubuh korban
   menjadi beberapa potong. Kepalanya ditenteng dan dipamerkan di jalan
   raya, atau ditendang seperti bola. Anehnya, pelaku pun tampak sangat
   berbangga serta bergembira dengan tindakan itu. Nyawa manusia seolah
   menjadi tidak berharga di hadapan mereka yang bertikai.
   
   Kesepakatan perdamaian selalu digalakkan pejabat setempat serta
   pemimpin dari kelompok yang bertikai. Namun, semua itu hanya manjur
   sesaat. Kalau terjadi lagi senggolan kendaraan bermotor, perkelahian
   antarwarga yang melibatkan warga yang kebetulan beretnis Melayu atau
   Dayak dengan Madura, kerusuhan tersebut berpotensi meletus kembali.
   Persoalan antarpribadi dengan mudah serta cepat dapat berubah menjadi
   konflik antar-etnis. Dalam sekejap konflik pun menjalar ke berbagai
   kawasan. Semua itu karena luka batin yang diderita selama ini belum
   mampu tersembuhkan, sehingga masyarakat juga dengan mudah terprovokasi
   dalam solidaritas sosial yang sempit.
   
   BERDASARKAN catatan Prof Dr Syarif Ibrahim Alqadrie, Guru Besar
   Sosiologi Universitas Tanjungpura (Untan), konflik etnis di Kalbar
   sudah terjadi 12 kali. Sepuluh kali melibatkan Dayak dengan Madura,
   yakni pada tahun 1962, 1963, 1968, 1972, 1977, 1979, 1983, 1996, 1997
   dan 1999. Sekali antara Dayak dengan Tionghoa, yakni 1967. Kemudian
   dua kali Melayu dengan Madura, yakni tahun 1999 dan 2000.
   
   Dari ke-12 kali konflik etnis tersebut, yang terdahsyat adalah
   pertikaian Dayak dengan Madura pada tahun 1996 dan 1997. Saat itu
   konflik yang berawal dari Kampung Sanggau Ledo menyebar ke sejumlah
   kecamatan di Kabupaten Sambas, kemudian meluas hingga ke Kabupaten
   Pontianak, Sanggau dan Kodya Pontianak. Tragisnya, di mana dan kapan
   pun anggota dari kedua kelompok etnis ini bertemu cenderung saling
   kontak fisik atau saling membunuh.
   
   Setelah itu, menyusul pertikaian antara Melayu dan Dayak dengan Madura
   di Kabupaten Sambas pada tahun 1999. Konflik yang ini menjadi lebih
   parah, sebab ribuan masyarakat Madura di Sambas harus diungsikan ke
   berbagai lokasi di Kodya Pontianak dan Singkawang. Dan hingga kini,
   pengungsi tetap dibiarkan bertahan dalam kamp pengungsian dan rumah
   keluarga sekaligus bergulat dengan 1.001 penderitaan.
   
   Keinginan kembali ke Sambas pun ditolak penduduk asli. Relokasi yang
   dijanjikan pemerintah, baru sebagian kecil yang direalisasikan.
   Rekonsiliasi antara masyarakat Dayak, Melayu dengan Madura terkesan
   diambangkan penguasa, sehingga pengungsi Sambas benar-benar berada di
   dalam ketidakpastian masa depan.
   
   Lebih menyakitkan lagi, ketika persoalan yang satu belum tuntas, lalu
   meletus lagi pertikaian yang sama yang melibatkan Melayu dan Madura di
   Kota Pontianak pada 25-27 Oktober 2000. Peristiwa ini seolah ikut
   memupuskan harapan pengungsi Sambas untuk melakukan rekonsiliasi dan
   kembali ke tempat asalnya di Kabupaten Sambas.
   
   "Sepertinya ada pihak tertentu yang tak rela melihat masyarakat
   Melayu, Dayak dengan Madura di Sambas berdamai. Sebab fakta yang ada
   selama ini selalu memperlihatkan bahwa setiap kali pemuka masyarakat
   dari ketiga suku hendak tercapai kesepakatan, tiba-tiba saja meletus
   konflik baru baik berskala kecil maupun besar," tutur Muniran, tokoh
   masyarakat Madura.
   
   Harus diakui, semakin beruntunnya konflik etnis di Kalimantan Barat,
   khususnya selama empat tahun terakhir, telah melahirkan bibit
   permusuhan antarkelompok masyarakat begitu subur berkembang. Benih
   kecurigaan telah bertebaran di mana-mana. Masyarakat sendiri semakin
   sulit membedakan persoalan pribadi maupun kelompok. Suasana hidup di
   Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Landak,
   Pontianak dan Kota Pontianak pun menyerupai api dalam sekam.
   
   APABILA dirunut ke belakang, sebetulnya masyarakat Madura dan
   Kalimantan Barat memiliki hubungan sejarah. Pada awal abad ke-18 saat
   perang melawan Kerajaan Riau, sejumlah sukarelawan asal Madura yang
   tergabung dalam pasukan Kerajaan Mataram secara khusus ditugaskan ke
   Kalbar untuk membantu Kerajaan Sambas. Setelah pertempuran berakhir,
   sejumlah sukarelawan Madura tidak bersedia kembali ke tanah asalnya.
   Mereka memilih bertahan di Sambas, lalu menikah dengan gadis Melayu
   setempat.
   
   Kedatangan berikutnya pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1902.
   Setelah itu, eksodus masyarakat Madura secara swakarsa tersebut makin
   marak hingga saat ini. Di Kalbar, mereka umumnya bekerja sebagai
   petani, buruh kasar, peternak dan pedagang. Pilihan pekerjaan ini
   disebabkan tingkat pendidikan mereka rata-rata tidak tamat Sekolah
   Dasar (SD).
   
   Di mata penduduk asli Kalbar, masyarakat Madura dinilai rajin, ulet
   dan terampil dalam memelihara tanaman serta hewan. Seekor sapi yang
   sebelumnya sangat kurus, setelah dipelihara serta dirawat orang Madura
   selama beberapa pekan, langsung gemuk. Maka tak heran, kalau kebutuhan
   daging sapi di Kalbar sebagian besar dipasok masyarakat Madura
   setempat.
   
   Di balik kelebihan ini, ternyata masih ada sederetan perilaku yang
   dinilai penduduk Kalbar sebagai hal yang negatif. Hal tersebut antara
   lain selalu menggunakan senjata tajam dalam menghadapi atau
   menyelesaikan konflik. Dan bagi penduduk asli, kalau salah seorang
   warganya terkena senjata tajam, maka harus diselesaikan secepatnya
   dengan upacara adat setempat, baik berupa pendinginan darah maupun
   pergantian biaya obat-obatan. Di samping itu, pelakunya menjalani
   proses hukum.
   
   "Inilah yang sering menjadi masalah, sebab orang Madura selalu tidak
   bersedia menjalani hukum adat. Bahkan, ketika pelakunya sudah ditahan
   polisi pun, mereka berusaha dengan segala cara supaya pelaku
   dibebaskan. Akibatnya, timbul kekecewaan dari keluarga serta kerabat
   korban. Mereka lalu membalasnya dengan melukai atau membunuh pelaku
   atau kerabat pelaku. Kemudian meletuslah kerusuhan," tutur Slamet AG
   (62), pensiunan Polri. Lelaki asal Bantul, DI Yogyakarta ini sudah
   sekitar 30 tahun bertugas di Kalbar.
   
   Arogansi lain dari beberapa warga Madura, tambah Prof Dr Syarif
   Ibrahim Alqadrie, adalah cenderung membiarkan hewan piaraannya
   memasuki kebun milik orang lain. Batas lahan atau tanah pun digeser
   semaunya. Kalau ditegur pemilik tanah yang dirugikan, langsung
   diancamnya dengan senjata tajam. Hasil pertanian dan barang dagangan
   orang lain pun diambil sesuai kehendaknya.
   
   "Kalau dituduh mencuri, mereka berkilah bahwa pencurian hanya dapat
   dilakukan pada malam hari. Sedangkan pengambilan barang itu dilakukan
   siang hari," tutur Syarif Ibrahim yang sudah beberapa kali meneliti
   kerusuhan sosial di Kalbar. Pelaku, katanya, umumnya mereka yang baru
   datang dari kampung asalnya di Madura.
   
   "Maka, kerusuhan sosial di Sanggau Ledo, Sambas atau konflik etnis
   lainnya yang berskala kecil maupun besar selama ini di Kalbar adalah
   akumulasi dari kemarahan, kekecewaan, kebencian, keterhinaan,
   keterhimpitan, kepedihan maupun ketidakberdayaan. Hal itu merupakan
   implikasi dari semua pengalaman pahit yang dialami selama ini lewat
   berbagai perilaku preman yang menyakitkan," tambahnya.
   
   Kendati demikian, persoalan yang timbul adalah mengapa terjadi
   penyamarataan terhadap setiap warga Madura? Tragisnya lagi, mereka
   yang tidak bersalah atau beberapa perempuan atau lekaki Melayu dan
   Dayak yang sudah terasimilasi dalam perkawinan ikut menjadi sasaran
   kebrutalan massa, serta dilarang menetap di Kabupaten Sambas.
   
   "Terus terang, saya jadi tak mengerti lagi dengan kerusuhan di Sambas
   tempo hari. Bayangkan, saya ini orang Melayu yang kebetulan
   beristrikan orang Madura. Tetapi, dalam kerusuhan Sambas, rumah kami
   dibakar oleh orang Melayu. Bahkan, sampai sekarang dilarang kembali ke
   Sambas. Apa salah kami?" tegas Thamrin (48), ayah enam anak yang kini
   menderita cacat pada kedua tangannya. Dia bersama keluarganya sedang
   mengungsi di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak. Di Sambas,
   mereka menetap di Desa Kaokan, Kecamatan Sejangkang.
   
   Sejumlah masyarakat Madura mengakui ada sejumlah sesamanya yang agak
   kurang menyatukan diri dengan lingkungan masyarakat Kalimantan Barat.
   Namun, kenyataan ini tidak bisa digeneralisasikan semua warga Madura.
   Masih banyak orang Madura yang bersikap akomodatif, toleransi dan
   selalu bersahabat dengan masyarakat suku lain di Kalbar.
   
   Akar persoalan, kata mereka, terletak pada tak adanya kepastian hukum.
   Kalau terjadi kecelakaan, pencurian atau perkelahian, aparat penegak
   hukum tidak serius menindaknya. Bahkan, memberi peluang bagi pelaku
   terbebas dari segala tuntutan hukum. Sebagai kompensasi, mereka
   diberikan sejumlah uang.
   
   "Bagi orang Madura, tawaran polisi ini pasti langsung disambut baik.
   Sebab tahanan dan penjara dalam pandangan orang Madura adalah
   menyakitkan dan memalukan. Mereka rela menjual sapi beberapa ekor,
   yang penting sanak keluarganya dibebaskan," kata Haji Ramini, Ketua
   Ikatan Keluarga Korban Kerusuhan Sambas (IK3S).
   
   "Jadi, kalau mau jujur, aparat penegak hukum merupakan penyebab dari
   semua tragedi berdarah di Kalbar. Kalau oknum-oknum yang sering
   mengganggu ketenangan dan keharmonisan warga ditangkap, dan diadili,
   kemudian hukum pun benar-benar ditegakkan, takkan mungkin kasus yang
   menyerupai pembasmian etnis ini terjadi terus-menerus," tambahnya.
   
   Salah satu bukti kasus Pontianak 25-27 Oktober 2000 lalu. Kasus itu
   hingga kini sepertinya hendak didiamkan, sebab belum satu pelaku utama
   atau provokator yang ditangkap atau diseret ke pengadilan. Sebanyak 13
   berkas perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Pontianak
   pertengahan November 2000 silam, dengan pelakunya adalah mereka yang
   kedapatan membawa senjata tajam saat sweeping aparat TNI/Polri.
   
   "Ketidakseriusan aparat Polri dalam mengusut, menangkap sekaligus
   menghukum pelaku serta dalang kerusuhan, berarti menyimpan bom waktu
   bagi masyarakat Kalbar. Sebab, tidak tertutup kemungkinan, peristiwa
   yang sama meletus kembali di waktu mendatang," tegas Muniran.
   
   KETIDAKADILAN dan perilaku memang merupakan salah satu variabel utama
   mendorong timbulnya konflik antaretnis di Kalbar. Namun kasus ini tak
   berdiri sendiri. Apalagi peristiwa yang sama sudah terjadi 12 kali di
   wilayah tersebut. Bahkan berpotensi untuk meletus lagi di waktu-waktu
   mendatang.
   
   Syarif Ibrahim Alqadrie melihat kepemimpinan politik juga ikut memicu
   pertikaian. Pemimpin formal setempat, seperti gubernur maupun bupati
   dinilai belum mampu mengelola pluralitas etnik sebagai suatu kekuatan
   untuk memajukan kepentingan bersama. Sebaliknya, perbedaan yang ada
   diupayakan sedemikian rupa agar tidak rukun, sehingga dengan mudah
   diadu-domba untuk menimbulkan konflik horizontal. Strategi ini
   merupakan bagian dari upaya mempertahankan kekuasaan dan memperkuat
   posisi kepemimpinan.
   
   Dalam teori konflik, jelas Syarif Ibrahim, kalau sebuah daerah atau
   negara sering terjadi konflik, timbullah instabilitas keamanan dan
   sistem ketatanegaraan serta pemerintahan pun akan semakin lemah.
   "Keadaan demikian tentu sangat menguntungkan pemimpinnya. Kekuasaan
   tetap langgeng, dan semakin tidak tergoyahkan. Sebab konsentrasi warga
   lebih tertuju kepada bagaimana menjaga keamanan. Sebaliknya, kalau
   stabilitas keamanan terpelihara dengan baik, sebagian masyarakat pun
   akan menggoyang kedudukan pemimpinnya. Ini yang paling ditakuti para
   pemimpin formal yang tidak merakyat," jelas Syarif Ibrahim.
   
   Terlepas dari beragamnya pendapat soal latar belakang pertikaian etnis
   di Kalbar, namun satu hal yang pasti seluruh masyarakat selalu
   menginginkan ketenangan, kedamaian, persaudaraan, serta penghormatan
   terhadap harkat dan martabat manusia. Ini berarti, perlu dilakukan
   rekonsiliasi ke arah perdamaian yang abadi antarkelompok etnis yang
   bertikai. Dengan demikian, segala macam dendam, permusuhan maupun
   konflik batin lainnya yang masih bersemi dalam sanubari masyarakat
   segera dimusnahkan.
   
   Persoalannya, dalam rekonsiliasi menuntut keikhlasan, kejujuran dan
   rendah hati. Artinya, masing-masing kelompok yang bertikai harus jujur
   dan rendah hati mengakui kesalahan masa lalu. Kemudian dengan ikhlas
   saling memberikan maaf kepada kelompok lainnya seraya berjanji takkan
   mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya.
   
   Rekonsiliasi ini tidak hanya dilakukan di tingkat elite kelompok
   etnis. Tapi juga harus digelar di lingkungan masyarakat terkecil,
   seperti Rukun Tetangga (RT) sehingga melibatkan partisipasi serta
   dukungan seluruh lapisan masyarakat. (Jannes Eudes Wawa)

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---