[INDONESIA-L] PAULUS WIRUTOMO - Membangun Masyarakat Sipil Jakarta

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Tue Dec 19 2000 - 18:18:45 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0012/20/metro/memb64.htm

>Rabu, 20 Desember 2000
   Membangun Masyarakat Sipil Jakarta
   
                           Oleh: Paulus Wirutomo
                                      
   Kompas/johnny tg
   [BUTTON]
   BAHWA Jakarta adalah kota yang "keras", banyak orang sudah maklum.
   Tetapi adegan-adegan kekerasan yang terjadi di kota ini terutama sejak
   awal masa reformasi benar-benar membuat orang bertanya, "Sudah
   runtuhkah keteraturan sosial di Jakarta?" Pembakaran manusia
   hidup-hidup di tengah keramaian kota, tawuran dan saling tikam antara
   anak-anak sekolah tanpa perkara yang jelas, ledakan bom yang
   meluluhlantakkan tubuh manusia yang tak berdosa, perang antarkampung
   yang mengingatkan kita pada suku-suku primitif dan seterusnya, adalah
   suatu gambaran "keruntuhan" itu.
   
   Penggambaran kasus-kasus kekerasan di atas walau nyata dan kasat mata,
   namun terasa "kurang adil" karena cenderung menuduh bahwa kekerasan
   hanya bersifat fisik dan merupakan monopoli warga kelas bawah.
   Pengamatan yang lebih kritis akan menemukan bahwa warga kelas atas
   justru mampu membuat kekerasan yang jauh lebih canggih. Lihat saja
   ulah para pendekar hukum yang melalui kepiawaian mereka mengutak-atik
   pasal-pasal hukum telah menyulap koruptor menjadi pahlawan dan orang
   tak berdosa menjadi kriminal.
   
   Rasa keadilan rakyat telah dikecewakan habis-habisan oleh berbagai
   keputusan pengadilan yang "maju tak gentar membela yang bayar".
   
   Dalam situasi ini, supremasi hukum praktis diartikan sebagai
   subordinasi masyarakat terhadap hukum. Padahal secara hakiki hukum
   harus mengabdi pada kepentingan masyarakat, bukan sebaliknya. Secara
   sosiologis permainan hukum ini telah menciptakan anomie, yaitu
   kekaburan yang meluas di kalangan anggota masyarakat tentang "apa yang
   benar dan apa yang salah". Anomie adalah penyakit masyarakat-bukan
   penyakit individual-sehingga yang perlu diperbaiki adalah "keteraturan
   sosial"-nya. Penyakit ini amat berbahaya bagi kehidupan masyarakat,
   karena dapat melahirkan suatu disorientasi sistem nilai di kalangan
   warga masyarakat dan hilangnya kepercayaan pada pranata hukum dan para
   aparatnya. Tahap berikutnya adalah anarki!
   
   Jadi, maraknya kekerasan dan kebringasan yang anarkis di kalangan
   masyarakat bawah bisa dikatakan sebagai konsekuensi logis dari anarki
   hukum yang dilakukan oleh minoritas elite di tingkat atas (tirani
   minoritas). Apalagi bila pemerintah ikut terlibat dalam permainan
   hukum ini, maka inilah yang disebut sebagai state violence.
   
   Loncatan
   
   Sebetulnya dengan gerakan reformasi, bangsa Indonesia telah melakukan
   suatu loncatan jauh ke depan, yaitu terbuka luasnya jalan menuju
   demokrasi. Kini nuansa kehidupan politik Indonesia terasa lebih
   menggairahkan, yaitu kritik, kontrol, pengawasan, keterbukaan,
   akuntabilitas telah menandai dinamika hubungan antara pemerintah
   (pusat maupun daerah) dengan para wakil rakyat. Akan tetapi, harus
   diakui bahwa ternyata agenda perjuangan para wakil rakyat tersebut
   belum betul-betul mencerminkan inti dari keresahan masyarakat yang
   diwakilinya.
   
   Mereka masih lebih mengutamakan "agenda perjuangan" partai
   masing-masing, bahkan bila perlu rakyat yang masih miskin dan
   menderita diseret ke dalam konflik horizontal yang amat membahayakan
   demi mendukung kepentingan elite politik "tanpa syarat".
   
   Partai-partai yang ada sekarang ini belum secara konsekuen
   memperjuangkan nilai "anti-kekerasan", karena pada saat tertentu
   mereka masih tega menggunakan cara-cara kekerasan "massal" untuk
   mencapai tujuannya.
   
   Lagi-lagi seperti masa lalu, rakyat masih dilihat hanya sebagai
   gumpalan massa yang dapat direkayasa untuk kepentingan partai yang
   amat "partisan". Budaya politik otokratis dan otoriter Orde Baru
   berganti menjadi budaya kekuasaan oligarkis (dikuasai sekelompok kecil
   elite partai). Jadi hakikat demokrasi yang sebenarnya belumlah
   terwujud.
   
   Di samping partai-partai, berkembang pula suatu lapisan kekuatan
   demokrasi yang lain yaitu pers, lembaga swadaya masyarakat (LSM),
   universitas, organisasi massa dan sebagainya, akan tetapi perkembangan
   sampai saat ini menunjukkan bahwa "pelopor civil society" ini masih
   belum mampu memainkan peran "pendidikan masyarakat" seperti yang
   diharapkan.
   
   Pers yang bebas memang telah memberi penerangan yang lebih transparan
   pada warga negara, tetapi tidak sedikit pula dampak "polutif" yang
   justru membuat bingung rakyat, memprovokasi dan memperdalam kebencian
   antargolongan. Konsep peace journalism belum memperoleh komitmen yang
   penuh di kalangan para insan pers, pemboikotan tindakan kekerasan
   dalam pemberitaan juga belum dilakukan. Semuanya ini berpulang pada
   kenyataan bahwa pers di masa eforia ini masih lebih mendahulukan
   keuntungan pemilik modal daripada keutuhan bangsa.
   
   LSM juga telah banyak memainkan peran sebagai agent of development,
   menjadi pendobrak ketidakadilan struktural dan ikut pula dalam
   berbagai kegiatan mencerdaskan bangsa. Tetapi LSM bukan tak punya
   kelemahan, orang mulai melihat gejala munculnya LSM pelat merah yang
   hanya berkepentingan mencari dana, ada pula LSM yang berspesialisasi
   menyelenggarakan demo sampai LSM yang menjadi agen penyebar ideologi
   asing-misalnya memperjuangkan hak asasi tetapi tidak pernah
   mengimbanginya dengan "kewajiban asasi"- yang akhirnya hanya menambah
   hiruk-pikuk pertentangan pendapat di negara yang masih serba labil
   ini.
   
   Universitas sebagai ujung tombak perjuangan moral dan intelektual juga
   menunjukkan gejala disorientasi peran. Akhir-akhir ini justru banyak
   bentuk perjuangan mahasiswa yang kehilangan visi, amat berbau
   kekerasan, tidak sensitif terhadap jeritan rakyat kecil yang semakin
   terganggu oleh tindakan-tindakan kekerasan yang mereka buat. Isu-isu
   yang dilemparkan cenderung dangkal, tidak memiliki pertanggungjawaban
   intelektual, lebih bersifat emosional daripada mendidik dan
   mencerdaskan bangsa. Hal ini ditandai dengan tindakan seperti sweeping
   terhadap anggota militer, pengadilan rakyat dan sebagainya.
   
   Menata masyarakat baru
   
   Gambaran di atas menunjukkan bahwa proses demokratisasi yang kita
   lalui ini telah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat, akan tetapi
   secara hakiki tujuan kita belum tercapai. Hal itu karena pelaku
   demokrasi masih terbatas pada sekelompok kecil kelas menengah yang
   telah terorganisasi secara baik (partai, LSM, pers dan sebagainya)
   tetapi semua masih cenderung "mengatasnamakan" kepentingan rakyat.
   
   Bila diamati secara lebih mendalam dan kritis, sebagian besar anggota
   masyarakat masih belum mampu dan belum mendapat kesempatan
   mengekspresikan aspirasinya, mengembangkan potensi serta
   kemandiriannya, baik untuk meningkatkan harkat kemanusiaannya maupun
   untuk ikut membangun kotanya.
   
   Jadi, langkah untuk membangun "masyarakat sipil", civil society, di
   Jakarta ini masih harus berlanjut dengan mengembangkan suatu strategi
   dan pendekatan-pendekatan baru.
   
   Bagaimana menata dan merancang masyarakat baru itu? Apakah demokrasi
   seperti yang kita capai sekarang ini belum cukup?
   
   Sampai saat ini kalau bicara tentang demokrasi, kita selalu merujuk
   pada usaha mengembangkan partai politik, kebebasan pers, LSM yang
   aktif, gerakan mahasiswa dan sebagainya. Seolah-olah lembaga-lembaga
   itulah yang paling efektif untuk mencapai tujuan itu, atau bahkan
   seolah-olah inilah bentuk akhir dari "masyarakat sipil" itu sendiri.
   Hanya sedikit orang yang menyadari bahwa inti dari masyarakat sipil
   adalah bahwa semua warga negara secara individual memiliki kesadaran
   dan sekaligus kemampuan yang ditunjang (difasilitasi) oleh semua
   institusi yang ada untuk secara mandiri mengangkat harkat
   kemanusiaannya dan membangun masyarakatnya ke arah yang mereka
   cita-citakan bersama.
   
   Untuk mencapai itu, pendekatan yang secara sosiologis perlu kita
   kembangkan secara lebih mendasar adalah membangkitkan sense of
   organizing (kesadaran akan kebutuhan berorganisasi) terutama pada
   tingkat kehidupan mereka yang paling mikro, yaitu komunitas basisnya.
   Dengan kata lain, "penguatan organisasi warga" di tingkat komunitas
   (Rukun Tetangga/Rukung Warga (RT/RW) dan 'organisasi akar rumput'
   lainnya) adalah merupakan langkah yang paling strategis. Dengan cara
   ini social learning, berdemokrasi ditarik sampai institusi pada
   tingkat yang paling grass root dan menyangkut semua warga kota.
   
   Adalah amat ironis bahwa masyarakat Jakarta yang secara formal
   memiliki banyak sekali organisasi komunitas seperti RT/RW, Lembaga
   Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Karang Taruna, PKK dan sebagainya,
   pada kenyataannya mengalami gejala atomisme di mana semua warga merasa
   "sendirian", tidak memiliki kekuatan organisasional yang secara
   efektif dapat menyalurkan dan memperjuangkan kepentingan dan
   kebutuhannya.
   
   Sistem politik Orde Baru yang bersifat hegemonik telah membuat semua
   organisasi komunitas terkooptasi dan dijadikan sekadar alat mobilisasi
   dan perpanjangan tangan birokrasi pemerintah. Akibatnya, semua
   organisasi komunitas saat ini telah kehilangan legitimasi dari semua
   warga, terutama dari golongan menengah dan atas. Kepemimpinan
   organisasi komunitas cenderung diserahkan pada warga tingkat bawah,
   bukan warga terbaik yang dapat memimpin organisasi tersebut dalam
   rangka memperjuangkan kepentingan seluruh warga.
   
   Sebenarnya ironis, mengapa masyarakat Jakarta amat antusias dalam
   Pemilihan Umum (Pemilu), bahkan banyak yang bersedia "mati" dalam
   berkampanye. Sementara untuk memilih ketua organisasi yang berakar di
   komunitasnya-misalnya pemilihan Ketua RT/RW-mereka sama sekali tidak
   peduli. Akibatnya mereka harus menggantungkan nasibnya pada wakil
   rakyat di DPR yang kenyataannya lebih merupakan wakil partainya
   masing-masing daripada wakil rakyat. Siapa yang memperjuangkan
   kepentingan warga di tingkat komunitas?
   
   Dewan Kelurahan
   
   Dalam era reformasi ini, melalui Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun
   1999 di Jakarta akan diperkenalkan suatu lembaga baru yang dinamakan
   Dewan Kelurahan (DK) yang berfungsi mewakili masyarakat di tingkat RW
   untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasi kinerja birokrasi
   kelurahan. Apakah peluang ini akan mendapat sambutan dari warga Ibu
   Kota untuk lebih memperbaiki kehidupan komunitas mereka? Ataukah
   pemilihan anggota Dewan Kelurahan ini justru akan dijadikan ajang
   persaingan partai-partai politik?
   
   Untuk menghindari politisasi kehidupan komunitas, organisasi RT/RW
   harus benar-benar memiliki suatu community spirit. Para calon anggota
   DK harus lebih dilihat sebagai tokoh komunitas yang dianggap mampu dan
   mau memperjuangkan kepentingan nyata warga RT/ RW mereka dan
   menyuarakan aspirasi komunitas ke tingkat yang lebih tinggi.
   
   Untuk menarik minat "warga terbaik" (elite lokal) untuk menjadi
   pemimpin di komunitasnya perlu suatu perombakan yang mendasar dari
   organisasi RT dan RW.
   
   Lembaga RT/RW harus diangkat citranya yaitu dengan diberi wewenang dan
   peran-peran tambahan yang lebih berarti dalam pelaksanaan pembangunan
   di tingkat lokal. Citra sebagai perpanjangan tangan kelurahan harus
   dihapuskan. Lembaga ini harus mendapat peran secara nyata dalam
   pembangunan. Sudah saatnya dana pembangunan di kelurahan disalurkan
   secara block grant ke RT/RW dan seluruh warganya diberi kesempatan
   untuk merencanakan dan menjadi pelaksana pembangunan di komunitas
   mereka masing-masing.
   
   Bila hal-hal tersebut di atas dilaksanakan maka pembentukan Dewan
   Kelurahan akan dapat kita jadikan momentum untuk membangkitkan
   demokrasi di Jakarta sampai tingkat komunitas.
   
   Hanya dengan proses sosiologis yang mendasar inilah masyarakat Jakarta
   benar-benar dilatih berorganisasi, berdemokrasi dan belajar mandiri
   memecahkan permasalahan lokalnya, termasuk konflik sosial antarwarga.
   Ini adalah sebuah langkah besar untuk menuju "Masyarakat Sipil" yang
   kita cita-citakan. Dan keteraturan sosial di Jakarta tidak perlu
   ambruk.
   
   * Prof Dr Paulus Wirutomo, sosiolog Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
   (FISIP), Universitas Indonesia

---
Email all postings in plain text (ascii) to apakabar@radix.net
INDONESIA-L - <http://www.indopubs.com/archives>
INDONESIA-NEWS - <http://www.indopubs.com/parchives>
INDONESIA-VIEWS - <http://www.indopubs.com/varchives>
INDONESIA-POLICY - <http://www.indopubs.com/tarchives>
INDONESIA-DOCS - <http://www.indopubs.com/darchives>
SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html>
SEARCH YEAR 2000 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net>
SEARCH 1990-1999 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net/search-all.html>
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---