[INDONESIA-NEWS] [Masariku Network] BERITA HARIAN UMUM SIWALIMA EDISI: RABU, 20 DESEMBER 2000

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Wed Dec 20 2000 - 12:17:30 EST


BERITA HARIAN UMUM SIWALIMA
EDISI: RABU, 20 DESEMBER 2000

DIKIRIM OLEH:
IZAAC TULALESSY
WARTAWAN HARIAN UMUM SIWALIMA

Pastor Ingin Bersihkan Wajah Islam dari Coretan Orang
Biadab
Ambon, Siwalima
Ketegangan yang sempat ter-jadi di Kesui manakala tim
inves-tigasi hadir merupakan bukti bahwa ada hal-hal
yang sebe-nar-nya tidak bisa diterima di sana, bukan
saja warga Kristen tetapi juga oleh warga Islam yang
ma-sih memiliki itikad baik. Apalagi kasus yang
terjadi di Kesui se-sungguhnya sangat mencoreng
martabat Islam.
Demikian dikatakan Ketua Crisis Centre Keuskupan
Am-boina, Pastor Agus Ulahaiyanan, kepada Siwalima,
Selasa (19/12) kemarin di Ambon. "Kita per-caya
bahwa Islam sendiri seperti apa yang dikatakan
sejumlah ahli Islam atau orang yang masih punya
pikiran baik bahwa me-reka tidak menghendaki
kekera-san dan pemaksaan pengalihan agama secara
paksa. Tetapi dari informasi-informasi yang masuk
terbukti orang terpaksa berpin-dah agama, demi
keselama-tannya. Jadi ini jelas tidak ada lagi unsur
kebebasan di sana," tandas Ulahaiyanan.
Lantaran itu menurutnya, bu-kan hanya orang Kristen
saja yang angkat bicara tetapi orang Islam yang baik
hati sebenarnya perlu angkat bicara duluan bah-wa
perbuatan semacam itu bukan cara yang baik dalam
Islam. "Ka-rena itu orang Kristen kalau me-reka itu
pindah agama dengan be-bas itupun harus didukung
se-bab semua orang punya kebe-ba-san kalau memang itu
jalan ter-baik bagi dia. Asalkan jangan ada
pengkondisian yang mem-buat mereka terpaksa pindah
aga-ma dengan alasan tekanan dan sebagainya," kata
Ulahaiyanan.
Yang perlu dicacat kata Ula-hai-yanan, orang Kristen
pindah aga-ma setelah ada tindak keke-rasan seperti
ada penyerangan, pembakaran dan ancaman pem-bunuhan
karena mereka inden-titas sebagai orang Kristen, ini
adalah faktor-faktor paksaan atau absensi dari
kebebasan ti-dak bisa lagi diingkari. "Nyata-nyata
telah terjadi pelanggaran HAM yang juga diakui di
Re-publik ini, dan diakui juga oleh masyarakat Islam
secara luas," tandasnya.
Masih menurutnnya, orang Kris-ten tetap menanti orang
Is-lam yang masih punya hati baik apakah ini dibiarkan
 dengan ke-kuatan Islam yang begitu besar di Republik
ini. Kita masih per-caya kepada orang Islam yang
punya hati nurani yang baik, yang punya pikiran yang
jernih untuk tidak menerima hal-hal se-macam ini,"
kata Ulahaiyanan.
Lebih lanjut dikatakan, kita jangan persoalkan apakah
dia Islam atau Kristen tetapi yang kita lihat adalah
pelanggaran yang terjadi. Kalaupun itu terjadi
pemaksaan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen
katakan orang Katolik, maka yang per-tama-tama
ngotot adalah diri-nya. Anehnya, kata Ulahaiyanan
bahwa tidak ada satupun orang Islam yang baik hati
untuk me-nyelesaikan masalah di sana, bah-kan ada pula
yang memutar-balikan fakta dan mencoba untuk membuat
pembelaan diri bahkan ada yang mengancam untuk ti-dak
mengangkat fakta dan ke-benaran ini.
"Saya tidak sedikitpun menyu-dutkan Islam sebab saya
ingin bersama-sama dengan Islam un-tuk menyelesaikan
masalah ini untuk membersihkan wajah Islam dari
coretan perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung
jawab atau orang-orang yang biadab," tandasnya.
Aparat kemanan juga menga-takan orang-orang yang tidak
bertanggung jawab itu harus ditindak tetapi sampai
sekarang malah tidak melakukan tindakan tegas,
dibiarkan begitu meraja-lela dan berkeliaran di
mana-mana.
Kalau demikian halnya, diri-nya akan menantang
pemerintah, bahwa peristiwa Kesui dibiarkan
berlarut-larut karena sengaja me-lakukan tindakan
persuasif ma-lah terus membiarkan kejahatan. "Kalau
ini dibiarkan terus, saya mau tuduh pemerintah
melin-dungi, memelihara penjahat dan kejahatan.
Waktu tim investigasi mau datang ke Kesui kita minta
supaya aparat kemanan ditam-bah tetapi jawaban PDS
tidak per-lu, di sana tidak terjadi apa-apa aman.
"Tapi terbukti malah ter-jadi kekacauan. Aparat
keama-nan tidak berani mengevakuasi orang-orang yang
ada di sana. Ada apa sebenarnya," tanya Ula-haiyanan.
Mereka tidak mau dievakuasi karena merasa takut
terhadap orang-orang yang belum sempat dievakuasi akan
dibantai, karena yang diangkut di atas kapal itu
bukan seluruh anggota keluarga. Di antara satu kelurga
sudah di-kondisikan di tempat yang ber-beda-beda.
Di sini perlu ada ketegasan dan tindak kekerasan
untuk membasmi kejahatan, dan saya minta aparat
keamanan untuk serius menangani masalah ini. Kalau
tidak negara ini bukan la-gi negara hukum, sudah
terke-san menggunakan hukum rimba, tidak lagi
menggunakan hukum yang dibuat manusia yang ber-adab
tetapi hukum sudah diken-dalikan oleh manusia yang
bia-dab dan tidak berlaku lagi Un-dang-Undang Dasar
45 dan Pan-casila.
Agus juga menyesal bahwa masih ada orang-orang Islam
yang membela kejahatan di sana inikan lucu, karena
yang saya ta-hu Islam tidak mengajarkan demikian,
tertapi ternyata orang Islam berbuat juga seperti itu.
Jumlah kepala keluarga (kk) yang dievakuasi ke Ambon
 yang beragama Katolik 40 kk dengan jumlah jiwa
157 orang. Dan Pro-tes-tan 4 kk dengan jumlah jiwa
16 orang. Masing -masing me-reka ditampung di Gereja
Hati Kudus dan disalah satu Rumah jemaat Gereja
Nehemia di Ben-teng. (fik)

Elit Sarani tak Pernah Buat Konspirasi Soal Jihad
Ambon, Siwalima
Pernyataan Ketua MPR Amien Rais di Manado yang
menyang-kal mengijinkan laskar jihad da-tang ke Ambon
Maluku dan si-nyalemen kerusuhan Maluku aki-bat
konspirasi elit politik Sa-lam Sarani, ditampik
Praktisi Hukum Fileo Pistos Noija,SH.
Bagi Noija, tidak ada konspirasi elit Sarani dalam
kerusuhan Maluku, karenanya untuk men-dapat kejelasan
seputar masalah kerusuhan Maluku, Noija minta kepada
pemerintah pusat dan dae-rah, utamanya aparat pene-gak
hukum agar bekerja ekstra guna membuka tabir kerusuhan
Maluku Januari 1999.
Ditemui Siwalima di salah satu hotel berbintang di
Ambon kemarin, Noija mengatakan, mengetahui akar
persoalan kon-flik yang sebenarnya, tentu se-bagai
masyarakat Maluku baik Islam maupun Kristen sepakat
berhenti dari segala bentuk per-tikaian fisik
(perang, pembunu-han dan pembantaian).
"Berikan kesempatan kepada penegak hukum polisi,
hakim dan jaksa bekerja menegakan supre-ma-si hukum
sesuai dengan ke-ten-tuan yang berlaku. Kalau
su-pre-masi hukum dapat ditegak-kan, ma-ka akar
persoalan konflik yang se-benarnya akan muncul,"
tandas-nya.
Menurut Noija, mencari akar persoalan, maka penegak
hukum harus lebih serius, karena ada se-lentingan yang
berkembang di masyarakat bahwa langgengnya konflik
Maluku tersebut punya kaitan erat dengan tragedi
ke-manusiaan tanggal 19 Januari tahun lalu. Apalagi
kalangan Is-lam berkeinginan akar persoalan konflik
yang sebenarnya harus di ungkap berawal dari tanggal
19 Januari. "Sebagai praktisi hu-kum maupun anggota
Tim Pe-ngacara Gereja (TPG) kami siap untuk memberikan
bukti-bukti tersebut," tandasnya optimis.
Noija membantah keras, jika Laskar Jihad yang datang
ke Ma-luku karena adanya konspirasi elit Salam-Sarane.
"Itu tidak be-nar dan sangat tidak masuk akal, karena
para elit politik sendiri sa-ja kaget dengan
mobilisasi massa Laskar Jihad yang masuk ke Ma-luku
dan kalau ada orang yang berpikiran negatif seperti
demi-kian, maka orang tersebut seng-aja untuk
menyudutkan posisi elit politik Sarane," tandasnya,
sembari menambahkan, jika muncul statement bahwa
elit Sa-rane mendukung hadirnya Las-kar Jihad ke
Maluku, itu terkesan mengada-ada.
Masih menurut Noija hal itu tak berarti bahwa elit
politik ber-sih dan suci. Dan kalau mau di-kait-kan
dalam hal kedatangan Laskar Jihad ke Maluku, elit
Sa-rane tidak termasuk di dalamnya dan tidak ada unsur
kesenjangan apalagi unsur kepura-puraan. "Kan ada
sebagian elit Sarane yang mengatakan bahwa kalau
memang benar Laskar Jihad da-tang dengan membawa misi
ke-manusian, maka misi tersebut jangan di peruntukan
bagi ka-langan Islam saja, tetapi seharus-nya juga
untuk kalangan Kris-ten, karena dengan demikian
ma-syarakat Maluku bisa menilai siapa sebenarnya
Laskar Jihad," ujarnya. (mg1/mg2)

Dua Kompi Marinir Tempati Pos Apung
Ambon, Siwalima
Dua Kompi Korps Marinir yang tiba di Ambon, akhir
pekan lalu akan ditugaskan di pos-pos penjagaan
terapung yang telah dibuat oleh pihak Gugus Keama-nan
Laut Armada Timur (Gus-kamla - Armatim) dan Pangkalan
TNI-AL.
"Dua kompi Marinir tersebut yang selain untuk
ditugaskan untuk pos-pos terapung, juga akan
melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang telah kita
rencanakan nanti, dan segera kita alokasikan," tutur
Komandan Gus-kamla Armatim, Laksamana Pertama Sutarto,
kepada Siwa-lima, Selasa (19/12) di Kantor Gu-bernur
Maluku seusai meng-ikuti Rapat jajaran Penguasa
Darurat Sipil Daerah Maluku.
Dua Kompi pasukan Marinir tersebut, menurut Sutarrto
juga akan mengganti personil Marinir yang telah
bertugas di Maluku sejak bulan Juni 2000, namun belum
seluruh personil Marinir yang dirotasikan
"Belum seluruhnya personil Marinir yang bertugas di
Ma-lu-ku, dirotasikan sebab pada prin-sipnya siapa
yang duluan datang dia juga yang duluan pulang,"
ujarnya.
Personil Marinir yang baru da-tang ini juga disamping
untuk pos terapung juga akan bertugas di sejumlah pos
pengamanan pantai.
"Jadi bukan semata-mata ke-datangan mereka hanya untuk
pos apung, namun juga untuk pos-pos pengamanan di
sepan-jang pantai," ujarnya.
Dijelaskannya, kendati baru satu terealisir dari
rencana sepu-luh pos apung, namun segenap warga
diminta pengertiannya karena pihak TNI AL, masih
te-tap mengupayakan modifikasi alat-alat kelengkapan
pos tera-pung, keperluan dana termasuk rancangan pos
terapung bagi ke-selamatan personil keamanan yang
bertugas. "Menyiapkan pos apung tentu kita harus bisa
mengamankan personil yang akan mengawali sehingga
per-alatannya juga perlu disiapkan dengan baik dan
lengkap bisa aman dalam menangani permasa-lahan yang
terjadi di laut, misal-nya barikade harus diadakan
wa-laupun ada pos apung," katanya.
Masing-masing pos, kata Su-tarto, disiapkan sepuluh
personil sedangkan masalah dana untuk pos-pos apung,
diakui mana yang mampu kita akan dukung bersama-sama.
"Contohnya per-alatan yang kita gunakan seka-rang ini
adalah kapal-kapal yang kita tangkap kita gunakan agar
tidak memberatkan pemerintah daerah," aku
Sutarto.Dikatakan, jangka waktu penempatan pos apung
tidak menentu, tergan-tung situasi dan kondisi, sebab
jika memang diperlukan kita akan mengupayakan agar pos
apung dioptimalkan 24 jam," ujarnya. Menurutnya, untuk
sementara ini ada enam pos apung, dan sem-bilan pos
pantai, tetapi yang te-realisasi baru satu pos apung
yang ditempatkan di Tanjung Marta Alfons. "Lokasi itu
dika-te-gorikan daerah rawan karena lalu lintas speed
boat sangat ra-mai. Untuk pos apung yang lain-nya akan
menyusul jika dana mau-pun peralatannya sudah siap,
sebab banyak peralatan yang harus dimodifikasi dulu,"
janji Sutarto. (mg4/lai)

Islam Maluku tak Dukung Islamisasi Kesui
r Ajaran Islam tak Benarkan Pemaksaan
Ambon, Siwalima
Sekretaris Bersama Umat Islam Maluku (Sekber UIM),
kini me-nge-luarkan pernyataan tentang kasus
Islamisasi yang terjadi di pulau Kesui Seram Timur,
Maluku Tengah. Meski kebenaran ada-nya Islamisasi ini
sudah disam-paikan langsung oleh para saksi korban
yang lolos dari ancaman maut, namun Sekber UIM
me-nyangkal telah terjadi praktek Islamisasi di Kesui.
  
Dalam Siaran Pers tangga 15 Desember yang diterima
Redaksi Siwalima Sekber MUI kemarin UIM menganggap
setelah mere-baknya kasus peng-Islaman di Kesui yang
begitu marak bela-kangan ini, tentunya sangat
meng-gangu hati dan nurani setiap insan beragama
terutama umat Islam yang merasa tidak pernah
memaksakan agama dan kepercayaanya terhadap orang
lain. Oleh karenanya, Sekber Umat Islam Maluku,
mengeluar-kan beberapa poin pernyataan yang
disampaikan kepada Ko-misi Pelanggaran HAM dan
Me-diasi (KPMM) di Maluku dalam pertemuan bersama yang
ber-lang-sung Jumat 15 Desember 2000.
Dalam pointers yang terdiri dari tiga lembar atau tiga
peng-ga-lan pernyataan tersebut, Umat Muslim Maluku,
tidak mendu-kung terjadi proses Islamisasi di Kesui
jika tanpa pembukti-an, "Sebab isu yang sama mengenai
Islamisasi pernah terjadi di Ma-luku tepatnya di Ambon
di Desa Mahia yang tahun 1999 disukan adanya pemaksaan
masuk islam ternyata hal itu tidak benar, "de-mikian
bunyi penggalan surat yang pertama.
Selanjutnya selama ini, Umat Muslim dikenal suka
menolong sesama yang tertimpa bencana bahkan kerusuhan
dengan tidak memaksakan orang yang dito-long tersebut
untuk mengikuti aja-ran agama Islam,"Dan di da-lam
kerusuhan ini, umat Muslim tetap menunjukan sikap yang
sama seperti contoh Ustadz Syah-roni di Seram Utara
(Wahai-Red) menampung begitu banyak umat Kristen yang
lari akibat ke-rusuhan dari Tehoru dan sekitar-nya
mereka ditampung tinggal di dalam pesantren tanpa
dipak-sakan untuk masuk agama Is-lam,"isi demikian isi
surat yang ke-dua berbunyi antara lain demi-kian
Dan lebih lanjut berdasarkan ajaran agama Islam pun
tidak per-nah ada ajaran untuk memaksa-kan orang untuk
memeluk agama Islam,"didalam Al-Qur'an Surat
Al-Baqarah ayat 256 menyebut-kan "tidak ada paksaan
untuk (memasuki) agama (Islam),..-"juga surat An Nahl
ayat 125: "Serulah (Manusia) kepada jalan Tuhanmu
dengan hik-mah." serta Surat Al Kahfi 29: "ke-benaran
itu datangnya dari Tuhanmu; maka barang siap yang
ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barang siapa
yang ingin (kafir) biarlah ia kafir".
Sehingga berdasarkan peng-ga-lan ketiga Surat di atas
maka ajaran Islam secara tegas menya-takan bahwa
tindakan pemak-saan dalam bentuk apapun agar orang
mengikuti agama Islam tidak dibenarkan. Sehingga
da-lam permasalahan Kesui Sekber Umat Islam Maluku
menyatakan, "Tata cara pengislaman terhadap sesorang
atau sekelompok orang, sesuai dengan ajaran Is-lam
ialah dengan mengucapkan kalimat Syahadat "Saya
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya
bersaksi bahwa Nabi Muhamad itu adalah benar utusan
Allah" dan pengucapan tersebut harus disaksikan oleh
minimal dua orang saksi. Dan se-telah pengucapan
Syahadat dila-kukan penyunatan, sehingga di-luar
ketentuan tersebut bukanlah poses
pengislaman,"demikian bu-nyi pointers Sekber UIM.(mg4)

Ganti Gubernur, Kebijakan Atasi Konflik
Ambon,Siwalima
Ditengah maraknya isu per-gan-tian Gubernur Maluku,
mes-tinya kalangan DPRD harus me-nyikapinya secara
baik. Apalagi UU No 22 tahun 1999 secara te-gas
memberi tugas kepada dewan untuk menilai kinerja
gubernur. Sayangnya hingga kini para wakil rakyat yang
terhormat itu tidak menggunakan hak inisiatif mereka.
"Bagi saya, kalau ada inisiatif pemerintah pusat untuk
menggantikan gubernur Maluku, maka itu semata-mata
merupakan kebijakan penyelamatan untuk menyelesaikan
konflik Maluku," ujar Drs. Max Maswekan,MSi, staf
Pengajar Fisip UKIM, ke-pada Siwalima, Senin (18/12).
Dia diminta komentarnya ter-hadap maraknya isu
pergantian Gubernur Maluku Dr.M. Saleh Latunconsina.
Menurut Maswekan, Guber-nur Maluku selaku PDS dinilai
tak mampu lagi menghentikan konflik. Saat Maluku masih
ber-status Banmil sampai dengan da-rurat sipil
diberlakukan, katanya, konflik Maluku belum juga
sele-sai, malah eskalasi konflik sema-kin meningkat.
Sebenarnya, kata Maswekan, perggantian guber-nur ini
sudah disinyalkan Presi-den Gus Dur. Mungkin Gus Dur
saat itu punya felling politik terhadap kepemimpinan
Guber-nur Saleh Latuconsina. Terbukti bahwa gubernur
tidak mampu untuk menyelesaikan konflik Maluku. Dan
kalaupun sekarang ada kebijakan pemerintah pusat untuk
menggantikan Gubernur Maluku, maka ini merupakan
tin-dakan bijaksana dari pemerintah pusat untuk
menghentikan kon-flik Maluku.
"Karena Pak Leh sendiri me-nyia-nyiakan kepercayaan
ma-syarakat Maluku maka yang pasti ada dampak politik
dari per-gantian itu baik positif maupun negatifnya,"
katanya Dampak positifnya, urai Maswekan, figur
penggantinya kalau benar militer seperti sinyalemen
publik maka bisa diterima oleh masyarakat. Dan saya
yakin figur ini akan berdiri diatas Sapta Marga dan
Sumpah Prajurit, untuk meng-hentikan konflik Maluku.
Se-dang-kan dampak negatifnya ka-lau jabatan gubernur
kembali dipegang oleh militer, ini berarti masih
menunjukkan Indonesia belum siap untuk melakukan suatu
proses demokratisasi, di-mana kepemimpinan dipegang
oleh sipil. Sipil, lanjutnya, masih dianggap belum
mampu untuk memimpin. Tapi apapun alasan-nya kita
berharap kalau pun figur asal TNI bisa menyelesaikan
kon-flik Maluku. Mudah-mudahan ini suatu bentuk
perhatian pemerin-tah pusat yang serius untuk
me-ngatasi konflik ini, katanya pe-nuh harap.(mg5)

"DPRD Maluku Harus Panggil Gubernur"
Ambon,Siwalima
Sementara itu ditempat terpi-sah, Drs Marthen
Maspaitella MS mengatakan sudah saatnya guliran itu
harus disikapi wakil rakyat kita dengan memanggil
Gubernur Maluku, Dr Ir MS La-tuconsina untuk
mengkonfirmasi untuk melanjutkan tugas peme-rintahan
ini ataukah cukup sam-pai disini.
"Sebab apa artinya sinyal pu-sat kalau DPRD Maluku
sendiri tidak memberikan usulan itu, ka-rena
pemerintah pusat tidak akan mengeluarkan keputusan
untuk menggantikan gubernur," kata-nya, kemarin.
Ditegaskan wacana yang kian marak berkembang
dimasyarakat perihal pergantian ini mestinya mendapat
reaksi yang reaktif dari DPRD Maluku.
"Karena itu, DPRD Maluku ha-rus secepatnya memangguil
Gu-bernur Dr Saleh Latuconsina dan menanyakan apakah
saudara gubernur masih sanggup lagi atau tidak atasi
konflik ini," kata Maspaitella.
Dikatakan, apa artinya keingi-nan pemerintah pusat itu
jika DPRD Maluku sendiri tidak men-dukungnya. Karena
itu, sebagai wakil rakyat, kata dia, mereka (DPRD-Red)
harusnya berjuang demi rakyat yang diwakilinya.
"Persoalannya, apakah DPRD Maluku dapat memberikan
usu-lan pergantian gubernur kepada pemerintah pusat
atau tidak," tanya akademisi muda yang tak pernah
luntur dalam kekritisan-nya.
Masih menurutnya, sebenar-nya jika mengacu pada
eskalasi konflik yang terus menajam maka sudah jelas
gubernur telah gagal. Karena itu, kalau toh DPRD
be-lum mau ganti gubernur karena per-timbangan
tertentu maka mes-tinya gubernur harus dipanggil dan
ditanyakan seputar penilai-an masyarakat Maluku soal
ki-ner-janya selama ini.
"Pemanggilan ini harus segera dilakukan untuk
mendengar tanggapan gubernur atas peni-lai-an
tersebut. Sehingga dapat dipertanyakan apakah beliau
sanggup lagi atau tidak meng-atasi konflik ini.
Berdasarkan itu baru DPRD bisa membuat usulan kepada
pemerintah pusat," kata-nya sembari mengingatkan agar
wakil rakyat kita yang menempati kawasan baileo
rakyat, Karpan untuk lebih berani menyuarakan
kepentingan rakyat karena saat ini kinerja mereka
sedang dinilai. (mg5)

Hatane: Amien Rais Bohongi Warga Manado
Ambon, Siwalima
Praktisi hukum Anthony Hatane menilai pernyataan
ketua MPR Amien Rais dihadapan sekitar 300-an warga
Manado yang berusaha mengklarifikasi tudingan dirinya
berada dibalik pengi-riman kelompok laskar jihad ke
Maluku, adalah pernytaan bohong dan terkesan
menghindar dari kenyataan. Kepada Siwalima Selasa
(19/12) di Ambon Hatane mengatakan, apa yang
disampaikan Amien Rais di Manado itu pernyataan omong
kosong dan memutar balikan fakta. Sebab, Amien Rais
selaku ketua MPR saat itu juga ikut memberikan pidato
pada apel sejuta umat di Senayan Jakarta. "Bagaimana
Amien Rais tak punya andil. Seorang Ketua MPR
menyampaikan pidato di depan jutaan orang yang lengkap
dengan alat perang, sama saja dengan langsung menyuruh
mereka untuk berperang," ujar Hatane.
Menurut Hatane, kuat dugaan Amien Rais punya andil
besar dalam mendatangkan jihad ke Maluku. Dan orang
pun tahu siapa itu Amien Rais dalam pergunjingan di
republik ini. Jadi jangan di Manado lalu Amien Rais
mulai berkelit," tandas praktisi hukum yang banyak
mendalami masalah HAM itu.
"Saya menduga keras bahwa Amin memang mempunyai andil
dalam mendatangkan laskar jihad ke Maluku, kemudian
pergi ke Manado lalu berupaya membohongi warga Manado.
Jadi alangkah baiknya kalau masalah Maluku mau
diselesaikan atau kalau mau menciptakan suatu
rekonsiliasi yang baik, maka Amin Raislah yang harus
menggangkat bicara dalam statusnya sebagai ketua MPR,
dan jangan hanya bisa bilang bahwa saya berpidato
karena diundang sebagai ketua MPR, papar Hatane.
Tanggung jawabnya sebagai Ketua MPR, alangkah baiknya
sudah saatnya dia harus memberikan kesejukan bagi
masyarakat Maluku, dengan memulangkan laskar jihad
dari ini daerah.
Katanya nonsen kalau Amin Rais menyatakan dia tidak
tahu dengan kedatangan laskar jihad ke Maluku,
"mungkin pak Amin berfikir bahwa dengan klarifikasi
yang dibuatnya, maka akan menghilangkan opini dari
masyarakat bahwa memang dia tidak mengetahui
kedatangan laskar jihad."
Masih kata Hatane, kedatangan laskar jihad ke Maluku
dengan berdalih membawa misi kemanusiaan, ternyata
yang lebih dominan ditampilkan adalah menciptakan
suasana perang. "Karena itu Sekarang kami hanya
menuntut bahwa sudah saatnya pak Amin harus berbicara
selaku ketua MPR untuk memulangkan laskar jihad dari
Maluku, seperti pada saat dia menyampaikan pidato saat
apel akbar yang dihadiri satu juta umat untuk
kedatangan me-reka,"ujarnya mengharapkan.
Dirinya pun yakin bahwa su-dah dari awal memang pak
Amin sudah mencampuri soal kedata-ngan jihad ke
Maluku. Ka-renanya kalau dia sendiri me-nga-ku tidak
men-campurinya, di-per-tanyakan me-ngapa dia berse-dia
mengha-diri dan mau me-nyam-pai-kan pi-dato di depan
pa-sukan yang di-per-senjatai lengkap itu. "Jadi
ka-rena sudah terlanjur mencampuri, ma-ka saya rasa
pak Amin berke-waji-ban untuk me-mulangkan Ji-had dari
Maluku sesuai keingi-nan ma-sya-rakat Ma-luku, pinta
Hatane.(mg2)

Kapolda tak Tahu Kebijakan Evakuasi di Kesui
r Carateker Ketua Satgasgakum Disiapkan
Ambon, Siwalima
Kapolda Maluku Brigjen Polisi Firman Gani, secara
jujur meng-akui bahwa dirinya sama sekali tidak tahu
mengenai kebijakan investigasi dan evakuasi warga
Kesui yang belum sempat dilak-sanakan menggunakan KM
Mentari II, beberapa hari lalu.
"Untuk penanganan Kesui, yang lebih jelas tanyakan
saja ke-pada gubernur, tanya sama Pang-lima, sebab
saya kurang begitu ta-hu upaya penanganan terse-but,"
aku Firman Gani, usai acara pengambilan sumpah anggota
DPRD pengganti antar waktu di Baileo Karpan, kemarin.
Kendati demikian dia meng-akui bahwa dirinya telah
memberi-kan saran agar dalam permasa-lahan Kesui ini
diberikan tinda-kan seefektif mungkin untuk
mengantisipasi keadaan di sana. "Saya telah
menyarankan untuk segera mungkin mengambil tin-dakan
sekalipun bukti belum ada, yang penting sudah ada
indikasi, dan itu sudah beta sarankan ke-pada
gubernur," ujar Firman Gani.
Menyinggung peranan Sat-gasgakum yang dinilai
masya-rakat impoten dan belum meng-hasilkan kepuasan
bagi masya-rakat, hal itu diakui, memang lem-baga yang
berada di bawah ken-dalinya itu belum maksimal
me-nunaikan tugasnya.
"Memang saat ini beta meng-akui, bahwa satgaskum ini
tidak berfungsi dengan baik, dan mung-kin salah satu
penyebab ada-lah ketuanya adalah Kadit Serse beta
sendiri yang saat ini telah dimutasikan," aku mantan
Dan-korps Brimob ini dengan jujur.
Kendati begitu, dia berjanji un-tuk segera menunjuk
carateker da-ri Kadit Serse, agar dapat
me-ng-optimalkan kembali peranan dan fungsi
Satgasgakum. "Ya, saat ini saya sementara menyiap-kan
carateker Kadit Serse yang diharapkan dapat
menggantikan ketua Tim Satgasgakum sehing-ga
mudah-mudahan peran Sat-gasgakum dapat dijalankan,"
jan-ji Firman Gani. "Jika toh akhirnya tidak ada
caratekernya maka biar-lah beta saja yang
mengganti-kannya," tambah Firman Gani berseloroh.(mg4)

Hutumury Ingin Tetap Dijaga Aparat Brimob
Ambon, Siwalima
Bisa jadi ini pengakuan tulus warga desa Hutumury
terhadap aparat Brimob yang bertugas di kawasan itu.
Mereka menilai, satuan khusus milik kepolisian itu
telah menunjukan karya bhak-tinya yang luar biasa
ber-sama warga. Alhasil, rotasi yang direncanakan
berlangsung akhir Januari 2001 menyisahkan tanya besar
warga.
"Selama keberadaaan aparat Brimob di Hutumury, tidak
per-nah ada tindakan maupun kela-kuan mereka yang
meresahkan masyarakat. Baik mereka yang sementara
bertugas saat ini, mau-pun dalam setiap rotasi,"aku
Pdt J Istia, Penghentar Jemaat setempat yang ditemui
Siwalima di tengah-tengah kunjungan Ka-polda Maluku
Brigjen Pol Firman Gani, Sabtu akhir pekan lalu.
Sebenanrya, kata Pendeta Istia mereka berat melepaskan
satuan Brimob ini, karena terlanjur akrab dan dekat di
hati warga.Namun, karena ini panggilan tugas maka itu
tak bisa ditawar. Kendati demi-kian, dia berharap
kepada Kapolda Maluku dan PDS agar pergantian pasca
rotasi nanti diisi juga oleh pasukan Brimob.
Alasannya, anggota Brimob tetap menunjukan dedikasinya
sebagai seorang prajurit yang benar-benar loyal
terhadap tugas yang diembankan kepada me-reka, bahkan
mereka juga me-nunjukan sikap yang begitu akrab dan
tanpa kekakuan de-ngan sesama anggota masya-rakat baik
anak kecil maupun orang dewasa.
"Tidak bermaksud untuk meng-kultuskan pasukan, namun,
untuk saat ini kami berharap Bri-mob bisa bersama
kami," kata-nya berharap.
Pada kesempatan itu juga, Istia menyampaikan terima
kasih ke-pada aparat personil Brigade Mobil yang telah
berupaya mem-berikan rasa aman terhadap masyarakat.
"Kami mengucapkan terima kasih terhadap mereka para
anggota Brimob ini, karena mereka telah dengan begitu
setia menjaga akan keamanan pemu-kiman kami disini
dengan men-ciptakan rasa aman yang sangat tinggi
terhadap kami sebagai masyarakat dalam suasana yang
sekacau sekarang ini,"kata Istia.
Untuk itu dalam rotasi Brimob yang seyogyanya akan
dilak-sanakan akhir Januari 2001 ini, Istia mewakili
warga masyarakat meminta Kapolda Maluku agar sedapat
mungkin pos Brimob yang ada di tempat mereka ini dapat
dipertahankan,"Walaupun pergantian itu masih lama
lagi, tetapi kami sangat berharap ke-pada Bapak Firman
Gani selaku Kapolda Maluku agar biarlah tetap di
tempatkan di Desa Hutu-mury ini aparat keamanan dari
kesatuan Brimob seperti saat ini, sebab pada dasarnya
kami me-ngakui bahwa Hutumury sendiri masih merupakan
daerah yang cukup rawan akan penyera-ngan,"pinta
Istia. (mg4)

"Tak Semua Orang Memiliki Berkat"
Ambon, Siwalima
Kendati kantor pusat PT Dja-janti Group yang terletak
di bila-ngan Mardika, telah dilalap habis si jago
merah, pekan silam, na-mun tak membuat surut
perusa-haan kayu terkenal ini untuk tetap eksis.
Buktinya, Senin 18/12 kemarin PT Djajanti Group
menyelengarakan Natal bersama dengan AMGPM Ranting
Gilgal Cabang Imanuel serta warga sektor V Jemaat
Imanuel Karang panjang yang bertempat di Mess Djajanti
Group, Karpan.
Mess yang kini dijadikan kan-tor alternatif itu
merupakan saksi bisu atas Natal sederhana namun
me-riah yang dilakukan karyawan dan karyawati
perusahaan kayu itu.
Dalam sambutannya, pimpi-nan Djajanti Group cabang
Am-bon, Janes Tauran menegaskan lewat perayaan Natal
bersama ini dirinya sangat berterima kasih kepada
warga masyarakat Sektor V Jemaat Imanuel yang telah
me-nerima mereka dengan begitu baik.
"Selama kami berkantor disini 1,3 tahun lalu, kami
sangat ber-terimakasih kepada warga disini yang telah
begitu banyak mem-bantu kami,"kata Tauran dalam
sambutannya.
Sementara itu Pdt J Patia-nakota STh, dalam refleksi
Natal-nya yang dipilih dari Kitab Ima-mat 26:1-6,
menyatakan berkat Allah itu adalah milik manusia
tetapi tidak selamanya semua orang memiliki berkat.
"Sehingga perikop ini menga-jarkan kepada kita, dengan
mem-berikan kriteria bahwa berkat itu ada ketika orang
itu atau umat itu selalu itu berada jalan Allah, umat
itu selalu berpegang kepada ketetapan-ketetapan yang
di-turunkan Allah,"kata Patiana-kota.
"Sehinga dalam kondisi kita yang sangat dilematis ini,
mem-buat orang begitu banyak berbi-cara tentang damai
sejahtera, yang menyebapkan kondisi se-peri ini orang
berlomba-lomba mencari apa yang dinamakan damai
sejahtera itu, dan damai sejahtera ini merupakan
berkat yang diberikan Allah kepada kepada setiap
orang, yang per-caya namun juga yang berkenan
kepadanya,"ungkap Patianakota melanjutkan.
Dalam ibadah perayaan Natal yang dipimpin Sdr Tommy
Ti-wery, Spd ini, turut disajikan se-buah spontanitas
oleh anak re-maja SMTPI Sektor V Jemaat Imanuel yang
menceritakan ten-tang penderitaan yang dialami oleh
anak-anak negeri ini akibat tragedi yang melanda bumi
Ma-luku ini, juga ditampilkan ber-bagai kidung pujian
lewat vocal group, paduan suara, bahkan solo. Dan juga
diperagakan sebuah tarian oleh anak-anak Tk SMTPI
sektor V dengan nama" tarian Burung Pipit". (mg4)

Oratmangun Optimis Pp Aru Siap Jadi Kabupaten Baru
Ambon, Siwalima
Usulan Wakil Ketua DPRD Tk I Maluku, Jhon Mailoa, agar
minimal tahun 2001 Pulau Pulau Aru dapat dimekarkan
menjadi Kabupaten dan polemik yang mun-cul akibat
bantahan James Abraham yang menilai pernya-taan Mailoa
ada tendensi politik, ternyata mendapat kecaman.
Buktinya rekan sesama anggota DPRD dari Fraksi Golkar,
Drs SJ Oratmangun, malah mendukung pernyataan Mailoa.
Ditemui Siwalima di Baeleo Karang Panjang kemarin,
Orat-mangun mengatakan, usulan pe-mekaran wilayah itu
tidak ber-nuansa politik karena yang di-perjuangkan
adalah kesejahte-raan rakyat.
"Maksud dari pemekaran wi-layah itu kan, sasaranya
untuk kesejahteraan rakyat daerah ter-sebut dan bukan
untuk kepen-ti-ngan mendapat kedudukan da-lam birokrat
atau apapun sebab pemekaran wilayah ini didukung oleh
perundang-undangan. Bu-kan semata-mata karena unsur
politis,"tandas Oratmangun.
Menurutnya hal pemekaran wilayah ini, sangat
dimungkin-kan oleh Undang-Undang bah-wa setiap daerah
bisa membuat kebijakan pemekaran wilayah-nya, asalkan
memenuhi persya-ratan-persyaratan, baik itu jum-lah
penduduk, potensi ekonomi-nya, potensi sosial
budayanya, kemandirian masyarakatnya, maupun kemampuan
sumber daya manusianya.
"Ini merupakan ketentuan da-lam perundang-undangan
yang dapat membuka peluang untuk suatu daerah dapat
dimekarkan," kata Oratmangun menjelaskan.
Untuk itu, tambah Oratma-ngun, dalam melihat Pp Aru
dari berbagai potensi dalam kesiapan jika dimungkinkan
untuk menjadi sebuah kabupaten tentu harus ada rasa
optimis. "Kesiapan Aru, sangat potensial sekali, sebab
Dia punya potensi sumber daya alamiahnya sangat besar
sekali," katanya. Sedangkan mengenai jumlah
penduduknya, menurut Oratma-ngun, itu bukan suatu
persya-ratan, sebab jumlah pen-duduk itu bersifat
relatif. Sebab tidak ada aturan bahwa jumlah penduduk
mencapai angka sekian baru menjadi kabupaten.
"Pertanyaan Anda mengenai sumber daya manusia jujur
saya katakan, serupa dengan apa yang ditanyakan
Belanda ke-pada Bung Karno (Presiden per-tama RI) pada
saat Indonesia hendak merdeka, waktu Belanda bertanya,
"Apakah Sumber Daya Manusia Indonesia sudah siap?" dan
apa jawab Bung Karno kala itu,"Dibalik itu kami akan
memperbaikinya, sebab ini merupakan jembatan emas".
Lantaran itu Oratmangun me-nga--takan jawaban seperti
itu juga merupakan jawaban dirinya ter-hadap kesiapan
sumber daya manusia Pp Aru sebagai sebuah kabupaten
baru. (mg4)

Tim Investigasi ke Kesui tidak Relevan
Ambon, Siwalima
Tim investigasi yang dibe-rang-katkan ke Kesui dinilai
tidak relevan lantarn segenap warga Kristen yang
mendiami Pulau Kesui masih berada dalam suasana rasa
ketakutan ter-hadap keamanan yang tidak terjamin
secara utuh. Apalagi, hasil penga-matan dari tim
ternyata masih ada unsur keterpaksaan.
"Inikan sangat lucu, anak-anak SD yang belum
mempunyai pen-didi-kan tinggi sudah mengerti, bahwa
memang dalam kondisi yang demi-kian pindah agama
bisa saja untuk menyelamatkan diri. Jadi itu tidak
relevan dan sama saja ada keterpak-saan," tandas Ketua
Crisis Center Keuskupan Am-boina, Romo Agus
Ulahaiyanan, Pr kepada Siwalima, Selasa ( 19/12) di
Ambon.
Menurut Ulahaiyanan, sesung-guhnya jangan dituduh
atau dibuat kesimpulan bahwa orang yang ma-suk Islam
itu pura-pura tetapi me-mang kondisi yang membuat
demi-kian.
"Mereka masuk Islam bukan mau mempermainkan agama
Islam itu sama sekali bukan, tetapi dengan hati yang
bersih mereka masuk Islam karena ada rasa takut dan
keter-paksaan," tandasnya.
Dikatakan, tentunya orang-orang Islam harus pahami
bahwa setelah mereka merasa diri bebas dan leluasa
mereka akan kembali ke Kristen. "Ini harus di pahami
oleh orang Islam," katanya singkat.
Ulahaiyanan juga minta agar sikap gentelman dan fair
dari sau-dara-saudara Islam yang masih punya hati
baik, agar mereka sendiri yang membebaskan orang-orang
Kris-ten yang ada di Kesui, sebab wa-laupun pergi ke
sana dan mena-nyakan kepada mereka, jawaban mereka
tetap sama, bahwa kami tetap tinggal di sini dan mau
menjadi Islam. "Inikan sudah dikondisikan demikian,"
ujarnya.
Jawaban seperti itu kata Ula-haiyanan, sama sekali
tidak me-nunjukan adanya unsur kebebasan dan terbukti
dan teridentifikasi bagaimana mereka berbicara,
apalagi mereka bicara dan diperiksa saat mereka masih
ada disana.
Investigasi semacam ini tambah-nya, terlalu
muluk-muluk dan gam-blang dalam kondisi yang demikian.
Sedangkan yang dibutuhkan oleh orang-orang ini adalah
ketenangan dan ketentraman.
"Ada seorang ibu, orangtua se-orang calon pastor
minta ijin kepada kepala desa untuk eva-kuasi ke
Ambon, namun anak-anak-nya dan keluarga yang lain
minta untuk tidak dievakuasi, karena me-nurut mereka
jika orangtua mereka di-eva-kuasi maka semua yang
masih tinggal di sana akan dibunuh," ujarnya meniru
pengakuan kor-ban. (fik)

Hari Ini Gubernur Terima Laporan Tim Investigasi Kesui
Ambon, Siwalima
Gubernur Maluku Dr Ir Saleh Latuconsina menandaskan
pi-hak-nya belum mendapatkan la-poran dari tim
investigasi di Pu-lau Kesui, Kecamatan Seram Ti-mur
sebab rencana laporan pada Selasa (19/12) ternyata ada
pem-batalan sehingga ditunda sampai hari ini Rabu
(21/12).
Kepada pers kemarin di ruang kerjanya, Gubernur
Latuconsina berjanji hari ini akan memberikan
penjelasan secara rinci kepada pers usai mendapatkan
laporan. "Direncanakan kemarin pkl 08.30 pihak Darsi
mendapat laporan per-tama dari para pengungsi yang
dievakuasi sekitar 173 orang dan sekitar jam 09.30
kami mendapat laporan yang kedua dari tim yang turun
ke Kesui untuk melakukan investigasi, tetapi sata
tunggu-tunggu ter-nyata mereka tidak datang, dan
laporannya akan ditunda sampai besok (hari
ini-Red),"jelas Latu-consina.
Latuconsian mengatakan, Ke-tua Tim Asisten Pidana
Umum, Lo-rens, SH hanya melaporkan per-jalanan awalnya
saja dan dalam rapat staf Darurat Sipil gu-bernur
sudah bicarakan langkah-langkah yang akan diambil,
na-mun tetap masih menunggu la-po-ran dari tim secara
resmi pihak Darsi.
Sementara itu Gubernur Latu-consina mengatakan, rapat
koor-dinasi yang dilakukan, Selasa (19/12) tersebut
lebih kepada pem-bicaraan mengenai antisipasi
menyambut Natal dan Lebaran, juga beberapa isu yang
terakhir ini berkembang termasuk tindak lanjut dari
kedatangan dua kompi marinir, kemudian pos apung dan
pos pantai. Selain itu juga kinerja dari aparat
keamanan TNI-Polri di lapangan
Menurut Latuconsina, untuk pos pantai paling lambat
tanggal 23 Desember akan digelar, serta menempatkan
mereka pada po-sisi yang dianggap stategis un-tuk
mengamankan khususnya di perairan teluk Ambon.
Sedang-kan pos apung untuk sementara direalisasikan
hanya dua. Pula rencana pos apung merupakan
kebijaksanaan dari Darurat Sipil yang dala
pelaksanaannya juga membutuhkan Marinir.
Oleh sebab itu, ada kerjasama dengan TNI-AL. "Dua
Kompi Ma-rinir yang kita minta sudah datang beberapa
hari lalu, dan marinir ini yang berada didepan untuk
menjami keamanan laut," ujar Latuconsina.
Sedangkan menyangkut per-siapan Pemerintah Daerah
me-nyambut Natal, Lebaran dan Ta-hun Baru yang terkait
dengan kebutuhan pokok, Latuconsina mengatakan, sesuai
laporan yang diterima bahwa masalah kebutuhan pokok
tidak ada ma-salah, karena sampai tanggal 22-23
Desember masih ada kapal yang membawa
kebutuhan-kebutuhan pokok dan sebagai-nya, dan
mengenai harga tidak ada yang melonjak naik, tetapi
harganya normal. (ana)

Nasib 123 Warga Waesoar Sementara Diselidiki
Ambon, Siwalima
Akhirnya Gubernur Maluku Dr Ir Saleh Latuconsian
angkat bi-cara mengenai nasib 123 warga Dusun Waesoar,
Buru Selatan yang sam-pai sekarang belum di-ketahui
nasibnya, sesuai dengan penga-kuan Kepala Dusun
Wae-soar Noce Latuael seperti yang diberitakan
Siwalima, Selasa (12/12).
"Setelah mendapatkan infor-masi ini dari koran dan ada
yang melapor kepada salah satu staf Darsi, kami
langsung menyuruh Bupati maupun Kasdim di sana untuk
mencek kembali kebena-rannya, dan kalau memang benar,
tolong dicek kembali keberadaan mereka," tandas
Latuconsina ke-pada pers kemarin.
Dia berjanji jika sudah laporan pihak Darsi akan
menjelas-kan-nya kepada masyarakat. Diketa-hui, sesuai
dengan keterangan kepala Dusun Waesoar, para pe-ru-suh
melakukan elakukan pe-nyerangan pada tanggal 12
Fe-bruari dan 24 April 2000 meng-aki-batkan 123 warga
Dusun Wae-soar yang terperangkap hi-lang dan tanpa
jejak, entah di-bunuh atau disandra. Sementara yang
berhasil selamat -, me-larikan diri dalam penyerangan
itu hanya 24 KK dengan total 96 jiwa, sedangkan 29 KK
sejumlah 123 jiwa terpisah dan sampai se-karang belum
diketahui nasib-nya. (ana)

Warga Butuh Kejujuran Masalah Islamisasi Kesui
Ambon, Siwalima
Proses Islamisasi yang terjadi di Pulau Kesui,
Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah,
merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan
sebagai aparat pemerintah harus transparan menyatakan
bahwa kasus Kesui termasuk pelangga-ran HAM.
Pasalnya, kemung-kinan besar dari keterangan
be-be-rapa saksi yang sempat lolos ke Ambon ada faktor
paksaan dan ini juga harus di pakai sebagai bukti.
Demikian anggota DPRD Maluku, Paul Mantulameten
ke-pada Siwalima kemarin di Baileo Rakyat Karang
Panjang, Ambon. "Sudah jelas bahwa Islamisasi yang
terjadi di Kesui merupakan pelanggaran HAM, dan
seka-rang masyarakat membutuhkan suatu kejujuran dari
aparat peme-rintah yang melaksanakan tugas-tugas
penegakan hukum untuk harus menyatakan ya jika itu
be-nar dan tidak jika itu salah, entah nanti mereka
harusberbalik ke-pada agama mereka semula itu soal
kedua, tetapi pemerintah harus transparan dalam
meng-ungkapkan kasus ini," tegas Man-tulameten.
Sebagai Penguasa Darurat Sipil menurut Mantulameten,
Gu-bernur Latuconsina, harus meng-gunakan haknya untuk
menye-lesaikan kasus ini, jangan ber-sifat formalistis
serta melindungi apa yang terjadi untuk menda-patkan
suata keuntungan.
Lebih lanjut, anggota DPRD Maluku yang sebentar lagi
akan ke DPRD Maluku Utara ini, me-ngatakan, tidak bisa
dipungkiri lagi kalau apa yang terjadi di Kesui
melalui suatu proses pe-maksaan, karena sebelum itu
ter-jadi diawali dengan penyera-ng-an, pembantaian,
pembunuhan, nah setelah proses itu jalan maka jelaslah
bahwa ada unsur pemak-saan.
"Saya jujur mau katakan bah-wa PDS tidak mempunyai
konsep yang jelas untuk menyelesaikan kasus Maluku
yang sekarang berada dalam keadaan darurat, karena
sama sekali tidak ada perbedaan antara keadaan
daru-rat dan keadaan normal, dan ti-dak ada
kebijakan-lebijakan yang sifatnya darurat." Bisa
dicontoh-kan penegakan hukum sampai sekarang tidak
pernah jalan, pa-dahal sifat hukum itu mengatur dan
memaksa, dengan memper-gunakan sifatnya itu saja
paling tidak bisa mencegah banyak hal yang
kemungkianan akan ter-jadi," Padahal gubernur
mempu-nyai kekuasaan yang besar ke-napa tidak bisa
mengatsi masalah Maluku.
Masih menurut Mantula-me-ten, keadaan semakin tidak
me-nentu karena konsep penye-le-saian tidak jelas,
kalau konsep-nya jelas maka pelaksanaan kon-sep itu
bisa dievaluasi seberapa jauh kemajuan-kemajuan dari
upaya yang dilakukan guna me-nyelesaikan kasus
Maluku.
"Sebaiknya Darurat Sipil di-cabut saja, dan biar
keadaan normal agar fungsi-fungsi hu-kum normal masih
bisa berjalan, ka-rena keadaan darurat menga-ki-batkan
banyak perangkat-per-angkat normal maupunins-tituri
normal dan hukum normal tidak jalan, lebih baik
peme-rintah pusat mengembalikan saja funngsi darurat
ke fungsi normal," tan-dasnya sembari menambahkan,
mungkin saja fungsi-fungsi normal yang tidak jalan
akibat keadaan da-rurat bisa jalan dan masyarakat
bisa merasakan dam-pak yang lebih baik, bahwa di
te-ngah kerusuhan tetapi dibi-dang lain ada
pertumbuhan dan per-kem-bangan, yang positif. (ana)

PDS Harus Tindak Tegas Jaffar Umar Thalib
Ambon, Siwalima
Wawancara Jaffar Umar Thalib bersama Tempo Interaktif
menunjukkan bahwa sosok Jaffar Umar Thalib tidak bisa
dilepas pisahkan dari sosok manusia yang kental dengan
provokasi guna menghadirkan keresahan.
Ucapan-ucapannya mengan-dung tindakan menghasut, baik
pada tataran horizontal antar masyarakat Salam-Sarane
Ma-luku maupun pada level elite atau antar penguasa.
Bahkan media-pun diadu dengan argumen-argumennya yang
sangat tidak realistis
Demikian Koordinator Yaya-san Lantera Maluku, Drs
Rolly Ubro kepada Siwalima kemarin di Ambon
mengomentari per-nyataan Jaffar Umar Thalib yang
dilansir Siwalima, Senin ke-ma-rin.
Menurut Ubro, bila hal ini te--rus dibiarkan tanpa
tindakan yang tegas dari PDS (baik pusat maupun
daerah), maka dia akan terus bernyanyi seenak perutnya
dan menjadikan masyarakat Salam-Sarane di Maluku terus
bersih tegang. "Saya usulkan ke-pada PDS agar
mengambil tinda-kan tegas terhadap saudara Jaffar Umar
Thalib sesuai keten-tuan Hukum Darurat Sipil (HDS)
yang dimandatkan oleh negara kepada PDS Maluku, bila
perlu dengan menangkap dan mena-hannya jika dia masuk
ke Maluku atau dengan kewenangan yang ada, PDS
mengeluarkan larangan kepada Jaffar Umar Thalib untuk
tidak boleh masuk di Maluku," tandas Ubro.
Bahkan Ubro menganjurkan media cetak maupun media
elek-tronik lokal maupun nasional su-paya tidak
melansir pernyataan-pernyataan yang cenderung
me-langgengkan kerusuhan.
Ubro mengajak kalangan Sa-lam maupun Sarane untuk
mela-kukan gerakan bersama menolak kehadiran
orang-orang yang ber-laku seperti benalu atau parasit
di bumi Maluku. Mereka ber-mu-lut manis tapi berhati
rarobang, batul dimuka tapi putar bale di balakang,
berlaku bagai malaikat penyelamat padahal
ujung-ujung-nya membawa lonceng kematian bagi
masyarakat Salam-Sarane Maluku.
"Jadi kita perlu mawas diri terhadap mereka-mereka
yang tidak tahu-menahu tentang pra-nata adat Pela dan
Gandong di Maluku, tapi lancang becara se-olah-olah
merekalah peletak da-sar pranata-pranata adat," jelas
Ubro.
Dicontohkan, dasar negara Indonesia ialah Pancasila,
maka fondasi orang Maluku adalah Pela Gandong. Karena
Pela Gan-dong merupakan filter bagi orang Maluku, maka
mereka para be-nalu atau parasit yang menum-pang
berupaya melepaskan dan merusak.
Masih menurut Ubro, masya-rakat adat Maluku harus
insaf dan paham akan hal ini, bahwa sebelum leluhur
kita mengenal agama, mereka lebih dahulu hidup sebagai
kominitas adat dan diatur oleh aturan-aturan adat yang
relevansinya masih dirasakan.
"Janganlah kita mudah diper-mainkan orang-orang yang
ber-topangkan agama dan menatas-namakan agama untuk
kepen-tingan yang tidak jelas. Kesa-daran seperti ini
harus menjadi komitmen kita guna membangun dan
memperbaiki kembali Ma-luku," tandasnya.
Karena itu, sikap tegas PDS dalam menindak setiap
orang luar maupun orang Maluku yang se-lalu
menciptakan insta-bilitas keamanan masyarakat Maluku
didukung oleh seluruh masya-rakat Maluku yang cinta
damai. (mg3)

Sopacua:Tidak Benar TVRI Dikuasai Kristen
Ambon, Siwalima
Tudingan panglima perang laskar jihad dari Forum Ahlus
Sunnah Wal Jamaah, Jaffar Umar Thalib, mengenai
dominasi pihak Kristen di Televisi Republik
In-do-nesia (TVRI) Stasiun Ambon, suatu sinisme bagi
agama Islam dan pemberitaan sepihak, men-dapat
tanggapan keras salah seorang reporter senior TVRI,
Drs Lucas Sopacua.
"Kalau memang Jafaar Umar Thalib berbicara yang
demikian, itu keliru besar, masyarakat kota Ambon tahu
bahwa lokasi TVRI ber-ada di lokasi pemukiman yang
mayoritasnya beragama Kristen, tetapi bukan berarti
bahwa TVRI dikuasai Kristen," Sopacua," tegas
Sopacua, kepa-da Siwalima kemarin di Ambon.
Menurut Sopacua, sebaiknya orang luar jangan
mencampuri urusan TVRI, karena ada kecen-derungan
orang luar asal ngo-mong tetapi tidak mengetahui
persoalan di dalam. "Selama ini Jaffar Umar Thalib
sendiri tidak tahu-menahu tentang persoalan interen
TVRI. Jadi jangan me-ngeluarkan statement menurut kata
hati saja tetapi lihat dulu apa pernyataan tersebut
bisa di-terima dan mengandung unsur ke-benaran atau
tidak," ungkap Sopacua.
Lantaran itu dia meminta Jaffar Umar Thalib, untuk
segera meng-klarifikasi apa yang telah disam-paikannya
sebab TVRI tidak per-nah dikuasai oleh Kristen mau-pun
Islam, TVRI milik pemerin-tah, jadi kita juga bekerja
sesuai dengan peraturan dan perintah dari atasan dan
jalinan kerjasama antara Kristen dengan Islam tetap
jalan lancar.
"Penyiaran paket-paket di TVRI tetap jalan sesuai
prosedur baik dari pihak Kristen maupun Islam, pun
rekan-rekan TVRI dari pihak Muslim tidak ada
per-soa-lan, jadi pihak luar ja-ngan ngo-mong
macam-ma-cam," ujarnya.
Masih menurut Sopacua, se-lama dua tahun dengan
kondisi konflik seluruh kru TVRI sudah bekerja keras
dan mereka sendiri tidak ada perasaan macam-ma-cam.
"Jangan mengeluarkan per-nyataan yang menyakitkan,
kalau kita salah mari kita bicara-kan face to face,"
pinta Sopacua. (ana)

TPDK Rumahtiga akan Temui Pemerintah Pusat
Ambon, Siwalima
Ancaman warga Desa Rumah-tiga untuk menduduki kantor
gu-bernur dan kantor DPRD rupanya tidak main-main.
Keinginan war-ga Desa Rumahtiga ini menyusul gubernur
Latuconsina tidak me-nepati janjinya mengem-balikan
mereka ke tempat asalnya bulan Desember, jadi tidak
heran kalau tanggal 3 Januari 2001 nanti warga
Rumahtiga akan mendu-duki kantor gubernur dan DPRD.
Demikian personil tim advokasi Penanggualangan Dampak
Ke-rusuhan (TPDK) 4 Juli 2000 Desa Rumahtiga,
Hendriek Seriholo, SH kepada Siwalima, Selasa (19/12)
di Ambon. "Kami sudah mengadakan pertemuan dengan
Gubernur Latuconsina pada bu-lan Agustus, dan
dijanjikan bah-wa pada bulan Desember nanti akan
dibangun barak-barak pe-ngungsi tetapi sebelum barak
dibangun akan diadakan penyi-siran dulu, tetapi sampai
seka-rang tidak ada realisasinya," tandas Seriholo.
Karenanya, tim kembali me-nanyakan gubernur tentang
ke-sepakatan bersama yang pernah dibuat guna membangun
barak pengungsi pada bulan Desem-ber ini. Jika
Gubernur Latucon-sina tidak mampu aku Seriholo maka
tim menindaklanjutinya dengan melaporkan hal tersebut
 kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat sebagai
reaksi dari janji gubernur yang belum di-tepati.
"Kita akan menduduki kantor Gubernur Maluku dan DPRD
sam-pai ada rekasi dari pemerin-tah, dan kalau
gubernur punya itikad baik hal itu mudah saja
dilakukan karena aparat seka-rang sudah 40 persen
kenapa tidak bisa melakukan penyisiran, kesal Seriholo
yang juga anggota DPRD Maluku ini," katanya
berapi-api.
Sementara itu di tempat ter-pisah Gubernur Maluku Dr
Ir Saleh M Latuconsina kepada pers kemarin mengatakan
kondisi sekarang tidak memungkinkan untuk warga Desa
Rumahtiga kembali.
"Memang saya berjanji untuk mengembalikan mereka bulan
Desember, tetapi karena faktor keamanan sehingga
sebaiknya itu ditunda dulu, karena Brimob satu
batalyon yang saya janji-kan untuk menduduki Desa
Rumah-tiga ternyata tidak jadi ke Am-bon," tandas
Latuconsina seraya menambahkan dipaksakan ke-adaan
karena mempunyai resiko yang sangat tinggi.
"Saya juga minta kesabaran dari warga desa Rumahtiga,"
katanya lagi. (ana)

DIKIRIM OLEH:
IZAAC TULALESSY
WARTAWAN HARIAN UMUM SIWALIMA

.

----- End of forwarded message from Peter -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---