[INDONESIA-VIEWS] Statement Akhir Tahun PP-GPK

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri Dec 22 2000 - 08:34:54 EST


To: PEMUDA-BERSATU@egroups.com
From: "PP - GPK" <semangat_pemuda@hotmail.com>
Date: Fri, 22 Dec 2000 16:38:46 +0700
Subject: [reformasitotal] Statement Akhir Tahun PP-GPK !!!

PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMUDA KERAKYATAN
( P P - G P K )
Sekretariat : Jl. Lenteng Agung Raya No. 34 (Lantai II) Pasar Minggu Jakarta
Selatan 12610
Telp. 0817193185 E-mail : semangat_pemuda@hotmail.com

No. : D/PPGPK/sta/XII-00/001
Hal : Pernyataan Sikap
Lamp. : - Ucapan Selamat
              - Artikel Anti Orde Baru

PERBESAR SUBSIDI PENDIDIKAN, RUMAH DAN KESEHATAN UNTUK RAKYAT !!!
LAPANGAN PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK RAKYAT !!!
ADILI SOEHARTO SEBAGAI PENJAHAT EKONOMI, POLITIK DAN KEMANUSIAAN !!!

Dewasa ini, proses-proses sosial masyarakat Indonesia jauh lebih kompleks
peningkatannya daripada yang terjadi sebelumnya. Integrasi ke dalam sistem
global kapitalisme belum sepenuhnya membersihkan akar-akar problem lama,
terutama sikap pandangan sisa kebudayaan feodal. Sementara model
otoritarianisme Orde Baru cenderung menempuh kebijakan memajukan ekonomi ke
arah liberal, tetapi sebaliknya kehidupan sosial-politik cenderung dijaga
secara konservatif. Akibatnya, polarisasi sosial masyarakat menjadi rentan
terhadap dinamika perubahan yang terus berlangsung, dan sewaktu-waktu dapat
berubah menjadi ledakan sosial.
Menyusul kebangkitan era reformasi 2 tahun terakhir menunjukkan intensitas
gejolak sosial perkotaan dan pedesaan yang meningkat meningkat tajam, dimana
frekuensi dinamikanya tak pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1998, hampir
20-30 % dari 1.995 kali aksi unjuk rasa ---seperti dilaporkan oleh
Kapolri--- merupakan aksi-aksi perlawanan rakyat. Aksi yang dilakukan oleh
massa rakyat memang jauh kualitasnya di bawah ranking aksi-aksi mahasiswa
dan sektor masyarakat urban lainnya buruh misalnya, tetapi skala dan
bentuknya cukup luas, beragam dan sporadis. Fenomena pendudukan lahan,
penjarahan pada beberapa toko swalayan, penurunan kepala desa atau pejabat
otoritas lokal lainnya, perusakan gudang dan toko, menuntut lapangan
pekerjaan yang layak, penghapusan pengangguran, serta bentuk-bentuk
resistensi pemuda pada umumnya dan kaum miskin kota pada khusunya,
sebenarnya dalam tahap sekarang bukan saja dipahami sebagai isu normatif
(ekonomis), melainkan juga peningkatan perspektif kesadaran pemuda (kaum
miskin kota) secara politik.
Konflik ini sepanjang Orde Baru sepenuhnya memang hasil ketegangan antara
kaum miskin kota dengan modal dan negara. Kebijakan pemerintah menekankan
pertumbuhan ekonomi tidak pernah ada keberpihakannya terhadap rakyat dan
tanpa mempersiapkan basis penataan struktur kemampuan yang solid. Sejumlah
persoalan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang produktivitas
semakin menumpuk sehingga memberi landasan bagi konflik-konflik
berkepanjangan, struktur penguasaan modal yang timpang.
Pada saat ini, kondisi perekonomian Indonesia kian hari kian parah sehingga
penderitaan mayoritas rakyat Indonesia yang berpendapatan rendah bertambah.
Pemerintahan Gus Dur - Megawati terbukti tidak mampu mengeluarkan kebijakan
yang pro rakyat. Kebijakan pencabutan subsidi BBM dan TDL serta subsidi
kebutuhan rakyat lainnya, pengucuran dana BLBI untuk para konglomerat dan
kroni Cendana dan yang terakhir peminjaman hutang dari luar negeri serta
berbagai lembaga kapitalisme lainnya bukanlah jalan keluar yang tepat dalam
mengatasi krisis ekonomi yang berkepanjangan sejak tahun ‘97 ! Keseharian
masyarakat tetap pada pergumulan klasik bagaimana mereka harus berjuang
dalam pemenuhan ekonomi keluarganya, bergumul dengan kenaikan harga barang
kebutuhan pokok juga masalah lapangan pekerjaan yang semakin sulit karena
hancurnya dunia perekonomian dan usaha negara kita.
Pencabutan subsidi pendidikan sebesar 12 % dari APBN 2000 sehingga anggaran
untuk sektor pendidikan mendapat alokasi dana hanya sekitar Rp 11,310
trilyun. Dengan anggaran yang relatif kecil ini mengakibatkan biaya
pendidikan mulai dari bangku SD sampai dengan Universitas akan melonjak
sampai lebih dari 100 % sehingga masyarakat tidak akan pernah mendapatkan
pendidikan murah ilmiah dan demokratis; belum lagi dampak dari pencabutan
subsidi lainnya seperti subsidi kesehatan, pertanian dan sektor riil
masyarakat lainnya.
Kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2000 yang lalu tentu saja akan membuat
lonjakan harga kebutuhan dasar rakyat mulai dari beras, gula, dll, karena
naiknya biaya produksi kapitalisme. Angka inflasi masih tinggi, berkisar
4-5% pada tahun 1999 dan 2000 juga diperkirakan masih akan terjadi pada
tahun 2001. Dengan kondisi seperti ini maka seharusnyalah ada tindakan
progresif dari pemerintah bukannya malah mengeluarkan kebijakan yang tidak
melihat kondisi sulit masyarakat khususnya yang berpendapatan rendah.
Kenaikan upah buruh yang hanya sebesar 20, 73 % tidak akan mencukupi;
seharusnya kenaikan itu bisa sampai 100 % karena upah yang dibayarkan kepada
para buruh di Indonesia barulah 5-7 % dari komponen biaya produksi yang
dikeluarkan, contoh saja upah Malaysia yang sudah mencapai 20 % dari biaya
produksi. Bangkrutnya perekonomian Indonesia berdampak juga pada lahirnya
jutaan pengangguran baru sebagai akibat raionalisasi perusahaan dan berbagai
instansi. Jumlah pengangguran pada tahun 1999 mencapai 36 juta jiwa, bahkan
52 juta Kepala Keluarga hanya mempunyai penghasilan Rp 7 ribu/hari, pada
hal angka pengangguran tahun 1996 berjumlah hanya 2 juta jiwa. Tentu saja
dengan kondisi seperti ini yang namanya kebodohan, kelaparan, penyakit,
kriminalitas dan berbagai ekses negatif akan terus bertambah. Parahnya
situasi demikian makin diperparah lagi dengan tidak adanya kepastian
penegakan hukum dan ketidakstabilan politik. Soeharto mantan penguasa tirani
Orde Baru dibebaskan dari pengadilan rekayasa, padahal Soehartolah yang
banyak bertanggung jawab atas kondisi permasalahan yang dialami bangsa ini.
Soeharto tidak hanya harus diadili atas penyelewengan yayasan-yayasannya
tapi juga harus diadili atas kejahatan-kejahatan ekonomi, politik dan
kemanusiaan yang pernah dilakukannya selama berkuasa, termasuk juga semua
kroni yang masih bercokol di segala lini pemerintahan dan bangsa Indonesia
saat ini.
Disamping usaha pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang menempatkan
rakyat sebagai pusat dari seluruh aktivitas di lapangan pekerjaan, dalam
konteks sekarang, titik tolak yang lain adalah memperkuat kembali
organisasi-organisasi rakyat agar rakyat bisa mengambil peran aktif dan
kritis dalam menentukan arah perubahan sosial.
Mencermati fenomena yang terjadi pada masyarakat dan demi terciptanya
Reformasi Total di segala bidang, maka kami dari Pimpinan Pusat Gerakan
Pemuda Kerakyatan ( PP - GPK ) menuntut dan menyerukan kepada Pemerintah
Republik Indonesia seluruh rakyat Indonesia :

1. Menolak pengurangan/ pencabutan subsidi pendidikan, perumahan dan
kesehatan untuk rakyat. Perbesar anggaran pendidikan, perumahan dan
kesehatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2001 !!!

2. Pemerintah harus segera mengambil tindakan serius dan progresif membenahi
perekonomian agar segera tercipta dunia usaha Indonesia yang mampu membuka
lapangan pekerjaan layak untuk rakyat. Tindakan yang dapat diambil seperti :
penghapusan (bukan penjadwalan ulang) hutang luar negeri Indonesia,
menasionalisasi aset-aset hasil KKN Orde Baru yang menguasai hajat hidup
orang banyak agar dapat dikontrol sepenuhnya hanya untuk kesejahteraan
rakyat, penerapan pajak progresif untuk usaha skala besar dan konglomerasi
serta tindakan lain yang dianggap penting bagi pemulihan perekonomian
Indonesia serta menentang setiap upaya yang represif terhadap sektor
informal dengan alasan ketertiban (sebagai kamuflase persiapan otonomi
daerah), hentikan penertiban ataupun penggusuran sektor informal dengan cara
intimidasi/ penggunaan kekerasan !!!

3. Menolak pengadilan rekayasa atas mantan Presiden RI H.M Soeharto. Segera
tangkap dan adili Soeharto atas kejahatan ekonomi (penggusuran tanah rakyat,
korupsi uang negara, dll), kejahatan politik (penerapan UU Politik 1965,
pemenjaraan ribuan rakyat yang kritis, dll) dan kejahatan kemanusiaan
(pembantaian ’65, peristiwa Tanjung Priok, Lampung, Haur Koneng, 27 Juli,
dll) bukan hanya atas kasus yayasan !!!

4. Menolak kenaikan BBM dan TDL yang tidak layak pada saat ini (pada 1 April
2001 akan kembali dinaikkan sebesar 20 % sebagai bagian dari kesepakatan
dengan kapitalisme internasional IMF, World Bank, dll), karena akan
berpengaruh pada harga kebutuhan pokok rakyat serta hanya akan mempertinggi
angka inflasi !!!

5. Menolak peran militer di bidang sosial politik. Mendesak agar Dwi Fungsi
TNI beserta seluruh infrastruktur dan peraturan pendukungnya segera
dihapuskan sebagai prasyarat demokrasi sepenuhnya !!!

6. Kepada seluruh pemuda (pengamen, pedagang kaki lima, anak jalanan,
pengangguran, tukang parkir, dll), kaum buruh, kaum tani, mahasiswa, LSM,
partai politik dan seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu memperkuat
barisan perlawanan. Bangun organisasi rakyat yang demokratis, bersih dari
kekuatan sisa Orde Baru (Golkar - TNI ) dan para pendukungnya (Reformis
Gadungan) sebagai wadah berdiskusi mencari solusi bagi problem masyarakat.
Galang solidaritas rakyat tertindas, jangan mau diadudomba dengan berbagai
isu SARA, komunisme dan fitnah murahan yang banyak dilancarkan oleh sisa
kekuatan Orde Baru dan para pendukungnya yang bercokol di segala lini negara
kita, Indonesia !!!

Semangat Pemuda, Semangat Pembebasan Rakyat !!!
Pemuda Sedunia Bersatulah !!!

Jakarta, 22 Desember 2000

Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Kerakyatan ( PP - GPK )

Ketua Umum; Sekretaris Jendral;

     SRI SULARTININGSIH RICKY TAMBA

***************************************************************************************
Lampiran 1 :

Atas Nama Seluruh Anggota Gerakan Pemuda Kerakyatan (GPK), kami ucapkan :

* SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1 SYAWAL 1421 H

* SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 2000

* SELAMAT TAHUN BARU 1 JANUARI 2001

Perjuangan masih panjang dan berliku, terima kasih atas dukungan anda selama
ini. Bersama kita terus berjuang sampai rakyat menang terbebaskan !

Pimpinan Pusat
Gerakan Pemuda Kerakyatan
( PP - GPK )

***************************************************************************************
Lampiran 2 :

BERGERAK SEKARANG :
BERSATU MELAWAN ORDE BARU

Mei 1998 memberikan pada kita pelajaran yang baik : dimana rakyat pemuda,
khususnya mahasiswa dan kaum miskin kota bergerak bersama menjatuhkan
Jendral Besar Soeharto. Sejarah sepertinya berulang : kediktatoran akan
selalu ditentang oleh kekuatan massa rakyat. Dan gerak revolusi pun
berjalan. Untuk ini sekali lagi peran pemuda, khususnya kaum miskin kota
telah mendorong percepatan revolusi -- Pramoedya Ananta Toer mencatat
bagaimana proses revolusi 45 ini dimulai dari Preman Senen Jakarta.

Sekali lagi haruslah dicatat bahwa 32 tahun di bawah Orde Baru Soeharto yang
anti-demokrasi, rakyat khususnya kaum miskin kota berhasil membuka ruang
sempit kebebasan ! Dalam ingatan kita, saat pemuda bergerak menentang Sidang
Istimewa Habibie dan menuntut Pencabutan Dwi Fungsi ABRI (sekarang TNI/
POLRI), justru Deklarator Ciganjur seperti Amien Rais, Gus Dur, Megawati dan
Hamengku Buwono X menyatakan ”Pencabutan Dwi Fungsi ABRI secara bertahap
dalam tempo enam tahun ” sampai tahun 2004. Tuntutan demokrasi yang
diserukan massa rakyat yang luas seperti itupun tak mau diperjuangkan oleh
mereka. Mereka tak pernah bertarung untuk pencabutan Dwi Fungsi ABRI yang
nyata sekali di mata rakyat adalah salah satu tiang kediktatoran Orde Baru;
malah rakyat ditunjukkan suatu sikap yang semakin membuka mata rakyat betapa
tidak aspiratifnya mereka dalam sidang tahunan MPR 2000. Apa lacur ! Melalui
fraksi-fraksi partai mereka di MPR mereka mengangguk setuju akan peran
militer sampai tahun 2009. Tak ada perjuangan !

Inilah yang menyebabkan kawan-kawan mahasiswa turun ke jalan dan berperang
dengan sisa-sisa Orde Baru (Golkar dan Militer) serta para pendukungnya.
Reformasi seperti yang dicitakan tak bisa berjalan mulus -- Soeharto tak jua
diadili, pelanggar-pelanggar HAM di bawah Soeharto masih bebas tertawa di
antara rakyat yang menuntut keadilan. Situasi ini masih ditambah dengan
krisis ekonomi yang mencekik. Harga BBM naik, subsidi/ anggaran negara untuk
kesejahteraan rakyat seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan dikurangi
dengan alasan efisiensi; sementara upah rakyat pekerja khususnya kaum buruh
tak juga cukup memenuhi kebutuhan dasar. Situasi seperti ini semakin
menambah jumlah kaum miskin kota. Tak heran bila jumlah pengamen di lampu
merah semakin banyak, kriminalitas meningkat dan pelacuran merajalela.
Sayang, kaum miskin kota yang bertambah ini tak teroganisir dengan baik,
karenanya sangat mudah terjerat rayuan sisa kekuatan lama Orde Baru beserta
pendukungnya agar mereka kembali dapat berkuasa; melalui berbagai aksi-aksi
bayaran dan provokasi murahan.

32 tahun di bawah Soeharto memang membuat rakyat takut berpolitik, takut
berorganisasi dan berpikir pragmatis apalagi di tengah situasi krisis.
Rakyat yang dimiskinkan dan lapar mudah mencari penyelesaian singkat untuk
mengatasi ketertindasannya. Untuk ini, pemuda yang telah sadar dari mana
asal penindasan dan krisis ekonomi ini janganlah terlena dengan rayuan
rupiah serta tipuan politik sisa kekuatan lama Orde Baru dan para
pendukungnya yang berlagak “reformis”. Perjuangan memang butuh pengorbanan
baik waktu dan fisik. Karena itu di tengah krisis ekonomi-politik ini justru
kita, rakyat pemuda (gelandangan kota, tukang becak, ojek, pengangguran,
pelajar, preman, dll) dan sektor lainnya yaitu buruh, tani, mahasiswa,
intelektual, dll., harus waspada agar tidak mudah tertipu. Untuk ini seluruh
sektor rakyat harus mengorganisir diri, membentuk organisasinya
sendiri-sendiri untuk merapatkan barisan dan membicarakan problem
ketertindasan dan kemiskinan bersama. Hanya persatuan rakyat-lah yang mampu
menyelesaikan persoalan ketertindasan kita. Bukan pada uang, permainan
politik ataupun janji yang diberikan oleh sisa kekuatan lama Orde Baru serta
para pendukungnya.

Sejarah 32 tahun Orde Baru telah membuktikan bahwa kediktatoran serta
berbagai tindakan anti demokrasi lainnya yang dilakukan rezim Soeharto-lah
penyebab dari semua kesengsaraan dan penderitaan kita saat ini. Sejarah
telah membuktikan bahwa kekuatan rakyat-lah yang berhasil menumbangkan
tirani Soeharto dan membuka ruang sempit kebebasan; bukan hasil dari
perjuangan elit politik yang hanya sibuk melakukan kompromi-kompromi politik
demi kepentingan kelompoknya. Sah bagi kita; untuk melawan kembalinya
kekuatan Orde Baru. Sah untuk kita; untuk bergerak menentang taktik politik
kotor mereka. Sah bagi kita untuk menyerukan kepada seluruh rakyat; bergerak
serentak bergandengan tangan melakukan aksi-aksi massa dan menggalang
persatuan anti Orde Baru beserta pendukungnya.

Mulai saat ini kumandangkan dan kibarkan terus panji perlawanan anti Orde
Baru dan para pendukungnya. Kabarkan kepada seluruh rakyat bahwa semangat
perlawanan anti Orde Baru telah kita tanamkan. Mari bersama teriakkan selalu
dengan lantang slogan persatuan kita :

“TIDAK MENDUKUNG PENGHANCURAN SISA ORDE BARU ADALAH REFORMIS GADUNGAN ADALAH
MUSUH RAKYAT !!!”

----- End of forwarded message from PP - GPK -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---