[INDONESIA-VIEWS] YUDDY - Kamra, Perjuangan Kaum Dhuafa

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri Dec 22 2000 - 08:38:47 EST


From: "yuddy chrisnandi" <ychrisdi@hotmail.com>
To: apakabar@saltmine.radix.net
Subject: KAMRA, PERJUANGAN KAUM DHUAFA
Date: Fri, 22 Dec 2000 17:31:47 +0700

O P I N I

KAMRA, PERJUANGAN KAUM DHUAFA

Yuddy Chrisnandi *)
Dosen Universitas Nasional, Jakarta

        Dua pekan terakhir ini, diberbagai tempat di tanah air, Media
mencatat banyaknya unjukrasa yang dilakukan oleh para anggota Kamra
(Keamanan Rakyat) di berbagai tempat di tanah air. Mereka menuntut
kejelasan akan kelanjutan tugas kerja mereka yang belum menentu.
Pemberitahuan melalui jalur Kepolisian, tempat mereka diperbantukanlah
yang menjadi pemicu keresahan mereka. Pasalnya Pemberitahuan tersebut
menyebutkan bahwa tanggal 31 desember 2000 adalah batas akhir masa tugas
kontrak mereka.. Lantas merekapun bertanya lalu kemudian bagaimana? Mereka
mencari jawaban keberbagai tempat di daerah, yang dianggap selama ini
menjadi naungan mereka, yaitu Kepolisian Daerah, DPRD, dan Pemda setempat.
Namun mereka harus kecewa tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Merekapun
kemudian beramai-ramai datang ke Jakarta menemui sejumlah pejabat tinggi
negara seperti Kapolri, Ketua DPR dan Menteri Pertahanan, untuk
menyampaikan keluhan dan harapannya. Hingga saat ini mereka masih bertahan
di gedung DPR-RI dan disejumlah tempat lain di daerah masing-masing, untuk
menunggu jawaban akan masadepan mereka.

Kamra yang direkrut menjelang dilangsungkannya Sidang Istimewa MPR,
november 1998, hampir seluruhnya berusia muda, sebagaimana yang
disyaratkan sebelumnya . Sebagian besar anggota Kamra adalah tamatan
pendidikan SLTA dan tidak sedikit lulusan sarjana yang bergabung
didalamnya. Besarnya minat kaum muda menjadi anggota Kamra ditunjukan oleh
jumlah pendaftar yang besarnya tiga kali lipat dari yang dapat diterima,
yang saat ini berjumlah sekitar 41 ribu orang. Tiga perempat jumlah
tersebut berada di Jawa, dan sisanya tersebar di Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi Selatan, NTT bahkan Maluku dan Irianjaya. Alasa pemerintah
membentuk satuan Keamanan Rakyat pada saat itu adalah sebagai upaya
melatih kewajiban bela negara untuk membantu tugas aparat keamanan.
Pembinaannya dilakukan oleh departemen Pertahanan dan pelaksanaan tugas
teknis operasionalnya diserahkan kepada Kepolisian. Jumlah aparat
kepolisian yang sangat terbatas, serta anggaran keamanan yang sangat
minimal, menempatkan arti pentingnya Kamra dalam menunjang pelaksanaan
tugas lapangan, yang setiap saat dibutuhkan. Pemerintah melalui Departemen
Pertahanan, hanya mengeluarkan anggaran sekitar sepuluh hingga duabelas
milyar rupiah per bulan untuk biaya gaji bulanan mereka, yang besarnya
duaratus ribu rupiah yang kemudian ditingkatkan menjadi duaratus limapuluh
ribu rupiah. Dengan pengeluaran duaratus limapuluh ribu rupiah sebelun
untuk seorang Kamra, pemerintah telah terbantu menciptakan rasa aman dan
ketertiban masyarakat dilingkungan masing-masing dimana mereka bertugas.
Sekalipun dengan gaji yang minimal sama dengan UMR nasional, para anggota
Kamra sejauh ini bangga dengan perannya dan melaksanakan tugas tanpa cela.

Alasan lain dibalik pembentukan Kamra, adalah mempersiapkan satuan tugas
sipil yang formal, dengan biaya murah, dibawah koordinasi aparat resmi,
untuk menghadapi setiap bentuk ancaman anarkisme yang datang dari
masyarakat setempat menjelang Sidang Istimewa MPR. Dengan merekrut
orang-orang yang berasal dari wilayah setempat, diharapkan masyarakat
setempat lebih mudah dihadapi secara persuasif oleh kelompok masyarakatnya
sendiri. Dengan dibukanya pendaftaran menjadi anggota Kamra, dengan
syarat-syarat yang cukup ketat, membantu pemerintah saat itu mengatasi
persoalan pengangguran terselubung dari kelompok berpendidikan, yang sulit
mendapatkan lowongan kerja. Maka menjadi anggota Kamra, bagi sebagian
besar pelamarnya memberikan arti perubahan hidup menjadi lebih baik dan
berkesempatan membantu tugas Negara. Kemudian mereka dilatih, diberikan
seragam yang mencerminkan korps mereka, ditempat tugaskan dilingkungan
mereka dan diberikan pembinaan.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa para anggota Kamra telah turut berperan
mensukseskan Sidang Istimewa MPR 1998, Pemilihan Umum hingga Sidang Umum
tahun 1999. Kelompok-kelompok radikal dalam masyarakat, kelihatan segan
untuk berhadapan dengan para anggota Kamra yang notabene adalah bagian
dari mereka. Hal-hal yang lebih buruk, setidaknya dapat dihindari dengan
keberadaan Kamra yang dipersiapkan memang untuk itu. Dengan usainya SU-MPR
dengan baik, dan meredanya dinamika politik, maka tugas Kamra dialihkan ke
satuan-satuan sektor kepolisian untuk membantu keamanan lingkungan dan
mengatasi kelancaran lalu lintas Dengan demikian dapat kita katakan bahwa
mereka telah berprestasi dalam menjalankan tugasnya bagi ketertiban
masyarakat selama ini.

Kalau saat ini, mereka yang begitu tertib dan disiplin, tampak beringas
dan marah, adalah hal yang wajar untuk dimaklumi. Anggota Kamra yang saat
direkrut tidak mempersoalkan gaji dan fasilitas yang akan mereka terima,
tidak pernah mengetahui kapan tugas mereka akan berakhir, sekalipun ada
ketentuan yang sumir akan hal itu. Mereka yang masuk untuk menitipkan
hidup, harus menerima kenyataan bahwa tugas mereka akan diakhiri tanpa
pensiun atau uang pesangon. Sementara mereka memiliki kewajiban terhadap
keluarga dan pemenuhan hidupnya. Mereka belum dapat membayangkan bagimana
mereka harus hidup apabila seragam yang selama ini dikenakan harus
ditanggalkannya. Mereka tidak siap dengan itu semua, ditengah kesulitan
untuk mempertahankan hidup dan mendapatkan pekerjaan. Gambaran masadepan
yang suram itulah yang mendorong semangat perjuangan nasibnya, maka mereka
bersuara lantang menuntut perhatian , hak dan belas kasihan dari kita,
saudara-saudaranya dan juga Pemerintah yang selama ini menikmati keringat
mereka.

Bila alasan dihentikannya kontrak kerja Kamra hanya didasarkan UU no.56
tahun 1999 pasal 19 ayat 3, yang menyebutkan bahwa tugas bhakti tersebut
dapat diperpanjang paling lama satu tahun (tanpa kontrak tertulis, yang
tidak mengikat), dan telah mencapai batas tersebut, maka tidaklah bijak
dalam situasi seperti ini memberlakukan ketentuan tersebut tanpa
pertimbangan Kemanusiaan. Alasan bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran
untuk menggaji merekapun tidak tepat untuk dikemukakan, mengingat
pemerintah mampu mengeluarkan anggaran Trilyunan rupiah untuk rekapitulasi
perbankan atau untuk kepentingan sektor lain yang tidak terkait langsung
dengan kepentingan hidup rakyat. Apalah artinya sepuluh milyar rupiah per
bulan atau seratus duapuluh milyar per tahun bagi pemerintah, dibandingkan
tingkat kebocoran dan korupsi yang menguap dari kas anggaran negara setiap
tahunnya? Sehingga alasan keuangan dan keterbatasan anggaran tidak cukup
dalil untuk mengalahkan alasan kemanusiaan terhadap masalah Kamra.

Terlebih lagi bila penghentian Kamra, hanya didasarkan alasan bahwa hal
itu adalah hasil kebijakan pemerintahan sebelumnya, lebih tidak masuk akal
sehat. Mengingat keberadaannya diperuntukan bagi kepentingan bangsa dan
negara saat itu, bukan untuk orang per orang. Sehingga Pemerintahlah
sebagai Instrumen lembaga Negara yang paling bertanggungjawab mengatasi
persoalan ini, siapapun dia. Oleh karena itu pendekatan pemecahan masalah
ini tidak dapat dilihat dari kacamata politik atau ekonomi, namun
sekalilagi dari sudut Kemanusiaan yang hakiki.

Namun sekiranya, memang benar Negara dan Pemerintah tidak memiliki
anggaran untuk menghidupi mereka, dan jika benar tidak ada pos pengeluaran
pemerintah yang secara formal dapat dipergunakan untuk itu, maka kitapun
mengetahui bahwa pemerintah masih memiliki dana taktis non budgeter,
seperti yang ada di Bulog atau instansi basah lainnya. Dana non budgeter
itulah, yang perlu dialokasikan bagi kepentingan kemanusiaan seperti itu.
Bila dana non budgeter-pun benar-benar tidak ada (namun rasanya tidak
mungkin), maka para elit pemerintahan masih memiliki banyak cara
mendapatkan dana yang akan diperuntukan bagi masalah tersebut. Negosiasi
diluar hukum dengan para konglomerat bermasalah yang pernah dilakukan,
dapat dijadikan contoh untuk alasan ini. Persoalan utamanya adalah, adakah
keinginan baik untuk itu dan adakah Sense of Crisis dari Pemerintah
terhadap setiap persoalan rakyat. Bila pemerintah saja mampu menaikan gaji
anggota legislatif yang sudah makmur menjadi hampir empat kali lipat dari
sebelumnya, mengapa tidak dengan hal ini?

Namun bila segala himbauan diatas masih juga tidak menemukan jawaban dan
langkah nyata dari pemerintah, maka kita sebagai rakyat yang menjadi
saudara mereka wajib turun membantu sebagai tanggungjawab moral
kemanusiaan.Gerakan solidaritas sosial harus kita bangun. Kalau bukan kita
yang membantu mereka , lalu siapa lagi di negeri ini yang dapat
diharapkan?

*) Penulis adalah Dosen Universitas Nasional Jakarta, Mhs.S-3 Ilmu
Politik, Universitas Indonesia. Jl.Tebet Barat X/21 Jakarta 12810

----- End of forwarded message from yuddy chrisnandi -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---