[INDONESIA-VIEWS] Syariat tidak Tepat di Aceh

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Mon Dec 25 2000 - 09:11:25 EST


Date: Mon, 25 Dec 2000 01:28:56 -0800 (PST)
From: muhamed nazar <referendum_aceh@yahoo.com>
Subject: RESPONDEN TAK SEPAKAT SYARI'AT DI ACEH ?!
To: ridwan@my.aceh.com

SYARI"AT TIDAK TEPAT DI ACEH

Jakarta -- Mulai 19 Desember 2000, syariat Islam resmi
diberlakukan sebagai hukum positif di Aceh. Sejak awal
kebijakan ini telah menimbulkan pro-kontra. Yang
setuju menilai sudah saatnya syariat Islam ditegaskan
secara resmi, apalagi tanpa pengakuan pemerintah pun
syariat Islam telah dijalankan di Aceh. Sebaliknya ada
pula yang menilai penerapan syariat Islam itu akan
menciptakan konflik dalam masyarakat, apalagi
perangkat hukumnya dan aparatnya belum siap. Bagaimana
masyarakat menilai kebijakan ini?
Secara formal, inilah untuk pertamakalinya pemerintah
Jakarta menegaskan diberlakukannya syariat Islam di
Aceh. Naskah deklarasi pemberlakukan syariat Islam di
Aceh, secara tersirat sudah tertuang dalam UU no.
4/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah
Istimewa Aceh. UU ini mengakui berdirinya pemerintahan
otonom dalam bentuk Naggroe Aceh Darussalam atau
Negeri Islam Aceh Darussalam.
Disana tertuang kewenangan penuh yang bakal
dilimpahkan ke negeri Aceh mencakup semua bidang
kecuali: bidang politik luar negeri, pertahanan
eksternal dan moneter. Kewenagan itu tertuang lebih
rinci dalam peraturan daerah tentang Pemberlakuan
Syariat Islam, perda tentang Pendidikan Islam, dan
perda tentang Adat Istiadat.
Jajak pendapat yang dilakukan Berpolitik.Com
menunjukkan, masyarakat tidak setuju dengan kebijakan
pemberlakukan syariat Islam ini. Dari 560 responden,
60% diantaranya menyatakan tidak setuju setuju, 37 %
setuju dan sisanya tidak tahu. Selengkapnya hasil
jajak pendapat ini dapat dilihat dalam tabel berikut.
Mulai 19 Desember, pemerintah memberlakukan syariat
Islam di Aceh.Terhadap kebijakan ini, apakah Anda:
Setuju 207 / 37%
Tidak Setuju 338 / 60%
Tidak Tahu 15 / 3%
Total Suara 560
Keterangan: Jajak pendapat ini dilakukan dari tanggal
18/12 pukul 09.00 sampai tanggal 25/12 pukul 12.00.
Tercatat ada 560 responden yang berpartisipasi dalam
jajak pendapat ini. Responden tidak dipilih secara
acak ( non-random sampling). Mereka yang tercatat
sebagai responden adalah mereka yang berpartisipasi
dengan mengisi jajak pendapat yang terdapat di halaman
Berpolitik.Com. Karena pemilihan sampelnya tidak
dilakukan secara acak, jajak pendapat ini hanya
menggambarkan pendapat mereka yang berpartisipasi
dalam jajak pendapat. Ia tidak dapat digunakan untuk
menggambarkan representasi pendapat masyarakat
Indonesia.
Apa yang dapat dipetik dari hasil jajak pendapat ini?
Suara yang berkembang dalam jajak pendapat ini
menyatakan sebagaian besar tidak setuju penerapan
syariat Islam di Aceh. Penerapan secara resmi syariat
Isalam ini, sejak semula memang lebih bernuansa
politis, dibandingkan dengan katakanlah kesadaran
Jakarta untuk memenuhi aspirasi masyarakat Aceh.
Presiden Abdurrahman Wahid, memang datang ke Aceh
tetapi kedatangannya ke Aceh hanya menghadiri
peringatan Nuzulul Qur’an. Padahal, seperti banyak
diberitakan sebelumnya, Gus Dur dijadwalkan secara
resmi mendeklarasikan pemberlakukan syariat Islam di
Aceh.
Bagi yang mengenal Gus Dur yang terkenal sejak lama
menentang formalitas agama, bisa mengerti kenapa Gus
Dur tidak jadi mendeklarasikan penerapan syariat
Islam. Ini bisa jadi menunjukkan dilema yang dihadapi
oleh Gus Dur: disatu sisi ia menolak penerapan hukum
Islam tersebut, disisi lain ia tidak cukup punya
alternatif solusi penyelesaian konflik di Aceh.
Apalagi, ada atau tidak ada pengakuan pemerintah,
penerapan syariat Isalam itu telah berjalan di
masyarakat Aceh.
Di dalam masyarakat, penarapan syariat Islam ini
memang timbul kontroversi. Disatu sisi ada yang
berpendapat, kebijakan ini hanya taktik Jakarta untuk
mengambil hati masyarakat Aceh. Selama puluhan tahun
pemerintah gagal memenuhi harapan rakyat Aceh. Mereka
khawatir penerapan hukum Islam ini akan memancing
konflik dalam masyarakat yang lebih besar. Konflik
bisa terjadi antara ulama dan masyarakat.
Kekhawatiran ini sah-sah saja, mengingat sampai
sekarang belum jelas aturannya siapa yang berperan
sebagai polisi syariat---yang akan menghukum orang
yang melangggar syariat Islam. Tanpa kejelasan ini,
penerapan syariat itu potensial menciptakan aksi main
hakim sendiri antara warga Aceh. Penerapan syariat itu
juga dikhawatirkan akan merembes ke daerah lain,
menimbulkan keirian daerah lain yang akan meminta hal
serupa. Diluar itu, seperti yang dikemukakan seorang
netter, syariat Islam bukanlah alternatif penyelesaian
masalah Aceh----yang banyak bersumber pada
ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Disisi lain, ada masyarakat menilai penerapan syariat
Islam di tanah rencong ini adalah pilihan yang tepat.
Kebijakan ini sebetulnya bukan barang baru, dan memang
inilah pilihan yang mungkin dilakukan Jakarta untuk
mengambil hati masyarakat Aceh.
Pada era Habibie, Tim Penasehat Presiden untuk masalah
Aceh, yang diketuai Usman Hasan, pernah mengusulkan
penerapan syariat Islam ini. Penerapan syariat Islam
juga dipandang positif sebagai salah satu langkah
penyelesaian konflik di Aceh, meski efektifitasnya
harus ditunggu. Seperti dikatakan Usman Hasan ( Tempo,
24 Desember 2000), dengan penerapan syariat Islam ini
peran ulama yang selama ini terpinggirkan bisa tumbuh
kembali. Ulama bisa menjadi rujukan kembali
masyarakat, tidak lagi GAM.
Hasil jajak pendapat Berpolitik.Com ini kemungkinan
besar diikuti oleh responden yang berasal dari Jawa.
Gambaran yang bisa jadi akan berubaha kalau polling
serupa ini dilakukan di Aceh. ***(eri)

----- End of forwarded message from muhamed nazar -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---