[INDONESIA-DOCS] Aceh, Papua, Kemerdekaan dan Otonomi Daerah (2)

From: indonesia-docs@indopubs.com
Date: Thu Jan 04 2001 - 11:49:45 EST


From: Piter Abdullah <piter@bi.go.id>
To: apakabar@radix.net
Subject: ACEH, PAPUA, KEMERDEKAAN DAN OTONOMI DAERAH (Bagian dua dari dua
        tulisan)
Date: Wed, 3 Jan 2001 08:15:49 +0700

ACEH, PAPUA, KEMERDEKAAN DAN OTONOMI DAERAH
(Bagian dua dari dua tulisan)

JALAN PENYELESAIAN; SUATU PANDANGAN .
        Bila otonomi daerah dan desentralisasi fiscal yang ditawarkan
melalui UU no. 22 dan 25 tahun 1999 ataupun dengan otonomi khusus dianggap
tidak dapat menyelesaikan masalah disintegrasi bangsa, maka solusi apalagi
yang dapat ditawarkan atau dipertimbangkan oleh pemerintah? Pada bagian ini,
dengan bertitik-tolak pada kemauan menerima kenyataan adanya perasaan tidak
merdeka pada masyarakat di daerah seperti diuraikan pada tulisan terdahulu,
saya ingin mengusulkan beberapa pandangan tentang bagaimana pemerintah
sebaiknya menyelesaikan tuntutan merdeka di Aceh dan Papua sekaligus
menjawab permasalahan disintegrasi bangsa.
Konsepsi dasar yang ingin saya ajukan disini adalah bahwa solusi atas
tuntutan kemerdekaan masyarakat Aceh dan Papua hendaknya berlaku juga untuk
daerah lain di seluruh Indonesia. Solusi tersebut haruslah menuntaskan
perasaan tidak merdeka yang kini dirasakan oleh mayoritas masyarakat di
daerah. Dalam solusi ini, secara khusus Pemerintah harus dapat meyakinkan
masyarakat Aceh dan Papua bahwa langkah-langkah yang akan diambil ditujukan
untuk memberikan semua hak merdeka masyarakat Aceh dan Papua tanpa harus
mereka memisahkan diri dari Indonesia. Makna kemerdekaan hendaknya
dipisahkan dengan pemisahan diri. Tugas awal dari pemerintah adalah
meyakinkan semua pihak akan hal ini dan pemerintah benar-benar
mewujudkannya.
Upaya pemerintah meyakinkan masyarakat Aceh dan Papua bahwa mereka akan
diberi kemerdekaan tanpa harus memisahkan diri dari Indonesia akan sia-sia
bila pemerintah kemudian tidak mewujudkannya dalam langkah-langkah nyata.
Langkah pertama yang sebaiknya segera dilakukan oleh pemerintah di Aceh dan
Papua adalah memberikan pengampunan massal kepada aktivis kemerdekaan yang
dilanjutkan dengan perombakan pemerintahan daerah. Perombakan pemerintahan
daerah ini dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat
Aceh dan Papua untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, dan dengan
pengampunan massal yang diberikan sebelumnya dapat saja terjadi para tokoh
gerakan kemerdekaan menjadi pemimpin formal (gubernur) di Aceh dan Papua.
Tujuan dari kedua langkah nyata ini adalah untuk mendapatkan sosok pemimpin
daerah yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat di daerah tersebut
sehingga semua kesepakatan pemerintah pusat dan daerah yang dibuat kemudian
mendapatkan legitimasi masyarakat di daerah. Selain itu, dengan perombakan
pemerintahan daerah ini pemerintah pusat secara langsung telah memberikan
kemerdekaan yang pertama dan utama bagi daerah yaitu kemerdekaan memilih
pemimpin yang mereka percayai.
        Langkah kedua adalah menarik semua personil keamanan yang ada di
pelosok daerah Aceh dan Papua ke ibukota propinsi dan perbatasan, dan
memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah Aceh dan Papua yang baru untuk
membentuk pengamanan swakarsa yang mungkin saja personilnya berasal dari
personil GAM di Aceh dan satgas Papua di Papua.
Khusus untuk Aceh, tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan kepastian
keamanan di Aceh, dimana kondisi saling tuding antara GAM dan TNI/POLRI
tidak akan lagi terjadi. Selama ini seperti kita ketahui di Aceh sering
terjadi peristiwa terror berupa pembunuhan, pembakaran kampung, dll, yang
menurut TNI/POLRI serta GAM bukan mereka yang melakukannya, dan akhirnya
melahirkan spekulasi baru yaitu adanya pihak ke III yang bermain di Aceh.
Mundurnya TNI/POLRI ke ibukota provinsi atau perbatasan, dan terbentuknya
keamanan swakarsa yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang baru yang
legitimate di mata masyarakat akan menjawab spekulasi adanya pihak ke III di
Aceh tersebut. Sisi positif langkah ini bagi TNI/POLRI adalah bahwa mereka
dapat membuktikan siapa sesungguhnya yang melakukan tindakan terror kepada
masyarakat selama ini. Di pihak lain, sisi positif langkah ini bagi
masyarakat Aceh adalah bahwa mereka mendapatkan kepastian akan jaminan
keamanan dan mereka dapat menilai secara objektif apakah pihak keamanan
swakarsa dapat melakukan pengamanan ataukah tidak. Kesemuanya ini, pada
akhirnya menciptakan suasana yang kondusif untuk dilakukannya dialog antara
pemerintah pusat dan daerah.
Disadari bahwa langkah-langkah tersebut diatas bagi pemerintah pusat dan
TNI/Polri mungkin terlalu drastic dan tidak mungkin untuk dilakukan. Tapi
bila kita berkaca pada kenyataan, seperti juga diucapkan oleh Amien Rais,
itulah kondisi yang harus kita hadapi. Pemerintah Indonesia, termasuk TNI
dan Polri sudah tidak diterima di semua pelosok daerah Aceh dan Papua.
Mempertahankan keberadaan pemerintah daerah yang ada saat ini dan TNI/Polri
di pelosok daerah Aceh dan Papua dengan alasan pengamanan hanya akan
menambah jumlah korban jiwa dan menobatkan GAM dan para pemberontak di Papua
menjadi pahlawan rakyat serta sekaligus semakin menanamkan kebencian dan
rasa dendam rakyat Aceh dan Papua kepada TNI dan Polri serta juga pemerintah
Indonesia.
Hal ini sebenarnya sudah menjadi kenyataan. Beberapa tahun lalu kebanyakan
masyarakat Aceh tidak pernah menerima perjuangan GAM. Seperti penah
dikatakan oleh seorang aktivis mahasiswa, perjuangan mahasiswa dan GAM
adalah berbeda. Tindakan penekanan terus menerus kepada GAM yang seringkali
mengorbankan masyarakat sipil di Aceh terbukti mempersatukan mereka. Kini
perjuangan mereka sudah menjadi satu, seperti yang kita lihat dalam SIRA
RAKAN yang lalu yang mengumandangkan pekik kemerdekaan bagi masyarakat Aceh.
Langkah keras kepala TNI dan Polri untuk melawan perjuangan mereka itu
dengan senjata apalagi secara brutal dan sewena-wena akan membuat posisi
masyarakat Aceh menjadi para syuhada murni yang membela daerah mereka. Hal
ini kemudian akan menyudutkan posisi Indonesia di dunia Internasional dan
bukan tidak mungkin Aceh akan menjadi Tim-Tim yang kedua.
        Langkah ketiga dalam memberikan rasa merdeka kepada masyarakat Aceh
dan Papua (dan juga kepada seluruh rakyat Indonesia) adalah memberikan hak
kepada Masyarakat Aceh dan Papua untuk menyelenggarakan pengadilan yang
seadil-adilnya untuk menghukum para pelaku pelanggaran hak azazi manusia
yang terjadi selama ini. Pengadilan ini tentunya harus tetap berdasarkan
pada peraturan-perundangan di Indonesia. Pemberian hak ini menunjukkan niat
baik pemerintah untuk menegakkan kebenaran dan menepis anggapan selama ini
bahwa pemerintah khususnya TNI dan Polri selalu melindungi personilnya
walaupun mereka terbukti bersalah. Pengadilan pelaku pelanggaran hak azasi
manusia yang dilaksanakan pemerintah pusat oleh TNI dan Polri akan selalu
dipandang dengan perasaan curiga dan tidak percaya apalagi dalam kondisi
dimana kekuasaan masih diatas penegakan hukum seperti saat ini.
Pemberian hak menyelenggarakan pengadilan ini dapat dilaksanakan dengan
memberikan kewenangan kepada masyarakat Aceh dan Papua untuk menentukan para
jaksa dan hakim mereka sendiri dan kemudian melaksanakan pengadilan di
daerah mereka. Para Jaksa dan Hakim tersebut kemudian berwenang untuk
menetapkan kasus yang akan di adili dan siapa yang menjadi tersangka.
Pemerintah pusat, TNI dan Polri, tidak perlu merasa takut akan menjadi
terdakwa dan terhukum bila seandainya mereka yakin bahwa mereka tidak
bersalah apalagi pengadilan seperti ini akan menjadi sorotan publik nasional
dan internasional. Pemerintah juga masih berhak untuk mengawasi jalannya
pengadilan agar jangan keluar dari peraturan-perundangan yang berlaku di
Indonesia. Ketakutan pemerintah, TNI dan Polri akan adanya pengadilan
seperti ini hanyalah perwujudan dari pengakuan bersalah semata.
Langkah ke-empat yang sebaiknya dilakukan adalah memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam yang mereka miliki,
sekaligus merombak total sistem pembagian hasil sumber daya alam sebagaimana
tertuang dalam UU no.25 th 1999. Pemerintah daerah harus mendapatkan
kewenangan sepenuhnya atas sumber daya alam di daerahnya dan pemerintah
daerah pula yang memutuskan untuk memberikan sebagian dari hasil sumber daya
alam tersebut kepada pemerintah pusat.
Pemikiran bahwa langkah ini akan menyebabkan pemerintah pusat menjadi miskin
harus mulai ditinggalkan. Bila pemerintah pusat mau menyadari dan kemudian
berupaya menutup kebocoran yang sangat besar yang terjadi di sumber keuangan
negara seperti pajak, pemerintah tidak perlu terlalu khawatir akan
kekurangan dana sebagai akibat pemberian kewenangan yang lebih luas kepada
pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan alamnya. Kemakmuran suatu daerah
seperti Riau, Aceh, Papua, Sumsel, dan Kaltim, akan mempercepat timbulnya
pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa yang kemudian akan menyebabkan
terbukanya lapangan kerja dan akhirnya secara perlahan mempengaruhi secara
positif daerah lain yang tidak kaya akan sumber daya alam. Kemakmuran di
daerah-daerah ini akan menyebabkan efek penggandaan (multiplier effect) yang
cukup besar kepada perekonomian nasional yang pada akhirnya akan mendorong
semakin tingginya penerimaan pajak pemerintah pusat (apalagi bila tanpa
kebocoran).

PENUTUP
        Sebagai penutup dari tulisan ini saya ingin menyimpulkan bahwa
keinginan merdeka dari masyarakat Aceh dan Papua adalah disebabkan oleh
akumulasi kekecewaan karena tidak adanya perasaan merdeka di bidang
keamanan, politik, hukum dan juga di bidang ekonomi. Konflik pemerintah
dengan masyarakat Aceh dan Papua yang menuntut kemerdekaan dan pemisahan
diri hanya akan dapat diselesaikan dengan memberikan rasa kemerdekaan di
semua bidang kepada mereka tanpa harus mereka memisahkan diri dari
Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia seharusnya segera memberikan
kepada masyarakat Aceh dan Papua kebebasan menentukan pemimpin yang akan
mewakili semua kepentingan mereka (kemerdekaan politik), serta memberikan
kebebasan membentuk satuan keamanan swakarsa dan menyelenggarakan pengadilan
yang seadil-adilnya bagi pelanggar hak azasi yang berlangsung disana
(kemerdekaan di bidang keamanan dan hukum). Pemerintah juga sebaiknya
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kekayaan alam
daerah mereka (kemerdekaan di bidang ekonomi).
Dengan pemberian rasa kemerdekaan secara menyeluruh ini, insya Allah
perasaan tidak merdeka dari masyarakat Aceh dan Papua (serta daerah-daerah
lain) dapat terjawab dan berarti pula tuntutan memisahkan diri menjadi
tidak relevan lagi. Semoga pemerintah dapat segera menyelesaikan krisis
disintegrasi ini dan kita, bangsa Indonesia, dapat bangkit dari
keterpurukan.

Jakarta, 18 Desember 2000

----- End of forwarded message from Piter Abdullah -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---