[INDONESIA-NEWS] KMP - Rumus-rumus Matematika Otonomi Daerah

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Sat Jan 06 2001 - 18:05:56 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0101/07/UTAMA/rumu01.htm

>Minggu, 7 Januari 2001
   Rumus-rumus Matematika Otonomi Daerah
   PADA tahun 1990-an pernah ada perhitungan kasar bahwa seluruh uang di
   Indonesia itu, sebanyak 70 persennya hanya beredar di seputar Jakarta.
   Sisanya sekitar 30 persen baru dibagi rata ke seluruh daerah lainnya.
   Dalam otonomi daerah, pemerintah pusat ingin mengubahnya. Daerah
   diberi kesempatan untuk mendapatkan dana lebih besar dan diberi
   kebebasan untuk mengelolanya sendiri.
   
   Untuk itu pun pemerintah telah menyiapkan seperangkat peraturan
   pemerintah (PP) bidang keuangan sebagai turunan dari Undang-Undang
   (UU) Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat
   dan Daerah. Inilah barangkali satu-satunya UU pada masa kini yang
   secara rinci membagi mana yang menjadi hak pemerintah pusat dan mana
   yang menjadi hak pemerintah daerah, lengkap dengan angka-angka bahkan
   rumus-rumus atau persamaan matematikanya.
   
   UU No 25/1999 tersebut merupakan pasangan UU No 22/ 1999 tentang
   Pemerintahan Daerah. Kedua UU itu merupakan paket UU mendukung otonomi
   daerah yang dimulai 1 Januari 2001, sesuai dengan tahun anggaran yang
   berlaku saat ini.
   
   Dalam UU No 25/1999 disebutkan bahwa penerimaan daerah di antaranya
   pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan
   lain-lain penerimaan yang sah.
   
   Sumber PAD yang dimaksud adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi
   daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
   daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah.
   
   Dana perimbangan terdiri atas bagian daerah dari Pajak Bumi dan
   Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan
   penerimaan dari sumber daya alam. Selain itu dana perimbangan juga
   berasal dari dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).
   Sumber daya alam yang dimaksud adalah dari sektor kehutanan, sektor
   pertambangan umum, sektor perikanan, minyak bumi, dan gas alam.
   
                                    ***
                                      
   UU No 25/1999 tersebut kini setidaknya telah didukung empat PP, yaitu
   PP No 104/2000 tentang Dana Perimbangan, PP No 105/2000 tentang
   Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, PP No 106/ 2000
   tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan
   Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan PP No 107/2000 tentang
   Pinjaman Daerah.
   
   Dari keempat PP tersebut, PP tentang dana perimbangan lebih merinci
   lagi angka-angka perimbangan yang tertuang dalam UU No 25/1999,
   khususnya tentang dana perimbangan (lihat tabel).
   
   Khusus untuk hasil sumber daya alam dari sektor perikanan, bagian
   daerah dibagikan dengan porsi yang sama besar kepada kabupaten/kota di
   seluruh Indonesia. Penerimaan negara dari sektor perikanan itu terdiri
   atas penerimaan pungutan pengusahaan perikanan dan penerimaan pungutan
   hasil perikanan.
   
   Tidak seperti sektor-sektor sumber daya alam lainnya, rupanya
   pemerintah pusat masih "menguasai" sumber penghasilan negara terbesar
   selama ini yaitu minyak bumi dan gas alam. Penerimaan negara dari
   sektor pertambangan minyak dan gas alam berasal dari kegiatan operasi
   Pertamina sendiri, kegiatan kontrak bagi hasil (production sharing
   contract) dan kontrak kerja sama selain kontrak bagi hasil.
   
   Ada satu hal lagi yang menarik dalam desentralisasi keuangan ini,
   bahwa daerah diperkenankan mencari pinjaman luar negeri, tetapi
   setelah mendapat persetujuan pemerintah pusat.
   
                                    ***
                                      
   ANGKA-angka eksak dalam UU 25/1999 dan PP-PP turunannya itu tentu akan
   membawa implikasi yang cukup luas, karena penghasilan daerah sudah
   dihitung sedemikian rincinya. Rincinya angka-angka dalam UU sempat
   menimbulkan kritik, karena seharusnya dalam UU cukup diatur ketentuan
   secara umum saja, sedang rincian angkanya cukup dijelaskan dalam
   peraturan pemerintah.
   
   Namun, kalau menilik sejarah perimbangan keuangan pusat-daerah ini,
   sebenarnya sejak tahun 1950-an ketika daerah-daerah banyak bergolak,
   sudah ada UU yang mengatur secara rinci lengkap dengan angka
   perimbangan, yaitu UU No 32/1956 tentang perimbangan keuangan antara
   negara dan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
   Di situ antara lain disebutkan kepada daerah diserahkan minimum 75
   persen dan maksimum 90 persen dari pajak-pajak seperti pajak
   peralihan, pajak upah, dan pajak meterai.
   
   Dengan adanya rincian ini daerah akan tahu dengan jelas, sebetulnya
   berapa bagian yang "direlakan" oleh pemerintah pusat. Dari situ juga
   akan diketahui seberapa jauh niat pemerintah pusat membagi-bagi
   uangnya kepada daerah.
   
   Menyimak angka-angka tersebut tampak bahwa pemerintah pusat memberi
   perimbangan yang cukup besar dalam bentuk dana alokasi umum (DAU).
   Akan tetapi, tampak masih berusaha menguasai sumber daya alam yang
   vital terutama minyak bumi dan gas alam.
   
   Masuk akal, karena dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
   Negara (RAPBN) 2001, penerimaan dari minyak bumi dan gas alam besarnya
   masing-masing Rp 45,944 trilyun (3,2 persen dari produk domestik
   bruto/PDB) dan Rp 13,792 trilyun (satu persen dari PDB). Bandingkan
   dengan BPHTB dan PBB yang diserahkan daerah, masing-masing Rp 1,175
   trilyun (0,1 persen dari PDB) dan Rp 4,466 trilyun (0,3 persen dari
   PDB).
   
   Meskipun demikian, upaya pemerintah pusat tersebut cukup signifikan
   jika melihat struktur RAPBN 2001 yang mulai berjalan per 1 Januari
   2001 ini. Untuk mendukung dana perimbangan misalnya, pemerintah pusat
   mentransfer dana ke provinsi/kabupaten/kota yang meningkat dua kali
   lipat lebih, yakni dari Rp 33,522 trilyun (3,7 persen dari PDB) dalam
   APBN 2000, menjadi Rp 81,676 trilyun (5,7 persen dari PDB) pada tahun
   anggaran 2001.
   
   Hampir seluruh dana perimbangan itu (99,2 persen) bersifat umum (block
   grant). Artinya kewenangan pemanfaatannya sepenuhnya berada pada
   pemerintah daerah. Pemda akan memperoleh ruang gerak, tanggung jawab
   dan kewenangan yang lebih besar untuk melaksanakannya di daerah.
   
   Namun yang perlu diingat pula, kehati-hatian sangat mutlak di sini.
   Jangan sampai perhitungan-perhitungan yang rumit itu justru
   menimbulkan masalah dalam praktiknya. Perlu diingat para kepala daerah
   saat ini adalah kader-kader partai yang baru saja mengalami eforia
   demokrasi, sehingga kadangkala tidak dibekali dengan kemampuan yang
   cukup untuk memahami otonomi daerah. Akan tetapi, apa salahnya
   dimulai? (bur)

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---