[INDONESIA-DOCS] Keterangan Para Saksi Kasus Bulog dan Brunei

From: indonesia-docs@indopubs.com
Date: Sat Feb 03 2001 - 21:09:21 EST


X-URL: http://www.berpolitik.com/fokus.pl?sid=101/02/01/043236

   
                Keterangan Para Saksi Kasus Bulog dan Brunei
                                      
   Fokus Kamis, 01 Pebruari 2001, @04:03 WIB
   [INLINE]
   Kerja Pansus Buloggate dan Bruneigate kian menunjukkan hasil.
   Setidaknya, makin terang ihwal terlibat tidaknya Presiden Abdurrahman
   Wahid. Nah, ada peran kunci dalam proses menguakkannya, yaitu para
   saksi. Inilah keterangan mereka!
   
                            LAPORAN HASIL KERJA
                               PANITIA KHUSUS
                        HAK MENGADAKAN PENYELIDIKAN
                            DANA YANATERA BULOG
                                    DAN
                                DANA BANTUAN
                      SULTAN BRUNEI DARUSSALAM DPR RI
                                      
   DASAR HUKUM
   
     UUD 1945 beserta perubahannya
   
     TAP MPR-RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang
   bersih dan bebas KKN
   
     UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket
   
     UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
   
     UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD
   Mengadakan Penyelidikan terhadap Kasus Dana Yanatera Bulog dan Dana
   Bantuan Sultan Brunei Darussalam
   
     Keputusan DPR RI No. 05/DPR-RI/2000-2001 tentang pengesahan
   pembentukan Pansus DPR-RI untuk kasus dana Yanatera Bulog dan dana
   bantuan Sultan Brunei Darussalam.
   
   Pengertian
   
   Penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pansus
   Penyelidikan Dana Yanatera dan Dana Bantuan Sultan Brunei Darussalam
   untuk mengumpulkan segala fakta dan dokumen yang berkaitan dengan
   kasus Bulog dan Brunei Darussalam dalam rangka pelaksanaan fungsi
   pengawasan DPR-RI
   
   Tujuan
   
     Untuk melakukan penyelidikan guna mengungkapkan fakta-fakta yang
   berkaitan dengan kasus dana Yanatera Bulog dan kasus bantuan dana
   Sultan Brunei Darussalam kepada presiden RI dalam rangka mencari
   kebenaran dan akuntabilitas publik
   
     Mewujudkan mekanisme check and balances agar tercipta
   penyelenggaraan yang baik (good governance)
   
     Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR-RI terhadap jalanya
   pemerintah Republik Indonesia.
   
   Pihak-pihak Yang Dimintai Keterangan
   
   Instansi/Lembaga
   
     Bulog
   
     Yanatera
   
     Bank Indonesia
   
     Polda Metro Jaya
   
     Pemda Propinsi DI Aceh
   
   Saksi Ahli
   
     Prof. DR. Ismail Sunny, SH., MCL
   
     Prof. Arifin Soerja Atmadja
   
   Saksi Perseorangan
   
   Keterangan Para Saksi
   
   Keterangan Ir. M. Syafei Atmodiwiryo, MM (Wakabulog)
   17 Oktober 2000
   
     Sejak Juni 2000 non budgeter dimasukan dalam neraca Bulog sejumlah
   Rp 385 milyar
   
     Ketua Yanatera hanya berwenang mengeluarkan dana sampai dengan Rp
   500 juta
   
     Mengetahui adanya pengeluaran uang Rp 35 milyar setelah ada rapat
   Yanatera sekitar akhir April atau awal Mei 2000, dan pengeluaran
   tersebut salah prosedur karena tidak seijin Kabulog
   
     Sapuan yakin bahwa pengeluaran dana sekitar Rp 35 milyar adalah atas
   perintah Gus Dur.
   
   Keterangan pengurus Yanatera
   17 Oktober 2000
   
     Dana Rp.35 milyar adalah merupakan pinjaman Presiden digunakan untuk
   dana kemanusiaan di Aceh.
   
     Cek tanggal 13 Januari dan 20 Januari dibagi menjadi 2 Cek
   masing-masing tanggal 13 Januari No. 514425 sebesar Rp 5 Milyar dan
   530601 sebesar Rp 5 Milyar, tanggal 20 Januari No. 530603 sebesar 10
   Milyar dan No. 530604 sebesar Rp 15 milyar adalah bersumber dari satu
   rekening, alasan cek tersebut dibagi menurut saksi kemungkinan atas
   perintah Sapuan.
   
     Kwitansi yang disiapkan sebagai tanda terima uang sebesar Rp 35
   milyar akhirnya tidak ditandatangani oleh Presiden, sedangkan yang ada
   adalah yang ditandatangani oleh Suwondo dengan jabatan Aspri Presiden
   sebagai pinjaman untuk dana kemanusiaan Aceh tanggal 21 Januari 2000.
   
     Dalam pembukuan per 31 Januari 2000, pengeluaran uang Yanatera
   sebesar Rp 35 milyar dibukukan sebagai pinjaman pemerintah RI untuk
   dana bantuan kemanusiaan Aceh walaupun data pendukungnya hanya nota
   dan tanda tangan Sapuan, namun dibukukan demikian karena saksi merasa
   sangat yakin uang yang dikeluarkan tersebut memang benar untuk hal
   tersebut dan atas dasar pengarahan.
   
   Keterangan Yusuf Kalla
   17 Oktober 2000
   
     Saksi tidak mengetahui keluarnya uang sebesar Rp 35 milyar dari
   Yanatera dan saksi baru mengetahui adanya pengeluaran uang tersebut
   setelah mendapat telepon dari Alwi Shihab pada tanggal 3 April 2000
   saat berangkat ke Bina Graha yang menanyakan, berapa uang yang
   dikeluarkan Bulog, saksi menanyakan kepada Sapuan per telepon tentang
   hal tersebut dan dijawab benar ada uang yang keluar sebesar Rp 35
   milyar yang merupakan uang Yanatera yang dikeluarkan atas perintah
   Presiden. Kemudian saksi menanyakan tentang hal tersebut kepada
   Mulyono ketua Yanatera dan dijawab benar ada dana itu dikeluarkan atas
   perintah Sapuan. Setelah itu saksi menelpon Alwi dan menjelaskan kalau
   begitu tidak semua sampai.
   
     Pada 11 Desember 1999 saksi menghadap Presiden melalui Alwi Shihab,
   pertemuan tersebut hadir Alwi Shihab dan Ratih, dalam pertemuan
   tersebut saksi melaporkan bahwa ada dana non budgeter di Bulog lebih
   kurang Rp 435 milyar dan perlu adanya Wakabulog. Pada pertemuan
   tersebut presiden menyampaikan kepada saksi bahwa Presiden memerlukan
   dan lebih dari Rp 100 milyar untuk dana kemanusiaan Aceh. dalam hal
   ini saksi setuju jika ada perintah tertulis dari Presiden.
   
   Keterangan Yusuf Kalla (Lanjutan)
   17 Oktober 2000
   
     Pada 7 Januari 2000 Sapuan menelpon saksi setelah bertemu Presiden,
   Presiden meminta dana untuk kemanusiaan Aceh. Saksi menjawab boleh
   jika ada perintah tertulis dari Presiden. Kemudian tanggal 12 januari
   2000, Sapuan menjumpai saksi dengan membawa memo meminta uang dengan
   kata-kata sesuai dengan petunjuk Presiden dengan sekaligus melampirkan
   2 lembar cek masing-masing 5 milyar untuk ditandatangani. Jawaban
   saksi meminta surat perintah tertulis dari Presiden.
   
   Keterangan Ir. Mulyono Makmur
   30 Oktober 2000
   
     Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan Sapuan dengan Presiden
   Abdurrahman Wahid.
   
     Setelah Sapuan ketemu Presiden Abdurrahman Wahid, saksi, Soewondo
   dan Sapuan menuju ke kediaman Soewondo di Villa Gading. Setiba di
   Villa Gading hanya Sapuan yang masuk menemui Suwondo.
   
     Tanggal 6 januari 2000 Soewondo menelpon saksi dan memberitahu bahwa
   Sapuan bisa diterima Presiden Abdurrahman Wahid.
   
     Sebelum ke Istana tanggal 7 januari 2000 saksi menunggu di rumah
   Soewondo, kemudian berangkat dengan Saleh Sofyan dan Sapuan ke Istana.
   Pengaturan ini sesuai dengan arahan Soewondo.
   
     Saksi yakin pertemuan Sapuan dengan Presiden Abdurrahman Wahid
   adalah diatur Soewondo.
   
   Keterangan Ir Muharto, Msc.
   30 Oktober 2000
   
     Saksi yakin bahwa Soewondo masih berkomunikasi dan bertemu dengan
   Abdurrahman Wahid setelah Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dan
   pertemuan Sapuan dengan Presiden RI pada tanggal 7 Januari adalah
   berkat bantuan Soewondo.
   
     Ny. Soewondo, Serma Wawan, Hendri Ariseno dan Hans Gunawan adalah
   teman dekat keluarga Soewondo serta mengetahui keberadaan Soewondo
   ketika Soewondo dinyatakan dalam DPO.
   
     Akta perjanjian hutang dibuat di luar proses yang sewajarnya dan
   menyimpang dari tujuan awal pencairan dana Yanatera.
   
     Akta perjanjian hutang diproses awal bulan April 2000, sedangkan
   akte notaris diproses awal Mei 2000. Jadi sifat akta perjanjian
   tersebut adalah Back Dated, ditanggali lebih awal, yaitu 12 Januari
   2000.
   
   Keterangan Ir. Muharto,Msc. (Lanjutan)
   30 Oktober 2000
   
     Saksi masih berkomunikasi dengan Soewondo melalui HP hingga tanggal
   17 Mei 2000 ketika Soewondo sudah dalam status ngumpet.
   
     Saksi percaya bahwa Sapuan dan para pihak Yanatera tahu tentang
   status hubungan Soewondo dengan Presiden Abdurahman Wahid, namun tidak
   ada yang mempertanyakan jawaban Aspri Presiden RI saat Soewondo
   menandatangani tanda terima cek dan kwitansi tertanggal 21 Januari
   2000 yang diberikan kepada Yanatera.
   
     Rapat Yanatera tanggal 12 Mei 2000 memutuskan pengalihan tujuan
   pengeluaran dana Yanatera melalui Soewondo. Saksi ikut hadir dalam
   rapat tersebut, walaupun bukan pengurus Yanatera namun atas perintah
   Sapuan.
   
   Keterangan Ir. Saleh Sofyan
   30 Oktober 2000
   
     Saksi mendatangi Soewondo bersama-sama dengan Muharto dan Mulyono
   Makmur dari AW Air, dan ketika bertemu dengan Soewondo saksi bertemu
   dengan Rahmat Subakir, Teti dan Leo Purnomo. Saksi mengatakan minta
   tolong agar dibicarakan tentang eksistensi Bulog kepada Presiden, pada
   saat itu Soewondo menyanggupi dan minta dipertemukan dengan Sapuan,
   bahkan pada saat itu Soewondo menyatakan ada dua calon kuat Wakabulog,
   yaitu Sapuan dan Muhammad Amin.
   
     Tanggal 6 Januari 2000 malam saksi terima telepon dari Soewondo yang
   mengatakan bahwa Sapuan bisa diterima Presiden besok tanggal 7 januari
   2000. Padahal Sapuan baru pada tanggal 6 januari 2000 sore meminta
   tolong pada Soewondo untuk dapat bertemu Presiden. Tanggal 7 Januari
   2000 subuh, saksi memberitahu isi telepon Soewondo kepada Sapuan.
   
     Tanggal 7 januari 2000 pukul 14.00 Sapuan, Mulyono dan saksi datang
   ke Istana ingin bertemu dengan Presiden dan yang diterima hanya
   Sapuan, pada saat itu setelah Shalat Jumat dengan maksud Sapuan akan
   menanyakan tentang dana yang diperlukan Presiden, eksistensi Bulog dan
   dana non budgeter.
   
   Keterangan Ir. Saleh Sofyan (Lanjutan I)
   30 Oktober 2000
   
     Ketika bertemu dengan Presiden yang diterima hanya Sapuan selama
   lebih kurang 30 menit, ketika dalam perjalanan pulang saksi diberitahu
   isi pembicaraan dengan Presiden yaitu tetang peper industri gula di
   luar Jawa dan dana non budgeter untuk dana kemanusiaan di Aceh sebesar
   50% dari dana non budgeter yang ada di Bulog yang penyalurannya
   melalui LSM-LSM di Aceh tetapi ketika Sapuan minta pengeluaran dana
   tersebut dengan Keppres, Presiden tidak memberikan tanggapan dan dalam
   perjalanan 15 menit keluar dari istana Sapuan menerima telepon dari
   Soewondo, lalu diputuskan untuk kembali ke Villa Gading
   
     Sesampainya di Villa Gading (rumah Soewondo), Soewondo mengatakan
   sudah tahu Presiden tidak mau menggunakan Keppres dan Soewondo sudah
   tahu isi pembicaraan Sapuan dengan Presiden dan Presiden tidak mau
   menggunakan Keppres.
   
     Tanggal 10 Januari 2000, saksi dihubungi Soewondo untuk mengingatkan
   komitmen Sapuan dengan Presiden tentang dana bantuan Aceh.
   
   Keterangan Ir. Saleh Sofyan (Lanjutan II)
   30 Oktober 2000
   
     Tanda terima Rp. 35 milyar yang diserahkan bersamaan dengan dua
   lembar cek Rp 10 milyar dan Rp 15 milyar telah tertulis nama penerima
   Soewondo Apri Presiden dan kemudian ditandatangani oleh Soewondo.
   
     Pengeluaran uang yayasan sebesar Rp 35 milyar disebut sebagai
   pinjaman pemerintah adalah bersifat bridging karena nanti akan diganti
   dengan uang non budgeter.
   
     Setelah pertemuan tanggal 14 Desember 1999, Soewondo sering menelpon
   dan bertemu saksi dan di situ Soewondo bercerita tentang kedekatannya
   dengan Presiden dan dikatakan Presiden perlu dana yang besar untuk
   membangun negara dan pada saat itu juga perlu dana mendesak untuk
   kebutuhan di Istana untuk hadiah hari raya buat Paspamres.
   
     Soewondo adalah orang dekat Gus Dur dan ahli spiritual, dan saksi
   pernah ditawari oleh Soewondo untuk jabatan tertentu.
   
   Keterangan Hendrie Arioseno
   1 Nopember 2000
   
     Saksi mengaku hadir bersama-sama dengan Teti, Hans Gunawan dan Wawan
   dalam pertemuan dengan Muharto di Cibinong pada tanggal 23 Mei 2000.
   
     Pada tanggal 26 Mei saksi menyetor Rp 1,575 milyar ke rekening
   Yanatera sebagai bunga pinjaman Soewondo kepada Yanatera selama 3
   bulan.
   
     Saksi belum pernah melihat perjanjian pinjam meminjam antara
   Soewondo dan Yanatera.
   
     Tanah seluas 100 hektar dijual saksi dan dibayar lunas tanggal 21
   Januari 2000 oleh Soewondo seharga Rp 15 milyar, padahal tanah
   tersebut masih milik orang lain dan pengikatan jual beli kepada saksi
   seluruhnya baru selesai pada bulan akhir April 2000. Sedangkan akte
   jual beli antara saksi dengan Soewondo sampai saat ini baru
   ditandatangani oleh saksi.
   
   Keterangan Bondan Gunawan
   2 Nopember 2000
   
     Saksi dilantik sebagai Sekretaris Pengendalian Pemerintahan tanggal
   5 Januari 2000.
   
     Saksi baru tahu sekarang bahwa ada pertemuan di Hotel Grand Mahakam
   dan Hotel Regent.
   
     Saksi tidak pernah mengadakan pertemuan khusus dengan Marzuki
   Darusman dan Wijanarko di kedua tempat tersebut diatas.
   
     Saksi pernah memanggil Sapuan dalam bulan Februari untuk
   membicarakan dana taktis yang bisa digunakan pada masa lalu,untuk
   dihentikan sambil menunggu kebijakan Pemerintah yang baru dan
   menanyakan lebih efektif mana Bulog berdiri sendiri atau berada di
   bawah Departemen Perindustrian atau menggugat Deptan mengusulkan
   adanya Dewan Ketahanan Pangan.
   
     Untuk bertemu Presiden melalui mekanisme Sekneg dapat dilakukan
   antara satu minggu hingga satu bulan dan itupun dipilih masalahnya.
   
     Saksi kenal dengan Soewondo sejak sekitar tahun 1990 setelah
   dikenalkan Gus Dur karena Soewondo sering ikut Gus Dur.
   
   Keterangan Kapolda Metro Jaya
   2 Nopember 2000
   
     Penyidik menemukan adanya surat bukti tanda terima uang Rp 35 Milyar
   yang di tanda tangani Soewondo sebagai Aspri Presiden yang ditulis
   untuk dana kemanusiaan Aceh. Mengingat bahwa penyidik berpendapat dari
   sisi pembuktian yang dipersyaratkan dalam UU, maka penyidik merasa
   tidak perlu mengembangkan pemeriksaan dengan pihak-pihak lain ke arah
   benar tidaknya uang itu untuk dana kemanusiaan Aceh.
   
     Penyidik mengetahui berdasarkan keterangan Sapuan bahwa Soewondo
   yang mempertemukan Sapuan dengan Presiden Gus Dur,namun karena
   keterangan tersebut hanya didapat dari satu saksi yaitu Sapuan
   sedangkan pada saat itu Soewondo belum tertangkap sehingga keterangan
   tersebut tidak dikembangkan sampai Presiden Gus Dur.
   
     Penyidik berpendapat Presiden Abdurrahman Wahid tidak terlibat dalam
   kasus Yanatera Bulog karena tidak ditemukan bukti keterlibatan
   Presiden, yang ada hanya keterangan tersangka yang menerangkan atas
   perintah Presiden.
   
   Keterangan Kapolda Metro Jaya (Lanjutan)
   2 Nopember 2000
   
     Penyidik menemukan bukti bahwa benar ada pertemuan antara Presiden
   dengan Sapuan pada tanggal 7 Januari 2000 di Istana dan menurut
   Presiden yang mengatur pertemuan tidak tahu, sedangkan menurut Wahyu
   (Ajudan Presiden)pertemuan tersebut tidak terdaftar dalam buku tamu
   sehingga pertemuan tersebut di luar prosedur/sistim protokol resmi.
   
     Penyidik menemukan upaya untuk mengalihkan kasus pidana menjadi
   masalah perdata yaitu adanya utang-piutang antara Soewondo dengan
   Yanatera dengan belum mengembangkan kearah dugaan keterlibatan Hendrie
   dan Hans Gunawan.
   
   Keterangan Suko Sudarso
   6 November 2000
   
     Saksi mengenal Hendrie Arioseno sejak mahasiswa sekitar 40 tahun
   yang lalu, saksi juga mengenal baik keluarga Hendrie Arioseno termasuk
   istrinya dan bertemu terakhir dengan Hendrie setahun sebelum kejadian.
   
     Saksi diminta Hendrie Arioseno untuk mencairkan kliring 1 (satu)
   lembar cek Bukopin No. 611 AA 530604 tertanggal 20 januari 2000
   sejumlah Rp 15 milyar dan menitipkan pada rekening saksi di Citibank.
   
     Saksi mengetahui cek tersebut dari Yanatera Bulog tetapi tidak
   mengetahui cek tersebut bermasalah.
   
     Awal tahun 2000, saksi diperkenalkan oleh Hendrie dengan Sapuan
   tetapi saksi tidak pernah membicarakan soal tanah atau rumah kebun.
   
     Saksi diperkenalkan Hendrie dengan Soewondo dan bertemu sebanyak dua
   kali.
   
     Dana Rp 15 milyar dari Hendrie yang menumpang rekening saksi
   digunakan habis oleh Hendrie dalam waktu 3-4 bulan.
   
     Soewondo sering menceritakan kepada saksi tentang kedekatannya
   dengan Gus Dur.
   
     Soewondo mengaku semua bisa diatur termasuk Sapuan.
   
   Keterangan Prof. DR. Ismail Sunny, SH., MCL.
   8 Nopember 2000
   
     Presiden harus melaporkan bantuan dari manapun dan dalam bentuk
   apapun kepada Menteri Keuangan.
   
     UU Hak Angket sebelum dicabut masih tetap berlaku kecuali DPR RI
   merubahnya
   
     Sumpah Presiden bermakna, bahwa Presiden tidak boleh menerima
   bantuan langsung atau tidak langsung dari manapun untuk kepentingan
   pribadinya
   
     Pemberian uang sebesar US $ 2 juta sama sekali tidak dapat
   dikategorikan sebagai keuangan pribadi
   
     Semua bantuasn dari luar negeri tunduk kepada peraturan perundangan
   yang berlaku di Indonesia
   
     Uang Yanatera merupakan keuangan negara
   
     Apabila kesimpulan pansus mengindikasikan keterlibatan Presiden maka
   pansus dapat mengusulkan kepada paripurna DPR untuk mengajukan
   memorandum pertama sesuai dengan ketetapan MPR yang berlaku. Dan
   apabila jawaban Presiden terhadap memorandum pertama tidak memuaskan,
   DPR dapat memproses lebih lanjut sesuai dengan ketetapan MPR yang
   berlaku.
   
     Proses penyelidikan yang dilakukan oleh pansus DPR RI adalah proses
   politik untuk mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi yang langsung
   atau tidak langsung bersangkutan dengan peristiwa yang menjadi pokok
   penyelidikan sesuai UU Nomor 6 tahun 1954.
   
   Keterangan Prof. Arifin Soerja Atmaja
   8 November 2000
   
     Gus Dur sebagai pribadi adalah subyek hukum privat yang tidak
   berwenang membuat kebijaksaan publik, dan Gus Dur sebagai Presiden
   adalah sebagai subyek hukum publik yang berwenang membuat kebijaksaan
   publik.
   
     Jika bantuan tersebut bersifat pribadi maka tidak tunduk kepada
   hukum publik. Jika bantuan bersifat kedinasan maka tunduk kepada hukum
   publik.
   
     Pansus penyelidikan Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei
   Darussalam adalah hak-hak sepenuhnya dari dewan untuk meminta
   penjelasan dan hak dewan juga untuk melarang seorang saksi yang
   didampingi pengacara dan penolakan dewan adalah bukan tindakan
   melanggar hak asasi manusia karena semua adalah kewenangan dewan
   sesuai dengan prosedur.
   
   Keterangan Kabulog DR. Rizal Ramli
   8 Nopember 2000
   
     Mengetahui permasalahan di Bulog ketika dilantik menjadi Kabulog
   pada 3 april 2000, diberitahu oleh Yusuf Kalla (Kabulog yang
   digantikan)
   
     Sebagai Kabulog saksi mengeluarkan kebijakan agar Soewondo datang ke
   Bulog dan menjelaskan masalahnya serta mau mengembalikan uang Rp.35
   milyar berikut bunganya, tetapi Soewondo tidak pernah mau hadir hingga
   batas waktu yang telah ditentukan.
   
     Saksi tidak pernah memerintahkan kepada Sapuan untuk membuat
   perjanjian pinjam meminjam antara Sapuan dengan Soewondo, dan ketika
   menerima berkas masalah Yanatera dari Yusuf Kalla maupun ketika
   setelah mendapat penjelasan dari Sapuan serta pengurus Yanatera saksi
   tidak pernah melihat adanya perjanjian pinjam meminjam antara Sapuan
   dengan Soewondo.
   
     Saksi mengetahui ada tanda terima uang Rp.35 milyar yang
   ditandatangani oleh Soewondo dan tertera tulisan Aspri Presiden dalam
   berkas pengeluaran uang tersebut.
   
     Pada saat Soewondo dalam status menghilang, istri Soewondo masih
   bisa mendapatkan tanda tangan Soewondo untuk surat pernyataan
   bertanggung jawab bersama-sama dengan Sapuan.
   
   Keterangan Alwi Shihab
   8 Nopember 2000
   
     Soewondo adalah salah satu orang dekat Gus Dur.
   
     Pada saat Yusuf Kalla berkeinginan agar Sapuan diangkat sebagai
   Wakabulog, Yusuf Kalla minta kepada saksi agar bisa berhubungan dengan
   Presiden dan dapat menyampaikan maksud dan tujuannya
   
     Pertemuan 11 Desember 1999 antara Yusuf Kalla dengan Presiden di
   Istana, hanya didampingi saksi (Ratih tidak ada dalam pertemuan).
   Dalam pertemuan tersebut saksi tidak mendengarkan percakapan antara
   Yusuf Kalla dengan Presiden tentang keinginan Presiden menggunakan
   dana non budgeter untuk dana kemanusiaan di Aceh.
   
     Saksi menyangkal tentang adanya percakapan mengenai dana non
   budgeter Bulog dengan Presiden, Yusuf Kalla dan Ratih Hardjono.
   
     Setelah pertemuan 11 Desember 1999, ada pertemuan yang dihadiri oleh
   saksi dan Yusuf Kalla dengan Presiden untuk membicarakan fitnah yang
   dilontarkan kepada Yusuf Kalla sehubungan dengan statement yang
   bertentangan dengan kebijakan Presiden.
   
   Keterangan Alwi Shihab (Lanjutan)
   8 Nopember 2000
   
     Saksi mengakui pernah menelepon Yusuf Kalla setelah saksi menerima
   sebuah map tertutup dari seorang pimpinan redaksi majalah Tempo yang
   isinya kertas kecil berisi informasi tentang adanya pengeluaran dana
   dari Bulog yang juga tertulis nama Soewondo dan Hasyim Muzadi. Untuk
   menanyakan kebenaran informasi tersebut, saksi kemudian menelepon
   Yusuf Kalla.
   
     Saksi tidak pernah berkata melalui telepon dengan Yusuf Kalla untuk
   menanyakan jumlahnya dengan kalimat kok ini belum semua.
   
   Keterangan Gubernur DI Aceh
   9 Nopember 2000
   
     Saksi tidak pernah mengetahui tentang pengeluaran dana Yanatera
   untuk bantuan kemanusiaan Aceh dan juga tidak pernah tercatat
   
     Bantuan dana kemanusiaan dari Presiden sebesar US $ 2 juta yang
   berasal dari Sultan Brunei untuk bantuan kemanusiaan Aceh sepenuhnya
   diberikan kepada Yayasan ASWAJA, tidak tercatat dan disalurkan oleh
   Pemda Aceh
   
     Masalah dana bantuan dari Presiden melalui Yayasan ASWAJA
   memunculkan protes di kalangan masyarakat Aceh yang menganggap
   penyaluran dana bersifat diskriminatif dan tidak benar.
   
     Sepengetahuan saksi, dana tersebut diberikan kepada ulama-ulama Aceh
   yang datang ke Jakarta menemui Afdal Yasin (Ketua ASWAJA) dimana biaya
   perjalanan dan hotel ditanggung oleh Afdal Yasin
   
     Saksi menganggap masalah dana Buloggate dan Bruneigate adalah
   masalah pusat, karena daerah tidak tahu-menahu uang-uang tersebut
   
     Penyaluran sumbangan yang tidak melalui Pemda Aceh maka Pemda tidak
   secara langsung ikut bertanggungjawab atas penyaluran dana tersebut
   
   Keterangan Hans Gunawan, Muharto, dan Hendrie Arioseno (Konfrontir)
   13 Nopember 2000
   
     Akhir April 2000, Muharto datang ke kantor Hans Gunawan membawa
   konsep perjanjian pinjam meminjam untuk diketik dan diserahkan kepada
   Wawan (adik ipar Suwondo).
   
     Motif muharto membuat konsep surat perjanjian pengakuan hutang
   (SPPH) adalah untuk menyelamatkan uang yanatera
   
     Hans Gunawan mengakui menerima draft SPPH dari Muharto untuk
   kemudian diserahkan kepada Wawan
   
     Muharto mengetahui bahwa Soewondo yang berinisiatif merubah pinjaman
   pemerintah pada Yanatera menjadi pinjaman antara Soewondo dengan
   Sapuan.
   
   Kesaksian DR. Sapuan (Lanjutan)
   20 November 2000
   
     Dalam perjalanan pulang dari Istana, saksi ditelepon Soewondo, saksi
   diminta kembali ke rumah Soewondo di Kelapa Gading, sampai di rumah
   Soewondo saksi bertemu Soewondo ditemani oleh Sofyan, saat itu
   Soewondo mengatakan mengetahui semua pembicaraan dengan Presiden,
   Presiden tidak setuju dengan Keppres. Pembicaraan tersebut juga
   didengar oleh Saleh Sofyan dan Mulyono Makmur
   
     Saksi merasa yakin sekali bahwa permintaan pinjaman yang disampaikan
   Soewondo pada tanggal 11 Januari 2000 sore sebesar Rp. 10 milyar dan
   permintaan pinjaman tahap kedua sebesar Rp. 25 milyar adalah batas
   permintaan Presiden, karena alasan yang dikemukakan Soewondo sama
   dengan yang disampaikan Presiden sewaktu saksi menghadap pada tanggal
   7 Januari 2000. Walaupun tanda terima yang seharusnya ditandangani
   oleh Presiden, ternyata ditandatangani oleh Soewondo atas nama Asisten
   Pribadi Presiden.
   
   Keterangan Siti Farikha
   22 Nopember 2000
   
     Tanggal 13 Maret bertemu dengan Aris Djunaedi di Hotel Acacia untuk
   membicarakan kerjasama kayu olahan, karena Aris sudah bisa inves
   dengan saksi maka Aris menyerahkan cek Bukopin sebesar Rp 5 milyar
   untuk investasi kerjasama tersebut.
   
     Draft perjanjian sudah diserahkan pada tanggal 13 Maret 2000 dan
   telah di acc Aris, karena draftnya masih dalam bentuk tulisan tangan
   kemudian setelah diketik rapi lalu ditandatangani 14 Maret 2000,
   selain itu saksi juga menyerahkan kwitansi tanda terima cek kepada
   Aris.
   
     Saksi mengetahui dari Aris bahwa cek Rp 5 milyar tersebut dari
   Soewondo tanpa penjelasan lainnya.
   
     Saksi kenal Gus Dur sejak tahun 1995 dalam hubungan sesama NU dan
   saksi beberapa kali mengikuti pengajian Gus Dur dan kenal pertama pada
   pengajian di Jawa Tengah.
   
     Saksi tidak langsung menginkaso cek sebesar Rp 5 milyar tersebut
   karena terlupa, saksi biasa pegang uang Rp 5 milyar, saksi menginkaso
   10 hari kemudian di BCA Siliwangi Sudirman Semarang untuk dimasukkan
   ke rekening saksi di tahapan BCA Sudirman Jakarta.
   
   Keterangan Siti Farikha (Lanjutan)
   22 Nopember 2000
   
     Aris sekitar pertengahan Mei mengatakan pada saksi bahwa yang
   diinves sebesar Rp 5 milyar kemungkinan ada masalah sehingga saksi
   diminta jangan menggunakan dulu dan saksi lebih yakin ketika
   mengetahui ada masalah terhadap uang Rp 5 milyar tersebut dari surat
   kabar
   
     Saksi diajak oleh temannya Purnomo ada kerjasama pengadaan sepatu
   untuk polisi dengan Mabes Polri sekitar tahun 2000 sebelum saksi
   menyerahkan uang Rp 5 milyar ke Polda Metro Jaya tepatnya sekitar
   bulan Maret atau Mei 2000 dan saksi keberatan menjawab pertanyaan
   apakah order pengadaan sepatu dari Mabes Polri atas penunjukan atau
   tender, dan saksi keberatan untuk menjelaskan hal-hal lain sehubungan
   dengan masalah kerjasama pengadaan sepatu tersebut.
   
   Keterangan Aris Djunaedi
   22 Nopember 2000
   
     Benar saksi menerima cek Rp 5 milyar dari sahabatnya yang bernama
   Alip Soewondo yang sering dipanggil saksi dengan sebutan Koh Gondrong
   tanpa tanda terima, dan sebelumnya antara saksi dengan Soewondo sudah
   sering pinjam meminjam.
   
     Suatu saat saksi menelepon Soewondo meminta dana untuk menambah
   modal usaha dan setelah itu sekitar tanggal 10 maret 2000 Soewondo
   menyerahkan cek kepada saksi sebesar Rp 5 milyar.
   
     Tanggal 13 Maret saksi bertemu dengan Siti Farikha dan kemudian
   saksi menyerahkan cek sebesar Rp 5 milyar dan menandatangani draft
   perjanjian kerjasama yang akan dimulai bulan Juni 2000 dan esok
   harinya tanggal 14 Maret 2000 saksi datang ke rumah Siti Farikha di
   Ciputat menandatangani perjanjian yang sudah diketik rapi atas
   penyerahan cek tersebut saksi mendapat tanda terima dari Siti Farikha.
   
     Sekitar Mei 2000 saksi membaca spanduk Wanted Soewondo dan saksi
   mengetahui dari surat kabar bahwa cek sebesar Rp 5 milyar yang
   diterima dari Soewondo bermasalah dengan Yanatera lalu saksi
   mengatakannya pada Siti Farikha
   
   Keterangan Aris Djunaedi (Lanjutan)
   22 Nopember 2000
   
     Saksi pada tanggal 15/16 Mei 2000 datang ke Yanatera untuk
   mengklarifikasi tentang cek Rp 5 milyar yang diberikan Soewondo kepada
   saksi dan saksi tidak bertemu Sapuan, menurut keterangan petugas
   Yanatera Sapuan sudah 4 hari tidak masuk kantor dan cek Rp 5 milyar
   tersebut adalah benar cek milik Yanatera yang merupakan bagian dari Rp
   5 milyar yang dikeluarkan Yanatera untuk Soewondo.
   
     Saksi atas inisiatifnya sendiri mencari Soewondo ke Batam dan sudah
   berkoordinasi dengan Kapolresta Batam, tapi tidak ketemu
   
     Saksi sering pinjam meminjam dengan Soewondo terakhir saksi meminjam
   uang kepada Soewondo sekitar bulan Nopember atau Desember 1999
   jumlahnya sekitar Rp 300 juta berbentuk cek yang langsung dibayarkan
   untuk keperluan saksi kepada seseorang yang sudah lupa dan tanpa tanda
   terima
   
     Ketika saksi menerima cek Rp 5 milyar dari Soewondo, saksi tidak
   menghiraukan dan menanyakan asal usul cek tersebut.
   
     Baru kali ini hubungan kerjasama usaha antara saksi dengan Siti
   Farikha dituangkan dalam bentuk perjanjian karena menurut saksi uang
   tersebut bukan milik pribadi tetapi berasal dari pinjaman Soewondo
   tanpa bunga.
   
   Keterangan H. Masnuh
   23 Nopember 2000
   
     Pada Hari Lebaran Januari 2000, saksi bertemu dengan Ario Wowor di
   rumah saksi. Menurut Wowor ada bantuan pribadi Sultan Brunei untuk
   dana kemanusiaan dan Abdurrahman Wahid meminta agar dikoordinasikan
   dengan saksi.
   
     Saksi dan Ario Wowor sepakat berangkat ke Brunei untuk ikut acara
   open house Idul Fitri. Pada kesempatan tersebut diberikan
   sumbangan/sedekah pribadi Sultan Brunei melalui Penin untuk Wowor
   untuk kemanusiaan sejumlah US$ 2 juta dalam bentuk cek kemudian
   disepakati untuk ditransfer ke rekening saksi di bank BNI Sudirman
   Jakarta. Dana tersebut termasuk rekening saksi dengan kurs 1$ Rp.
   7.000,- total Rp. 14 Milyar antara tanggal 23-25 Januari 2000.
   
     Berangkat ke Brunei dengan Ario Wowor atas kesepakatan tanpa membawa
   surat/kuasa dari Abdurrahman Wahid. Aryo hanya lapor kepada
   Abdurrahman Wahid tentang bantuan dari Sultan.
   
     Saksi tidak pernah bertemu bertiga dengan Ario Wowor dan Presiden
   Abdurrahman Wahid.
   
     Ketika uang diterima yang melapor adalah Ario Wowor, dan sampai saat
   ini saksi tidak pernah melapor perihal keuangan kepada Presiden
   Abdurrahman Wahid.
   
     Saksi tidak merasa mengenal Saleh Sofyan.
   
   Yusuf Kalla dan Alwi Shihab (Konfrontir)
   27 Nopember 2000
   Keterangan Yusuf Kalla
   
     Pertemuan 11 Desember 2000 dengan Presiden dibantu Alwi Shihab dalam
   rangka Yusuf Kalla ingin menyampaikan hal-hal yang terjadi di Bulog
   dan tentang tidak adanya pejabat Waka Bulog. Pada saat itu Yusuf Kalla
   mengajukan Sapuan untuk mengisi jabatan Waka Bulog dan Presiden
   setuju.
   
     Dalam pertemuan tersebut juga Yusuf Kalla melaporkan tentang adanya
   uang non budgeter lebih kurang Rp. 430 milyar dan Yusuf Kalla minta
   petunjuk apakah dana tersebut tetap menjadi dana non budgeter atau
   harus masuk anggaran resmi, Presiden minta agar dana tersebut tetap
   sebagai dana non budgeter dan agar dilaporkan setiap dua bulan sekali.
   
     Yusuf Kalla pernah menerima telepon dari Alwi Shihab menanyakan
   apakah benar ada dana non budgeter bulog yang dikeluarkan kepada
   Soewondo, dalam percakapan tersebut antara lain:
   Alwi Shihab : Berapa banyak dana Bulog yang dikeluarkan melalui
   Soewondo?
   Yusuf Kalla : Saya tidak tahu, saya akan cek dulu.
   
   Yusuf Kalla dan Alwi Shihab (Konfrontir-Lanjutan)
   27 Nopember 2000
   Keterangan Yusuf Kalla
   
     Lalu Yusuf Kalla mengecek pertelepon dengan Sapuan dan menurut
   keterangan Sapuan benar telah dikeluarkan uang ke Soewondo sebesar Rp
   35 milyar, bukan uang non budgeter tapi uang Yayasan Yanatera. Yusuf
   Kalla juga mengecek kepada Mulyono pengurus Yanatera dan dibenarkan
   bahwa, benar Yanatera telah mengeluarkan uang Rp 35 milyar kepada
   soewondo. Setelah itu, Yusuf Kalla menelepon Alwi Shihab, dalam
   percakapan tersebut antara lain :
   Yusuf Kalla :Benar telah dikeluarkan uang dari Yanatera Bulog sebesar
   Rp 35 Milyar
   Alwi Shihab :Kalau begitu tidak semua sampai.
   
   Yusuf Kalla dan Alwi Shihab (Konfrontir)
   27 Nopember 2000
   Keterangan Alwi Shihab
   
     Pertama kali mengetahui adanya uang dana Bulog dari seorang wartawan
   Tempo yang mendapat memo dari Pimpinan Redaksi untuk menyelidiki
   tentang pengeluaran Bulog yang dikeluarkan antara lain menyebut nama
   Soewondo dan Hasyim Muzadi. Namun setelah Alwi Shihab mendapat
   penjelasan tentang informasi tersebut dari Yusuf Kalla.
   
     Pembicaraan pertelepon dengan Yusuf Kalla tentang pernyataan:Kalau
   begitu tidak sampai semua, dibantah Alwi Shihab.
   
     Tentang pertemuan 11 Desember 1999 Alwi Shihab hadir untuk berbicara
   pengukuhan rekomendasi Sapuan untuk jabatan Waka Bulog, sedangkan
   pembicaraan dana non budgeter, Alwi Shihab tidak terlibat dalam
   percakapan tersebut, tentang kehadiran Ratih dalam pertemuan tersebut,
   Alwi Shihab lupa.
   
     Saat saksi bertemu dengan Sultan Bolkiah, Sultan menyatakan
   kekecewaannya dan saksi menginterpretasikan bahwa Sultan memberi
   bantuan tersebut sebagai bantuan pribadi dan jumlah tersebut adalah
   jumlah yang sangat kecil.
   
   Keterangan Afdal Yasin
   28 Nopember 2000
   
     Benar saksi menerima dana bantuan Sultan Brunei melalui proposal
   yang disampaikan pada H Masnuh dengan jumlah seluruhnya kurang lebih
   Rp 6,565 milyar. Dana tersebut diberikan sesuai dengan
   proposal-proposal yang diajukan kepada saksi kemudian diajukan kepada
   H Masnuh dan setelah mendapatkan uangnya langsung diserahkan kepada
   yang mengajukan proposal tanpa ada potongan apa-apa.
   
     Proposal-proposal tersebut disampaikan kepada H Masnuh karena itu
   saksi mengajukan kepada Presiden saksi diminta menemui H Masnuh karena
   yang memegang uang untuk dana kemanusiaan adalah H Masnuh.
   
     Rencananya saksi ingin minta dana kemanusiaan dari uang non
   budgeter, tapi ketika bertemu Presiden sewaktu mengajukan proposal
   untuk dana kemanusiaan Aceh tanpa harus menggunakan label Pemda karena
   keadaannya tidak memungkinkan, dan menurut Gus Dur tidak ada dana
   bantuan itu, hubungi saja H Masnuh nanti jika ada bantuan dari Sultan
   Brunei.
   
     Dana yang telah disalurkan seluruhnya bersumber dari bantuan Sultan
   Brunei, sebelum disalurkan kepada komponen masyarakat Aceh, uang
   tersebut terlebih dahulu masuk ke rekening Yayasan ASWAJA di BNI 1946
   Banda Aceh.
   
     Saksi tidak kenal dan tidak pernah tahu A Wowor.
   
   Keterangan Jenderal Pol. Rusdihardjo
   28 Nopember 2000
   
     Pada suatu sore kurang lebih jam 16.00 Wib kira-kira awal Bulan Mei
   saksi dipanggil Presiden melalui ajudan lalu saksi bertemu sendiri
   dengan Presiden dan Presiden juga sendiri, saat itu Presiden
   mengatakan pada saksi antara lain:Pak Rusdi mengetahui bahwa saya
   tidak melihat sehingga pada saat saya memberikan satu lembar cek
   kepada Siti Farikha saya tidak melihat cek yang mana, cek tersebut
   diambil dari laci satu lembar, diberikan kepada Siti Farikha untuk
   keperluan kemanusiaan. Siti Farikha cukup lama kenal Gus Dur bahkan
   sudah dianggap anak karena telah banyak membantu NU. Tidak disangka
   cek yang diberikan ke Farikha adalah cek yang berasal dari uang Bulog,
   Gus Dur juga sudah bicara dengan Jaksa Agung tapi disarankan sebaiknya
   bicara dengan Kapolri karena ini tindak pidana umum.
   
     Saksi berkesimpulan bahwa ini adalah masalah yang serius karena cek
   yang diberikan Gus Dur kepada Siti Farikha adalah hasil dari perbuatan
   pidana. Saksi menyimpulkan kedudukan Presiden adalah sebagai tersangka
   yang bisa dikenakan pasal 480 atau paling tidak pasal 55 KUHP.
   
   Keterangan Jenderal Pol. Rusdihardjo (Lanjutan I)
   28 Nopember 2000
   
     Esok harinya, saksi memanggil Kakorserse Polri Irjen Pol. Chaeruddin
   Ismail, Kapolda Metro Irjen Pol. Nurfaizi dan asisten Intel Irjen Pol.
   Guntur untuk rapat tentang hal ini karena masalahnya sangat sensitif
   yang diadakan di safe house disuatu apartemen. Kepada stafnya, saksi
   memerintahkan untuk menyidik kasus ini dengan sangat hati-hati karena
   kasus ini menyangkut nama Presiden pribadi, tanpa menimbulkan
   kegoncangan. Pertemuan itu juga dihadiri oleh ajudan Presiden Halba
   Rubis untuk minta penjelasan apa yang terjadi di Istana ada kasus
   pengeluaran uang Bulog ini.
   Saksi dalam pemeriksaan hanya mendampingi pada saat pendahuluan, tapi
   pemeriksaan materi dilakukan langsung oleh Senior Superintendent Alex
   Bambang dan Senior superintendent Harry Montolalu sehingga saksi tidak
   mengetahui BAP, dan sebagai pimpinan saksi tidak mengikuti secara
   langsung, hal itu dilakukan oleh Kapolda atau mungkin hanya dengan
   setingkat Kaditserse.
   
     Ketika saksi menjelang diberhentikan, saksi baru mengetahui bahwa
   fakta adanya keterlibatan Presiden dihilangkan dengan cara memunculkan
   seseorang yang bernama Aris Djunaidi yang seolah-olah menerima cek
   Rp.5 milyar dari Soewondo yang kemudian diberikan kepada Siti Farikha,
   sehingga peran Presiden terputus dan Presiden tidak tersentuh hukum
   dalam perkara Bulog ini. Jadi dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan
   Polisi sudah dibelikan sehingga mengingkari kebenaran.
   
   Keterangan Jenderal Pol.Rusdihardjo (Lanjutan II)
   28 Nopember 2000
   
     Kira-kira bulan Mei 2000 Presiden pernah menitipkan Siti Farikha
   kepada saksi agar diberikan proyek di lingkungan Polri. Atas amanat
   Presiden tersebut kemudian saksi memperkenalkan Siti Farikha kepada
   Direktur Logistik yang selanjutnya memberikan proyek pengadaan sepatu
   kepada Siti Farikha dengan nilai sekitar Rp.400 juta dan setelah itu
   saksi mendengar Presiden cukup kecewa karena hanya dikasih proyek yang
   kecil, hal itu didengar saksi dari ajudan Presiden.
   
   
   
     Hasil dari pengungkapan kasus Bulog tersebut juga telah dilaporkan
   kepada Ibu Wapres dan selain juga Matori Abdul Djalil, Arifin
   Panigoro, dan Theo Syafei yang pernah menemui saksi dan menanyakan
   bagaimana status Gus Dur dalam perkara Bulog, dan saksi menjawab
   kepada ketiga orang tersebut dalam waktu dan tempat yang berbeda bahwa
   Gus Dur terlibat dan secara yuridis sebagai tersangka.
   
     Tentang sumbangan Sultan Brunei, saksi mengetahui dari Presiden
   ketika pada suatu kesempatan Presiden mengatakan bahwa uang sumbangan
   tersebut diserahkan kepada Afdal Yasin dan Presiden merasa khawatir
   karena saat itu Afdal Yasin dalam keadaan sakit sehingga jika Afdal
   Yasin meninggal akan dapat menyulitkan posisi Presiden.
   
     Saksi pernah membuat statemen bahwa Soewondo pada saat melarikan
   diri ada di Tibet, Nepal. Hal itu atas informasi dari Presiden setelah
   Presiden menanyakan pertelepon kepada Ny. Teti Soewondo tentang
   keberadaan Soewondo, selain itu juga Presiden memberi informasi bahwa
   Soewondo berada di Batam dan Jombang, tapi setelah dicek ternyata
   informasi tersebut tidak benar.
   
   Kesimpulan dan Rekomendasi Kasus Bulogate
   
   Kesimpulan
   
     Soewondo adalah orang dekat Presiden Gus Dur
   
     Presiden Abdurrahman Wahid membutuhkan dana untuk kemanusiaan
   
     Presiden Abdurrahman Wahid mengetahui tindakan dan perilaku Soewondo
   
     Presiden Abdurrahman Wahid terlibat langsung dalam kasus Bulog
   
   Rekomendasi
   
     Presiden Abdurrahman Wahid terlibat kasus Bulog
   
     Presiden Abdurrahman Wahid melakukan abuse of power
   
     Perlu dilakukan tindakan hukum kepada beberapa saksi (termasuk
   Presiden Abdurrahman Wahid) sebagai kelanjutan dari hasil temuan
   Pansus Bulog dan Brunei. ***

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---