[INDONESIA-NEWS] KMP - Menhan: Tap MPR Pemisahan TNI/Polri Perlu Ditinjau

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Thu Feb 22 2001 - 18:02:12 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0102/23/nasional/menh07.htm

>Jumat, 23 Februari 2001
   Menhan: Tap MPR Pemisahan TNI/Polri Perlu Ditinjau
   Jakarta, Kompas
   
   Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (ST MPR) mendatang perlu
   meninjau ulang Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan
   Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik
   Indonesia (Polri). Ketetapan MPR itu secara akademis tidak bisa
   dipertanggungjawabkan, dan secara realitas menimbulkan banyak masalah
   di lapangan."Itu yang termasuk saya sayangkan dari Ketetapan MPR itu.
   Pemisahan secara tegas itu secara akademis tidak bisa
   dipertanggungjawabkan, secara realitas memang menimbulkan masalah di
   lapangan," kata Menteri Pertahanan Moh Mahfud MD kepada Kompas, Rabu
   (21/2).
   
   Menurut Mahfud, bukan hanya Tap MPR tersebut, tetapi juga Ketetapan
   MPR Nomor VII/ MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri juga
   menimbulkan masalah. Khususnya menyangkut posisi Panglima TNI yang
   masih ditetapkan berada di bawah Presiden.
   
   Dephan, katanya, sudah membuat rancangan-rancangan yang lebih tepat,
   tetapi terhambat oleh Tap MPR yang terkesan dibuat terburu-buru. Hanya
   karena dulu Polri selalu ditentukan oleh militer, lalu sekarang
   kebijakannya sangat drastis dipisah begitu saja.
   
   "Pemisahan seperti itu tidak benar. Akibatnya sekarang muncul berbagai
   masalah yang sifatnya grey area, karena pertahanan dikatakan hanya
   menangkal ancaman dari luar. Keamanan ancaman dari dalam," ujarnya.
   
   Padahal banyak masalah keamanan di dalam negeri terkait dengan soal
   ancaman dari luar negeri. Dalam keadaan begini TNI merasa tidak
   bertanggung jawab, karena menurut Tap MPR Nomor VI/MPR/2000 itu urusan
   Polri.
   
   Tidak siap
   
   Sementara itu Polri tidak punya kesiapan teknis. Mahfud mencontohkan
   dalam soal intelijen. Dulu intel TNI dan Polri itu satu atap. Sekarang
   setelah dipisah, polisi mengurusi soal-soal dalam negeri dengan
   intelnya sendiri yang pengalamannya masih kurang. Intel tentara tidak
   boleh ikut, karena menurut reformasi tentara tidak boleh ikut-ikut
   urusan polisi.
   
   "Ya sudah, tentara diam saja. Maka terjadi hal-hal yang tidak
   tertangani. Itu akibat dari reformasi bahwa kita menerima perubahan
   yang kita tahu bahwa perubahan itu tidak membuat segalanya menjadi
   sempurna, termasuk di bidang intelijen," tuturnya.
   
   Menurut dia, ada beberapa hal besar yang sebenarnya secara teknis
   militer itu bisa diselesaikan secara cepat, tetapi ternyata itu tidak
   bisa diselesaikan karena itu sekarang bukan urusan TNI. Banyak contoh
   kasus di lapangan, termasuk berbagai kerusuhan di daerah, peledakan
   bom, dan masalah keamanan lainnya.
   
   Menghadapi masalah ini, kata dia, jalan keluarnya adalah agar ST MPR
   yang akan datang perlu meninjau lagi Tap-Tap seperti itu. "Saya
   berdiskusi dengan beberapa anggota DPR, mereka punya pemikiran yang
   sama. Tetapi Anda ada di sana, kok bisa lahir Tap seperti ini. Oleh
   sebab itu di masa mendatang perlu dilakukan peninjauan ulang tentang
   hubungan antara pertahanan dan keamanan dengan mengikuti pola-pola
   yang berlaku secara internasional dan secara akademis," paparnya.
   
   Tidak dibedakan
   
   Mahfud berpendapat, tidak dibedakan secara kategoris bahwa pertahanan
   beda dengan keamanan. Dalam dunia internasional istilahnya dikenal
   sebagai national security yang artinya mencakup keamanan dan
   pertahanan.
   
   "Di Indonesia itu sudah dibedakan. Salah kaprah, sehingga TNI serba
   ragu melangkah. Jangan-jangan ini melanggar ketetapan MPR," ujarnya.
   
   Menurut Mahfud, persoalannya bukan hanya itu. Mengenai RUU Pertahanan
   baik TNI maupun kalangan akademisi sudah sepakat bahwa Panglima TNI
   seharusnya aparatnya Menhan. Akan tetapi, ada Tap MPR VII/ MPR/2000
   yang meletakkan Panglima TNI langsung di bawah Presiden, bahkan lebih
   tinggi dari menteri-menteri lain, karena harus dengan persetujuan DPR.
   
   "Kami mau mengaturnya agak susah. Kalau mau diikutkan pada
   pedoman-pedoman demokrasi yang umum itu tidak bisa, karena Tap MPR-nya
   berbunyi begitu. Dalam RUU ini kami membuat tafsir baru tanpa harus
   mengubah Tap MPR untuk meletakkan Panglima di bawah Menhan misalnya.
   Caranya, oke pengangkatannya secara administratif disetujui oleh DPR
   dan Presiden. Tetapi, begitu diangkat, dia langsung berada di bawah
   kendali Menhan," papar Mahfud.
   
   Dengan cara membuat tafsir baru seperti itu, kata dia, tidak melanggar
   Tap MPR, tetapi gagasan-gagasan yang demokratis dan sesuai dengan jiwa
   reformasi terpenuhi. Sekarang itu di seluruh dunia, tinggal Indonesia
   dan Myanmar yang panglima tentaranya tidak di bawah Menhan. "Myanmar
   itu sudah memproses untuk mengubah diri. Kan Indonesia tinggal
   satu-satunya di dunia kalau tidak mengubah," tambah Mahfud. (bur)

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---