[INDONESIA-NEWS] KONTRAS - Kasus RATA Menjadi Sumber Ancaman

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Fri Feb 23 2001 - 18:23:23 EST


X-URL: http://www.indomedia.com/serambi/kontras/125/lap10.htm

   KONTRAS No. 125 TAHUN IV 21 - 27 FEBRUARI 2001
   
   Kasus RATA Menjadi Sumber Ancaman
   
   Saat Komnas HAM tengah berjuang membawa kasus pembantaian relawan RATA
   ke pengadilan HAM, diduga ada yang membelokkannya ke persidangan
   koneksitas. Apa bahayanya?
   
   Relawan kemanusiaan dibantai. Tragedi kemanusiaan ini terjadi di Alue
   Liem, Aceh Utara, pada 6 Desember 2000 --13 hari setelah Undang-Undang
   Pengadilan HAM disahkan oleh DPR-RI pada 23 November 2000.
   Undang-undang itu sendiri mulai berlaku pada tanggal diundangkan
   --demikian bunyi Pasal 51 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan
   Hak Asasi Manusia itu.
   
   Alkisah, empat relawan RATA (Rehabilitasi Korban Tindak Kekerasan di
   Aceh); Idris bin Yusuf (27), Bachtiar bin Usman Daud (23), Ernita
   binti Wahab (23), dan Nazaruddin bin Abdul Gani (22) dengan
   menggunakan mobil beridentitas RATA sedang menjalankan tugas
   kemanusiaan ketika diculik oleh sekelompok orang bersenjata api.
   
   Esoknya, tiga dari mereka: Idris, Bachtiar, dan Ernita (wanita),
   ditemukan tewas dengan kondisi sangat mengenaskan. Jenazah mereka
   didapati berluka tembak dekat sebuah rumah kosong di kawasan Desa Alue
   Liem, Kecamatan Blang Mangat, Aceh Utara.
   
   Hanya dengan kehendak dan kekuasaan Allah SWT seorang di antaranya,
   Nazaruddin, berhasil menyelamatkan diri beberapa saat menjelang
   dieksekusi. "Saya berguling-guling ke jurang bukit. Tubuh saya
   akhirnya kandas dekat kubangan kerbau. Saat magrib tiba, saya berbuka
   puasa dengan air kubangan," ungkap Nazaruddin. Tragedi itu memang
   terjadi di bulan puasa.
   
   Nazaruddin kini menjadi saksi utama yang teramat penting menguak modus
   operandi para pembantai tiga temannya. Setelah selamat dari
   pembantaian, nyawanya masih tetap terancam. Paling tidak para
   pembantai amat berkepentingan menghabisi dia agar kasus itu tetap
   gelap, seperti gelapnya banyak kasus penculikan lainnya yang sampai
   sekarang tak dapat diungkapkan.
   
   Komite Jeda Kemanusiaan buru-buru menjemput Nazaruddin dari sebuah
   tempat rahasia di Aceh Utara, kemudian mengamankannya ke tempat
   rahasia lainnya di luar Aceh. Bahkan ada yang menyebutkan dia sekarang
   berada dalam pengamanan LSM sebuah internasional di luar negeri. Tapi,
   sumber polisi mengatakan dia ada di Jakarta dan telah pula dimintai
   keterangan oleh Polri.
   
   Tragedi kemanusiaan itu tidak seketika menjadi heboh. Kasus itu baru
   mencuat menjadi isu pelanggaran HAM berat ketika hasil testimoni
   Nazaruddin dipublikasi media massa berpengaruh di beberapa negara,
   seperti Amerika Serikat dan Eropa.
   
   Komite Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pun segera melakukan
   investigasi. "Dari fakta-fakta awal yang telah kami kumpulkan, kasus
   itu jelas sebagai kejahatan kemanusiaan. Karena itu, harus dibawa ke
   pengadilan HAM. Komnas HAM dalam rapat pleno 9 Januari 2001 telah pula
   menetapkan pembentukan KPP HAM untuk membawa kasus ini ke pengadilan
   HAM," kata Iqbal Farabi SH, kepala Komnas HAM Kantor Perwakilan Aceh
   kepada Kontras, Kamis lalu.
   
   Pihak kepolisian pun tak tinggal diam. Beberapa hari setelah kejadian
   yang menggemparkan itu, sejumlah perwira dari Mabes Polri langsung
   melakukan penyelidikan di Aceh Utara. Akan tetapi, bagaimana hasil
   penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus itu nyaris tidak
   dipublikasikan.
   
   Belakangan baru terungkap ada sejumlah tersangka dari kalangan warga
   sipil yang diproses di Polda Aceh. Sedangkan tentang keterlibatan
   aparat keamanan hingga sejauh ini belum ada publikasi yang transparan.
   Disebut-sebut tersangkanya delapan orang: empat dari kalangan militer
   dan empat sipil. Saksinya ada belasan orang.
   
   Informasi yang diperoleh Kontras menyebutkan, empat tersangka dari
   sipil adalah; M Thaib alias Ampon (52), Abdullah bin Yusuf (38),
   Maimun alias Buyung (44), dan M Diah alias Mak Diah (41). Beberapa
   warga di Aceh Utara mengaku pernah melihat keempat tersangka dari
   sipil itu ikut dalam operasi bersama aparat keamanan, bahkan diberikan
   senjata segala. Siapa saja tersangka dari aparat keamanan, hingga
   sejauh ini amat sulit diperoleh keterangan.
   
   Kaditserse Polda Aceh, Komisaris Besar Polisi Drs Manahan Daulay
   ketika ditanya Kontras di Hotel Kuala Tripa, Sabtu (10/2) mengakui ada
   empat tersangka dari kalangan sipil yang telah diperiksa polisi. Akan
   tetapi, dia enggan memberi keterangan menyangkut tersangka dari
   kalangan aparat keamanan. Padahal, dia adalah ketua tim koneksitas
   yang menyidik kasus ini. "Kasus ini akan dibawa ke pengadilan
   koneksitas," katanya.
   
   Tentang tersangka dari kalangan aparat keamanan, Kadit Serse Polda
   Aceh itu dengan tegas mengatakan bukan anggota Polri. Berarti dari
   kalangan TNI? Manahan hanya menjawab, "Berkas perkaranya akan segera
   kami serahkan kepada Kejati Aceh. Nanti Kejati akan melakukan
   koordinasi dengan Mahkamah Militer Tinggi untuk menentukan tempat dan
   waktu persidangan."
   
   Pernyataan Manahan Daulay tentang segera membawa kasus ini ke
   pengadilan koneksitas, amat mengagetkan aktivis pembela HAM di Aceh.
   Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Aceh Iqbal Farabi serta Direktur
   RATA Drs Nurdin AR langsung membuat pernyataan pers yang memprotes
   kasus ini diadili sebagai perkara koneksitas.
   
   "Kasus ini tidak boleh diadili sebagai perkara koneksitas. Kasus RATA
   ini jelas sekali sebagai kejahatan kemanusiaan. Ini tergolong
   pelanggaran HAM berat, sistematis, dan polanya meluas. Bukan bersifat
   kasuistik. Dan, sangat besar indikasi keterlibatan negara di dalamnya.
   Sehingga, pelakunya tidak dapat dikatakan sebagai oknum. Pola
   kejahatannya sangat sistematis bertujuan menghalangi tugas pekerja
   kemanusiaan."
   
   Ketika dicegat, korban sedang menjalankan misi kemanusiaan secara
   terbuka. Kejahatan ini bukan terjadi karena kebetulan. Dalam kasus ini
   yang perlu dikejar adalah keterlibatan pejabat-pejabat militer di atas
   para tersangka. "Dan itu hanya bisa dilakukan melalui pengadilan HAM,"
   papar Iqbal Farabi.
   
   Menjadikan kasus ini sebagai perkara koneksitas seperti hendak
   dilakukan polisi, menurut Iqbal, tidak akan memberikan rasa keadilan
   kepada publik, apalagi terhadap para korban atau keluarganya. Bahkan,
   para pelaku sendiri yang kini dijadikan tersangka tidak bakal
   mendapatkan keadilan jika diadili sebagai perkara koneksitas.
   
   Seperti dalam pengadilan koneksitas kasus pembantaian Bantaqiah
   bersama puluhan muridnya, tahun lalu, yang menjadi terhukum hanya
   prajurit-prajurit kroco. Mereka hanya menanggung risiko hukum yang
   seharusnya dibebankan kepada atasan yang menginstruksikan mereka untuk
   bergerak: mendapatkan Bantaqiah Cs, hidup atau mati! Mereka hanyalah
   menjalankan perintah atasan. "Sedangkan para pimpinan yang
   memerintahkan operasi justru bebas dari segala tuntutan hukum," ungkap
   Iqbal.
   
   Di mata Iqbal, mengadili kasus RATA ini sebagai perkara koneksitas
   dinilai sebagai ancaman serius bagi perjuangan penegakan HAM di negeri
   ini. Apa pasal? "Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
   Pengadilan HAM, pamaksaan persidangan kasus pelanggaran HAM ini dengan
   perkara koneksitas akan melanggar kompetisi absolut pengadilan,
   sehingga keseluruhan proses persidangan batal demi hukum," jelas
   Iqbal.
   
   Jika itu yang terjadi, katanya, maka perkara tersebut menjadi nebis in
   idem. Suatu perkara yang sudah diadili, tidak dapat diadili lagi.
   "Ancaman ini yang sangat kita khawatirkan. Apalagi kalau kasus ini
   tidak berhasil dibawa sebagai kasus pertama yang diadili oleh
   pengadilan HAM, maka akan teramat sulit mengadili kasus-kasus
   pelanggaran HAM lainnya. Dan pelanggaran HAM akan terus merajalela di
   Aceh ini," ujar Iqbal seraya menarik napas panjang.
   
   Ganti fasilitator
   
   Kegalauan Iqbal, ternyata tidak hanya terhadap indikasi "pencurian
   start" pihak tertentu untuk buru-buru membuat kasus ini sebagai
   perkara koneksitas. Perwakilan Komnas HAM di Aceh justru lebih kesal
   terhadap lambannya proses penerbitan Surat Keputusan KPP HAM untuk
   Kasus Aceh. Pleno Komnas HAM pada 9 Januari lalu telah menunjuk
   Muhammad Salim SH sebagai fasilitator untuk mempersiapkan segala
   sesuatu bagi penerbitan SK KPP HAM itu, kata Iqbal.
   
   "Kami telah empat kali menyampaikan memorandum kepada Muhammad Salim.
   Jika seminggu menjelang Pleno mendatang (awal Maret) SK KPP HAM itu
   belum terbit juga, kami akan mengusulkan Muhammad Salim diganti saja
   sebagai fasilitator KPP HAM Kasus Aceh," tambah Iqbal. Sayangnya,
   Kontras yang telah berupaya mendapatkan klarifikasi tentang memorandum
   itu langsung kepada Muhammad Salim, gagal memperoleh penjelasan dari
   fasilitator pembentukan KPP HAM Aceh itu. Daftar pertanyaan yang
   dikirim Kontras hari Jumat dengan faks ke kantornya Komnas HAM di
   Jakarta, hingga Selasa siang --ketika Kontras deadline-- belum juga
   ada jawabannya.
   
   Sementara Perwakilan Komnas HAM di Banda Aceh terus berusaha
   menghempang kasus RATA ini diadili sebagai perkara koneksitas. Upaya
   menghempang itu dilakukan dengan cara menyurati Kejaksaan Tinggi Aceh
   pada 13 Februari lalu. "Kami meminta Kejati Aceh untuk menyerahkan
   berkas perkara kasus yang telah selesai disidik oleh polisi itu.
   Berkas perkara itu akan digunakan Komnas HAM sebagai data awal untuk
   melakukan penyelidikan terhadap kasus pelanggaran HAM itu oleh KPP HAM
   Aceh," sebut Iqbal.
   
   Rapor merah
   
   Bukan hanya Komnas HAM yang menolak kasus RATA ini diadili sebagai
   perkara koneksitas. Ketua Koalisi NGO HAM Aceh, Abdurrahman Yakob SH
   mengatakan jika itu yang terjadi maka semakin kuat kesan bahwa
   pemerintah berupaya menutupi rapor merah Indonesia dalam masalah HAM.
   Padahal, rapor merah tersebut telah diketahui oleh masyarakat
   internasional.
   
   Upaya pemerintah menutupi rapor merah itu, menurut Rahman, justru akan
   lebih merugikan. Pemerintah Indonesia akan dinilai tidak konsisten
   menegakkan HAM dan keadilan. Indikasi terhadap tidak konsistennya
   dalam penegakan HAM terlihat dari lamanya penggodokan Peraturan
   Pemerintah tentang pengadilan HAM.
   
   Menghindari pengadilan HAM terhadap kasus-kasus seperti pembantaian
   relawan kemanusiaan RATA itu sebenarnya semakin membuka peluang
   intervensi internasional terhadap masalah pelanggaran HAM di
   Indonesia. "Seharusnya pemerintah sendiri yang proaktif memperlancar
   pengadilan HAM, bukan justru berusaha menyembunyikan nilai merah dalam
   rapor HAM-nya," kata Rahman.
   
   Pihak RATA sendiri melancarkan protes lebih keras lagi. "RATA menolak
   tegas jika perkara itu disidangkan secara koneksitas, tetapi harus
   disidangkan melalui pengadilan HAM," kata Drs Nurdin AR, direktur LSM
   yang kantor pusatnya International Rehabilitation for Torture Victims
   (IRCT) bermarkas di Denmark.
   
   Dalam pandangan Nurdin, seharusnya pemerintah menjadikan kasus RATA
   ini sebagai momen untuk menunjukkan niat baik dalam memberikan rasa
   keadilan kepada rakyat Aceh. "Kalau kasus ini disidangkan oleh
   pengadilan HAM, sedikit banyak akan bisa memberikan respek masyarakat
   terhadap pemerintah," ungkapnya.
   
   Para pejuang penegakan HAM boleh saja bertekad, bahkan berteriak,
   untuk membawa kasus RATA ini ke pengadilan HAM. Akan tetapi, tekad dan
   teriakan saja ternyata tidak cukup. Amatlah naif menuding pihak lain
   "mencuri start", sedangkan Komnas HAM Pusat sendiri belum mampu
   bekerja untuk melahirkan SK KPP HAM, meski sudah lebih sebulan.
   
   Terlepas benar atau tidak ada niat "mencuri start", namun Polri telah
   menampakkan keseriusannya mengusut kasus ini. "Kalau tak buru-buru, Si
   Ampon Taib (teangka utama dari sipil, red) itu bisa bebas. Penahanan
   seseorang kan ada batasnya. Dia sudah dua bulan lebih ditahan. Dia
   resmi ditahan tanggal 16 Desembar 2000 lalu," kata Kadit Serse Polda
   Aceh ketika dikonfirmasi ulang Senin (19/2).
   
   Diminta tanggapannya terhadap kecurigaan bahwa polisi "mencuri start"
   mengusut kasus ini agar tidak sampai dibawa ke pengadilan HAM, Manahan
   Daulay dengan tegas mengatakan, saat Komnas HAM masih berpikir untuk
   mengusut, polisi sudah berbuat. "Dia kan baru sekarang saja muncul.
   Perkara itu sudah dua bulan saya tangani," kata ketua tim koneksitas
   kasus RATA itu.
   
   Siapa mau tangani?
   
   Manahan mengaku berita acara pemeriksaan kasus RATA itu sudah lengkap
   dan berkasnya akan diserahkan ke Kejati Aceh hari Rabu ini. "Paling
   lambat lusalah," katanya seraya menampik kecurigaan polisi mendapat
   intervensi dari militer karena memang ada beberapa personil TNI yang
   menjadi tersangkanya.
   
   Sebagai bukti bahwa polisi tidak "mencuri start" dalam
   penyelidikan/penyidikan kasus RATA itu, Manahan mengaku pihaknya sama
   sekali tidak keberatan jika Komnas HAM bermaksud mengambil alih
   penyelidikan untuk membawa kasus ini ke pengadilan HAM. "Siapa yang
   mau menangani, ambillah ke sini. Kalau dia mau menangani dengan itu,
   tanganilah. Kalau dasarnya kuat tanganilah dengan undang-undang yang
   baru itu."
   
   Menurut penjelasan Manahan, polisi mengusut kasus ini dengan dugaan
   awal sebagai tindak kriminal yang berdiri sendiri dan tersangkanya
   warga sipil. Tahu-tahu dalam penyelidikannya didapati keterlibatan
   oknum militer. Itulah yang dijadikan alasan mengapa kemudian polisi
   mengkoneksitaskan perkara ini. "Itu sesuai dengan aturan yang masih
   ada dan berlaku. Saya sudah koordinasikan juga itu dengan Kajari,"
   katanya.
   
   Alasan yang diungkapkan Manahan ternyata tidak dapat diterima oleh
   Sepriady Utama SH. Menurut Staf Profesional Penyelidik Komnas HAM
   Kantor Perwakilan Aceh itu, kasus RATA bukan kejadian yang berdiri
   sendiri. Terdapat dugaan sementara bahwa kasus RATA merupakan
   rangkaian sistematis dan meluas dari beberapa kasus kekerasan
   sebelumnya yang bukan saja dialami oleh pekerja kemanusiaan, melainkan
   juga oleh masyarakat sipil.
   
   Kasus RATA tampaknya telah menjadi sumber ancaman baru dalam konflik
   Aceh. Jika Komnas HAM berhasil membawanya ke pengadilan HAM, bakalan
   ada petinggi militer yang terancam masuk penjara. Namun, andaikata
   kasus ini diadili sebagai sebuah perkara koneksitas, seperti halnya
   pengadilan kasus pembantaian terhadap Tgk Bantaqiah Cs, maka citra
   Indonesia yang justru terancam makin terpuruk di mata masyarakat yang
   beradab. tim kontras

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---