[INDONESIA-L] GELANTAK - Pemberian Gelar Profesor Sudah Menyimpang?

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed Feb 28 2001 - 14:13:30 EST


Date: Tue, 27 Feb 2001 18:07:06 -0800 (PST)
From: Gelandangan Intelektual <gelantak@yahoo.com>
Subject: PEMBERIAN GELAR PROFESOR SUDAH MENYIMPANG??
To: apakabar@saltmine.radix.net

  PEMBERIAN GELAR PROFESOR SUDAH MENYIMPANG??

Seorang dosen tua pernah mengatakan kepada saya bahwa
gelar profesor itu adalah gelar yang diberikan negara
kepada seseorang yang bekerja sebagai guru di
perguruan tinggi. Gelar ini diberikan negara karena
jenjang kepangkatan seseorang tersebut sudah mencapai
titik tertinggi dalam jenjang kepangkatan yang disusun

negara. Dulu istilah ini dikenal dengan Guru Besar
(Guru Besar Madya dan Guru Besar). Istilah Guru ini
karena memang mengacu kepada pekerjaan seseorang yang
bekerja sebagai guru di perguruan tinggi. Istilah ini
sekarang lebih populerkan disebut Profesor, dalam
penulisan nama tidak dikenal lagi Guru Besar Madya
atau Profesor Madya yang ada hanyalah Profesor atau
Guru Besar.
Berdasarkan uraian di atas, maka seorang profesor
adalah seorang yang sudah bekerja lama di dunia
pendidikan tinggi sebagai pendidik dan jenjang
pangkatnya sudah mencapai jenjang yang tertinggi. Maka

gelar profesor bukanlah gelar tertinggi dari dunia
akademik, karena gelar tertinggi dari dunia akademik
adalah Dr atau Ph.D. (jenjang pendidikan S3). Profesor

atau Guru Besar (termasuk Guru Besar Madya) adalah
merupakan jenjang jabatan fungsional dosen tertinggi
pada program pendidikan akademik. (Ini lucu! dalam
dunia empirik, jabatan itu bisa bertukar dan berganti,

tetapi dalam dunia pendidikan tinggi jabatan Profesor
atau Guru Besar seumur hidup, disini fungsinya sudah
berubah menjadi gelar akademik tertinggi).

Berdasarkan keterangan yang diberikan dosen tua
tersebut, dengan melihat kondisi pemberian gelar
profesor saat ini di Indonesia, makna gelar profesor
tersebut sudah menyimpang. Gelar profesor dikaitkan
dengan jenjang pendidikan seseorang. Seseorang yang
berpendidikan S3, berpangkat 4a, kalau sudah dapat
mengumpulkan KUM 1000, dia berhak mengajukan untuk
mendapatkan gelar profesor. Maka bila disetujui, bisa
saja pangkat yang bersangkutan 4b, tetapi
fungsionalnya setara dengan 4d (jenjang kepangkatan
yang tertinggi yang ada pada PNS). Istilah yang tepat
kepada mereka seperti ini adalah meloncat. Bagi mereka

ini antara jabatan fungsional dan kepangkatan tidak
seiring sejalan. Bisa jabatan fungsionalnya lebih
tinggi dari kepangkatannya.

Namun bagi yang hanya berpendidikan S1 atau S2, sistem

meloncat ini cenderung tidak diberlakukan. Kepada
mereka ini harus mengikuti tahap-tahapan seperti
biasa, dari 4a, naik ke 4b, lalu naik ke 4c, lalu
diusulkan menjadi profesor madya (4d). Kepada mereka
ini antara jabatan fungsional dan kepangkatan harus
selalu seiring sejalan. Tidak diberlakukan peraturan
pangkat yang bersangkutan 4b, tetapi fungsionalnya
dapat setara dengan 4d seperti yang perpendidikan S3.

Lalu bagi yang menduduki jabatan struktural, mereka
boleh naik pangkat reguler. Maka banyak kita temukan
seorang dosen, yang berpangkatan 4a atau 4b, karena
terlalu lama duduk sebagai pejabat struktural di
lembaganya (misalnya menjadi dekan, atau pembantu
dekan) pangkatnya naik terus, sementara fungsionalnya
tidak naik. Pangkat mereka bisa jadi 4a atau 4b,
namun fungsionalnya setara dengan 3d (untuk yang
berpangkat 4a) atau 4a (untuk yang berpangkat 4b).
Bagi mereka ini antara jabatan fungsional dan
kepangkatan tidak seiring sejalan. Kepangkatannya bisa

lebih tinggi dari fungsionalnya.

Lalu dengan membanding ketiga kategori di atas, jelas
jabatan fungsional (gelar profesor) memang telah
diselewengkan maknanya menjadi secara tersirat gelar
tertinggi dari dunia akademik, padahal gelar tertinggi

dari dunia akademik adalah Dr atau Ph.D.

1. Yang boleh meloncat mendapatkan gelar profesor
hanyalah mereka yang sudah berjenjang pendidikan S3.
Makanya ada si A kepangkatannya baru 4a, namun sudah
diberikan gelar profesor.
2. Bagi mereka yang belum berjenjang pendidikan S3,
walaupun pangkatnya sudah layak mendapat gelar
profesor, tetapi karena karya ilmiahnya tidak seperti
yang dikehendaki tim penilai dimana-mana tidak
diluluskan mendapat gelar profeser. Maka ada si B yang

berpangkat 4d, tidak diberikan gelar profesor.

Kedua kasus di atas jelas penyimpangan. Kasus nomor
satu adalah penyimpangan dan kasus nomor dua adalah
pengingkaran, dalam pemberian gelar profesor. Gelar
profesor yang pada awalnya sebagai penghargaan negara
kepada seseorang yang bekerja sebagai tenaga pendidik
di pendidikan tinggi karena jenjang kepangkatannya
sudah mencapai jenjang tertinggi, kini diselewengkan
maknanya menjadi gelar akademik yang tertinggi. Gelar
akademik yang tertinggi bukan Dr. atau Ph.D., tetapi
Profesor inilah gelar akademik tertinggi sekarang,
diakui atau tidak ini adalah fakta. Sebab kalau
namanya jabatan bisa bertukar dan berganti, tetapi
dalam dunia pendidikan tinggi jabatan Profesor atau
Guru Besar seumur hidup, maka disini fungsinya sudah
berubah menjadi gelar akademik tertinggi.

Penyimpangan dan pengingkaran ini semakin diperkokoh
dengan surat edaran dikti tanggal 14 Mei 1999, Nomor:
1248/D/C/99, perihal : Loncat jabatan fungsional dosen

ke Guru Besar Madya dan kenaikan jabatan fungsional
dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun, bagi mereka
yang ingin mendapatkan gelar Profesor yaitu kewajiban
menulis 2 (dua) artikel ilmiah dalam Jurnal Ilmiah
Internasional, atau 4 (empat) artikel Ilmiah dalam
Jurnal Ilmiah Nasional atau kombinasi keduanya.
Menulis di jurnal Jurnal Ilmiah Internasional jelas
menjadi kendala tersendiri bagi kebanyakan staf
pengajar di Indonesia, menulis di Jurnal Ilmiah
Nasional yang terakreditasi oleh direktorat jenderal
pendidikan tinggi, tidak semua disiplin ilmu di sebuah

Universitas mempunyai jurnal ilmiah yang terakreditasi

oleh direktorat jenderal pendidikan tinggi ini. Bagi
staf pengajar yang bekerja di sebuah didisplin ilmu
yang tidak mempunyai jurnal ilmiah yang telah
diakreditasi oleh direktorat jenderal pendidikan
tinggi di lembaganya akan semakin konyollah dia.
Menulis di jurnal ilmiah di luar universitas sendiri,
lebih besar main konco-koncoisme. Kalau konconya
tulisan yang tidak layak pun dipublikasikannya.
Menerbitkan buku yang ada ISBN, memerlukan biaya
besar. Hanya satu dua penerbit yang berani
mendanainya, selebihnya lebih besar didanai oleh
penulisnya sendiri. Di era otonomi ini, ada pula
universitas (UPT Percetakan dan penerbitnya) yang
menjual ISBN yang mereka miliki kepada siapa saja
termasuk staf pengajar mereka sendiri, bila ingin
menerbitkan buku. Bukan diberikah gratis kepada
stafnya agar stafnya terdorong untuk menerbitkan
karya-karyanya sesuai dengan kemampuan keuangan yang
dimiliki stafnya sendiri. Lembaga yang menerbitkan
ISSN pun kini sudah mulai mengkomersilkan pemberian
ISSN kepada peminatnya (harus membayar untuk
mendapatkan ISSN tersebut).
Ada rahasia umum yang beredar dari mulut ke mulut SK
DIKTI Nomor: 1248/D/C/99, beserta lampirannya
sebenarnya untuk menyelamatkan kawan-kawan atau konco-
konco orang tertentu dibagian-bagian tertentu di
diknas, agar diakhir tugas - purna baktinya sebagai
staf pengajar, purna bakti sebagai seorang Profesor.
Kondisi ini semua semakin mempersulit mendapatkan
kelayakan yang wajar dalam dunia perguruan tinggi di
Indonesia. Namanya dunia ilmiah, tapi rasionalitas
peraturan yang dibuatnya di bawah 60%.

Barangkali ada baiknya:
1. Untuk itu sebaiknya pemberian gelar profesor
dikembalikan kepada makna awalnya yaitu sebagai
penghargaan negara kepada seseorang yang telah
mencapai jenjang kepangkatan tertentu di dunia
perguruan tinggi. Bukan maknanya dibelokkan menjadi
gelar akademik tertinggi.
2. Kepada staf pengajar yang telah menyelesaikan
pendidikan S2 melalui jalur penulisan tesis (sebab ada

pendidikan S2 bukan melalui jalur tesis) yang
ijasahnya diakui negara, langsung saja dinaikkan
pangkat dan fungsionalnya setingkat secara otomatis.
Kepada yang menyelesaikan S2-nya tidak melalui jalur
tesis, harus mengikuti seperti kondisi sekarang.
Demikian pula kepada staf pengajar yang menyelesaikan
pendidikan S3 melalui jalur disertasi (sebab ada
tamatan S3 tanpa melalui jalur disertasi) yang
ijasahnya diakui negara, langsung saja dinaikkan
pangkat dan fungsionalnya setingkat secara otomatis,
sebagai bentuk penghargaan negara kepada pendidikan
yang sudah ditempuhnya, atau langsung saja diberikan
gelar Profesor Madya (Guru Besar Madya - GBM), tanpa
memandang golongan berapa pangkatnya, khusus untuk S3
yang melalui jalur disertasi). Bagi yang bukan melalui

jalur penulisan disertasi, tetap diberlakukan seperti
kondidi sekarang. Baru untuk mendapatkan gelar Guru
Besar (GB), baru dikaitkan dengan kepangkatan
seseorang. Dan pemberian otomoatis ini hanya berlaku
sekali dalam jenjang pendidikan yang sama. Kepada
seseorang yang mempunyai atau mendapat gelar S2 dua
atau tiga gelar, atau S3 dua atau tiga gelar, hanya
diakui satu saja. Hapuskan saja ketentuan bila sudah
S3 bisa meloncat dan nilai ijasah 25 (untuk S2, atau
50 untuk S3) dalam ketentuan naik pangkat. Rasanya ini

lebih berkeadilan.
Jangan seperti sekarang, seseorang yang telah mendapat

ijasah S2 atau S3, harus pula mengumpulkan KUM-KUM
untuk bisa diusulkan naik pangkat. Kenyataan
dilapangan cenderung sebaliknya, KUM yang diusulkan
ditolak dengan alasan yang rasional menurut tim
penilai (setempat dan Jakarta), namun tidak rasional
menurut si pengusul. Tidak pernah disadari, (1)
mengikuti pendidikan lanjutan di luar daerah sendiri
(propinisi), sebenarnya adalah pemiskinan terstruktur.

Dikatakan pemiskinan terstruktur, karena sumber-sumber

dana yang ada selama ini, misalnya mengajar di PTS-
PTS, kegiatan penelitian dan sebagainya harus
dilepaskan, (2) kalau kita menempuh pendidikan
lanjutan di luar daerah kita, kita juga harus
meninggalkan kelayakan-kelayakan syarat untuk naik
pangkat, seperti mengadakan kegiatan pengabdian
masyarakat, mengajar, membimbing mahasiswa.
Sementara untuk naik pangkat selain harus mengisi KUM
pendidikan dan pengajaran, juga harus mengisi KUM
Penelitian, KUM Pengabdian Masyarakat dan Penunjang
Tridarma (pendidikan dan pengajaran, Penelitian, dan
Pengabdian Masyarakat). Untuk mendapatkan ini semua
bukanlah pekerjaan yang mudah. Ijasah hanya diakui 25
dan ini masuk KUM bidang pendidikan dan pengajaran.
Padahal kalau kita menempuh pendidikan lanjutan
melalui jalur penulisan tesis atau disertasi,
sebenarnya kita telah mengadakan pengabdian masyarakat

secara tidak langsung. Pencarian dan peroleh data
untuk penulisan tesis atau disertasi, apakah itu
melalui penelitian kepustakaan atau lapangan, dapat
dikategorikan sebuah kegiatan pengabdian masyarakat.
Untuk memperoleh kita harus berhubungan lebih dari
satu atau dua orang.
3. Sedangkan kepada staf pengajar yang menduduki
jabatan struktural, sistem tetap diberlakukan boleh
naik pangkat reguler, namun fungsionalnya harus
mengikuti ketentuan yang berlaku.

Moral Sang Dosen dan Profesor

Kembali kepada masalah pemberian gelar Profesor. Terus

terang saya akui, walaupun saya tidak mempunyai data
pendukung, banyak profesor (termasuk yang belum
profesor) di Indonesia ini, tidak jujur dengan hasil-
hasil penelitian mereka. Memang mereka mengadakan
penelitian, namun kebanyakan dengan mengolah hasil
skripsi mahasiswa S1 yang mereka bimbing. Artinya
skripsi S1 mahasiswa yang mereka bimbing mereka anggap

sama dengan hasil karya mereka sendiri, sehingga
banyak yang tidak malu-malu, skripsi mahasiswa yang
mereka bimbing, mereka ganti kulit dan nama serta
revisi sana-sini, dan kemudian mereka ajukan sebagai
entah karya tulis atau karya penelitian mereka. Inilah

yang mereka ajukan untuk mengisi KUM kolom penelitian
bagi proses kenaikan pangkat sang dosen. Kasus seperti

ini dapat diteliti pada dosen-dosen yang setiap dua
tahun sekali dapat naik pangkat. Belum lagi seperti
yang dikatakan oleh Suryo Abadi
(http://www.indopubs.com/varchives/0894.html), selain
membawa semua angka kredit ke dikti, jangan lupa bawa
juga amplop secukupnya. Karena dalam praktek ini yang
lebih menentukan ketimbang judul karya ilmiahnya.
Bahkan kalau amplopnya tebal kita bisa milih mau
pangkat apa, lektor, lektor madya atau apalah. Ini
sudah menjadi rahasia umum, sampai dimana kebenarannya

memang belum teruji.

Seorang teman pernah mengungkapkan kepada penulis
bahwa di daerahnya pernah satu kejadian yang sangat
tragis bagi dunia penelitian di perguruan tinggi.
Ceritanya ada sebuah diktat. Diktat katakanlah bidang
ilmu Mekanika. Diktat ini pernah diajukan dosen X di
lembaganya di sebuah PTN untuk kenaikan pangkatnya.
Kemudian diktat ini dengan mengganti nama dan lainnya
seperlunya, kembali dipergunakan pula oleh dosen Y di
lembaganya di sebuah PTN (waktu itu masih namanya
IKIP). Kemudian diktat ini dengan mengganti nama dan
lainnya seperlunya, kembali lagi dipergunakan pula
oleh dosen Z di lembaganya di Kopertis, untuk
kenaikan pangkatnya. Tragis enggak! Sehingga tidak
diketahui lagi siapa penulis diktat mekanika tersebut.

Lintas kejujuran ilmiah seperti ini, untuk tingkat
dosen antar wilayah, agak sulit menemukan data
otentik, tetapi lintas kejujuran ilmiah ini untuk
tingkat mahasiswa sangat-sangat amburadul. Skripsi-
skripsi dari Universitas X di Jawa terutama dalam
bidang ilmu sosial budaya dan ekonomi, saya yakin
sangat tinggi sekali lintas perpindahannya, baik antar

universitas di dalam satu wilayah, maupun antar
wilayah dan pulau. Lalulintas perpindahan ini tentulah

untuk dijiplak pula oleh mahasiswa di luar Jawa untuk
mendapat gelar kesarjanaan di daerahnya, dan ini
terjadi sebaliknya dari luar Jawa masuk ke Jawa.
Bahkan Skripsi S1 pun ada yang diolah menjadi tesis S2

atau S3 oleh orang yang berbeda. Kasus Ipong S. Azhar
akhir tahun 1999 yang lalu di UGM adalah contoh kasus,

skripsi S1 diolah menjadi disertasi (S3). Sedangkan
tesis Drs Syn MS juga dari UGM yang dituding menjiplak

skripsi Dra Siswati (alumnus Universitas Wijaya
Kusuma, Surabaya), juga di UGM. Contoh kasus lain
adalah kasus Lima dosen Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian (Sosek-FP) Universitas Syiah Kuala
(Unsyiah) yang diduga menjiplak skripsi mahasiswanya,
beberapa waktu yang lalu (Kompas, Jumat, 26 April
1996). Saya tidak tahu, apakah Surat Edaran Dirjen
Dikti No. 3298/D/T/99 tanggal 29 Desember 1999,
perihal upaya pencegahan tindakan plagiat, sudah
efektif sampai saat ini.
Ini baru kasus dalam negeri antar universitas.
Walaupun saya tidak mempunyai data, plagiat atas
skripsi atau tesis atau disertasi yang dipertahankan
di universitas dalam negeri, bukan tidak mungkin pula
ada yang dijiplak lalu dipertahkan di universitas di
luar negeri. Kemungkinan terbuka sekali.

Dalam kaitan ini, kecurigaan terhadap Yusril dan Amien

Rais, seperti yang dilontarkan "TS"
(http://www.indopubs.com/archives/0586.html), sangat
beralasan, walaupun belum disertai data pendukung.
Asumsi ini mengingat amburadulnya moral kebanyakan
orang-orang yang bergerak di perguruan tinggi.
1. Kasus betapa amburadulnya moral para pendidik di
perguruan tinggi ini salah satu contoh lain adalah
kasus di Universitas Brawijaya
(http://www.surabayapost.co.id/, === Minggu, 18
Februari 2001. "Seorang Dosen FT Unibraw Jual-Beli
Nilai, Diprotes Dekan: Sudah Ditegur, Tertulis"; ===
Rabu, 21 Februari 2001, "Mahasiswa Unibraw Tak Puas,
Tuntut Penyelidikan Lanjut. Selain Kasus Jual-Beli
Nilai, Ada Dosen 'Memeras'"; === Kamis, 22 Februari
2001, "FT dan FIA Unibraw Segera Bentuk Tim
Investigasi PR I: Tak Ada Toleransi Praktik Jual-Beli
Nilai"). Kenyataan ini bukan hanya di Brawijaya, di
universitas di luar Brawijaya ada juga terjadi,
terlebih-lebih di Perguruan Tinggi Swasta, sudah
menjadi rahasia umum. Tidak terbuka, tetapi semua
orang maklum akan terjadinya penjualan nilai ini.
2. Banyak sang dosen, begitu dia telah dikukuhkan
menjadi Profeseor, bertepuk dada, dia banyak bicara
dari A sampai Z, seolah-olah memberi kesan dia banyak
tahu. Ini namanya kesombongan intelektual. Tak pernah
disadarinya perumpamaan Sai Baba berikut ini. Menurut
Sai Baba ilmu pengetahuan yang dikuasai seseorang itu,

ibarat seseorang mengambil air dari sebuah danau yang
luas; berapa liter atau berapa banyak air yang bisa
dia bawa ke pantai. Masih banyak air yang tersisa di
dalam danau. Dunia ilmu pengetahuan itu pun demikian
juga adanya. Seratus pun gelar Prof Dr. (Ph.D),
disandang seseorang, dia hanya baru mengetahui misteri

dunia beserta isinya ini sebatas itu. Masih banyak
misteri dunia beserta isinya yang lain belum dia
ketahui. Sikap percaya diri (pede) seperti ini
disertai dengan keangkuhan intelektual. Dia pikir
dengan telah menyandang gelar Prof Dr. (Ph.D), dia
sudah tahu isi dunia ini, sehingga bagaimana cara
menambal ban yang bocor pun berani diajarinya kepada
tukang tambal ban yang bertahun-tahun bekerja sebagai
penambal ban.

Akan halnya kedua profesor di atas, Yusril dan Amien
Rais, memang terkenal, tetapi terkenal bukan karena
karya ilmiahnya. Mereka terkenal karena publikasi
media massa. Amien Rais terkenal dengan sifatnya yang
suka merendahkan orang lain dengan meninggikan
dirinya, suka menyalahkan orang lain, dengan
membenarkan dirinya, suka memojokkan orang lain dengan

menghebatkan dirinya. Sedangkan Yusril terkenal dengan

penyataan-pernyataannya yang logis dan rasional, untuk

belajar bersilat lidah bolehlah belajar dari Yusril.
Media massa senang memberitakan pretasi seperti ini.
Jadi keduanya terkenal bukan karena karya ilmiahnya.
Berbeda dengan Dawam Rahardjo, Nurcholis Madjid,
Masri Singarimbun (alm), Sartono Kartodirjo, sampai
saat ini saya sama sekali tidak menyangsikan karya-
karya mereka, gelar profesor dan Dr. mereka. Saya
banyak membaca karya-karya mereka. Maka bagi profesor
yang sekelas atau di bawah kelas Yusril dan Amien
Rais, dalam mendapatkan gelar profesornya 90% saya
ragu akan keaslian karya ilmiah mereka. Apalagi selama

karirnya sebagai dosen, dia menjadi salah satu anggota

asdolin (asosiasi dosen keliling), dimana-mana dia ada

memberikan kuliah. Dosen yang sibuk memberi kuliah
seperti ini, kapan pula dia sempat membuat penelitian
atau karya ilmiah?, kalau tidak (1) ikut numpang nama
dengan penelitian rekan-rekan, (2) mengolah skripsi
mahasiswa yang dia bimbing menjadi karya ilmiah atau
penelitiannya sendiri.

Untuk melacak sejauh mana kejujuran mereka memang
sulit, namun bagi yang ingin melacaknya barangkali
alur pemikiran berikut ini bisa membantu:

Biasanya ketika seseorang dikukuhkan sebagai profesor
(gurubesar), mereka ini membuat pidato pengukuhannya.
Dalam pidato pengukuhannya ini biasa mereka bercerita
dari A sampai Z hal-hal yang berhubungan dengan
pendidikan mereka, bahkan banyak yang mencucurkan
airmata ketika menyebut nama-nama orang yang mereka
anggap berjasa kepadanya.
Dari pidato pengukuhannya ini, salah satu isi
keterangan yang dapat kita baca adalah tercantumnya
judul-judul karya ilmiahnya sejak menjadi staf
pengajar hingga dilantik menjadi Gurubesar (biasanya
karya-karya ilmiahnya yang dianggap monumental saja,
ini artinya bisa saja karya ilmiahnya masih banyak
yang tidak dicantumkannya). Dengan membaca judul
karya-karya ilmiahnya tersebut, barangkali bisa kita
melacak keaslian karya ilmiah seorang GBM atau GB
tersebut dengan skripsi yang ada di lokasi tempat dia
pernah mengajar dan membimbing mahasiswa (PTN/PTS).
Syukur-syukur masih bisa kita dapatkan dan baca
skripsi si mahasiswa dan karya ilmiah atau penelitian
si dosen. Saya yakin, anda akan geleng kepala sendiri
menyaksikan bagaimana moral === kebanyakan === sang
dosen dan sang profesor kita, yang sekelas atau
setingkat atau di bawah Yusril dan Amien Rais,
terutama yang dapat naik pangkat dan fungsional
teratur sekali.

Gelandangan Intelektual
                                          

----- End of forwarded message from Gelandangan Intelektual -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---