[INDONESIA-NEWS] KMP - Sesudah Dekonstruksi Negara

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Wed Feb 28 2001 - 18:20:46 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0103/01/opini/sesu04.htm

>Kamis, 1 Maret 2001
   Sesudah Dekonstruksi Negara
   
                            Oleh B Herry Priyono
                                      
   ORDE Baru belum mati. Kosmologinya tetap bersarang dalam cara berpikir
   kita tentang tata negara dan ekonomi. Kecenderungannya tampak dalam
   kegemaran kita untuk memakai "dominasi negara" sebagai faktor penjelas
   berbagai gejala. Masih ingat lensa postmodernisme yang luas dipakai
   sebagai perangkat untuk men-dekonstruksi Orde Baru (Orba)? Intinya
   sederhana, delegitimasi negara.
   
   Sesudah Orba resmi digulung dan kita ingin merekonstruksi kapasitas
   negara untuk mengelola urusan bangsa, tetap saja kita memakai lensa
   yang sama. Nama lensa itu bisa postmodernisme, bisa juga
   neoliberalisme ekonomi. Intinya mirip delegitimasi negara.
   
   Saya tidak mengatakan, dekonstruksi terhadap Orba perlu dihentikan. Ia
   perlu diteruskan. Yang mau saya katakan adalah, kita perlu membedakan
   Orba dan negara. Sudah saatnya kita merekonstruksi kapasitas negara
   untuk mengelola res publica. Sungai sejarah terus mengalir, dan kita
   perlu menggeser agenda dekonstruksi.
   
   Negara
   
   Tanpa harus mengurai akar gagasan postmodernisme, poststrukturalisme,
   decentring dekonstruksi atau semacamnya, target aplikasinya dalam tata
   negara adalah demokratisasi. Maka, segera bisa kita kenali mengapa
   isme itu pernah menjadi perangkat yang laris untuk membedah
   kediktatoran Orba. Bukan karena Orba identik dengan negara, tetapi
   karena institusi-institusi negara dikelola secara tidak demokratis
   oleh rezim Orba. Juga seandainya tidak di bawah Orba, demokratisasi
   lembaga-lembaga itu tetap menjadi keharusan. Keharusan ini datang dari
   gagasan republikan bahwa institusi-institusi negara itu merupakan
   penyangga res publica Indonesia.
   
   Cuma di situlah kita mudah terpelanting.
   
   Pertama, karena pengalaman kita tentang bagaimana Orba mengelola
   negara, kita seperti membatinkan keduanya sebagai sama-dan-sebangun.
   Maka berkembanglah suatu keyakinan nihilis bahwa institusi-institusi
   negara secara intrinsik bersifat patologis, siapa pun pemerintahnya.
   
   Kedua, gagasan kita tentang demokrasi sangat bersifat liberal
   negara-sentris. Artinya, kita meyakini, kekuasaan negara dan pegawai
   negara adalah satu-satunya jenis kekuasaan yang menjadi target
   demokratisasi. Keyakinan buta ini makin disulut omongan para ekonom
   lulusan neoliberalisme; negara harus diminimalisir, kekuasaan bisnis
   mesti dimanjakan. Mengapa? Karena yang pertama adalah kawasan res
   publica, yang kedua dianggap sebagai res publica, yang kedua dianggap
   sebagai res privata.
   
   Begitulah kata Milton Friedman, Fukuyama, dan Bank Dunia! Kalau ya,
   lalu kenapa? Apakah kita sebatas burung beo yang kerjanya hanya
   menirukan? Kita diberkati kapasitas untuk mengenali, ada yang tidak
   beres pada gagasan mereka, dan neoliberalisme bukanlah keniscayaan
   sejarah. Selain
   usang, gagasan itu amat menyesatkan sebagai kompas bagi gerakan
   reformasi. Sesudah didekonstruksi, institusi-institusi negara perlu
   kita rekonstruksi. Namun, ada satu kekecualian besar: kekuasaan
   militer.
   
   Militer
   
   Meski militer biasanya dimengerti sebagai bagian lembaga negara, saya
   sengaja membedakan keduanya. Setidaknya dalam periode pasca-Orba,
   kepentingan militer bisa lebih dibedakan dari kepentingan gugus
   pemerintahan sipil. Urgensi untuk meneruskan proyek dekonstruksi
   kekuasaan militer terletak dalam fakta bahwa kekuasaan militer di
   Indonesia sangat berlebihan.
   
   Mana ada peristiwa massal berdarah selama Orba yang tidak melibatkan
   para pemegang senapan? Tentu hal itu tidak bisa dipukul rata bagi
   seluruh satuan militer. Mungkin saja semua petualangan itu diklaim
   sebagai pembelaan kepentingan umum. Tetapi, para investor yang suka
   melarikan modal atau ngemplang utang juga biasa mengaku tindakan
   mereka untuk kepentingan masyarakat, atau sering atas nama hak asasi
   dan demokrasi. Tidak ada kaitan apa pun antara menebang hidup atau
   ngemplang hutan dengan memajukan kepentingan masyarakat.
   
   Sampai di sini biasanya pisau dekonstruksi terhadap negara tetap
   kelihatan runcing. Namun, saya kira kita sudah ketinggalan kereta
   sejarah. Demokrasi bukan sekadar gerakan untuk menjinakkan kekuasaan
   negara. Bahkan sekitar tiga abad lalu gagasan demokrasi modern
   diarahkan pada penjinakan kekuasaan negara hanya karena di zaman itu
   kekuasaan negara dianggap banyak meremuk hidup bersama.
   
   Sejarah tidak berhenti. Dalam sungai waktu, satu kekuasaan raksasa
   lain telah muncul menerobos sejarah. Itulah kekuasaan bisnis.
   
   Bisnis
   
   Gejala tentang berkibarnya kekuasaan bisnis bukanlah sebuah dugaan,
   melainkan fakta. Kita suka bicara berbusa-busa tentang makin ciutnya
   otoritas negara-bangsa oleh mobilitas modal para investor dalam
   globalisasi. Namun kita lupa, klaim itu hanya punya arti bila
   kekuasaan bisnis kita akui sebagai fakta baru sejarah.
   
   Apa yang dimaksud bukan sekadar "kekuatan uang". Itu sudah ada sejak
   zaman nenek-moyang. Yang dimaksud, kekuasaan bisnis dan akumulasi
   modal telah menjadi penentu berbagai gejala dalam tata negara dan tata
   masyarakat. Berapa banyak peraturan (pajak, tarif, perburuhan, dan
   sebagainya) yang batal karena dimentahkan oleh sektor bisnis? Lalu
   dari mana suatu pemerintah punya anggaran yang bahkan minimal untuk
   program welfare?
   
   Apa arti mengenali munculnya kekuasaan bisnis sebagai fakta baru
   sejarah? Artinya, penggunaan dan petualangan kekuasaan bisnis
   merupakan tindakan sosial yang mesti diangkat sebagai faktor penjelas
   berbagai gejala di masyarakat. Dari soal korupsi sampai perkara
   kerusakan lingkungan. Istilah trendy-nya adalah explanans (explanatory
   factor). Bukankah lensa itu juga yang selama Orba sampai hari ini kita
   kenakan terhadap "kekuasaan negara"? Kita biasa mengklaim korupsi dan
   kerusakan ekologis sebagai akibat dominasi kekuasaan negara. Setelah
   "negara" kita dekonstruksi, soal yang sama tetap saja subur.
   
   Saya kira usangnya cara pandang kita terletak pada alpa kita bahwa
   besarnya kekuasaan bisnis juga menunjuk statusnya sebagai penjelas
   berbagai gejala. Contoh mudah diajukan. Sudah berapa lama kita
   menganggap, hilangnya revenue negara berakar dari korupsi petugas
   pajak? Benar, perpajakan merupakan salah satu sarang besar korupsi.
   Namun, dengan mudah bisa ditunjuk, hilangnya revenue negara juga
   terjadi dari manipulasi pajak oleh banyak perusahaan dan pelaku
   bisnis. Dalam Press Release Menko Ekuin
   (2 November 2000), misalnya, disebut dua pengusaha ST dan DD telah
   menggelapkan atau memanipulasi pajak sebesar Rp 1 trilyun. Dan tentu,
   kekuatan menyuap tidak ada di tangan pegawai pemerintah.
   
   Apakah praktik bisnis seperti itu bukan bagian res publica? Kalau
   hal-hal semacam itu selalu kita akarkan pada dominasi kekuasaan
   negara, kita rabun. Kekuasaan bisnis tidak lebih kecil dibanding
   kekuasaan administratif negara. Dalam banyak hal bahkan lebih besar
   locus kekuasaan di masyarakat bukan tunggal (monosentris) pada
   institusi negara, tetapi polisentris. Bisnis adalah locus kekuasaan
   raksasa baru dalam masyarakat.
   
   Implikasinya jauh. Dari doktrin neo liberalisme kita mempercayai,
   kegiatan bisnis adalah kawasan privat (res privata). Artinya, itulah
   kegiatan di mana satu-satunya prinsip yang dianggap berlaku adalah
   "kebebasan" (liberty). Maka tidak terkena kriteria tanggung jawab
   demokratis, seperti yang biasa kita terapkan pada kekuasaan negara.
   
   Bahkan dari cara berpikir paling sederhana, doktrin itu tidak bisa
   diterima. Sebuah proses ekonomi dengan seluruh praktiknya yang
   menyangkut deposito atau tabungan kita, kebutuhan
   sandang-pangan-kesehatan kita, dan lapangan kerja suatu masyarakat
   disebut privat? Apanya yang privat? Kegiatan-praktik bisnis adalah
   kawasan dan urusan publik. Karena itu, kriteria akuntabilitas
   demokratis yang selama ini kita terapkan pada kekuasaan negara juga
   tidak-bisa-tidak diterapkan pada kegiatan, praktik, dan kekuasaan
   bisnis.
   
   Visi ini bukan sebentuk bias pro atau kontra bisnis, bukan juga bias
   pro atau anti-pemerintah, melainkan cermin dari gejala empirik yang
   bisa kita saksikan sehari-hari. Dan tentu, dari refleksi teoretik
   tentang kondisi historis baru.
   
   Jika pokok ini tidak diintegrasikan ke dalam agenda reformasi, upaya
   merekonstruksi kapasitas negara untuk mengelola res publica Indonesia
   akan tetap tumpul. Bukan karena kita kurang kemauan, namun karena
   kekuasaan bisnis dengan mudah memangsa upaya rekonstruksi itu. Dari
   soal legitimasi perundangan, pajak perusahaan, sampai KKN.
   
   Bila demokrasi hanya sekadar urusan mengontrol kekuasaan negara,
   refleksi tentang demokrasi bisa diliburkan setelah akuntabilitas
   kekuasaan negara tercapai. Atau, paling banter hanya bertugas ikut
   menyempurnakan prosedur demokratisasi negara. Target demokratisasi
   bukan hanya kekuasaan negara, tetapi setiap bentuk kekuasaan yang
   penggunaan dan pelaksanaannya punya konsekuensi pada kehidupan
   masyarakat. Dan kita hidup di suatu zaman ketika kekuasaan bisnis
   telah menjadi Leviathan baru.
   
   Bagi mereka yang selama ini gemar memakai perangkat postmodernisme,
   silakan mulai mengayunkan pisau dekonstruksi yang selama ini
   diterapkan pada negara. Kali ini, bidikan pada kekuasaan bisnis.
   
   * B Herry Priyono
   , kandidat PhD pada London School of Economics (LSE), Inggris.

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---