[INDONESIA-NEWS] KMP - Sidang Istimewa MPR

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Thu Mar 22 2001 - 17:29:03 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0103/23/opini/sida05.htm

>Jumat, 23 Maret 2001
   Sidang Istimewa MPR
   
                             Oleh Yana Indrawan
                                      
   DALAM sejarah ketatanegaraan Indonesia, Sidang Istimewa MPR telah
   dilaksanakan sebanyak dua kali. Sidang Istimewa MPR pertama masih di
   bawah nama Majelis Pemusyawaratan Rakyat Indonesia Sementara (MPRS),
   beragendakan permintaan pertanggungjawaban Presiden Soekarno waktu itu
   atas terjadinya pemberontakan PKI.
   
   Ketika Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban di
   depan Sidang Umum MPRS ke-4 tahun 1966, rakyat yang merasa dikhianati
   oleh peristiwa pemberontakan PKI yang kemudian dikenal dengan sebutan
   G30S/PKI, mengharapkan kejelasan pertanggungjawaban kebijaksanaan
   Presiden Soekarno mengenai pemberontakan itu, berikut epiloginya,
   serta kemunduran ekonomi dan akhlak.
   
   Isi pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno yang diberi judul
   "Nawaksara" itu, tidak sesuai dengan harapan rakyat dan tidak
   memuaskan MPRS sebagai pemberi mandat. Akibatnya, MPRS melalui
   Keputusannya Nomor 5 Tahun 1966 meminta Presiden Soekarno melengkapi
   pertanggungjawabannya itu.
   
   Permintaan MPRS itu dipenuhi Presiden Soekarno dalam suratnya tanggal
   10 Januari 1967 yang diberi nama "Pelengkap Nawaksara", yang kemudian
   tetap dipandang MPRS tidak memenuhi harapan rakyat, MPRS kemudian
   menarik kesimpulan, Presiden Soekarno telah alpa dalam memenuhi
   kewajiban konstitusional. Penolakan terhadap "Pelengkap Nawaksara" itu
   dituangkan dalam Keputusan Pimpinan MPRS Nomor 13/B/1967.
   
   Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dalam
   resolusi dan memorandumnya tanggal 9 dan 23 Februari 1967, setelah
   menilai "Nawaksara" dan "Pelengkap Nawaksara" menyatakan, kepemimpinan
   Presiden Soekarno secara konstitusional, politis/ideologis
   membahayakan keselamatan bangsa, negara, dan Pancasila.
   
   Berdasarkan pertimbangan itu, DPR-GR meminta kepada MPRS untuk
   mengadakan persidangan istimewa MPRS, sekaligus memberhentikan
   Soekarno dari jabatan presiden dan memilih/mengangkat Letnan Jenderal
   Soeharto sebagai Pejabat Presiden.
   
   Sidang Istimewa MPR yang diminta DPR-GR itu sesuai dengan Penjelasan
   UUD 1945 yang menyatakan, "Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah
   kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan
   sistem parlementer). Kecuali itu, anggota-anggota Dewan Perwakilan
   Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan
   Rakyat. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa
   mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa
   Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh
   Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka
   Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa
   minta pertanggungan jawab kepada Presiden."
   
                                    ***
                                      
   SIDANG Istimewa MPR yang kedua berlangsung di penghujung abad 20, yang
   dilaksanakan guna memenuhi tuntutan reformasi yang menghendaki
   diselenggarakannya pemilu yang dipercepat, setelah Presiden Soeharto
   mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998.
   
   Presiden BJ Habibie yang menggantikan Soeharto mengatakan, dirinya
   tidak ingin menjadi Presiden sampai tahun 2003. Untuk itu, ia akan
   mengadakan pemilu yang dipercepat, selambat-lambatnya pertengahan
   tahun 1999. Dan pada akhir tahun 1999, MPR hasil pemilu sudah bisa
   menyelenggarakan sidang umum untuk menetapkan garis-garis besar haluan
   negara, serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.
   
   Namun, untuk melakukan percepatan pemilu ada kendala, yaitu GBHN 1998
   menetapkan pemilu diselenggarakan pada tahun 2002. Dengan ketentuan
   yang ditetapkan GBHN tersebut maka bilamana pemilu akan dipercepat,
   ketentuan tersebut harus diubah. Untuk itu tidak ada jalan lain bagi
   MPR kecuali mengadakan persidangan istimewa guna
   mencabut/meninjau/mengubah Ketetapan-ketetapan MPR yang terkait dengan
   pemilu, karena Ketetapan MPR hanya dapat dicabut/ditinjau/ diubah oleh
   MPR itu sendiri.
   
   Untuk memenuhi maksud tersebut, dalam pertemuan konsultasi antara
   Presiden BJ Habibie dengan Pimpinan DPR beserta Pimpinan Fraksi-fraksi
   DPR tanggal 28 Mei 1998 diperoleh kesepakatan untuk mempercepat
   pemilu. Disepakati pula Sidang Istimewa MPR diselenggarakan dengan
   agenda pencabutan/peninjauan ketetapan-ketetapan MPR yang terkait
   dengan pemilu.
   
   Selanjutnya, dalam rapat paripurna DPR tanggal 29 Juni 1998, akhirnya
   DPR secara resmi meminta MPR melaksanakan sidang istimewa. Permintaan
   ini dituangkan dalam Keputusan DPR Nomor 20/DPR-RI/1998.
   
                                    ***
                                      
   PENYELENGGARAAN dua kali sidang istimewa memiliki perbedaan dan
   persamaan. Perbedaannya, pada sidang istimewa pertama didasarkan pada
   landasan hukum sebagaimana tertuang dalam Penjelasan UUD 1945,
   sedangkan sidang istimewa yang kedua tidak ada sedikit pun landasan
   hukumnya, tetapi didasari pada kesepakatan lembaga eksekutif dan
   legislatif. Persamaannya, kedua persidangan istimewa MPR itu diawali
   dengan adanya permintaan dari DPR.
   
   Jika kita menganggap kedua sidang istimewa itu konstitusional, timbul
   pertanyaan, apakah DPR dapat meminta MPR untuk mengadakan sidang
   istimewa tanpa tahapan memorandum sebagaimana diatur dalam Ketetapan
   MPR Nomor III/MPR/ 1978?
   
   Jika kita teliti, Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, khususnya pada
   Pasal 7, merupakan penjabaran lebih lanjut dari Penjelasan UUD 1945
   sebagaimana dikutip di atas Pasal 7 Ketetapan tersebut menyebutkan (1)
   Dewan Perwakilan Rakyat yang seluruh Anggotanya adalah Anggota Majelis
   berkewajiban senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dalam
   rangka pelaksanaan Haluan Negara, (2) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat
   menganggap Presiden sungguh melanggar Haluan Negara, maka Dewan
   Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden,
   (3) Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan
   memorandum Dewan Perwakilan Rakyat tersebut pada Ayat (2) pasal ini,
   maka Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan memorandum yang kedua, (4)
   Apabila dalam waktu satu bulan memorandum yang kedua tersebut pada
   Ayat (3) pasal ini, tidak diindahkan Presiden, maka Dewan Perwakilan
   Rakyat dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta
   pertanggungjawaban Presiden.
   
   Adakah kesimpulan yang dapat ditarik dari aturan tersebut? Ada dalam
   kerangka pemberian memorandum sebagaimana telah dilakukan DPR kepada
   Presiden beberapa waktu yang lalu-walaupun dalam banyak hal
   penyampaian memorandum itu masih bisa diperdebatkan-tentunya mesti
   mengikuti tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR
   tersebut.
   
   Namun, ada beberapa catatan penting yang perlu dikemukakan di sini,
   yakni tidak semua penyelenggaraan persidangan istimewa diawali dengan
   pemberian memorandum. Dalam hal sidang istimewa diselenggarakan tidak
   dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban Presiden karena Presiden
   dianggap telah sungguh-sungguh melanggar haluan negara yang ditetapkan
   UUD 1945 atau oleh MPR, DPR dapat langsung meminta MPR untuk
   mengadakan persidangan istimewa. Contoh yang pernah dilaksanakan
   adalah penyelenggaraan sidang istimewa untuk mempercepat pelaksanaan
   pemilu. Contoh lain, tetapi belum pernah dilaksanakan adalah apabila
   Presiden dan/atau Wakil Presiden berhalangan tetap.
   
   Jika demikian halnya, tanpa ada pelanggaran terhadap haluan negara,
   tetapi keadaan semakin tidak menentu yang tidak hanya menyangkut
   kondisi masyarakat dalam segala bidang kehidupannya (ekonomi, sosial
   politik, keamanan, integrasi sosial, dan nasional yang buruk dan
   semakin memburuk), tetapi juga menyangkut posisi kepresidenan,
   pemerintah, dan pemimpin sentral dalam sistem pemerintahan kita,
   mestinya DPR dapat mengambil inisiatif meminta persidangan istimewa
   MPR.
   
   Jika kalangan DPR mencari landasan hukum agar dapat meminta
   persidangan istimewa MPR atas keadaan semacam ini tentu tidak akan
   ditemukan, karena memang ada kekosongan hukum. Mengenai sidang
   istimewa, Peraturan Tata Tertib hanya menyebutkan tiga hal, Pasal 50
   Ayat (3) Peraturan Tata Tertib MPR menyebutkan, Sidang Istimewa
   Majelis adalah: a. sidang yang diselenggarakan Majelis selain Sidang
   Umum dan Sidang Tahunan Majelis; b. sidang yang diselenggarakan
   Majelis atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat untuk meminta
   pertanggungjawaban Presiden atas pelaksanaan putusan Majelis; c.
   sidang yang diselenggarakan Majelis untuk mengisi lowongan jabatan
   Presiden dan/ atau Wakil Presiden apabila Presiden dan/atau Wakil
   Presiden berhalangan tetap.
   
   Ayat (3) butir a hanya menjelaskan pengertian sidang istimewa
   (definisi), Ayat (3) butir b hanya mengutip ketentuan Penjelasan UUD
   1945 dan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978, sedangkan Ayat (3) butir c
   hanya mengutip Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/1973 tentang Keadaan
   Presiden dan/atau Wakil Presiden Berhalangan, yang merupakan
   penjabaran lebih lanjut dari ketentuan UUD 1945 Pasal 8 yang
   menyebutkan, "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat
   melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil
   Presiden sampai habis waktunya."
   
   Barangkali penafsiran dapat dilakukan terhadap kata-kata "tidak dapat
   melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya" yang oleh Ketetapan MPR
   Nomor VII/MPR/1973 dirumuskan sebagai "berhalangan tetap". Kata-kata
   tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya tidak
   dijelaskan dalam Ketetapan MPR tersebut. Tetapi, di dalam konsiderans
   "menimbang" disebutkan, "bahwa manusia sebagai insan hamba Tuhan
   secara kodrati tiada luput dari hambatan dan ujian hidup, yang antara
   lain dapat berupa suatu halangan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada
   di luar kemampuannya, sehingga tidak dapat menjalankan dharma, karya,
   dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari baik secara tetap maupun
   untuk sementara waktu."
   
   Benarkah penafsiran bahwa sakit yang permanen atau tidak cakap
   memimpin bangsa dan negara dikategorikan sebagai "tidak dapat
   melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya", dan karenanya disebut
   berhalangan tetap?
   
   Yang berwenang memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap
   putusan-putusan MPR adalah MPR sendiri. Dan penafsiran itu harus
   dilakukan oleh MPR secara keseluruhan, bukan oleh pimpinan MPR atau
   oleh Badan Pekerja MPR yang kebetulan saat ini bekerja secara
   terus-menerus. Jadi, untuk penafsiran pun memerlukan persidangan
   istimewa.
   
   * Yana Indrawan, pengamat masalah politik, bekerja sebagai tenaga
   Pengkaji Kemajelisan Sekretariat Jenderal MPR

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
_All_ five lists on this site are available _by direct email_ for US$100
per year to _new_ subscribers.  Pay by credit card to apakabar@radix.net. 
---