[INDONESIA-L] TONO - Profesionalisme Para Pembantu Presiden

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Mon Apr 02 2001 - 12:13:19 EDT


Date: 2 Apr 2001 06:00:16 +0000
To: apakabar@radix.net
From: Tono Miyomono <tono_m@katamail.com>
Subject: Profesionalisme Para Pembantu Presiden

PROFESIONALISME PARA PEMBANTU PRESIDEN

Salah satu hal yang patut diperhatikan dalam keberhasilan mengatur negara
adalah profesionalisme kerja dan tanggungjawab. Berikut ini saya ingin
menuliskan tentang keprofesionalisme para pembantu Presiden Gusdur dalam
kabinet yang sekarang.

Apa artinya profesionalisme kerja dan tanggungjawab? Artinya:
a) Orang mampu membatasi diri pada tugas dan tanggungjawabnya
b) Secara negatif, orang mampu mengontrol untuk tidak memasuki wilayah
tugas dan tanggungjawab orang lain.
c) Orang mampu mengidentifikasi prioritas
d) Orang mampu menjaga diri untuk tidak terbawa pada arus informasi yang
cenderung membawa pada distorsi.
e) Loyalitas kepada pemberi mandat
f) Singkatnya: tahu tempat, saat, manfaat, hakekat, serta mudarat suatu
tugas dan tanggungjawab dalam semangat "service" untuk masyarakat.

Nah, dalam definisi itu, masihkan kita melihat spirit profesionalisme itu
dalam kabinet Gusdur sekarang?

Mungkin tidak bisa dibuat generalisasi. Saya akan menganalisis kasus
terakhir tentang kontroversi pengunduran diri Presiden yang dibahasakan
berbeda oleh beberapa menteri.

Menteri Pertahanan membahasakan: Presiden bersedian mundur asal ada alasan
konstitusional.

Hal ini dibantah oleh juru bicara kepresidenan Wimar Witular dan Susilo
Bambang Yudoyono.

Ini baru satu kasus. Ada kasus lain lagi soal Jaksa Agung Marzuki
Darusman.

Juru Bicara Presiden, Wimar Witular membahasakan bahwa Marzuki Darusman
akan dicopot. Dan ini dibantah sendiri oleh Marzuki.

Masih ada kontroversi lainnya lagi di antara para menteri. Tetapi fokus
saya pada profesionalisme itu. Makanya, cukuplah dua kasus itu dijadikan
cermin analisis profesionalisme ini.

Kasus pertama. Menteri Pertahanan dilihat dari segi profesionalismenya
jelas sangat miskin. Ia tidak memfokuskan diri pada tugas yang semestinya.
Meskipun ia seorang ahli hukum tatanegara, tetapi dalam rangka tugas
sebagai pembantu presiden ia adalah menteri pertahanan. Oleh karena itu,
omongannya tentang kesediaan Presiden untuk mundur jelas di luar semangat
profesionalisme itu. Ia mestinya tahu bahwa dirinya bukanlah corong
Presiden, tapi menteri pertahanan. Padahal, bidang pertahanan sendiri
sedang menghadapi segudang masalah, la kok malah sibuk mencampuri masalah
yang lain. Sikap semacam ini tidak hanya bertentangan dengan hakekat
pembantu presiden, tetapi juga bisa menjadi langkah pembusukan dari dalam
(kalau bukan suatu pengkhianatan halus).

Bagaimana dengan juru bicara Presiden sendiri yang mengkounter komentar
menteri itu? Sebagai juru bicara Presiden, mestinya perlu dijaga juga
kapan ia berbicara atas nama Presiden. Kalau berbicara atas nama Presiden
tentunya ya tidak bicara di sembarang tempat. Soal tempat, yang
merepresentasikan wewenang dan tugasnya ini sangat penting bagi seorang
juru bicara (entah itu speaker of MPR atau kepresidenan). Ketika ia
berbicara atas nama Presiden, mestinya pembicaraan akan diberikan di
tempat representatif yang terhormat. Sebagai contoh, di Amerika, juru
bicara pertahanan akan berbicara secara resmi di depan pers, di tempat
resmi, dengan di belakangnya ada logo resminya. Tempat dimana ia berbicara
itu menjadi representasi lembaga yang ia wakili. Sayang hal yang demikian
belum dilakukan oleh juru bicara-juru bicara kita. Mereka cenderung bicara
di mana saja, tanpa memperhatikan aspek representatif ini. Ini menandakan
kurang semangat profesionalisme.

Kasus kedua. Juru bicara Presiden berbicara tentang nasib menteri yang
lain dengan begitu blak-blakan. Jelas hal ini menunjukkan ketololan
sebagai juru bicara Presiden. Sebagai juru bicara kepresidenan, mestinya
ia mempunyai tanggungjawab menjaga korps kepresidenan tetap kuat, bukannya
malah menggoncangkan. Justru karena menyadari pentingnya dia sebagai juru
bicara Presiden yang merepresentasikan pandangan Presiden, maka ia perlu
menjaga lidahnya agar tidak menjadi pisau bagi keutuhan kabinet Presiden.

Sementara apa yang dilakukan Marzuki dalam menanggapi omongan jubir
Presiden itu, yakni dengan mengadakan jumpa pers, malah makin menambah
runyam korps kabinet. Itu di luar wewenang dan tugasnya sebagai Jaksa
Agung.

Apa sebabnya profesionalisme itu luntur di dalam kabinet? Apakah itu
menunjukkan tajamnya friksi di dalam kabinet sendiri? Entahlah. Yang
jelas, kalau mau berhasil yang harus profesional lah para pembantu
Presiden.
                     
(tono_m@katamail.com)

----- End of forwarded message from Tono Miyomono -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---