[INDONESIA-VIEWS] JOSHUA - RMS: Perbantahan Berlanjut

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed Apr 04 2001 - 15:42:14 EDT


From: "Joshua Latupatti" <joshualatu@hotmail.com>
To: apakabar@radix.net
Subject: RMS: PERBANTAHAN BERLANJUT
Date: Wed, 04 Apr 2001 11:16:14

RMS: PERBANTAHAN BERLANJUT
--------------------------------------------------

Salam Sejahtera!

Saudara-saudara sebangsa,
Perbantahan tentang masalah “Surat FKM”, sebagai salah satu
kegiatan politik di dalam rangka mengembalikan “Kedaulatan
RMS” di Maluku, semakin panjang dan seru! Berbagai pihak
menyatakan “ketidak setujuan mereka terhadap manuver politik
FKM, dan sudah ada yang mulai berani “menyentuh INTI argu-
men” dari FKM!! Sayangnya, saya kuatir bahwa harapan saya
untuk ‘sebuah DIALOG ilmiah’, semakin tertutup awan kelabu
karena PENGGUNAAN WEWENANG!! Wewenang adalah
sebuah alat yang sangat ampuh untuk meredam segala sesuatu,
baik yang SALAH, maupun yang BENAR!!! Wewenang se-
ring digunakan untuk MEMBUNGKAN mulut rakyat, tanpa
berusaha untuk MENGERTI apa yang diaspirasikan!! “Ayah,
mengapa saya harus diam?”, tanya seorang anak pada ayahnya!
“Karena SAYA MENYURUH KAMU untuk diam!”, jawab si
Bapak, tegas!!! Ilustrasi ini menggambarkan apa yang sering
dialami “rakyat kecil” yang TIDAK punya wewenang, walau
untuk bertanya, “Mengapa?”!!!

Akankah saya harus memikul cap “turunan pemberontak” di se-
panjang umur saya, dan menanggung imbasnya di dalam hidup
saya, biar kita lihat saja nanti!!!

PDSD-MALUKU:
BERITA HARIAN UMUM SIWALIMA EDISI: 2 April 2001
2. PDSD: FKM agar Stop Beraktifitas !
r Soselisa: Pemerintah Jawab Dulu Surat FKM
Ambon, Siwalima
Inilah ultimatum bagi aktifis Front Kedaulatan Maluku (FKM). Penguasa
Darurat Sipil Daerah (PDSD) Maluku, Dr. Ir. M. Saleh Latuconsina, MS
mengingatkan agar FKM segera enghentikan aktifitasnya dalam memperjuangkan
pengakuan terhadap kedaulatan Republik Maluku Selatan (RMS) dari berbagai
negara.

JOSHUA:
Mengapa??? Apa dasar hukumnya???

PDSD-MALUKU:
HAL itu disampaikan Latu-con--sina yang juga Gubernur Maluku menjawab
pertanyaan Siwalima di Ambon, Sabtu (31/3), berkait-an dengan surat yang
dikirim FKM kepada Presiden dan Ketua DK PBB untuk meminta agar ke-dau-latan
RMS dikembalikan. Di-ingat-kan bahwa segala kekuat-an akan dikerahkan untuk
mem-per-tahankan tetap tegaknya NKRI, termasuk Propinsi Maluku.

JOSHUA:
Apa saja yang ADA di dalam SEGALA KEKUATAN itu Pak
Gubernur?? Kelihatannya anda cuma merujuk ke kekuatan fi-
sik, atau “force”, sedangkan yang lain tidak diandalkan!!! Jika
terhadap RMS, Indonesia memiliki “kekuatan HUKUM dan
KEADILAN dan KEBENARAN, mengapa FKM harus anda
bungkamkan dengan menggunakan WEWENANG, saja?? Ja-
dilah AYAH yang baik, dan BICARA-lah dulu dengan ANAK-
ANAK anda!! Taklukan mereka dengan argumentasi BIJAK
seorang Bapak!!!

PDSD-MALUKU:
Ya, "Saya tetap tegas, karena tu-gas saya adalah untuk menjaga intergrasi
bangsa, dan sebaiknya saya sarankan agar FKM stop dengan kegiatannya. Sebab
kita tetap melakukan hal-hal yang se-maksimal mungkin untuk mem-per-tahankan
republik ini," tandas Latuconsina.

JOSHUA:
Menjaga integrasi Bangsa, BUKAN TUGAS ANDA SAJA, te-
tapi TUGAS SAYA JUGA!!! Tetapi, jika integrasi itu ada
CACATNYA, anda dan saya berkewajiban MEMPERBAIKI-
nya, dan BUKAN MENUTUPINYA!!! Bagaimana anda me-
ngatakan “melakukan hal-hal secara MAKSIMAL untuk mem-
pertahankan Republik ini”, sedangkan yang diandalkan cuma
sepotong WEWENANG???

PDSD-MALUKU:
Dia mengingatkan bahwa saat ini masih berlaku keadaan Da-rurat Sipil. "Oleh
sebab itu, apa yang hendak dilakukan oleh ma-syarakat harus dalam bingkai
Da-rurat Sipil. Dengan kata lain, ada koor-dinasi maupun kerjasama yang baik
dengan PDS," tandasnya.

JOSHUA:
Jika FKM itu NAKAL dan lupa berkoordinasi, APA USAHA
PDSD-Maluku untuk menginisiasi sebuah KOORDINASI de-
ngan FKM??? Apanya di dalam BINGKAI Darurat Sipil itu
yang sudah dilanggar FKM??? Merusuhkan? Ataukah “mere-
sahkan”?

PDSD-MALUKU:
Dia menambahkan, "Ma-salah isu pengibaran bendera RMS 25 April maupun siaran
radio Suara Perjuangan Muslim Maluku yang terkesan memprovokasi kelom-pok
tertentu telah ditangani oleh apa-rat pembantu saya, yakni Pang--dam dan
Kapolda. Oleh se-bab itu, masyarakat tidak perlu ce-mas dengan berbagai
macam isu yang berkembang akhir-akhir ini. Saya harap masyarakat
me-nye-rahkan segala permasalah-an-nya kepada PDS untuk dise-lesaikan."

JOSHUA:
Pak Gubernur berbicara tentang ISU dan SIARAN!!! Menurut
Undang-undang Darurat Sipil, MANAKAH di antara keduanya
yang dapat DIPEGANG sebagai DASAR Pengambilan Kebijak
sanaan DS (dasar hukum)???

Kalau boleh saya MOHONKAN, :tolonglah SELESAIKAN Ka-
sus PENGISLAMAN KARBITAN di KESUI dan KECAMAT-
WAHAI!!! Tolong juga BERSIHKAN TANAH NENEK MO-
YANG SAYA dan ANDA, dari LASKAR-LASKAR IBLIS
itu, barulah anda MENOLEH ke FKM!!! Boleh kan Pak Gu-
bernur??? Oh, ya! Logika saya begini, FKM mempersatukan
PELA-GANDONG, sedangkan “lasgab alib” menghasut untuk
menghancurkan PELA-GADONG!!! Mana yang Pak Guber-
nur PILIH, Pela-Gandong HANCUR di bawah NKRI, ataukah
Pela-Gandong BERSAUDARA di bawah RMS???

SIWALIMA:
Sementara itu, informasi yang diperoleh Siwalima dari sumber-sum-ber di
Canbera, Australia mau-pun dari sumber-sumber di Den Haag, Belanda
menyebut-kan, pemerintah kedua negara itu justru tidak terlalu tertarik
de-ngan isu RMS. Di Australia bah-wa dikabarkan belum ada perwa-kilan RMS
ataupun FKM. "Orang Maluku disini sepertinya ti-dak ter-lalu peduli dengan
isu-isu sepa-ratis. Mungkin karena dulu ada an-caman dari diplomat Indonesia
bah-wa kalau mereka bikin de-monstrasi, maka orang di Maluku bisa dibunuh,"
ucap sum-ber Siwa-lima dari Australia per telepon.

JOSHUA:
Apa yang INGIN dicapai dengan berita ini??? Peduli atau ku-
rang peduli, atau tidak peduli, ITU SEMUA BUKAN JA-
WABAN, SAH ATAU TIDAK SAH-nya RMS itu!!! Jika me-
mang ada KEMUNGKINAN bahwa warga Maluku di Australia
itu DIANCAM, HAPUS diskripsi anda bahwa “mereka tidak
terlalu peduli” itu!!!

SIWALIMA:
Kalangan pers Australia juga masih belum memberitakan se-putar isu-isu RMS.
Sumber yang sama memperkirakan pemerintah Australia tidak akan gegabah untuk
memberikan dukungan ba-gi perjuangan kelompok sepa-ratis di Indonesia timur.
"Sebab bisa menjadi beban bagi peme-rin-tah Australia kalau sampai muncul
negara-negara kecil yang miskin di Indonesia Timur. Se-karang, Australia
sudah cukup pusing dengan masalah kemis-kinan di Timor Timur dan Papua New
Guinea," jelasnya.

JOSHUA:
Sumber itu BISA MELIHAT atau tidak?? Mengapa MALUKU
HARUS MISKIN?? Katakan sumbermu itu, pakai otaknya se-
dikit, supaya dia bisa mengerti logika sepele, misalnya “orang ti-
dak akan berbondong-bondong ke Maluku, jika Maluku ini mis-
kin”!!! Anda sendiri orang Maluku atau bukan???

SIWALIMA:
Demikian halnya di Belanda. Sumber yang menghubungi Si-wa-lima, tadi malam,
menyebut-kan, pemerintah negari kincir angin itu masih belum menaruh
per-hatian yang intens terhadap isu RMS. "Malah, pemerintah Be-landa saat
ini sedang menaruh perhatian terhadap usaha pe-ngembangan Pelabuhan Ambon
dengan mencontohi Pelabuhan Ro-terdam. Ini merupakan ke-inginan dari
masyarakat Maluku di Belanda yang disampaikan kepada pemerintah Belanda pada
saat perayaan 50 tahun masya-rakat Maluku tiba di Belanda," je-las sumber di
Den Haag, sem-bari menuturkan bahwa hanya sebagian kecil orang Maluku di
Belanda yang mendukung per-juangan RMS.

JOSHUA:
Sama dengan di atas, BESAR atau KECILnya dukungan terha-
dap FKM atau terhadap RMS, tidak mencerminkan SALAH
BENAR-nya RMS!!! Sebaliknya, jika DUKUNGAN terha-
dap FKM atau RMS itu BEGITU KECIL, mengapa kita harus
SEWOT seperti ini??? Bukankah sementara masih KECIL,
masih lebih BANYAK LOGIKA yang digunakan, sehingga cu-
kup baik untuk sebuah DIALOG?? Kalau sudah BESAR, bia-
sanya susah diajak bicara, karena labih mengandalkan FISIK!!!

AGUS RARSINA:
Cacat Hukum
Sementara itu, Wakil Ketua Pe-ngurus Besar Angkatan Muda Ge-reja Protestan
Maluku (BP AMGPM), Agus Rarsina, SH me-nuturkan, dikaji dari sisi hukum
in-ternasional sebenarnya peme-rin-tah RMS merupakan rival go-vern-ment.
Bahkan, dia menilai pe-me-rintahan RMS cacat hukum.

JOSHUA:
Bagus!!! FKM sudah mendapatkan SAINGAN!!! Mari kita
kaji lebih lanjut!!!

AGUS RARSINA:
"Saya mengatakan pemerintah RMS cacat hukum dipandang da-ri sisi hukum
internasional ka-rena tiga hal. Pertama, peme-rin-tah tersebut apakah secara
de fac-to mampu mengelola peme-rin-tahannya.

JOSHUA:
Astaga!!! Bung Agus ini mau mengajukan DASAR pernyata-
annya bahwa RMS itu CACAT HUKUM, atau mau BERTA-
NYA!!! Saya ini PUNYA sebidang TANAH!!! Apakah dasar
HUKUM KEPEMILIKAN saya itu CACAT, jika saya mau ber-
tanam di atasnya, atau menjadikannya tanah pekuburan, atau ru-
mah tikus dan kecoak??? APRIL PROKLAMASI, MEI DI-
SERBU TNI, apa ada KESEMPATAN untuk mengisi DE FAC-
TO-mu itu Bung Agus??? Bahwasanya RMS sudah mampu
MENGORGANISIR PERTAHANAN di dalam suatu SISTEM
ANGKATAN BERSENJATA mereka, adalah kenyataan bah-
wa mereka juga BISA MENGELOLA PEMERINTAHAN!!!

AGUS RARSINA:
Kedua, pemerintah ter-sebut tidak mendapat perla-wanan dari pihak manapun.

JOSHUA:
Bung Agus DAPAT SH-nya dari mana??? Kalau mau jadi AD-
VOKAT, jangan gunakan argumentasi yang nantinya MENU-
SUK diri sendiri!!! Jika tidak ada perlawanan dari LUAR MA-
LUKU, maka anda perlu belajar sejarah lagi!!! Jika tidak ada
perlawanan dari DALAM MALUKU, maka KIRIM ALASAN
ke-2 dan ke-3 di bawah ini, ke TONG SAMPAH, Bung Agus!!!

AGUS RARSINA:
Ke-tiga, pemerintah tersebut harus menda-pat dukungan dari warga atau
wilayah setempat," jelasnya.

JOSHUA:
Saya bisa tolong BUANG alasan ini Bung Agus! Tong sampah
nya dimana???

AGUS RARSINA:
Secara de facto, kata dia, point pertama mungkin saja bisa di-terima.

JOSHUA:
APANYA yang bisa diterima Bung Agus??? Jadi orang HU-
KUM itu harus BICARA JELAS, sebab SETIAP KATA di da-
lam sebuah AKTE (misalnya), amat berarti!!!

AGUS RARSINA:
"Tetapi pada point kedua dan ketiga, pasti dihantam habis-habisan oleh
pemerintah RI," jelas alumnus hukum interna-sio-nal FH Unpatti, yang menulis
skrip-si bertajuk: "Kedudukan Re-solusi Dewan Keamanan PBB bagi Penyelesaian
Konflik Internasional" ini.

JOSHUA:
TIDAK BISA lagi Bung Agus!!! Alasan ke-3 sudah masuk ke
tong sampah, karena alasan BUNUH DIRI yang ke-2 !!! Anda
mau bikin malu-malu Unpatti kah Bung Agus?? Anda mengan-
dalkan HUKUM INTERNASIONAL, padahal dari tadi saya TI-
DAK bisa MENGUTIP SATU KATA SAJA DARI salah satu
KONVENSI Internasional-mu itu!!! Apakah Sdr. Rarsina itu
IDENTIK dengan Hukum Internasional, sehingga jika “penda-
patnya, RMS CACAT HUKUM”, maka cacat-hukumlah RMS
itu??!!

Jika Sdr. Rarsina BENAR, bahwa FKM “pasti dihantam habis-
habisan oleh pemerintah RI”, mengapa Pemerintah DIAM, dan
MULAI BERSEMBUNYI DIBALIK “MAKAR” dan “DISIN-
TEGRASI”, sambil melontarkan WEWENANG???

AGUS RARSINA:
Secara geografis, jelas dia, wi-layah Maluku Utara dan Maluku Tenggara
menolak RMS, dan Maluku Tengah hanya sebagian. "Tiga hal yang saya sebutkan
ta-di adalah tes obyektif, sedang-kan tes subyektif meliputi do-rong--an
terciptanya suatu negara yang bersifat parsial (wilayah kecil dari bagian
NKRI). Disini da-pat di-konklusikan bahwa secara test ob-yektif dan test
sub-yektif RMS ti-dak memenuhi syarat," papar dia.

JOSHUA:
Apakah PENOLAKAN Malut dan Malra itu berdasarkan TEO-
RI HUKUM INTERNASIONAL, ataukah HASIL JAJAK PEN-
DAPAT anda Bung Agus??? Mana ada PROSES LEGAL yg.
berlangsung atas dasar PERKIRAAN PRIBADI?? Anda MENI-
LAI RMS berdasarkan PENDAPAT PRIBADI, lalu menyebut-
nya TES OBJEKTIF??? Sementara itu, TES SUBJEKTIF anda
yang orang HUKUM, TIDAK punya DASAR HUKUM!!! Asta-
ganaga!!!

AGUS RARSINA:
FKM menganggap pemerin-tah Indonesia melanggar Perjan-jian Linggarjati,
Renville dan Konverensi Meja Bundar, bah-kan menyalahi Konstitusi RIS,
menurut dia, merupakan intepre-tasi yang salah. "Sebab sebetul-nya
perjanjian-perjanjian yang itu merupakan proses-proses po-litik dan
perubahan bentuk ne-gara ……

JOSHUA:
Sdr. Rarsina, saya tidak MENGULIAHI anda, tetapi “YANG
DIKATAKAN MELANGGRA HUKUM itu adalah MELANG-
GAR ISI HUKUMNYA, dan BUKAN MELANGGAR PRO-
SES POLITIS TERCIPTANYA HUKUM TERSEBUT!! Anda
SUDAH BACA ISI PERJANJIAN-PERJANJIAN tersebut????
Jika anda SERIUS mau TAHU, cari HASIL PENELITIAN SU-
SAN PARKER tentang RMS sebagai LAPORAN ke PBB!!!

AGUS RARSINA:
dari NKRI (berdasar pro-klamasi 17 Agustus 1945) ke ben-tuk Republik
Indonesia Serikat dengan berlakunya Konstitusi RIS (22 Desember 1949-17
Agus-tus 1950)…….

JOSHUA:
APAKAH 25 APRIL 1950, MASUK di dalam ERA RIS atau
TIDAK, Sdr. Rarsina??? Ketika mengendari mobil anda dari
Kantor menuju Rumah anda, isteri anda menelepon lewat HP
anda untuk minta anda “singgah di CITRA” untuk beli gula!!
Isteri anda kemudian mengomel bahwa anda MELANGGAR
janji anda, karena tiba di rumah TANPA GULA!!! Apakah an-
da bisa menangkis dengan argumen, “Saya TIDAK MELANG-
GAR JANJI, karena janji itu DIBUAT di dalam PROSES PER-
UBAHAN POSISI SAYA DARI DI KANTOR MENJADI DI
RUMAH???

AGUS RARSINA:
menjadi NKRI dengan UUDS 1950 (dari tahun 1950-1959) dan pada tanggal 5 Juli
1959 tercetus Dekrit Presiden yang memberlakukan kembali UUD 1945," jelas
dia.
Karena itu, sambung Rarsina, "Sekali lagi saya katakan itu ada-lah
proses-proses politik dalam rang-ka mencari format yang ideal tentang NKRI
di masa depan dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bukti kefinalan kita dalam
mencari for-mat. Itu artinya seluruh proses ta-war menawar konstitusional
seperti yang ada dalam beberapa perjanjian terdahulu sesungguh-nya telah
gugur demi hukum."

JOSHUA:
Ketika isteri anda mengharuskan anda MEMENUHI JANJI ter-
sebut dengan KEMBALI KE CITRA, anda menjawab, :”O TI-
DAK BISA, KARENA POSISI FINAL SAYA SUDAH DI
RUMAH, JADI TAWAR-MENAWAR DI DALAM PERJA-
LANAN TADI TELAH GUGUR DEMI HUKUM!!!” Bung
Agus…bung Agus…dimanakah logikamu??? Apakah penen-
tuan berlakunya suatu UUD hanya oleh PRESIDEN, TIDAK
CACAT HUKUM???

AGUS RARSINA:
Menurut dia, perjuangan FKM ke luar negeri mengguna-kan pendekatan pengakuan
in-ternasional. "Sifat dari pende-kat-an pengakuan internasional ini tidak
berdasarkan fakta. Walau-pun masyarakat internasional mendukung, tetapi
pendekatan ini sudah lama ditinggalkan. Mah-kamah Internasonal mau-pun
konvensi-konvensi interna-sional menggunakan pendekat-an yang bersifat
deklaratif. Ar-tinya, pengakuan internasional terhadap suatu negara
bergan-tung pada fakta di lapangan se-perti apa. Apakah ada wilayah, rak-yat
dan sebagai-nya, sehingga RMS waktu itu tidak dapat me-menuhi hal tersebut.
Menurut sa-ya, pengakuan internasional ha-nya menjadi suplement diplo-ma-cy
bagi subyek hukum interna-sio-nal, bahkan tanpa ada penga-kuan internasional
pun suatu ne-gara termasuk negara yang baru dibentuk pun harus dihargai
se-ba-gai negara," jelas Rarsina.

JOSHUA:
Maafkan kebodohan saya Bung Agus, tapi saya TERSESAT!!!
Mulanya TIDAK BERDASARKAN FAKTA, lalu bersifat DE-
KLARATIF, yang MEMPERHATIKAN FAKTA LAPANG-
AN!!! Apakah anda tidak sedang “melawan diri sendiri”???
Coba baca lagi pernyataan anda, tapi dengan perlahan-lahan!!!

AGUS RARSINA:
Jadi, dia menandaskan, "Gem-bar-gembor RMS adalah akumu-lasi kekecewaan, dan
kalau FKM perjuangkan hak asasi manusia, silakan saja. Tetapi harus ingat
momentum 5 Juli 1959 dalam pa-radigma NKRI. Kalau toh sudah diluar NKRI
berarti terjadi proses perjuangan merebut kekuasaan."

JOSHUA:
Bagaimana kalau GUS DUR mengeluarkan DEKRIT PRESI-
DEN, “KITA KEMBALI KE UU-RIS”!!! Paling tidak, Amin
Rais masuk RS-Jiwa!!! Saya “mencuri” roti dan terancam ma-
suk Bui! Supaya saya tidak masuk Bui, saya minta Bung Agus
mengubah bunyi hukum menjadi, “Mencuri adalah pelanggaran
hukum dan harus masuk Bui, KECUALI mencuri makanan ka-
rena lapar”!!! Mencuri duluan, tetapi kemudian bebas karena
hukum yang dibuat belakangan!!?? Bagaimana pendapat Bung
Agus???

HOBART SOSELISA:
Berbeda dengan Rarsina, pe-ng-amat politik dari Fisip UKIM, Hobart Soselisa,
S.Sos menilai lang--kah FKM sebagai sesuatu yang positif. "RMS telah
mem-proklamirkan dirinya sebagai se-buah negara pada tanggal 25 April 1950,
dan wajar kalau saat ini FKM menuntut pengemba-lian kedaulat-an itu. Kalau
di-bi-lang FKM me-lakukan gerakan se-paratis, sabar dululah. Sebab se-lama
ini FKM belum melakukan tin-dakan yang melawan negara. Namun sebuah
kebenaran yang hendak diungkap oleh FKM. Ini yang perlu dilurus-kan,"
ungkapnya.

JOSHUA:
B R A V O Bung Hobart!!! Banyak orang bersifat PENGE-
CUT, yang tidak berani memandang FKM dari segi MENCA-
RI KEADILAN dan KEBENARAN!!! Mereka lalu BERLIN-
DUNG dibalik tuduhan MAKAR, SEPARATIS, MELAWAN
PEMERINTAH, dll. ungkapan KOSONG!!

HOBART SOSELISA:
Dia sependapat dengan klaim FKM bahwa Indonesia telah me-langgar perjanjian
Linggarjati, Renville dan Konferensi Meja Bundar. "Nah, kalau dibilang FKM
melakukan gerakan separa-tis, sementara fakta atau bukti sejarah maupun
bukti juridis ten-tang apa yang diperjuangkan oleh FKM dipunyai oleh FKM,
itu bagaimana?" ujarnya.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah menjawab surat FKM. "Supaya kita
bisa membuk-tikan bahwa benar atau tidak fakta dan bukti yang dikemukan oleh
FKM tentang kedaulatan RMS. Ini supaya jangan menjadi polemik dalam
masyarakat. Kalau pemerintah menjawab surat FKM, dan tentunya jawaban itu
didasarkan pada fakta sejarah maupun bukti-bukti secara hu-kum, bahwa RMS
itu bukan ne-gara berdaulat. Ya, menurut saya itu baru selesai," ujar dia.
Andaikata pemerintah tak bisa menjawab, sambung Soselisa, "Maka sebaiknya
Maluku dijadi-kan daerah netral. Dan kemudian membangun sebuah perunding-an
antar FKM dan Pemerintah NKRI, serta menghadirkan PBB sebagai penengah.
Kalau peme-rintah dapat membuktikan bahwa RMS bukan sebuah negara berdaulat
sebagaimana yang di-klaim FKM, maka silakan peme-rintah menuntut FKM."
(S10/CR1/S12)

JOSHUA:
Jika Bung Hobart BUKAN anggota FKM, dan juga BUKAN
“warga RMS”, maka KITA BERDUA ADALAH PENCARI
KEBENARAN DAN KEADILAN!!! Saya HARUS berteri-
ma kasih kepada Bung HEINTJE dan Bung HOBART, yang
telah membuktian bahwa saya BUKAN orang gila yang berte-
riak-teriak seorang diri ditepi-tepi emperan PASAR KAGET!!!

Salam Sejahtera!
JL.

----- End of forwarded message from Joshua Latupatti -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---