[INDONESIA-NEWS] KMP - Ketua BPK ttg Pemeriksaan APBN 1999/2000

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Thu Apr 05 2001 - 17:00:51 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0104/06/UTAMA/peny01.htm

>Jumat, 6 April 2001
   Ketua BPK tentang Pemeriksaan APBN 1999/2000
   Penyimpangan Terbesar di Setpres
   Jakarta, Kompas
   
   Sekretariat Negara (Setneg) dan Sekretariat Presiden (Setpres)
   tercatat sebagai lembaga dengan penyimpangan terbesar dalam pemakaian
   belanja rutin berdasarkan hasil pemeriksaan pelaksanaan Anggaran
   Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 1999/2000 (April
   1999-Maret 2000) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Menurut Kepala
   BPK Satrio B Joedono, terdapat beberapa penyimpangan dalam anggaran
   belanja pada beberapa departemen atau lembaga. Untuk sejumlah
   departemen atau lembaga, angkanya di atas nilai rata-rata 10,67
   persen. Untuk penyimpangan belanja rutin, yang paling menonjol adalah
   penyimpangan di Setneg, yakni 50,89 persen dan Setpres 57,93 persen.
   
   Sementara itu, penyimpangan menonjol anggaran belanja pembangunan
   terjadi pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM), yakni
   sebesar 57,01 persen, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
   28,35 persen, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi 27,31 persen,
   dan Setpres 32,93 persen. Selain itu, penyimpangan anggaran belanja
   juga terjadi di lingkungan Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan
   Angkatan. Penyimpangan anggaran pada Mabes TNI tercatat 35,06 persen.
   
   Hasil pemeriksaan semester II tahun anggaran 2000 dan tahun anggaran
   1999/2000 ini disampaikan oleh Kepala BPK kepada Presiden Abdurrahman
   Wahid di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis. Kepala BPK didampingi oleh
   sejumlah Wakil Kepala BPK.
   
   Hasil pemeriksaan BPK ini juga pernah disampaikan kepada DPR tanggal
   22 Februari 2001. Dari pemeriksaan tersebut, BPK menemukan
   penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara senilai Rp 8,05
   trilyun, atau 18,5 persen dari total realisasi penggunaan uang negara
   yang diperiksa.
   
   Menurut Satrio Joedono, Presiden Abdurrahman Wahid meminta BPK untuk
   meningkatkan pemeriksaan dan memberi laporan kepada Kejaksaan Agung
   dan polisi sepanjang ada unsur dugaan tindak pidana. Mengenai
   penyimpangan di Setneg dan Setpres, Kepala BPK tidak memberikan
   penjelasan secara detail.
   
   Dipertanyakan
   
   Dalam buku hasil pemeriksaan BPK yang dibagikan kepada wartawan, juga
   tidak dijelaskan lebih rinci penyimpangan keuangan negara di Setneg
   dan Setpres. Namun, berdasarkan data yang diperoleh Kompas, anggaran
   pembangunan Setneg dalam RAPBN 2001 adalah sebesar Rp 18,4 milyar
   ditambah dana sebesar Rp 46,574 milyar yang merupakan bantuan luar
   negeri (hibah) untuk program Indonesia-Australia Specialized Training
   Project (IASTP).
   
   Sementara itu, anggaran pembangunan Setneg pada APBN 2000 sebesar Rp
   12,141 milyar, belum termasuk hibah program IASTP sebesar Rp 38
   milyar. Adapun anggaran pembangunan Setpres pada RAPBN 2001 ditetapkan
   sebesar Rp 3 milyar. Di dalam anggaran Setpres, tidak disebutkan dana
   yang telah dialokasikan untuk biaya perjalanan Presiden Abdurrahman
   Wahid ke luar negeri.
   
   Adanya alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan pers serta
   media sebesar Rp 1 milyar dalam RAPBN 2001 Setpres telah lama
   dipertanyakan beberapa wartawan yang biasa meliput kegiatan Presiden.
   Menurut Lukman Alpayana, seorang wartawan yang sudah lama meliput di
   Istana Kepresidenan, alokasi dana itu sama sekali tidak terkait dengan
   tugas wartawan.
   
   "Kami tidak mendapatkan fasilitas apa-apa selain fasilitas ruangan
   wartawan, tetapi itu pun bukan disediakan Setpres, namun disediakan
   Setneg," ujar Lukman.
   
   Kategori penyimpangan
   
   Jenis penyimpangan yang diperiksa BPK meliputi tiga kategori. Ketiga
   kategori itu adalah penyimpangan terhadap ketertiban dan ketaatan
   (pada peraturan perundang-undangan), penyimpangan terhadap kehematan
   dan efisiensi, serta penyimpangan terhadap efektivitas (pencapaian
   sasaran).
   
   Dalam pemeriksaan BPK terhadap semua jenis anggaran dalam tahun
   anggaran (TA) 1999/ 2000 dan tahun buku 1999, ditemukan 834
   penyimpangan dengan nilai total Rp 3.879.573,93 juta, atau 10,45
   persen dari total realisasi anggaran yang diperiksa.
   
   Jumlah ini terdiri dari 441 penyimpangan terhadap ketertiban dan
   ketaatan dengan nilai Rp 2.572.951,89 juta, atau 6,93 persen dari
   realisasi anggaran yang diperiksa. Selain itu, 243 penyimpangan
   terhadap kehematan dan efisiensi dengan nilai Rp 529.616,56 juta, atau
   1,43 persen dari realisasi anggaran yang diperiksa.
   
   Juga terdapat 150 penyimpangan terhadap efektivitas pencapaian sasaran
   dengan nilai Rp 777.005,48 juta, atau 2,09 persen dari realisasi
   anggaran yang diperiksa.
   
   Sementara itu, pada anggaran tahun anggaran 2000 dan tahun buku 2000,
   BPK menemukan 925 penyimpangan dengan nilai total Rp 8.050.337,05
   juta, atau 18,15 persen dari total realisasi anggaran yang diperiksa.
   
   Jumlah ini terdiri atas 427 penyimpangan terhadap ketertiban dan
   ketaatan dengan nilai Rp 2.610.777,24 juta, atau 5,89 persen dari
   realisasi anggaran yang diperiksa. Selain itu, juga terdapat 237
   penyimpangan terhadap kehematan dan efisiensi dengan nilai Rp
   197.782,28 juta, atau 0,45 persen dari realisasi anggaran yang
   diperiksa, dan 261 penyimpangan terhadap efektivitas pencapaian
   sasaran dengan nilai Rp 5.241.777,53 juta, atau 11,82 persen dari
   realisasi anggaran yang diperiksa.
   
   Duplikasi pemeriksaan
   
   Menurut Satrio B Joedono, BPK telah memberikan saran-saran perbaikan
   terhadap pelaksanaan APBN, non-APBN, APBD, dan anggaran BUMN. BPK
   telah mengirim surat kepada Presiden tanggal 4 Oktober 2000 mengenai
   pemeriksaan intern dan ekstern keuangan negara di Indonesia.
   
   BPK menyarankan untuk menghilangkan duplikasi pemeriksaan ekstern.
   Pemeriksaan intern hanya dilakukan oleh inspektorat jenderal di
   lingkungan departemen, inspektorat di lingkungan lembaga pemerintah
   non-departemen (LPNDP), provinsi, kabupaten dan kota, serta oleh
   sistem pengawasan intern (SPI), BUMN, dan BUMD yang bersangkutan.
   
   Adapun audit ekstern hanya dilakukan oleh BPK. Melalui upaya-upaya
   tersebut, menurut Joedono, BPK terus berupaya bersama-sama DPR untuk
   meningkatkan pembudayaan peranan pengawasan lembaga negara sebagaimana
   diamanatkan Ketetapan (Tap) MPR Nomor X/MPR/1998. (gun)

---
_All_ five lists on this site are available _by direct email_ for US$100
per year to _new_ subscribers.  Or US$250 donation for a _lifetime_
subscription.  Pay by credit card to apakabar@radix.net. 

My new email list of Southeast Asia news in English costs US$100 a year.

RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com> ---