[INDONESIA-VIEWS] SEA EAGLE - Dialog Nasional

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed May 23 2001 - 16:15:05 EDT


Date: Tue, 22 May 2001 17:43:18 -0700 (PDT)
From: sea eagle <seaeagle42550@yahoo.com>
Subject: Dialog National !
To: apakabar@radix.net

Sekretariat : Jln. Dr. Kayadoe, Lrg. PMI no. 71

( (0911) 351651

Fax. 62 (0911) 351651 E-Mail :
frontal@ambon.wasantara.net.id

Nomor : 18 / DPP.FKM / V / 2001.
Lamp : ---
Perihal : DIALOG NASIONAL.

Kepada Yth.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
K.H. ABDULRACHMAN WAHID (GUS DUR).

Di.-

J A K A R T A.

 

Dengan hormat,

Perjuangan Front Kedaulatan Maluku (FKM) adalah dalam
rangka mengembalikan hak dan kewajiban, harkat dan
martabat komunitas Bangsa Maluku yang sudah sangat
terpuruk (teraniaya, tertindas, menderita, mengalami
pembunuhan dari saat lepas saat), yang kesemuanya ini
disebabkan oleh karena konspirasi / kolaborasi siluman
vertikal Pusat dari Elit Politik, TNI (Status Quo),
POLRI, Golkar (Status Quo) dan Muslim garis keras.

Rakyat tidak punya kemampuan untuk melakukan dan
melanggengkan tragedi kemanusiaan baik itu dalam waktu
singkat maupun untuk waktu lama (2 tahun 5 bulan) dan
mungkin akan berkelanjutan sesuai konspirasi para elit
politik dan elit birokrasi maupun kekuatan sektarian
di tingkat pusat pemerintahan.

Konspirasi ini meramu sumber / subyek konflik
sedemikian rupa sehingga kelihatannya seperti tragedi
horisontal Muslim dan Kristen lokal, dimana
kepentingan mereka (konspirasi tersebut diatas) tetap
langgeng, lestari, berkesinambungan yaitulah
kedudukan, harta / uang dan demi tercapainya negara
Islam (Pemberlakuan Syariat Islam dalam wilayah negara
/ bottom up sehingga pada akhirnya diharuskan adanya
payung hukum untuk hal tersebut yang datangnya dari
top down).

Sementara TNI dan Golkar tetap mempertahankan kukunya
lebih dalam agar kebusukan / kejahatan kemanusiaan
yang mereka perbuat tidak muncul dipermukaan.

Selanjutnya dengan sadar, jujur, ikhlas dan rasa
tanggung jawab atas panggilan suci tentang penerapan
nilai-nilai Hak-hak Azasi Manusia (HAM) sebagai
pemberian Tuhan yang hakiki dan tidak dapat diganggu
gugat oleh siapapun, maka dengan memperhatikan :

NKRI yang sudah kolaps dimana-mana baik Ideologi,
Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan pertahan keamanan
(Ipoleksosbudhankam).
Tuntutan warga negara terhadap dasar hukum berdirinya
negara yang telah sangat bervariasi, yaitu :
Penerapan hukum Islam secara bottom up dimana-mana
(Sulawesi Selatan, Gorontalo, Aceh, Maluku dan mungkin
akan menyebar kelain-lain) yang pada saatnya mendapat
keabsahan Top down. Khusus di Aceh NAD = Nangroe Aceh
Darussalam.
Papua (Otonomi berpemerintahan sendiri).
UUD 1945 dan Pancasila yang telah dirobek-robek
eksistensinya, yang mengarah pada amandemen
Konstitusi.
 

Elit Politik dan Partai Politik hanya berkonfrontasi
untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden tanpa
satupun upaya konkrit dalam rangka netralisasi
penderitaan rakyat di Indonesia termasuk komunitas
Alif置ru / Maluku.
 

Negara mengalami krisis kepemimpinan yang benar-benar
dapat berdiri diatas semua golongan serta menempatkan
kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau
golongan.
 

Belum terjawabnya secara positif Surat no.
04/DPP.FKM/I/2001 Perihal Mohon Klarifikasi tentang
Keabsahan dan Mohon Pengembalian Kedaulatan RMS dan
Surat no.12/DPP.FKM/III/2001 Perihal Mohon
Perlindungan Dalam Rangka Peringatan Hari Kemerdekaan
Republik Maluku Selatan.
 

FKM berada diantara Pemerintah Indonesia dan rakyat
Maluku.
Kepada pemerintah adalah suatu tindakan koreksi dan
protes terhadap ketidak mampuan penanganan tragedi
kemanusiaan di Maluku, sementara terhadap keterpurukan
masyarakat Maluku adalah suatu penegakan kebenaran,
keadilan dan kejujuran, (menyuarakan penderitaan
rakyat Maluku), sebab tidak ada lagi kemerdekaan dan
kedaulatan bagi rakyat Maluku dimana-mana yaitu ; di
pasar, sekolah, kantor, tempat umum, jalan raya,
lautan, tempat asalnya dan sumber daya alamnya.

Tidak ada satupun pembukaan UUD 1945 serta isinya yang
diberlakukan di Maluku oleh Pemerintah dalam negara
yang katanya merdeka dan berdaulat serta adalah negara
hukum yang diagul-agulkan.
 

FKM lahir dengan tuntutan mendasar (skop nasional dan
internasional) demi penyelesaian tragedi kemanusiaan
Maluku yaitu :
Peace Keeping Forces Atandance (Kehadiran Pasukan
Pemelihara Perdamaian), dalam rangka memulihkan
nilai-nilai kemanusiaan di Maluku.
TNI, Jihad dan yang bukan bangsa Maluku (Alif置ru)
segera angkat kaki dari Bumi Maluku.
Stop Bantuan apapun dari luar kepada Indonesia atau
Maluku kecuali bahan-bahan makanan / pakaian.
Pengembalian Kedaulatan Negara Republik Maluku
Selatan.
 

Tuntutan ponit 08 di atas, janganlah ditafsirkan
sebagai upaya melawan pemerintahan yang sah, akan
tetapi tuntutan tersebut merupakan jawaban atas
ketidak pedulian Negara / Pemerintah dalam menangani
tragedi kemanusiaan Maluku selama ini.

Yang nota benenya harus disikapi dengan arif,
bijaksana, terbuka / transparan dan tertanggung jawab
dari pihak Pemerintah Indonesia dan jangan main potong
ditengah-tengah dengan langkah-langkah seperti ;

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa terhadap apa
yang disuarakan oleh FKM.
Agresi bersenjata / aksi-aksi kekerasan / teroris dan
lain-lain semacamnya.
Aksi-aksi jebakan, manipulasi, rekayasa, kamuflase dan
lain-lain semacamnya.
 

Sehingga pada saatnya juga sangat memerlukan pengamat
/ Penasehat / praktisi hukum /saksi yang bertaraf
nasional dan internasional pula.

Kemudian dari pada itu dengan mempertimbangkan :

Muslim garis keras / Jihad yang diakui kehadirannya
oleh pemerintah dan atau komponen-komponen / potensi
pemerintahan.
Apapun bentuk kekerasan di Maluku adalah diciptakan
oleh konspirasi siluman vertikal dan siapapun
pengikutnya / dalang perbuatan melawan hukum di
jajaran horisontal walaupun mereka adalah orang Maluku
dan dari manapun agamanya yang tetap ingin
melanggengkan kehancuran di Maluku seharusnya
dipandang sebagai musuh negara yang kemudian harus
diatasi oleh Pemerintah negara Indonesia dan bukan
sebaliknya didramatisir menjadi konflik horisontal
Islam Kristen, pada hal nyata-nyata merupakan konflik
vertikal, walaupun realitasnya bahwa penyerangan itu
berasal dari Islam garis keras luar maupun dalam.
Kami (FKM) tetap menyatakan dengan tegas bahwa
bentukan-bentukan sedemikian adalah kelompok penjahat
/ pemberontak / mafia dengan tujuan kehancuran
masyarakat Alif置ru / Maluku secara terencana,
terstruktur, tersupport, dan berkesinambungan. Untuk
itu FKM mengutuk bentukan kelompok tersebut yang telah
merusakan tatanan sosial / adat masyarakat Maluku,
termasuk pembantaian dan pembumihangusan pemukiman
warga masyarakat Alif置ru / Maluku Kristen tanggal 20
Mei 2001.

Keseluruhan strategi / kebijaksanaan yang diterapkan
oleh Penguasa Darurat Sipil Daerah Maluku (PDSDM)
hanyalah rhetorika / diskriminatif, seleratif
(subjektif) oleh karena tetap berada diluar
primatisasi hukum dan diluar bingkai-bingkai Hak Azasi
Manusia, termasuk Surat Keputusan pelarangan aktivitas
FKM
Kejahatan lapangan yang setiap saat tetap terjadi
yaitu ; kematian masyarakat Alif置ru / Maluku yang
dilakukan oleh konspirasi vertikal tersebut diatas,
padahal pos apung dan Yongab yang nota bene adalah
kepanjangan tangan PBB sudah ada.
Segregasi (Pemisahan) wilayah terus dilakukan dan tak
kunjung selesai yang konotasinya juga adalah
pelanggengan konflik yang diciptakan oleh PDSDM dan
antek-anteknya.
 

Untuk itu dengan merujuk kepada:

Jawaban surat dari Sekretaris Presiden Republik
Indonesia no. B.470/Sespres/4/2001 tanggal 26 April
2001 perihal mohon perlindungan dalam rangka
peringatan hari kemerdekaan Maluku Selatan. Dengan
isinya mohon kesediaan Bapak Menteri Politik Sosial
dan Keamanan dapat menampung permasalahannya.
 

Desakan menteri-menteri Uni Eropa tanggal 14 Mei 2001.

Agar Indonesia terus melakukan reformasi politik dan
ekonomi serta menyarankan agar mengatasi secara damai
berbagai konflik internal Indonesia, terutama Aceh,
Papua dan Maluku dan menyarankan agar melakukan
penyelesaian secara dialog.
Tanggung jawab Indonesia untuk menuntut mereka yang
melakukan pelanggaran HAM serta hukum kemanusiaan
internasional di Timor-Timur.
 

Komitmen Presiden gus Dur yang tetap pada jalur
reformasi dan demokratisasi dan mempunyai perhatian
yang sangat besar dan manusiawi terhadap kehancuran
rakyat dimana-mana juga di Maluku, oleh ulah
konspirasi siluman vertikal yang tetap berupaya keras
untuk menjatuhkan mekanisme kepemimpinan yang
dikendalikan oleh Bapak. Sementara pada sisi lain
Bapak tentunya telah memikirkan langkah-langkah yang
terbaik (kebijakan dan kearifan) bagi masa depan
seluruh komunitas asli di archipelago ini (Indonesia)
termasuk Alif置ru / Maluku apabila toh itu adalah
kehendak Ilahi yang Maha Esa.
 

Maka dengan kerendahan hati kami memintakan kepada
Bapak agar kami (FKM) dapat berdialog bersama
pemerintah Indonesia yang turut juga diperlengkapi
dengan mediator / fasilitator / pengamat Internasional
dalam waktu yang tidak terlalu lama dan berlangsung
pada tempat netral (seperti Australia), dalam rangka
mendapatkan / menemukan solusi terbaik demi
penyelesaian kasus Maluku / Alif置ru.

Ambon, 22 Mei 2001.
Atas nama Bangsa Maluku (Alif置ru) / Melanesya Barat

PIMPINAN EKSEKUTIF

FRONT KEDAULATAN MALUKU

dr. A. H. Manuputty Hengky Manuhutu, SH

Pimpinan Eksekutif Sekretaris Jenderal

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

Bapak Ketua MPR.
Bapak Ketua DPR.
Ibu Wakil Presiden.
Bapak Sekretaris Jenderal PBB.
Bapak Ketua Dewan Keamanan PBB.
Ketua Amnesty Internasional.
Ketua Komisi Internasional untuk Hak Asasi Manusia.
Ketua Mahkamah Internasional.
Bapak Menteri Kordinator Bidang Politik Sosial dan
Keamanan.
Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Bapak Menteri Luar Negeri.
Bapak Panglima TNI.
Bapak Kepala Kepolisian RI.
Pemerintah Negara-negara Berdaulat lewat Kedutaannya
masing-masing.
Ketua Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia.
Pimpinan Front Kedaulatan Maluku (FKM) Sedunia.
Arsip.

----- End of forwarded message from sea eagle -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---