[INDONESIA-L] MUNG - Menumpas KKN (2)

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Tue May 29 2001 - 13:21:50 EDT


From: Mung Murbandono <mung.murbandono@rnw.nl>
To: apakabar@radix.net dll
Subject: MENUMPAS KKN (2)
Date: Tue, 29 May 2001 14:46:05 +-200

L Murbandono Hs
MENUMPAS KKN (2)

Pada bagian pertama Menumpas KKN telah didiskripsikan empat butir
penumpasan ialah (1) Fondasi Membunuh KKN, (2) Reformasi Total, (3) Cara
Pencegahan, dan (4) Cara Penanggulangan. Pada bagian kedua dan terahir ini
ditelusuri butir-butir lain yang mungk in penting, ialah (5) Reformasi
Konstitusi, (6) Pembenahan Menyeluruh Sektor Hukum, (7) Sekitar Reformasi
Perbankan.

REFORMASI KONSTITUSI

Sebab Indonesia menganut model negara hukum, maka semua aktifitas menumpas
KKN harus punya fondasi hukum menyeluruh yang kuat. Salah satunya,
konstitusi UUD 1945 yang "bermasalah" sebab masih memerlukan sejumlah
"penyempurnaan". Jadi, tiap kali tiap orang ngomong soal "secara
konstitusional" itu sejatinya kacau balau.

Apa pun soalnya, kita toh tidak bisa berangkat dari titik nol. Berangkat
dari "apa yang ada", jangka waktu penyelesaian amandemen UUD 1945
sebagaimana ditetapkan SU MPR Okotober 1999 yaitu Agustus 2000 dirasa
terlalu cepat. Dikuatirkan tidak cukup waktu u ntuk mengakomodasi aspirasi
masyarakat. Komisi Sektoral Hukum mengusulkan hasil amandemen UUD 1945
Agustus 2000 harus dinyatakan MPR sebagai UUD sementara.

Mengingat status UUD Sementara ini, MPR perlu membentuk Komite Nasional
Perancang Konstitusi yang beranggotakan antara lain para ahli hukum tata
negara, filsuf, tokoh masyarakat, pakar HAM, dan para pakar urusan duit.
Komisi menyusun serta mempersiapkan r ancangan dengan partisipasi publik
yang luas untuk jangka waktu tertentu.

UUD baru tersebut jangan mengabaikan proses sejarah konstitusi RI, dari
UUD 45, UUDS 50, sidang-sidang konstituante dsbnya, agar bisa disarikan
secara komprehensif. UUD yang final ini paling sedikit harus memuat
sejumlah hal fundamental semisal prinsip-pr insip checks & balances,
proteksi dan promosi HAM, HAM generasi kedua, demokrasi partisipatif
(langsung) seperti pemilihan langsung Presiden dan Kepala Daerah; prinsip
otonomi daerah dan desentralisasi yang demokratis, prinsip-prinsip anti
diskriminasi d an pluralisme, hakikat ekonomi yang menumpuk di MA, perlu
dibentuk hakim-hakim ad hoc, terutama yang berasal dari akademisi. Semua
yang direkrut untuk urusan ini, harus betul-betul bersih. Salah satu
tandanya ialah, tidak kaya raya. Apalagi jika kekayaan nya "mengerikan".
Hindari dan coret manusia-manusia semacam itu!

Kejaksaan

Kejaksaan yang independen menjadi mutlak. Independensi kejaksaan dilakukan
melalui perubahan sistem pengangkatan Jaksa Agung. Jika dulu diangkat
Presiden, harus diubah menjadi porsi kewenangan bersama antara Presiden
dengan DPR sebagai pihak yang menyet ujui. DPR sebelum menyetujui
memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk memberikan penilaian
terhadap kapabilitas dan integritas calon.

Dalam menangani kasus-kasus KKN, perlu dibelakukan fit and proper test
terhadap Jaksa Agung dan pembantu-pembantunya sampai dengan eselon yang
dianggap strategis. Untuk mengawasi kinerja kejaksaan, perlu dibentuk
Komisi Independen Pengawas Kejaksaan yang bertugas menerima dan
menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kinerja kejaksaan. Untuk
meningkatkan profesionalisme kejaksaan, perlu rekruitmen jaksa dari non
karir. Ini akan meningkatkan kemampuan merespon tuntutan masyarakat
tehadap profesionalis me dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif.

Kepolisian

Untuk mengembalikan tugas utama kepolisian untuk melindungi dan melayani
masyarakat, keberadaan kepolisian sebagai bagian dari Tentara Nasional
Indonesia (TNI) harus betul-betul diakhiri. Betul-betul digarisbawahi,
sebab di dalam praktek, polisi yang beba s dari karakter militer itu masih
semu. Ini harus dibuktikan sejak merekrut polisi, pendidikannya, dan
seterusnya.

Perekrutan polisi dengan syarat masih bujangan itu sudah kuno. Kalau perlu
direkrut polisi dari kalangan pendidik, misalnya guru-guru, untuk tingkat
perwira.

Untuk itu kepolisian perlu ditempatkan di bawah Presiden, dengan kontrol
ketat dari masyarakat. Proses dan sistem pengangkatan Kepala Polri sama
dan atau analog dengan proses pengangkatan Jaksa Agung.

Reformasi Praktisi Hukum

Perlu Dewan Pengawas Advokat yang independen di pusat dan daerah. Para
anggautanya terdiri atas semua lembaga dan organisasasi profesi hukum yang
ada di tanah air - dan jika perlu ditambah tokoh-tokoh masyarakat yang
terkenal jujur, yang salah satu ciriny a adalah tidak kaya raya. Dengan
Dewan Pengawas yang kredibel macam ini, ia akan kuat, dan akan mampu
melakukan kontrol yang efektif terhadap perilaku anggotanya, berdasarkan
suatu Kode Etik profesi yang komprehensif, haalbaar, alias membumi. .

REFORMASI PERBANKAN

Reformasi perbankan berarti mengembalikan fungsi intermediasinya. Di zaman
Orde baru fungsi ini dirusak sehingga merusak seluruh bangunan ekonomi
yang obyektif dan rasional. Reformasi perbankan juga berarti mempercepat
dan membuat sistem kerja BPPN menjad i transparan. Akses-aksesnya bisa
diperoleh publik kapan saja. Untuk itu, perlu dilakukan hal-hal berikut:

Pertama, rekruitmen pejabat publik di lingkungan perbankan dan BUMN harus
dilakukan melalui suatu lembaga yang besifat independen, transparan dan
terjamin akuntabilitasnya.

Kedua, harus dibuat Undang-undang urusan money laundering, sebagai bagian
tak terpidahkan dari usaha-usaha pemberantasan korupsi. Juga untuk
menghindari sektor perbankan sebagai instrumen bagi para koruptor untuk
"memutihkan" hasil korupsinya. Selain itu, penerapan pembuktian terbalik
di dalam membuktikan tindak pidana korupsi harus diterapkan.

Ketiga, dikotomi bankir nasional dan asing, sudah tidak penting, apalagi
di zaman globalisasi. Yang lebih penting adalah kinerja yang tinggi. Toh
jumlah bank di Indonesia dalam konteks tingkat ekonomi riil, masih terlalu
banyak. Karena itu, program merg er dan akuisisi, baik di bank BUMN maupun
bank swasta perlu lebih didorong. Bank-bank "berbau" pemerintah, kalau
bisa digabung saja, dengan fondasi "kesamaan" jenis dan area tugas mereka.
Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk bank-bank swasta.

Keempat, pencabutan blanket guarantee perlu dipercepat, namun hal itu
harus dilakukan secara bertahap selama setahun ke depan. Yang mendesak
dilakukan adalah menghapus skema penjaminan bagi pinjaman antarbank. Pada
saat yang sama, pembentukan lembaga asur ansi deposito sebagai pengganti
blanket guarantee harus dilakukan.

Karena jeleknya kinerja perbankan, maka pasar modal harus didorong. Salah
satu caranya adalah mendorong independensi para pengawas perbankan.

Catatan

Butir-butir lain penumpasan KKN, tentu saja masih bisa panjang lebar.
Tujuh butir penumpasan KKN dalam dua bagian catatan kecil ini, cuma tetes
amat kecil dari lautan dokumen yang pernah diumumkan. Begitu banyak
individu dan kalangan telah mengeluarkan id e-idenya. Berbagai dokumen
yang telah diumumkan Masyarakat Transparansi Indonesia misalnya, mestinya
sudah dibaca oleh semua pihak dan khususnya pihak yang berwajib, yang
berniat Indonesia bebas dari KKN.

L Murbandono Hs
Rakyat Biasa Warganegara RI
Tinggal di Hilversum, Nederland

----- End of forwarded message from Mung Murbandono -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---