[INDONESIA-L] TL - SI MPR dan Sikap Presiden

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Thu Jun 07 2001 - 16:32:56 EDT


Date: Thu, 7 Jun 2001 07:26:38 -0700 (PDT)
From: Tangkisan Letug <tletug@yahoo.com>
Subject: SI MPR dan Sikap Presiden
To: apakabar@radix.net

Berikut ini saya ingin menyampaikan pendapat sekitar SI MPR yang akan
digelar nanti.

Pertama, dalam ketetapan MPR dibedakan antara Sidang Istimewa dan Sidang
Paripurna. Sidang Paripurna diadakan sekali dalam lima tahun, yakni pada
akhir masa jabatan MPR. Sedang Sidang Istimewa tidak. Sayangnya,
kondisi-kondisi untuk sebuah sidang istimewa kurang secara rinci
dijabarkan dalam tap MPR. Kedua, Sidang Istimewa hanyalah bertujuan untuk
meminta pertanggungjawaban Presiden, lalu MPR menerima atau menolaknya.
Konsekuensi dari itu ialah penolakan atau pemilihan Presiden.

Benar apa yang pernah dikatakan oleh Ibu Rachmawati bahwa SI MPR adalah
bentuk kudeta konstitusional. Pandangan Ibu Rachmawati ini sangat tepat
bila kita mencermati apa yang tertulis dalam Tap MPR No.II/2000 seperti
saya lampirkan di bawah ini.

Di atas kertas sekarang ini Presiden Abudrahman Wahid hanya memiliki
pilihan: menolak SI atau menerima, yang memiliki konsekuensi berat bagi
kelangsungan kepresidenan beliau. Sikap menerima SI berarti membuktikan
bahwa Presiden yang dipilih demokratis ternyata sangatlah rentan oleh trik
kepentingan politis DPR. Dalam jangka jauh, hal ini akan sangat
memperlemah demokrasi yang baru saja bangkit. Tentu hal ini membawa
gambaran siapa sesungguhnya yang berkepentingan membangun demokrasi yang
kuat dan siapa yang tidak. Dengan demikian jelaslah, bahwa SI MPR
dijadikan tunggangan oleh kekuatan anti demokrasi.

Sikap Presiden telah ditegaskan bahwa beliau tidak akan memberikan
pertanggungan jawab dalam SI MPR. Ini berarti sebuah posisi yang menolak
diadakan SI MPR. Dasar-dasar penolakan Presiden sejauh saya baca dan amati
sangatlah kuat. (a) Presiden tidak bisa dijatuhkan oleh DPR (b) SI MPR
mempunyai agenda politis penggulingan pemerintahan yang sah, dan tidak
menghiraukan jawaban Presiden atas memo 1 dan 2. Dan kenyataannya, memo 1
dan 2 sudah tidak relevan lagi untuk menjadi alasan SI MPR. (c) Indonesia
tidak menganut sistem parlementer, tetapi menganut presidensiil. (d)
Pegangan Presiden adalah UUD'45: Presiden hanya bertanggungjawab pada
akhir jabatannya dalam Sidang Paripurna.

Masih adakah kompromi dalam SI MPR? Di atas kertas, jalan kompromi
tampaknya sudah tidak ada. Sebab, SI MPR punya satu agenda yakni minta
pertanggungjawaban Presiden. Kalau toh akan kompromi, hasil maksimal yang
bisa dicapai oleh Presiden adalah berusaha agar pertanggungjawabannya
diterima. Bila tidak, maka MPR akan mencopot mandatnya.

Melihat kenyataan bahwa Presiden sudah mengambil posisi tegas, dan DPR
sudah memutuskan untuk minta SI MPR, maka yang sebenarnya terjadi sekarang
adalah kebuntuan. Kalau toh MPR tetap bersikukuh bersidang tanpa kehadiran
Presiden, apa akibatnya? Sudah diatur dalam tatib MPR atau dalam Tap? Saya
belum ada aturan mainnya. Satu kemungkinan yang akan terjadi betul adalah
CHAOS. Dan bagi kekuatan antidemokrasi ini adalah saat yang ditunggu.

Kalau Presiden mengeluarkan dekrit pembubaran DPR, dan mengumumkan pemilu
yang dipercepat, apa akibatnya? Menurut pendapat penulis, chaos justru
malah bisa terhindarkan. Mengapa? Sebab, kesimpangsiuran ini sebenarnya
bersarang di dalam DPR sendiri yang belum menyelesaikan tugasnya dalam
membuat UU yang diperlukan supaya institusi-institusi berjalan dengan
baik. DPR perlu digantikan oleh orang-orang yang mempunyai visi membangun
sistem perundangan yang sehat, dan konsekuen dengan komitmen membangun
kebaikan umum.

Maka saya ingin mengajukan usulan untuk Bapak Presiden dalam menghadapi SI
MPR: (1) Tegakkan sistem hukum; (2) Tetap tegas berpegang pada UUD'45
sebagai hukum dasar. (3) Kembalikan sistem politik Indonesia yang
berdasar pada UUD'45. Konsekuensinya, tolak segala ketetapan dan
perundangan yang bertentangan dengan hukum dasar. Ini adalah sebuah
prinsip hidup untuk negara hukum. (4) Keluarkan dekrit untuk kembali
kepada jiwa UUD'45. Sebagai Kepala Negara, Presiden memiliki kewenangan
itu, demi kepentingan bangsa dan negara. (5) Kembalikan RI dalam sistem
yang kuat, berdasar pada UUD'45. Setiap konstitusi punya kelemahan, tetapi
kelemahan bukan berarti alasan untuk memporak-porandakan sebuah sistem
yang telah dibangun atasnya. Kesupelan dan kesingkatan UUD'45 dimaksudkan
untuk memberi sifat kelenturan terhadap perubahan jaman. Nah, di sinilah
perlunya tap-tap MPR, tanpa harus meninggalkan jiwa UUD'45. (6) Saya
pesimis dengan langkah amandemen yang telah dibuat MPR. Telah terbukti,
amandemen bertentangan dengan jiwa UUD'45 yang mementingkan kepentingan
umum. Sebab, dalam amandemen yang telah terjadi terkandung kepentingan
kelompok tertentu dan jauh dari kepentingan umum. Oleh karena itu,
kembalikan RI dalam dasarnya yang semula: UUD'45. (7) Yang perlu
diamandemen bukanlah UUD'45, tetapi ketetapan-ketetapan MPR masa lalu yang
sudah tidak sesuai dengan perubahan jaman. Apa gunanya amandemen kalau
ketetapan MPR masa lalu yang terang-terang menindas hak-hak individu atau
kelompok tetap dipakai? Maka, STOPlah amandemen-amandemen itu.

Semoga.
TL

Lampiran:

UUD'45 Bab II, pasal 2:

(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima
tahun di ibukota negara.

(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara
yang terbanyak.

Tap MPR RI No. II/2000 Pasal 1

No. 40 memuat perubahan yg. berbunyi:

"Pasal 98 ayat (1) yang semula berbunyi "....." diubah menjadi
selengkapnya berbunyi:

(1) Pertanggungjawaban Presiden disampaikan dalam Sidang Umum Majelis yang
diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis dan Sidang
Istimewa Majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu."

No. 41 memuat perubahan yg. berbunyi:

"Pasal 98 ayat (2) yang semula berbunyi "...." diubah menjadi selengkapnya
berbunyi:

(2) Pertanggungjawaban Presiden dinilai Majelis dan penilaian tersebut
berbentuk ketetapan Majelis yang berisi penerimaan atau penolakan
pertanggungjawaban yang dimaksud."

No. 42 memuat perubahan yg. berbunyi:

"Pasal 98 ayat (3) yang semula berbunyi "..." menjadi selengkapnya
berbunyi:

(3) Apabila pertanggujawaban Presiden ditolak dalam Sidang Umum Majelis
yang diselenggarakan pada akhir masa jabatan keanggotaan Majelis, Presiden
yang bersangkutan tidak dapat menjadi calon Presiden periode berikutnya."

No. 43 memuat perubahan yg. berbunyi:

"Pasal 98 ayat (4) yang semula berbunyi "..." diubah selengkapnya menjadi
berbunyi:

(4) Apabila pertanggungjawaban Presiden ditolak dalam Sidang Istimewa
Majelis, Presiden yang bersangkutan dapat menggunakan hak jawabnya. Jika
jawaban tersebut tetap ditolak Majelis, Majelis dapat memberhentikan."

No. 44 memuat perubahan yg. berbunyi:

"Dalam Pasal 98 setelah ayat (4) ditambah butir baru, ayat (5), ayat (6),
dan ayat (7) yang selengkapnya berbunyi:

(5) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis memberhentikan Presiden: (a) Majelis
menetapkan Wakil Presiden sebagai Presiden sampai habis sisa masa
jabatannya; (b) Majelis memilih dan mengangkat Wakil Presiden baru sampai
habis sisa masa jabatannya.

(6) Dalam hal Sidang Istimewa Majelis untuk mengisi lowongan jabatan
Presiden dan Wakil Presiden yang berhalangan tetap, Majelis memilih dan
mengangkat Presiden dan Wakil Presiden baru sampai habis sisa masa
jabatannya.

(7) Dalam Rapat Paripurna Sidang Umum maupun Sidang Umum maupun Sidang
Istimewa Majelis yang mendengarkan, membahas, dan menilai
pertanggungjawaban Presiden tersebut, Presiden wajib hadir."

----- End of forwarded message from Tangkisan Letug -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---