[INDONESIA-NEWS] KMP - KKN Tetap Ancaman Besar

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue Jun 26 2001 - 18:33:08 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0106/27/UTAMA/koru01.htm

>Rabu, 27 Juni 2001
   Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Tetap Ancaman Besar
   * MPR Harus Beri Arah Pemberantasan
   Jakarta, Kompas
   
   Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menyadari korupsi, kolusi
   dan nepotisme (KKN) masih menjadi ancaman besar yang dapat
   menghancurkan bangsa ini dan memperpuruk keadaan rakyat. Sebab itu,
   MPR semestinya memberikan arahan kepada siapa pun yang akan memimpin
   negeri ini tentang bagaimana mengatasi KKN.
   
   Demikian dikatakan dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
   (Unhas), Makassar, Dr Hamid Awaluddin, maupun praktisi hukum Palmer
   Situmorang kepada Kompas di Jakarta hari Selasa (26/6). "SI MPR tak
   cukup membicarakan bagaimana mengganti atau mempertahankan Presiden.
   Tetapi, MPR harus memberikan arahan apa yang harus dilakukan
   pemerintah setelah SI," papar Hamid.
   
   Wakil Ketua Komisi II DPR Hamdan Zoelva yang dijumpai terpisah
   mengakui, MPR memang sebaiknya memberikan arahan (guidance) kepada
   eksekutif. Akan tetapi, arahan itu tidak perlu dibicarakan dalam
   Sidang Istimewa (SI) MPR sebab agendanya sudah ditetapkan cuma satu,
   yakni meminta pertanggungjawaban Presiden. Guidance itu termasuk
   bagaimana pemberantasan KKN dapat dirumuskan dalam Sidang Tahunan (ST)
   MPR sekitar September-November 2001.
   
   Hamdan mengutarakan, sebenarnya dalam ST MPR lalu sudah diberikan
   arahan kepada Presiden untuk pemberantasan KKN, yakni tertuang dalam
   Ketetapan (Tap) Nomor VIII/MPR/ 2000 mengenai Laporan Tahunan
   Lembaga-lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000. "MPR
   tidak bisa membuat ketetapan yang rinci. Jika mau yang rinci,
   formatnya bukan Tap MPR, tapi undang-undang," kata Hamdan.
   
   Dalam soal hukum, Tap VIII/MPR/2000 menyebutkan, upaya penyelesaian
   kasus maupun pemberantasan kolusi, korupsi, dan nepotisme masih
   dirasakan lamban, tidak tegas, kurang transparan, dan tidak tuntas,
   sehingga menimbulkan rasa tidak puas, bahkan tidak percaya kepada
   aparat penegak hukum serta dapat mendorong munculnya praktek kolusi,
   korupsi, dan nepotisme baru. Menugaskan kepada Presiden: agar Presiden
   dengan sungguh-sungguh melaksanakan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/ 1998
   tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi,
   dan Nepotisme.
   
   Penelitian Transparancy International menunjukkan indeks korupsi di
   Indonesia tidak beranjak menuju lebih baik. Peralihan kekuasaan dari
   Soeharto kepada BJ Habibie dan kemudian Abdurrahman Wahid ternyata
   tidak serta-merta menghilangkan praktik korupsi dan juga nepotisme.
   
   Pelajaran
   
   Ahli hukum Universitas Hasanuddin, Aidir Amin Daud, menyebutkan, cukup
   sudah Presiden dijatuhkan dengan dugaan melakukan praktik KKN. Selama
   32 tahun, kita mendapat pelajaran bahwa KKN yang begitu hebat dan
   sekian tahun reformasi tidak tampak kesungguhan untuk mengakhirinya.
   Oleh karena itu, Komisi Antikorupsi dan penggunaan asas pembuktian
   terbalik sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Begitu banyak koruptor
   yang, dengan satu dua dokumen, bisa bersilat lidah bahwa ia tidak
   terlibat dalam operasi menjarah uang rakyat yang sudah dinikmatinya
   bersama keluarganya.
   
   Ia menilai, pemberantasan korupsi yang dimulai dengan praktik
   nepotisme dari penguasa sudah terlalu banyak membuat rakyat menderita.
   Pelajaran yang didapatkan Orde Baru seharusnya menyadarkan semua orang
   bahwa gelimang kekayaan apa pun bisa menjadi begitu rapuh dan
   meruntuhkan bangunan republik ini.
   
   "Apakah kita semua menunggu terjadinya sebuah revolusi sosial ketika
   semua masyarakat bawah tidak tahan lagi melihat praktik nepotisme dan
   penjarahan uang rakyat yang terus berlangsung?" ujarnya.
   
   "Saya berharap, momentum SI MPR nanti akan dimanfaatkan oleh
   wakil-wakil rakyat untuk memberi perhatian kepada sebuah masalah yang
   sebenarnya menjadi sumber persoalan bangsa ini. Sebelum kita semuanya
   menjadi hancur dan bangsa ini menjadi berkeping-keping," katanya.
   
   Tidak jelas
   
   Situmorang dan Hamid sependapat bahwa arahan pemberantasan KKN yang
   dicantumkan dalam Tap MPR No VIII/ MPR/2000 memang tidak jelas.
   Akibatnya, ada perbedaan penafsiran sewaktu Presiden-melalui Jaksa
   Agung-melakukan upaya pemberantasan KKN, termasuk memanggil dan
   memeriksa anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
   Langkah itu dinilai sebagian orang sebagai politisasi hukum.
   
   "Sebaiknya SI MPR merumuskan pula arahan kepada Presiden untuk
   menangani KKN secara jelas. Bukan hanya diminta sungguh-sungguh
   melaksanakan Tap XI/MPR/1998, tapi misalnya diberikan batasan waktu
   kapan pemberantasan korupsi harus tuntas. Paling tidak, langkah apa
   yang harus diprioritaskan dalam pemberantasan KKN, termasuk memberi
   kemungkinan dilakukannya semacam rekonsiliasi," jelas Situmorang.
   
   Arahan itu, lanjut Situmorang, penting bagi siapa pun yang akan
   memimpin bangsa ini. Jika Presiden Abdurrahman Wahid tetap bertahan,
   dia secara pasti memiliki pegangan apa yang harus dilakukan.
   
   Terlalu mahal
   
   Hamid mengingatkan, tugas MPR adalah memberikan arahan kepada berbagai
   lembaga tinggi negara, terutama Presiden. Sewaktu bangsa ini berada
   dalam suasana ketidakpastian, terlalu mahal biaya SI MPR kalau hanya
   mengagendakan minta pertanggungjawaban Presiden. Majelis sepantasnya
   memikirkan pula apa yang harus dilakukan mandataris usai SI MPR.
   
   "Jika agenda SI MPR hanya menurunkan Gus Dur (Presiden Abdurrahman
   Wahid-Red), setelah dia jatuh, so what? Anggota DPR, yang menjadi
   mayoritas anggota MPR, seharusnya memikirkan apa yang harus dilakukan
   mandataris, termasuk dalam pemberantasan KKN. Kalau mau, ini bisa
   diagendakan dalam SI MPR. Tidak perlu menunggu ST," tegas Hamid, yang
   merupakan anggota Tim Persiapan Pembentukan Komisi Pemberantasan
   Tindak Pidana Korupsi tersebut.
   
   Tanpa arahan yang jelas, lanjutnya, bangsa ini-seperti yang terjadi
   selama dua tahun pemerintahan Abdurrahman Wahid -hanya akan disibukkan
   dengan agenda siapa menggantikan siapa, dan apa yang akan digantikan.
   Selama dua tahun, Presiden, misalnya, mengganti 25 menteri atau
   menggeser-geser sejumlah posisi yang menimbulkan "kemarahan" politisi
   lain.
   
   "MPR/DPR harus memberikan kiblat bangsa ini ke depan. Tak perlu ragu
   mengubah Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) apabila isinya hanya
   normatif. Dalam pemberantasan KKN, MPR memang harus memberikan arahan
   yang lebih jelas dan rinci. MPR bisa melakukan hal itu, tanpa harus
   menunggu sidang tahunan," kata Hamid lagi.
   
   Nepotisme
   
   Nepotisme, papar Hamid dan Situmorang, merupakan ancaman bangsa ini
   pula. Nepotisme terjadi karena menempatkan kroni serta temannya dalam
   kekuasaan tanpa memperhatikan kemampuan, track record, maupun
   kecerdasan seseorang. Kalau kemampuan, track record, atau kecerdasan
   seseorang memenuhi syarat, masyarakat tidak akan menilai nepotisme.
   
   Hamid memisalkan, pengangkatan Jaksa Agung Robert Kennedy oleh
   Presiden Amerika Serikat (AS) John F Kennedy tak dinilai nepotisme
   karena adik Presiden itu memang memenuhi persyaratan. Apalagi, pada
   perkembangan berikutnya, Robert Kennedy memang menunjukkan prestasi.
   
   Di Indonesia, ucapnya lagi, nepotisme sudah diatur secara jelas dalam
   Tap XI/MPR/1998 maupun Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang
   Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Apabila
   pengangkatan pejabat negara tak mempertimbangkan profesionalisme dan
   kemampuan, jelas merupakan pelanggaran hukum.
   
   Pasal 1 Ayat 5 UU No 28/1999 menyatakan, nepotisme adalah setiap
   perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan
   kepentingan keluarga dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat,
   bangsa, dan negara. "Batasan nepotisme itu sudah jelas. Jika Dewan
   melihat penyelenggara negara melakukan upaya yang berbau nepotisme,
   ya, harus ditegur," tegas Hamid. (tra/as)
     

---
HOMEPAGE: Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---