[INDONESIA-VIEWS] ARNA - Pernyataan Delegasi ASNLF di Geneva

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Mon Jul 02 2001 - 11:49:58 EDT


Date: 2 Jul 2001 03:06:03 -0700
To: apakabar@radix.net dll
From: Editor@arna.tv
Subject: PERNYATAAN DELEGASI ASNLF DI GENEVA

Aceh Revolutionary News Agency
= ARNA =
July 1 2001
 

PERNYATAAN DELEGASI ASNLF DI DIALOG DENGAN PEMERINTAH INDONESIA DI JENEWA
DI BAWAH NAUNGAN HENRI DUNANT CENTRE 30 JUNI – JULI 2001

 
Amsterdam,

Pihak Aceh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) telah mengeluarkan
sebuah pernyataan tertulis dalam bahasa Inggris di Jenewa yang disebarkan
kepada para wartawan begitu sidang urai.

Walaupun delegasi ASNLF dihadiri oleh semua pimpinan puncaknya yang ada di
Sweden: Wali Negara Dr. Teungku Hasan Muhammad dan mentri-mentrinya, Dr.
Zaini Abdullah dan Malik Mahmood dan beberapa pejabat atasan lainnya,
namun yang banyak menampakkan diri ha nyalah Dr. Zaini Abdullah dan
assisten setianya Bahktiar Abdullah.

Di pihak RI, Gubernur Ir. Abdullah Puteh kali ini ikut serta secara aktif
dan nampak yang paling “sibuk” mendekati semua orang. Ia nampak sangat
gembira dapat bertemu langsung dengan para pemimpin ASNLF yang selama ini
diincar-incarnya dengan berbagai car a. Salamannya dengan wakil-wakil
ASNLF nampak begitu mesra, sementara pihak ASNLF senyum-senyum saja.

Dalam pernyataan resminya itu pihah ASNLF menyatakan menerima baik
keputusan mengadakan perundingan damai dan memulai konsultasi politik
dengan penyertaan semua pihak di Aceh.

“Dalam hal ini, kami mendesak pihak RI memberikan jaminan kebebasan
bergerak dan kebebasan mengadakan pertemuan bagi semua pihak yang terlibat
dalam proses ini, termasuk tim-tim monitoring internasional”, kata
pernyataan tersebut.

Kami menyesali keputusan sebelah pihak oleh RI membekukan “Joint Committee
on Security Monitoring”, yang bisa diartikan sebagai tidak adanya
keprihatinan terhadap keselamatan rakyat Aceh dalam suasana meningkatnya
operasi-operasi militer yang dilancarkan pihak RI dalam pelaksanaan
Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum di bawah Inpres no 4/2001 yand
dikeluarkan pada 11 April yang lalu”, kata pernyataan itu selanjutnya.

Sebagaimana telah disahkan oleh Amnesty International, tindakan-tindakan
kekerasan telah diperluas sejak tahun lalu, dan ini termasuk targeting
sistematik oleh pihak aparat RI terhadap para aktivis hak-hak asasi
manusia dan para pekerja kemanusian. Pihak RI juga telah menolak perluasan
kerja Komite-Komite Joint Monitoring, yang telah sangat dipersempit bidang
kerjanya oleh hambatan-hambatan yang dikenakan pihak berwajib RI dalam hal
kebebasan bergerak dan tidak adanya perlindungan keselamatan terhadap pr
ibadi para petugas yang bersangkutan”, tegas ASNLF.

Dikatakan selanjutnya bahwa menurut laporan-laporan tidak resmi jumlah
yang terbunuh di Aceh tahun ini mencapai 900 orang, 75% diantara mereka
adalah rakyat sipil. ASNLF selanjutnya mendesak RI untuk mengundang
Special Rapporter (Pelapor Khusus) PBB bagi Pembunuhan di luar
undang-udang, Ms. Asma Jahangir, untuk datang ke Aceh, bagi maksud memberi
nasehat tentang langkah-langkah yang perlu diambil bagi menhentikan
pembunuhan dan tindakan-tindakan kejam lainnya terhadap warga sipil di
Aceh.

“Kami percaya pada penyelesaian konflik di Aceh secara politik, yang hanya
bisa dicapai melalui dialog. Taraf kekerasan dan penindasan yang begitu
tinggi sekarang ini membuat usaha ke arah itu sangat sulit, dan kami
menyeru masyarakat antarabangsa untuk m enggunakan pengaruh mereka atas
Jakarta supaya mengakhiri Operasi Keamanan dan Penegakan Hukum yang sedang
dilancarkannya di Aceh dan memusatkan perhatiannya pada pencapaian satu
solusi yang bisa diterima oleh rakyat Aceh, melalui jalur-jalur
demokrasi”, demikian ASNLF mengakhiri pernyataan tersebut.

Dalam pada itu Gubernur Abdullah Puteh sebagai echo pernyataan Wapres
Megawati menyatakan keyakinannya bahwa masalah Aceh akan segera dapat
diselesaikan secara damai dalam waktu singkat ini, satu hal yang sangat
diragukakan para pemerhati internasional me lihat meningkatnya aktivitas
TNI/POLRI dalam melancarkan operasi militer dan kekerasan terhadap
masyarakat sipil di Aceh. Para pemerhati politik internasional yang hadir
di Jenewa bertanya-tanya, apakah di balik janji Wapres Megawati bahwa
masalah Aceh se lesai 17 Agustus ini?. Mereka umumnya sependapat bahwa itu
hanyalah manuver Mega untuk melemahkan posisi Gusdur. Namun demikian ada
juga yang berbisik bahwa mungkin saja Aceh yang dirampas Sukarno akan
dikembalikan oleh Sukarnoputri. Dalam keadaan kaos di Indonesia ini apa
saja mungkin dalam rangka rebut kuasa dan kedudukan para elit politik di
Jakarta.

/Report filed by Edward Liu, Amsterdam/ARNA 010701n1005.

Acheh Revolutionary News Agency

----- End of forwarded message from Editor@arna.tv -----

---
HOMEPAGE: Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---