[INDONESIA-L] Lebih Jauh dengan ARTIDJO ALKOSTAR

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Sat Jul 07 2001 - 18:53:32 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0107/08/naper/lebi04.htm

>Minggu, 8 Juli 2001
   
                             LEBIH JAUH DENGAN
                                      
   Artidjo Alkostar
   
                             PENGANTAR REDAKSI
                                      
   SELEMBAR kertas dengan tulisan berwarna hitam, "Tidak melayani tamu
   yang ingin membicarakan perkara" tertempel di sebuah pintu ruangan di
   lantai tiga Gedung Mahkamah Agung (MA). Itu "tanda" yang membedakan
   ruangan Hakim Agung Artidjo Alkostar dengan ruangan lain di gedung
   yang seharusnya menjadi orang menemukan keadilan tersebut. Tulisan itu
   bukan untuk sok, tetapi begitulah Artidjo yang dikenal.
                        ____________________________
   
   Kompas/agus susanto
   Artidjo Alkostar "Saya tak pernah mau membicarakan perkara yang sedang
   ditangani dengan tamu. Siapa pun boleh datang ke ruangan ini, tapi
   begitu mulai membicarakan perkara, pasti saya usir," papar suami Sri
   Widyaningsih itu kepada Kompas, Kamis (5/7).Artidjo memang tidak
   sekadar bicara soal integritas. Ia menjadi bukti seorang penegak hukum
   yang berintegritas, sehingga masyarakat mencalonkannya sebagai hakim
   agung. Sebelumnya, pria kelahiran Situbondo, tanggal 22 Mei 1948 ini
   dikenal sebagai pengacara. Bukan pengacara yang kaya raya, tetapi
   pengacara jalanan.
   
   Kiprah Artidjo sebagai hakim agung semakin dikenal, karena dia berani
   berbeda pendapat dengan majelis hakim yang lain pada perkara mantan
   Presiden Soeharto dan skandal Bank Bali dengan terdakwa Joko Sugiarto
   Tjandra. Pada kasus Joko Tjandra, ia menyimpulkan terdakwa bersalah
   dan dihukum 20 tahun. Dua hakim agung lain membebaskannya.
   
   Putusan Joko Tjandra itu memperkenalkan dissenting opinion. Ini
   membuat pendapat Artidjo diketahui publik. "Ya, dengan begitu orang
   tidak selalu menganggap saya sebagai pecundang, ha-ha-ha.... Karena,
   paling tidak pendapat saya ada yang mendukung. Mosok, dari dulu jadi
   pecundang terus. Sebagai pengacara, saya sering kalah, karena tidak
   mau menyuap hakim dan jaksa," ungkap alumnus maupun dosen Universitas
   Islam Indonesia (UII), Yogyakarta tersebut.
   
   Sebagai pengacara, mantan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
   Yogyakarta itu tercatat sering menangani perkara berisiko. Ia pernah
   menjadi penasihat hukum kasus Komando Jihad, kasus penembakan gali
   atau bromocorah di Yogyakarta, kasus Santa Cruz (Timor Timur), kasus
   pembunuhan wartawan Bernas Muhammad Syafruddin (Udin), dan ketua tim
   pembela gugatan Kecurangan Pemilu 1997 di Pamekasan, Madura. Teror
   sudah menjadi bagian dari pergulatan hidupnya.
   
   Saat membela perkara Santa Cruz (1992), Artidjo berulang kali diteror.
   Seorang teman bercerita, mantan staf Human Right Watch di New York ini
   terpaksa membuat pembelaan bagi kliennya dengan hanya diterangi lilin.
   Sebab aliran listrik di tempatnya menginap tiba-tiba mati dan tidak
   menyala lagi.
   
   Artidjo menjabat hakim agung, September 2000 berbarengan dengan
   pengangkatan sejumlah hakim agung nonkarier lain dengan harapan bisa
   membersihkan wajah peradilan. Dalam kesederhanaan, hakim agung yang
   masih suka menumpang bajaj-karena memang tidak mempunyai mobil-mencoba
   memenuhi harapan masyarakat dengan caranya. Berikut percakapan dengan
   kandidat doktor dari Universitas Diponegoro, Semarang itu:
   
   APA pendapat Anda mengenai penerapan dissenting opinion?
   
   Dissenting opinion itu suatu perbedaan pendapat hakim dengan hakim
   lain. Perbedaan pendapat hakim seharusnya diketahui oleh publik sesuai
   dengan prinsip sidang yang terbuka untuk umum. Dalam putusan, memang
   sebaiknya pendapat hakim itu semuanya masuk, baik yang setuju maupun
   tidak setuju dengan putusan itu. Jika dissenting opinion tak
   diterapkan, dalam putusan kesimpulan saja yang tampak.
   
   Dissenting opinion memang belum berlaku sepenuhnya, karena sistemnya
   belum memungkinkan. Dalam kasus putusan Joko Sugiarto Tjandra
   (terdakwa skandal Bank Bali -Red) perbedaan pendapat hakim itu muncul,
   karena majelis hakim setuju putusan ini diharapkan bisa menjadi awal
   penerapan dissenting opinion. Tetapi, ini tidak bisa begitu saja
   dianggap berlaku untuk umum, karena aturannya belum memungkinkan.
   
   Apakah Anda ingin dissenting opinion itu segera diterapkan?
   
   Oh, ya, pada waktunya nanti. Dan, ini mungkin bedanya saya dengan
   hakim agung lain. Saya saat menjalani fit and proper test sebagai
   calon hakim agung sudah berjanji yang ditandatangani di atas materai,
   sebagai janji moral, untuk membuka atau mendorong keterbukaan dalam
   proses peradilan sesuai dengan visi dan misi saya.
   
   Artinya, dibukanya perbedaan pendapat hakim dalam perkara Joko Tjandra
   sesuai dengan janji, visi, dan misi Anda sebagai hakim agung?
   
   Oh, iya, dong. Tetapi, yang lebih penting, pertama dalam kasus ini
   majelis hakim sudah menyepakati sebagai awal penerapan dissenting
   opinion. Kedua, dasar yuridisnya pun ada, yaitu sidang itu harus
   dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ketiga, dasar moralnya,
   adalah janji saya di DPR itu. Keterbukaan putusan ini tak perlu harus
   menunggu pihak-pihak yang berperkara menerima salinan putusan. Karena,
   pada waktu sidang membacakan putusan itu masyarakat bisa
   mengetahuinya.
   
   Tetapi, Anda sendiri mendukung publikasi putusan dan perbedaan
   pendapat hakim itu....
   
   Bukan soal mendukung atau tidak, tetapi itu sudah menjadi kewajiban
   hukum. Titik tolaknya adalah persidangan itu dibuka dan terbuka untuk
   umum. Kalau sudah ada dissenting opinion, sidangnya terbuka dan dibuka
   untuk umum, masyarakat mempunyai hak untuk tahu. Itulah transparancy.
   Selama ini masyarakat kan menangkap sepotong-potong, putusan majelis
   hakim agung diputuskannya secara tertutup. Putusan itu terbuka. Dan,
   Pak Sunu Wahadi (Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara Joko
   Tjandra -Red) pun sepakat perbedaan pendapat hakim bisa dituangkan
   dalam putusan. Saya hanya menangkap momentum ini, sesuai kesepakatan
   majelis.
   
   Sebenarnya, apa dasar pemikiran Anda, sehingga menyatakan Joko Tjandra
   melakukan tindak pidana?
   
   Masalahnya sebenarnya tidak terlalu besar. Majelis hakim Pengadilan
   Negeri (PN) Jakarta Selatan menyatakan Joko Tjandra terbukti melakukan
   perbuatan itu (perjanjian cessie -Red). Majelis hakim agung menyatakan
   terbukti juga. Perbedaannya, mereka menyatakan perbuatan itu sebagai
   tindakan perdata. Sebaliknya, saya menilai itu perbuatan pidana.
   Kenapa? Karena, ini menyangkut keuangan negara. Kalau perjanjian
   cessie dilakukan orang per orang, itu memang perdata. Dalam perkara
   ini persoalannya menjadi pidana, karena dia mendapatkan fasilitas
   keringanan keuangan negara.
   
   Dalam membuat putusan, apakah rasa keadilan masyarakat menjadi
   pertimbangan utama Anda?
   
   Oh, iya. Itu merupakan kewajiban yuridis bagi hakim, sesuai dengan
   Undang-undang (UU) Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (Nomor 14 Tahun
   1970-Red), hakim itu harus menggali nilai-nilai hukum yang ada dalam
   masyarakat. Kalau hakim hanya memutuskan perkara dengan berdasarkan
   yang tertera dalam UU, dia akan terjebak dalam peti kemas yang kosong.
   Hukum tanpa rasa keadilan, ya seperti peti kemas yang kosong.
   Seharusnya hakim mengkaji yang bersifat meta juridis. Artinya,
   nilai-nilai di balik aturan perundang-undangan.
   
   Bagaimana Anda menangkap rasa keadilan masyarakat?
   
   Dalam kasus Joko Tjandra misalnya, saya yakin dia terbukti melakukan
   perbuatan itu. Uang negara yang dirugikan itu banyak. Perbuatan itu
   dilakukan pada saat krisis, dimana banyak rakyat yang kelaparan. Ini
   yang direkam hati nurani saya, dan harus saya tuangkan dalam putusan.
   Baik sekali, kalau putusan ini perkara ini dikaji secara terbuka. Saya
   pun bersedia mempertanggungjawabkannya. Ini kan dalam sidang yang
   terbuka.
   
   Dalam proses Anda menangkap rasa keadilan, apakah ada pihak-pihak yang
   menghubungi Anda misalnya,....
   
   Ha-ha-ha-ha.... Saya belum bisa menjawab itu (tertawa lagi). Ya, ada
   saja yang mau menemui. Tetapi, mereka tidak sampai masuk. Ndak sampai
   membicarakan apa pun, baru mulai bicara saja sudah saya cut.
   
   BAGAIMANA penilaian Anda mengenai peran hakim agung nonkarier dalam
   proses mewujudkan peradilan yang bersih ?
   
   Hakim agung nonkarier ini latar belakangnya berbeda-beda. Ada yang
   dari dosen, ada yang dari dosen merangkap pengacara, dan ada pula yang
   mungkin belum pernah bersentuhan dengan berkas perkara. Bagi mereka
   yang belum pernah bersentuhan dengan proses perkara, kan berarti belum
   memiliki legal technical capacity (kemampuan teknis hukum) untuk
   menangani dan menyelesaikan perkara. Kemampuan teknis ini perlu
   dipertimbangkan kembali ke depan untuk merekrut hakim agung dari
   kalangan nonkarier.
   
   Secara umum, apakah Anda sependapat bila dikatakan hakim agung
   nonkarier belum mampu mendorong terwujudnya kemandirian peradilan?
   
   Penilaian itu tidak bisa bersifat umum, karena ada dua variabel yang
   menentukan. Kemandirian peradilan (independent judiciary) merupakan
   sistem. Ubah sistem susah sekali, apabila harus dibebankan sebagai
   tugas hakim agung nonkarier saja. Tugas hakim agung nonkarier kan
   sebenarnya sama dengan hakim agung karier. Hakim agung nonkarier
   memang harus menunjukkan kualitas dan produktivitas putusan yang baik.
   
   Harus diingat, mewujudkan kemandirian peradilan dan pengadilan yang
   bersih itu kan suatu proses. Artinya, memerlukan internalisasi dan
   kristalisasi ide-ide untuk mengubah sistem peradilan kita yang selama
   ini tidak independen. Sekarang ini campur tangan pemerintah terhadap
   peradilan memang tidak sebesar pada waktu Orde Baru, namun mungkin
   sekarang hakim yang tidak independen itu kepada uang.
   
   Artinya, peran hakim agung nonkarier dalam memperbaiki wajah peradilan
   sangat tergantung pada individunya....
   
   Ya, saya kira begitu. Tergantung individu. Memang diharapkan hakim
   agung nonkarier yang mempelopori perubahan itu. Ini memang masih
   dibutuhkan waktu lagi. Misalnya perlu ada pertemuan ide dan gagasan
   dasar tentang perubahan. Itulah yang harus ditunjukkan oleh hakim
   agung nonkarier. Aktualisasi bagaimana memandirikan peradilan itu
   memerlukan kesamaan misi dan visi dari hakim agung nonkarier. Ini
   butuh pendekatan pribadi, karena tidak mungkin dilembagakan.
   
   Kalau melembaga, nanti menjadi eksklusif seolah-olah yang berbicara
   tentang kemandirian peradilan dan peradilan yang bersih itu hanya
   hakim agung nonkarier. Menyamakan visi dan misi hakim agung nonkarier
   ini jangan sampai merugikan tata krama dan pergaulan di kalangan hakim
   agung sendiri.
   
   Bukankah saat sejumlah hakim agung nonkarier dipilih, merekalah yang
   diharapkan oleh masyarakat untuk memperbaiki wajah hukum? Prof Daniel
   Lev bahkan menyarankan saat itu, seluruh hakim agung yang ada
   diganti....
   
   Tuntutan masyarakat itu memang tidak sepenuhnya salah. Jika ada
   harapan masyarakat itu yang belum bisa dipenuhi oleh hakim agung
   nonkarier, ya memang tidak seluruhnya salah pula. Tetapi, saya tidak
   sepenuhnya sependapat dengan Prof Daniel Lev, karena yang diperlukan
   adalah sistem SWOT di lembaga peradilan ini. Ini membutuhkan
   penelitian dan penilaian data yang konkret serta kontinu mengenai apa
   kekuatan, kelemahan, dan modal dasar MA atau lembaga peradilan untuk
   memperbaiki dirinya. Ini mungkin yang selama ini belum terdata pada
   lembaga peradilan. Jadi, memang ada persoalan manajemen.
   
   Koalisi Pemantau Pengadilan mengusulkan sebagian hakim agung nonkarier
   mereka "direcall", karena kinerjanya mengecewakan....
   
   Itu hak Koalisi Pemantau Pengadilan untuk menilai. Mereka itu kan
   mewakili masyarakat. Jangan lupa keberadaan hakim agung nonkarier ini
   pun waktu itu atas permintaan masyarakat pula. Tetapi, penilaian
   masyarakat ini menjadi kritik bagi hakim agung nonkarier. Kalau mereka
   di MA hanya nongkrong saja, ya memang bisa menjadi bumerang bagi
   keberadaan hakim agung nonkarier.
   
   APA pendapat Anda mengenai kondisi penegakan hukum di negara ini?
   
   Kondisi penegakan hukum masih sangat parah. Ini membutuhkan pemikiran
   serius secara nasional. Saya mengusulkan ada general check up terhadap
   seluruh tubuh peradilan ini, yakni pada polisi, jaksa, pengacara, dan
   hakim. Selama ini yang diamati, dinilai, dan dibenahi kan masih
   sepotong-sepotong, parsial. Upaya parsial itu tidak akan memperbaiki
   kondisi penegakan hukum nasional. "Kanker" suap di dunia peradilan
   tidak akan sembuh dan masyarakat yang akan merasakan. Pencari keadilan
   yang dirugikan.
   
   Jika "kanker" pada lembaga peradilan terus berkembang, mungkin penegak
   hukum merasa tidak dirugikan. Bahkan, mungkin senang. Sebab dengan
   adanya penyakit ini mereka diuntungkan. Tetapi, masyarakat yang
   dirugikan. Bangsa ini pun menanggung akibat, sehingga terpuruk. Bank
   Dunia dan IMF (Dana Moneter Internasional/International Monetary Fund)
   pun mau memberikan bantuan kepada kita setelah mendapatkan jaminan
   penegakan hukum di negara ini.
   
   Apa yang membuat penegakan hukum di negeri ini masih parah?
   
   Ini memang tidak sederhana. Pertama, yang memproduksi sarjana hukum
   itu kan perguruan tinggi. Asumsi masyarakat, semakin banyak sarjana
   hukum semestinya penegakan hukum semakin baik dan keadilan semakin
   terjamin. Celakanya, di sini semakin banyak sarjana hukum, keadilan
   semakin jauh. Apa yang salah? Sistem pendidikan hukum di negeri ini
   tidak memberikan spirit untuk menegakkan keadilan, tapi untuk mencari
   kerja dan mendapatkan uang.
   
   Semestinya, spirit awal yang diberikan, adalah kerakyatan dan
   penegakan keadilan. Seluruh sarjana hukum semestinya mempunyai spirit
   ini. Terus terang, sekarang yang diajarkan di Fakultas Hukum itu masih
   keterampilan, belum disertai dengan nilai. Keterampilan tanpa nilai
   itu berbahaya, karena mereka bisa memeras orang.
   
   Persoalan kedua, adalah sistem rekrutmen penegak hukum, baik itu
   jaksa, polisi, pengacara, atau hakim. Ada indikasi mereka lebih banyak
   memakai jalan pintas, dengan membayar cepat bisa menjadi pengacara
   atau yang lain. Keadaan ini diperburuk, karena tidak ada kontrol
   secara institusional. Tidak ada mekanisme bagaimana lembaga pengacara
   bisa mengontrol dirinya sendiri. Begitu pula hakim, jaksa, atau
   polisi. Akibatnya, kekecewaan masyarakat pada penegak hukum menumpuk.
   
   Faktor sosial mewujudkan penegakan hukum pun masih lemah. Belum pernah
   misalnya, 30.000 orang turun ke jalan bersama memprotes korupsi.
   Selama ini gerakan antikorupsi dan upaya mewujudkan pemerintahan dan
   peradilan yang bersih masih di tingkat elite. Belum ada kontrol sosial
   yang efektif.
   
   Kalau pembenahan penegakan hukum harus mulai dari pendidikan, apa yang
   mesti diprioritaskan?
   
   Pemberian pengetahuan dan keterampilan hukum tidak bisa dilupakan.
   Tetapi, jangan lupa pemberian spirit, nilai, dan visi keadilan. Teori
   keadilan misalnya, hanya diberikan sumir. Sarjana hukum terkadang
   setelah lulus bingung mau kerja apa. Terus terang, produk sarjana
   hukum sekarang ini ibarat nasi setengah matang. Beras tidak, nasi juga
   bukan. Tetapi, kalau dimakan, sakit perut, ha-ha-ha....
   
   Di kalangan hakim agung, apakah internal dan institusional kontrol itu
   sudah berjalan baik?
   
   Saya belum melihat. Sebagai hakim agung, semestinya malu bila
   dikontrol orang lain. Tetapi, selama ini MA sudah telanjur dikontrol
   oleh orang lain. Misalnya, ada hakim agung atau hakim yang mau
   diadili. Itu fakta, yang tidak bisa dipungkiri sebagai akibat dari
   kontrol pihak luar pada pengadilan. Internal dan institusional kontrol
   memang belum berfungsi. Barang kali juga, kontrol sosial melalui unjuk
   rasa di MA ini sudah tidak mempan, sehingga dilakukan kontrol melalui
   hukum. Saya pun ingin mengatakan, solidaritas yang ditunjukkan
   kalangan hakim, karena ada rekannya yang akan diadili sebenarnya sudah
   terlambat. Karena, rasanya malu itu sudah terjadi.
   
   ANDA masih suka naik bajaj ke kantor?
   MM M MYa, tidak selalu. Kadang-kadang naik taksi juga, ha-ha-ha....
   Tetapi, kan tidak apa-apa saya naik bajaj. Sikap hidup saya, tidak
   silau dengan orang yang glamour.
   
   Lebih enak mana menjadi pengacara atau sebagai hakim?
   
   Sebenarnya habitat saya itu, ya di lembaga swadaya masyarakat (LSM),
   seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Ya, sebagai pengacara jalanan.
   Tetapi, karena saya menyandang amanat dan kepercayaan rakyat untuk
   menjadi hakim agung, saya harus ikhlas dan tekun menjalankan amanat
   ini, dan nantinya akan saya pertanggungjawabkan. Bedanya, saya
   sekarang lebih pasif. Sedangkan pengacara kan bisa aktif, seperti
   dahulu saya menggugat kepolisian, karena melarung (menghanyutkan ke
   laut) bukti darah Udin (Almarhum Mohammad Syafruddin, wartawan Bernas
   Yogyakarta -Red).
   
   Apakah betul, dari pengalaman Anda penghasilan hakim agung tidak cukup
   untuk pemenuhan kebutuhan hidup?
   
   Penghasilan itu kan relatif. Itu kan ibarat orang mandi. Air sedikit,
   ya cukup. Banyak pun tidak ada cukupnya. Cukup tidaknya penghasilan
   itu-gaji hakim agung sekitar Rp 12 juta per bulan-tergantung pada
   kebutuhan dan gaya hidup seseorang. Tetapi, saya jangan dijadikan
   ukuran. Saya ini kan simpel, sudah bisa membeli buku sudah cukup.
   Langgam saya kan tidak bisa diterapkan bagi orang.
   
   Pewawancara: Tri Agung Kristanto
     

---
HOMEPAGE: Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---