[L] ASRIR - Sekitar UUD-45

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Sun Aug 12 2001 - 11:43:59 EDT


Date: Sun, 12 Aug 2001 03:00:39 -0700 (PDT)
From: asrir sutan <asrirs@yahoo.com>
Subject: Sekitar UUD-45
To: apakabar@radix.net dll

1 Menyoal UUD-45

0 Adnan Buyung Nasution melalui disertasi doktornya akhirnya membongkar
"mitos" kegagalan Konstituante. Menurut Buyung, mitos itu lebih merupakan
rekayasa politik. Ia ungkapkan bahwa usaha aggota Konstituante untuk
merampungkan tatanan yang akan memperkua t negara konstitusional sudah
hampir selesai ketika ada rekayasa politik ang mematahkan dialog di
Konstituante, dan bahkan lalu menyebabkan pembubaran badan pembentuk UUD
itu.

Hasil penyelidikan Buyung di berbagai perpustakaan membuktikan bahwa hasil
yang dicapai Konstituante cukup besar. Ia menyebutkan dalam tiga aspek
yakni : penegasan komitmen terhadap demokrasi, penegasan komitmen terhadap
hak-hak asasi manusia, da pengakau an atas masalah kekuasaan. "Piagam
Bandung" – sebutan untuk kumpulan hasil-hasil Konstituante itu yang amat
jarang orang mengetahui – merangkum hasil-hasil Konstituante dan merupakan
rumusan sebuah Konstitusi yang (sesungguhnya) amat baik (KOMPAS, Senin, 2
Oktober 2000, hal 38, Tinjauan Buku : Slamet Effendy Yusuf dan Umar
Basalim "Reformasi Konstitusi Indonesia : Perubahan Pertama UUD-1945").
"Piagam Bandung" itu dapat dijadikan sebagai landasan acuan rujukan untuk
menyusun UUD Baru sebagai pengganti UUD -45.

1 Apakah UUD-45 itu merupakan suatu kebenaran mutlak yang tak boleh
diganggu gugat ? Ataukah selama amanat ayat 2 Aturan Tambahan dan pasal 3
UUD-45 untuk menetapkan UUD-Baru belum ditunaikan secara utuh, maka UUD-45
itu tetap saja bersifat sementara, mes kipun telah diupayakan mengakhiri
"sifat kesementaraann"-nya itu dengan Dekrit 5 Juli 1959 (yang
diperdebatkan para ahli tentang keabsahannya), atau dengan konsensus
(pemaksaan kehendak, pendapat oleh yang kuat pada yang lemah dengan
berbagai manipulasi), atau dengan UU tentang referendum (yang dituntut
agar dicabut, dinyatakan tak berlaku lagi) ? Dalam hubungan dengan
konsensus, patut juga disimak keprihatinan Prof Dr Deliar Noer atas
kebijakan yang berpijak pada pemaksaan yang berkuasa. "Selama ini kita
memaksakan diri untuk bersatu dari atas (persatuan semu). Kita dipaksa
untuk menerima Pancasila sebagai Asas Tunggal. Akibatnya hancurlah negeri
ini" (Tabloid AKSI, Vol.2, No.84, 23-29 Juni 1998, hlm 19).

2 Terdapat simalakama, kontradiksi antara ayat 2 Aturan Tambahan yang
mencerminkan "sifat kesementaraan" dengan pasal 37 yang ditafsirkan
(setidaknya diinginkan) mencerminkan "sudah tetap, tak bisa dirubah lagi".

Kita ini memang hipokrit. Mulut menyatakan akan melaksanakan UUD-1945
secara murni dan konsekwen, tapi hati benci dan berupaya membungkam pasal
37 dengan menciptakan UU tentang Referendum

Agar UUD tidak diberati dengan "sifat kesementaraan", seyogianya Aturan
Peralihan dan Aturan Tambahan ditiadakan, dihapuskan, dihilangkan saja.

3 Dengan adanya perubahan tafsir atas konstitusi, itu berarti bahwa
konstitusi tidaklah mutlak benar. Sesuatu yang tidak mutlak benar bisa
saja direvisi, mengalami sejumlah amandemen, seperti yang pernah
diungkapkan bahwa "satu keputusan politis bisa saja dipertanyakan secara
akademis", "orang akademisi bisa melihat persoalan lebih jernih" (SUARA
HIDAYATULLAH, No,06/IX/Oktober 1996, hal 74).

Tak perlu mati-matian mencegah revisi atau amandemen dengan menggunakan UU
mengenai Referendum. Agar UUD tetap lestari, tak bisa dirubah, seyogianya
Pasal 37 ditiadakan, dihapuskan saja, dan tak perlu UU referendum untuk
mengamankan UUD. Juga agar UUD tet ap lestari, tak bisa dirubah,
seyogianya Pasal 3 berbunyi "MPR hanya berkuasa menetapkan GBHN dan
Tap-Tap".

4 Kalau memang diinginkan UUD-45 itu tetap langgeng lestari, tak dapat
diubah selama-lamanya, kenapa ayat 2 Aturan Tambahan, pasal 37 dan kata
"undang-undang dasar" dalam pasal 3 UUD-45 yang memberi peluang penetapan
UUD-Baru tak dihapus saja, tanpa perlu mati-matian menciptakan UU tentang
referendum untuk membungkam pasal 37 UUD-45 ? Inilah ironisnya. Muncul
simalakama, selama ayat 2 Aturan Tambahan itu belum ditunaikan.

5. Kalau memang hendak melaksanakan UUD-45 secara utuh (murni dan
konsekwen), kenapa mati-matian membungkam pasal 37 dengan menciptakan UU
tentang referendum ? Kenapa amanat pasal 3 UUD-45 tak ditunaikan secara
utuh, yaitu menetapkan UUD-Baru dan GBHN, da n malah hanya menetapkan GBHN
saja dan setumpuk ketetapan lainnya (TAP-MPR) yang tak diamanatkan oleh
pasal 3 tersebut ? Kenapa amanat pasal 33-34 tak ditunaikan secara utuh,
yaitu untuk kesejahteraan, kemakmuran rakyat banyak, dan malah hanya untuk
kesej ahteraan, kemakmuran investor asing dan domestik ? Apakah benar
pembangunan perekonomian nasional ini disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan, bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
semua, yang mengacu pada pasal 33-34 UUD-45, atauka h berdasarkan sistim
bunga (pola hidup tamak/avarice, emangnya lu gue pikirin) dengan
menjamurnya bank pemerintah, swasta, asing dan maraknya bursa modal, yang
mengalihkan fungsi uang sebagai alat tukar menjadi sarana akumulas! i
kekayaan, yang menguntungkan keluarga KaKaEn investor asing dan domestik ?
(MERDEKA, Sabtu, 12 September 1998, hlm 6, Tajuk Rencana). Apakah tulisan
David Jenkins dalam THE SYDNEY MORNING HERALD 10 April 1986 yang
mengungkapkan adanya pejabat tinggi yan g mempunyai kekayaan bermilyar
dollar itu hanya merupakan fitnahan atau isapan jempol saja, ataukah suatu
kebenaran yang ditutup-tutupi ? Kenapa ayat 1 pasal 30 UUD-45 tak
ditunaikan secara utuh, yaitu bahwa setiap warganegara berhak dan
berkewajiban dala m usaha pembelaan negara, yang berarti bahwa rakyat
(warga sipil) yang berhak dwifungsi, dan bukan militer yang berhak ikut
serta dalam urusan sipil (penyelenggaraan negara) ? Militer profesional
itu tidak perlu terlibat dalam politik sipil (Lembaran Dakw ah HANIF,
No.26, 10 Juli 1998, hlm 3, Pola Hidup Rasional). Apakah di kalangan
militer, atau di kalangan birokrat yang sudah terdidik, terlatih dengan
disiplin garis komando yang mengharuskan bawahan tunduk pada atasan tanpa
t! anya (monoloyalitas ?) dan siap dipilihkan, dapat diharapkan munculnya
sikap demokratis yang hakiki ? Apakah floating-mass (UU No.3/1975),
monoloyalitas, dwifungsi, asas tunggal menguntungkan demokrasi, atau malah
mengebiri demokrasi, sehingga egaliter te rsungkur ke bawah tapak
hierarkis ?

6 Seandainya prosedur, tatacara dan alasan pemberlakuan Dekrit Presiden 5
Juli 1959 itu sah/legal secara juridis konstitusional, apakah UUD-45 itu
berpihak kepada rakyat, ataukah kepada penguasa/negara, sehingga
penguasalah sebagai penentu ? Apakah kesupe lan, keelastisan UUD-45 itu
lebih menguntungkan rakyat ataukah menguntungkan yang berkuasa ? Perlukan
UUD-45 itu dipertahankan, atau diganti sama sekali ?

Menurut telaah Muhammad Yamin tentang proses terjadinya UUD-45, dikemkakan
bahwa "waktu undang-undang Indonesia dirancang, maka kata pembukanya
menjamin demokrasi, tetapi pasal-pasalnya benci kepada kemerdekaan diri
dan menentang liberalisme dan demokrasi revolusioner. Bagi Republik
Indonesia 1945 yang mengakui demokrasi dalam kata pembukanya sebagai dasar
negara, maka menyolok mata benar hak-kemerdekaaan warga negara terlalu
terbatas ditetapkan dalam Undang Undang Dasar. Hanyalah tiga pasal yang
menjamin hak itu, yaitu pasal 27, 28, 29 (Mr Muhammad Yamin, "Proklamasi
dan Konstitusi RI", 1952:90). Pada halaman berikutnya, Yamin mengemukakan
bahwa "Konstitusi RIS dan RI-1950 ialah satu-satunya daripada segala
Konstitusi sedunia yang telah berhasil memasukk an Hak asasi seperti
putusan UNO/PBB ke dalam Piagam Konstitusi.

7 Apakah yang menarik minat rezim orla (Demokrasi Terpimpin) dan orba
(Demokrasi Pancasila) untuk gigih bersikukuh mempertahankan UUD-45 ?
Apakah karena kesupelan dan keelastisannya, sehingga dapat dimanipulasi
sesuai menurut selera yang berkuasa ? Apakah ketidak-adilan, pelanggaran
HAM, penindasan oleh bangsa sendiri semasa rezim orla dan orba, intimidasi
dan stigmatisasi juga dimungkinkan oleh karena kesupelan dan keelastisan
UUD-45 dimanipulasi oleh yang berkuasa ? Apakah kesupelan dan keelastisan
UUD- 45 itu menguntungkan rakyat (demokrasi) ataukah hanya menguntungkan
yang berkuasa (birokrasi, elitokrasi) ?

8 Kenapa Presiden Soekarno mendekritkan kembali ke UUD-45 dan bukan tetap
pada UUDS-50, yang meskipun keduanya (UUD-45 dan UUDS-50) sama-sama
memberikan kekuasaan yang amat luas sekali kepada Presiden, namun HAM
dalam UUDS-50 sangat rinci sekali (dari pas al 7 sampai pasal 34),
dibandingkan dengan dalam UUD-45 yang hanya tiga pasal saja (pasal 27, 28
dan 29) ? Juga UUD-45 masih berbau rasialis kesukuan/etnis antara asli dan
bukan asli (ayat 1 pasal 6), dibandingkan dengan UUDS-50 yang bebas dari
bau rasial is (diskriminasi) semacam itu (ayat 5 pasal 45, juga ayat 1
pasal 58). Pernahkan disadari bahwa konotasi dari golongan-golongan (ayat
1 pasal 2 UUD-45) adalah golongan minoritas yang tak terwakili melalui
pemilu, seperti warga keturunan Tionghoa, Eropah, Arab ? Pernahkah warga
keturunan beroleh kesempatan luas di lembaga eksekutif/militer,
legislatif, yudikatif ? Benarkah UUD-45 bebas dari diskriminasi ras, tanpa
membedakan antara yang asli dan yang bukan asli ? Dalam hubungan! ini
patut juga digarisbawahi bahwa dalam Pemilu 1955 pencalonan perorangan
(tidak melalui partai) dijamin dalam representasi proporsional (REPUBLIKA,
Senin, 29 Juni 1998, hlm 8). Tak ada pembatasan tentang jumlah partai dan
jumlah orang yang berhak dipil ih. Semuanya punya hak yang sama untuk
dipilih. Dan partai (parpol) tak dibebani dengan berbagai persyaratan yang
tak demokratis (yang memasung hak politik rakyat), seperti keharusan
berasaskan Pancasila (Asas Tunggal), memiliki minimal empat-belas cabang ,
atau sejuta tanda-tangan pendukungnya, dan segala macam yang mencerminkan
artifisial, rekayasa pseudo demokrasi.

9 Apakah Dekrit 5 Juli 1959 sah menurut konstitusi yang berlaku waktu itu
? Pasal 84 UUDS-50 memang menyatakan bahwa Presiden berhak membubarkan
DPR. Tapi tak satu pasal pun yang memberi hak kepada Presiden untuk
membubarkan Konstituante dan menetapkan ko nstitusi. Apakah Dekrit 5 Juli
1950 itu untuk keselamatan negara, ataukah hanya untuk mempertahankan
legalitas (status quo) akumulasi kekuasaan untuk mewujudkan Marhaenisme
(Marxisme yang diterapkan di Indonesia) dalam bentuk Nasakom, Front
Nasional, yang sejak tahun 1926 diperjuangkan oleh Ir Soekarno secara
konsekwen ? Setelah kembali ke UUD-45, apakah Presiden Soekarno
berwewenang menetapkan pembentukan MPR, dengan menggunakan PenPres
(Penetapan Presiden) untuk mebentuk MPRS tanggal 10 November – 7 Des ember
1960 bukan di ibu kota negara (menurut UUD-45 pasal 2 ayat 2), malah
sidangnya yang pertama di adakan di Bandung ?

10 Sebagai alasan pembenaran pemberlakuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
menurut konsiderannya adalah "untuk menyelamatkan Negara Proklamasi".
Apakah memang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD-45 itu
untuk keselamatan negara, ataukah untuk kepen tingan akumulasi kekuasaan
yang sedang berkuasa ? Dan kenapa bukannya tetap pada UUDS-50 ? (GATRA,
No.38, 8 Agustus 1998, hal 44-45).

Pernah dikemukakan bahwa dengan dicanangkannya kembali ke UUD-45 pada
tanggal 20 Februari 1959, maka memungkinkan terwujudnya suatu kepemimpinan
nasional yang kuat. Presiden bisa bertindak mengangkat dan memberhentikan
para Menteri yang merupakan pembantu nya (Soegiarso Soerojo, "Siapa
Menabur Angin Akan Menuai Badai", 1988:101).

Bahasa awamnya, dengan memanfa’atkan kesupelan, keelastisan UUD-45 untuk
mengakumulasi kekuasaan. Padahal fungsi utama konstitusi itu adalah untuk
membatasi kekuasaan pemerintah/negara. Setelah kekuasaan di tangan, maka
yang dikuasai dengan senang hati se pakat mengangkat sebagai Presiden
seumur hidup, dalam sidang umum MPRS di Bandung pada tanggal 15-22 Mei
1963 dengan Tap-MPRS No.III/MPRS/1963.

11 Dari manakah dipungutnya konsep MPR sama dengan DPR Plus (pasal 2 ayat
1 UUD-45) itu ? Apakah dari Sriwijaya/Majapahit, Demak/Mataram, House of
Lords/House of Commons, Senat/Congres ? Apakah dari Majlis Tinggi/Rendah,
Dewan Ningrat/Rakyat ? Ataukah mun cul dari ide/pemikiran perlunya
pertanggungjawaban Presiden, seperti pertanggungjawaban Gubernur Jenderal
Hindia Belanda pada Ratu Belanda ? Apakah cocok untuk negara kesatuan,
ataukah untuk negara federal (serikat) ? Kenapa lembaga legislatif harus
dua ? Dan kenapa MPR dan DPR tak dipisahkan secara tegas, dan sama-sama
dipilih melalui pemilu yang bersih, tanpa ada yang diangkat ? Kenapa tak
semua warga negara sama-sama berhak memilih dan dipilih ? Kenapa ada yang
diangkat, diistimewakan ? Apakah benar ba hwa "Hanya pasal 1 UUD-45 yang
menyangkut kedaulatan, dan pasal 33 yang betul-betul berasal dario
pikiran-pikiran PI (Perhimpunan Indonesia) terutama dari Bung Hatta", "Dan
sekalipun yang menyusun UUD-45 adalah bangsa Indonesi! a, tapi sebenarnya
adalah ‘ciptaan’ Jepang" ? (KOMPAS, Rabu, 7 Mei 1986, hlm 1).

Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya ditegaskan bahwa MPR
dan DPR merupakan lembaga yang campur aduk antara yang dipilih rakyat
dengan yang diangkat penguasa.

12 Dari mana dipungut gagasan bahwa kekuasaan membuat UU itu di tangan
eksekutif (Presiden), dan legislatif (DPR) hanya sekedar memberikan
persetujuan (pasal 5 ayat 1 dan pasal 20 ayat 1), yang secara transparan
sangat benci pada pemisahan kekuasaan secar a tegas ? Apakah karena
Indonesia sepanjang sejarahnya tak pernah berjuang agar rakyat berdaulat
penuh ? Apakah karena Indonesia tak pernah punya semacam Lock, Voltaire,
Montesqieu, Rousseau ? Ataukah karena pengalaman yang senantiasa mentok
dengan tembok kekuasaan, melahirkan sikap pasrah dan mental nrimo ? Silih
berganti pemegang kendali kekuasaan, namun kondisi sosial=ekonomi rakyat
jembel hampir tak berubah (KOMPAS, Rabu, 14 Maret 1984, hlm IV,
Paternalisme). Adalah suatu kemustahilan, kondisi golonga n miskin itu
akan berubah tanpa suatu kekuasaan. Dan suatu kekuasaan tidak akan lahir
tanpa diperjuangkan (TOPIK, No.6, 14 Februari 1984, hlm 6). Ideologi
memerlukan kekuasaan.

13 Jika Presiden sudah tak mendapatkan kepercayaan rakyat banyak lagi,
sedangkan wakil-wakil rakyat (MPR) masih tetap mempercayai Presiden,
bagaimana cara penyelesaiannya ? Da bagaimana mengganti Presiden yang
sudah tak dipercayai rakyat itu lagi secara k onstitusional ? Jika terjadi
silang pendapat antara Presiden dengan pihak MPR, siapakah yang seharusnya
jadi penengah ? Dan jika Presiden harus dituntut atas keterlibatannya
dalam tindakan melawan hukum (pidana, perdata, adminsistratif), siapa pula
yang s eharusnya mengajukan Presiden ke meja pengadilan ? Dalam mata
demokrasi, rakyat dan Presiden sama kedudukannya di depan hukum (Dalam
UUD-45 tak terdapat satu pasal semacam pasal 106 dalam UUDS-50). Dalam
UUD-45 tidak ada aturan yang menyebutkan konsekwens i pelanggaran
pelaporan keuangan. Pelanggaran pelaporan keuangan tidak diatur dalam
UUD-45. Dalam UUD-45 tidak tercantum sanksi apa yang akan diberikan pada
pelanggaran pelaporan keuangan. Demikian ungkap praktisi dan pakar hu!
kum Adnan Buyung Nasution (MERDEKA, Selasa, 3 November 1998, hlm 8).
Meskipun BPK mempunyai kekuasaan dan kewenangan, tapi tidak bisa
menindaklanjutinya, ungkap Faisal Basri (idem)

14 Apakah penyerahan kekuasaan kepresidenan dengan SUPERSEMAR itu sah
menurut konstitusi yang berlaku (UUD-45 pasal 8) ? Kenapa mempersoalkan
hilangnya Naskah SUPERSEMAR dipandang tak perlu, dinilai mundur ke
belakang ? Kenapa penerima SUPERSEMAR tak meng amankan pemberi SUPERSEMAR
(KOMPAS, 11 Maret 1997, hlm 14). Apakah amanat SUPERSEMAR itu dilaksanakan
seutuhnya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi SUPERSEMAR itu ?
Pernah diberitakan bahwa Soenardi SH, Ketua PERADIN (Persatuan Advokat
Indones ia) termasuk orang hilang sejak 1983 yang diculik suatu kelompok
yang tak diketahui identitasnya, karena Soenardi SH pernah menulis surat
kepada Ketua MPR tentang perlunya meninjau ulang sejauh mana keterlibatan
Soeharto dengan G30S. (SABILI 8:2000=5-6)

15 Apakah ada satu pasal ataupun dalam Pembukaan UUD-45 yang menyatakan
bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila ? Pasal 29 ayat 1 UUD-45
hanya menyebutkan bahwa Negara berdasar atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
Apakah pernah BPUUPKI membahas, membicarak an, menetapkan usulan, saran Ir
Soekarno untuk menamakan ide, gagasannya yang disampaikannnya pada 1 Juni
1945 itu dengan nama Panca Dharma, atau Pancasila, atau Trisila, atau
Ekasila ? Lima prinsip pokok dasar negara yang disarankan Ir Soekarno
dapat dip eras menjadi tiga asas, yaitu sosio-nasionalisme,
sosio-demokrasi dan ke-Tuhanan. Dari ke tiga asas ini bisa diambil yang
lebih hakiki lagi, yaitu Gotong Royong (Sidik Kertapati, "Sekitar
Proklamasi 17 Agustus 1945 ", 1961, hlm 62). Adakah kesepakatan dar i
BPUUPKI untuk memberi nama ide Ir Soekarno itu dengan nama PANCASILA ?
Apakah penamaan dasar negara itu dengan Pancasila berdasarkan konstitusi,
sesuai dengan UUD-45 ? Pada rezim orde baru, Pancasila, sesuai dengan
wajah kul! tur Jawa yang dianut elite politik, ditempatkan sebagai
satu-satunya asas (mitos ?) bagi kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat, yang memaksa kekuatan-kekuatan politik bersatu dan terpusat
pada Presiden yang sekaligus menempatkannya sebagai pusa t kekuasaan yang
menempati hierarki tertinggi (Tabloid AKSI, Vol.2, No.84, 23-29 Juni
1998). Ir Soekarno sebagai penggagas hanya mengupayakan agar gagasannya
dapat diterima sebatas dasar filosofis negara, dan tak pernah berupaya
agar diterima sebagai asas -dasar partai politik, apalagi asas-dasar
organisasi sosial-kemasyarakatan, bahkan mengakui dan menerima
eksistensi/keberadaan ideologi nasionalisme, agama, komunisme.

16 Pernahkah disadari bahwa Pancasila itu berasal dari ide, gagasan Ir
Soekarno, seorang tokoh yang sepanjang hayatnya sejak tahun 1926 konsekwen
memperjuangkan Marhaenisme, yaitu Marxisme yang diterapkan di Indonesia
(yang berke-Tuhan-an ?), yang paralel dengan komunisme, yang merupakan
hasil pemikiran berdasarkan metode historis materialisme ? Dengan
retorikanya yang memukau mampu membujuk tokoh-tokoh Islam untuk menerima
ide gotongroyong itu, dengan menambahkan "Ketuhanan yang berkebudayaan"
pada buntu t/ujung ide, gagasannya itu. Sedangkan ide, gagasan Mr Muhammad
Yamin, seorang Murba, yang disampaikannya pada 29 Mei 1945, meskipun inti
materinya sama dengan ide Ir Soekarno, namun Mr Muhammad Yamin tak mampu
meraih dukungan BPUUPKI untuk menyetujui ide nya.

17 Sehubungan dengan judul GATRA "Konstitusi Tak Mutlak" (No.24, Tahun IV,
2 Mei 1998, hal 44), maka ungkapan/bahasa "Kalau ada yang melakukan
perubahan tatanegara akan berhadapan dengan ABRI, sebab berarti mengubah
Pancasila dan UUD-45", merupakan transp aransi arogansi kefanatikan
berlebihan yang tak terkira luar biasanya, adalah ungkapan/bahasa
kekuasaan/kekuatan totaliter dan bukanlah ungkapan/bahasa yang mendukung
kebebasan berpendapat seperti yang dijamin oleh UUD-45 itu sendiri. Entah
kalau ini meru pakan manifestasi dari "tentara yang berkuasa cenderung
tidak menyukai partai" (SUARA HIDAYATULLAH, No.06/IX/Oktober 1996, hal
74).

Ataukah memang di kalangan militer, atau di kalangan birokrat sulit
ditemukan sikap demokrasi yang hakiki, karena terdidik dengan garis
komando yang mengharuskan bawahan harus tunduk patuh pada atasan tanpa
tanya (monoloyalitas) ?

18 Berkenaan dengan Pancasila, ketika merayu, membujuk tokoh-tokoh Islam
menerima menyetujui gagasan Pancasilanya tentang prinsip-prinsip
permusyawaratan perwakilan, Ir Soekarno menyebutkan bahwa "hati Islam Bung
Karno ingin membela Islam dalam mufakat pe rmusyawaratan", dan mengajak
semua untuk bekerja sehebat-hebatnya agar hukum-hukum yang keluar dari
badan perwakilan rakyat itu hukum-hukum Islam pula (Ir Soekarno, "Lahirnya
Pantja Sila", 1947:31).

Apakah memang gagasan Pancasila Ir Soekarno itu untuk membela kepentingan
Islam, seperti yang diungkapkannya ketika merayu tokoh-tokoh Islam untuk
menerima menyetujui idenya tentang prinsip-prinsip "permusyawaratan
perwakilan", ataukah hanya untuk mempera lat, atau untuk membodohi umat
Islam ? Seandainya Ir Soekarno benar-benar ingin membela kepentingan
Islam, kenapa pada sidang Konstituante 1955 Ir Soekarno itu tidak berpihak
pada kepentingan Islam, malah bahkan membubarkan Konstituante hasil
pilihan raky at itu ?.

Ataukah karena memang sejak awalnya (1926) perjuangan politik Ir Soekarno
untuk menegakkan Nasa-Marx yang disebutnya dengan Marhaenisme, yaitu
Marxisme yang diterapkan di Indonesia (yang berke-Tuhanan ?), yang paralel
dengan komunisme ? (Siapa Menabur Ang in Akan Menuai Badai, 1988:372,387).

19 Kalau memang jujur bertekad melaksanakan Pancasila secara murni dan
konsekwen dengan jiwa, .semangat, amanat, dan hisorisnya yang berasal dari
gagasan Ir Soekarno itu, seyogianya membuka pintu selebar-lebarnya
mengajak semua untuk bekerja sehebat-hebat nya agar hukum-hukum yang
keluar dari DPR itu hukum-hukum Islam (bukan malah Islamophobi).

Dengan demikian, maka pakar Hukum Tatanegara JHA Logemann tak perlu sampai
merasa menghadapi pertanyaan yang tidak jelas, bagaimana sifat Islam dari
konstitusi dapat lepas begitu saja, hampir tanpa penjelasan dan tanpa
debat. Sungguh merupakan hal yang mi steri (ajaib), merupakan teka-teki
dari penyusunan UUD-45, sehingga tokoh Kahar Muzakir begitu geram terhadap
sikap anti-Islam (Prof JHA Logemann, "Keterangan-Keterangan Baru Tentang
Terjadinya UUD-1945", 1983:21).

20 Pernahkah sempat terpikirkan, apa memang sistim multi partai, demokrasi
parlementer, tanpa asas tunggal, tanpa dwifungsi itu adalah benar-benar
jelek ? Sedangkan sistim dwi partai, demokrasi presidentil, dengan asa
tunggal, dengan dwifungsi itu benar-b enar baik ? Ataukah semua ini juga
merupakan rangkaian stigmatisasi ? Sehingga setelah lebih tiga puluh tahun
dalam suasana kestabilan, namun tak kunjung sampai lepas landas, malah
terhempas kandas. Era pembangunan (1966-1998) merupakan suatu kegagalan. T
ak ada pikiran waras yang bisa menyangkalnya (REPUBLIKA, Senin, 29 Juni
1998, hlm 8).

21 Dalam bahasa awam, tampaknya UUD-45 itu bersifat mendua (mengandung
konflik/kontradiksi dalam dirinya). Pada pembukaannya rakyat yang
berdaullat, yang berkuasa (demokrasi), tapi dalam batang tubuhnya negara
yang berdaulat, yang berkuasa (kedaaulatan ne gara) berikut hak prerogatif
Presiden yang luar biasa luasnya.

Pasal 33-34 UUD-45 (yang tak pernah diterapkan secara murni dan konsekwen)
tampaknya berkonotasi sosialis (idem, hal 23), bahkan – menurut Musbar –
lebih dekat dengan sistim komunis (Musbar, "Pelajaran Ekonomi" II,
1977:207).

Akibat kerancuan ini amat susah tercapai kompromi mengenai Ekonomi
Pancasila versi Mubyarto dan versi Kwik Kian Gie (KOMPAS, 19 Mei
1977).Baik disadari bahwa "hanya pasal 1 UUD-45 yang menyangkut
kedaulatan, dan pasal 33, yang betul-betul berasal dari pik iran-pikiran
PI (Perhimpunan Indonesia), terutama dari Bung Hatta (KOMPAS, Rabu, 7 Mei
1986, hal 1).Agar sesuai dengan sistim ekonomi pasar, seyogianya Pasal 33
ayat 3 berbunyi "kekayaan alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
pemodal".

22 Sesuai dengan amanat Pasal 34 UUD-45, seyogianya warga negara yang
terlantar, seperti terkena PeHaKa, gelandangan, pengemis, pengamen,
pemulung dipelihara oleh negara, dijamin oleh negara biaya hidupnya
beserta keluarganya, baik dalam keadaan normal, a palagi dlam keadaan
krisis, sampai mereka tak terlantar lagi. Atau seyogianya Pasal 34
berbunyi "fakir miskin dan warga terlantar ditanggung oleh masyarakat".
Bila masyarakat tak mempedulikan yang terlantar, maka yang terlantar boleh
mengambil haknya seca ra paksa, bahkan dengan kekerasan.

23 Agar UUD tetap sesuai dengan aspirasi yang berkuasa, seyogianya Pasal 2
ayat 1 berbunyi "Sepertiga dari anggota MPR adalah anggota-anggota DPR,
sedangkan dua pertiganya adalah utusan-utusan pejabat daerah yang diangkat
oleh pemerintah".

24 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 2 ayat 2
berbunyi atau dijelaskan "MPR dipilih sekali dalam lima tahun, yaitu akan
jadi wakil rakyat di DPR".

25 Agar sesuai dengan bunyi sila keempat dari Pancasila, seyogianya Pasal
2 ayat 3 berbunyi atau dijelaskan "Segala putusan MPR ditetapkan dengan
aklamasi secara musyawarah mufakat".

26 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 5 disisip
dengan yang berbunyi atau dijelaskan "Presiden menyelenggarakan pemilu.
Presiden mengangkat sepertiga dari jumlah anggota DPR dan mengangkat dua
pertiga dari jumlah anggota MPR. Pres iden mempunyai wewenang penuh untuk
membekukan pengurus parpol".

27 Agar UUD bersih dari noda ras diskriminasi, seyogianya kata "aseli"
dalam Pasal 6 ayat 1 ditiadakan, dihapuskan.

28 Agar sesuai dengan sila keempat dari Pancasila, seyogianya Pasal 6 ayat
2 berbunyi atau dijelaskan "Presiden dipilih oleh MPR dengan aklamasi
secara musyawaraha mufakat. Dan wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh
Presiden".

29 Agar sesuai dengan kenyataan sejarah seyogianya Pasal 7 berbunyi atau
dijelaskan "Presiden dipilih sekali lima tahun, dan kembali dapat dipilih
lagi setelah itu dalam beberapa periode jabatan secara tak terbatas", atau
"Presiden dipilih sekali tiga pul uh tahun".

30 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 10 berbunyi
atau diberi penjelasan "Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas
TNI/Polri, mencakup angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, dan
termasuk kepolisian".

31 Agar UUD tetap sesuai dengan aspiriasi yang berkuasa, seyogianya Pasal
19 ayat 1 berbunyi "Dua pertiga anggota DPR adalah wakil rakyat yang
dipilih melalui pemilu, sedangkan sepertiganya adalah wakil TNI/Polri yang
diangkat oleh pemerintah".

32 Agar sesuai dengan dwifungsi, seyogianya Pasal 30 ayat 1 berbunyi
"Hanya TNI/Polri yang berhak dan berkewajiban dalam urusan pembelaaan
negara, disamping penyelenggaraan negara".

33 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 23 ayat 4
berbunyi atau dijelaskan "Hak keuangan negara lain-lain diatur dengan
kebijakan pemerintah".

34 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 24 ayat 2
berbunyi atau dijelaskan "Susunan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur
dengan kebijakan pemerintah

35 Agar sesuai dengan kenyataan yang berlaku, seyogianya Pasal 28 berbunyi
atau diberi penjelasan "Kekuatan sosial politik diwakili oleh parpol
pemenang pemilu, TNI/Polri dan Utusan Pejabat Daerah. Untuk berkumpul dan
menyelenggarakan pertemuan harus mend apat ijin tertulis dari aparat
keamanan. Mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan harus sesuai
dengan kebijakan pemerintah. Mimbar bebas harus sesuai dengan visi dan
persepsi pemerintah. Organisasi kemasyarakatan dibina oleh pemerintah.
Unjuk rasa (u njuk kuasa?) diatur oleh pemerintah".

36 Agar sesuai dengan aspirasi kebangsan seyogianya Pasal 29 ayat 1
berbunyi " Negara berdasar Pancasila dan aspirasi rakyat". Dan ayat 2
berbunyi atau dijelaskan "Negara menjamin kemerdekaan bagi pemeluk agama,
dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Ya ng Maha Esa".

= Bekasi 30 September 2000 =

Asrir

2 Usulan Re-formulasi UUD-45

Usulan ini bukanlah dari Pakar Tata Negara, tetapi dari warga/masyarakat
awam yang peduli Negara.

   Pembukaan diusulkan menjadi "Negara Indonesia berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia, Kerakyatan, serta Keadilan sosial. Pemerintah Negara Indonesia
berkewajiban melindungi seluruh Warganegara dan Wilayah Indonesia,
meningkatkan Ketakwaan, Kecerdasan dan Kesejahteraan Warga Indonesia, dan
ikut mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia".

   Pasal 1 ayat 1 diusulkan menjadi "Negara Indonesia berentuk Republik".
Pasal 1 ayat 2 diusulkan menjadi "Kedaulatan berada di tangan rakyat".

   Pasal 2 dan Pasal 3 tentang MPR diusulkan ditiadakan.

   Pasal 4 ayat 2 tentang Wakil Presiden ditiadakan.

   Pasal 6 ayat 2 diusulkan menjadi "Presiden dipilih oleh DPR dengan
suara yang terbanyak""

   Pasal 7 diusulkan menjadi "Presiden memegang jabatannya selama 4 tahun,
dan tidak dapat dipilih untuk masa jabatan berikutnya".

   Pasal 8 diusulkan menjadi "Jika Presiden tidak dapat melakukan
kewajibannya, maka apenggantinya dipilih oleh DPR".

   Pasal 9 diusulkan menjadi "Sebelum memangku jabatannya, Presiden di
hadapan DPR bersumpah dengan nama Allah akan melaksanakan kewajibannya
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya".

   Pasal 13 ayat 1 diusulkan tambahan "Dengan persetujuan DPR".

   Pasal 14 dan Pasal 15 diusulkan tambahan "Dengan Persetujuan MA".

   Pasal 16 tentang DPA diusulkan ditiadakan.

   Pasala 17 ayat 2 diusulkan menjadi "Menteri-menteri diangkat dari
anggota DPR dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR".

   Setelah Pasal 17 diusulkan/disipkan menjadi "Pemerintah menetapkan dan
melaksanakan Rancangan Program Pembangunan Kesejahteraan dan Kemakmuran
bagi seluruh warganegara".

   Pasal 19 ayat 1 diusulkan menjadi "DPR terdiri dari wakil-wakil rakyat
yang semuanya dipilih dalam Pemilu yang LUBER (Langsung Umum Bebas dan
Rhasia) dan JURDIL (Jujur dan Adil) yang ditetapkan dengan Undang-Undang".
Pasal 19 ayat 2 diusulkan menjadi " DPR bersidang sedikitnya dua kali
dalam setahun".

   Pasal 25 diusulkan/disipkan menjadi "Pejabat Negara yang terlibat
tindak kejahatan dan penyalah-gunaan kekuasaan diadili oleh MA".

   Pasal 27 ayat 2 diusulkan menjadi "Pemerintah berkewajiban mengupayakan
setiap warganegara mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak""

   Setelah Pasal 28 diusulkan/disisipkan menjadi "Pemerintah tidak boleh
menangkap atau menahan, memeriksa atau menghukum siapa pun, kecuali atas
perintah kekuasaan yang sah menurut Undang-Undang".

   Pasal 29 ayat 2 diusulkan menjadi "Pemerintah berkewajiban menjamin
kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut Agamanya masing-masing".

   Setelah Pasal 30 diusulkan/disisipkan menjadi "AD (Angkatan Darat), AL
(Angkatan Laut), AU (Angkatan Udara) hanya bertugas dalam urusan
Pertahanan Negara". Setelah itu diusulkan/disisipkan pula "Untuk
memelihara Kamtib diadakan Kepolisian yang diatur d engan Undang-Undang".

   Pasal 31 ayat 1 diusulkan menjadi "Pemerintah berkewajiban mengupayakan
setiap warganegara mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran".

   Pasal 33 diusulkan menjadi "Semua produksi dan faktor produksi serta
hak-milik perseorangan haruslah mempunyai fungsi sosial, untuk
sebesar-besarnya kemakmuran bersama".

   Pasal 34 diusulkan menjadi "Pemerintah berkewajiban mengupayakan setiap
warganegara yang melarat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya""

   Pasal 37 tentang perubahan UUD-1945, dan Aturan Peralihan serta Aturan
Tambahan diusulkan ditiadakan.

= Bekasi 17 Juni 1999 =

 

asrir

----- End of forwarded message from asrir sutan -----

---
The site now carries 10 lists!  REGIONS is quite popular.  It carries
news from provinces outside Jakarta.  You may post to REGIONS just as
you post to the other lists.  Send ascii postings without attachments
to the site moderator at apakabar@radix.net.  Visit REGIONS today!
HOMEPAGE: Lists, Databases, & Links Center - <http://www.indopubs.com>
---