[REGS] KALTIM - Warga TN Kutai Tuntut Pembebasan 25.000 Ha Lahan

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Tue Aug 14 2001 - 19:00:59 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/15/iptek/warg10.htm

>Rabu, 15 Agustus 2001
   Warga TN Kutai Tuntut Pembebasan 25.000 Ha Lahan
   Samarinda, Kompas
   
   Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak diminta turun langsung untuk
   ikut menyelesaikan permasalahan enklave, berkaitan dengan sekitar
   18.000 warga yang bermukim dan mengakui memiliki lahan di kawasan
   Taman Nasional (TN) Kutai, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur.
   Kehadiran bupati diharapkan dapat menyelesaikan masalah ini, karena
   lahan yang dituntut warga semakin luas, sekarang mencapai 25.000
   hektar.Keadaan ini dinilai sangat mengkhawatirkan, karena kesepakatan
   semula mengenai enklave tersebut adalah sekitar 15.000 hektar. Dengan
   demikian, kawasan TN Kutai yang luasnya 198.000 hektar, terus-menerus
   dirambah tanpa ada upaya berbagai pihak untuk menghentikannya.
   
   Direktur Bina Kelola Lingkungan (Bikal) Adief Mulyadi mengemukakan hal
   tersebut kepada Kompas, Selasa (14/8), di Samarinda. "Karena yang
   menginginkan enklave itu Bupati Kutai Timur Awang Faroek sendiri, maka
   beliau perlu turun langsung ke lokasi untuk memberi pengertian kepada
   warga bahwa enklave ini bukan berarti bagi-bagi lahan," katanya.
   
   Menurut Adief, sampai saat ini tim enklave dari Pemerintah Kabupaten
   Kutai Timur baru mencapai kesepakatan pada dua desa yang berada di TN
   Kutai mengenai tapal batas enklave, yakni Desa Singageweh dan Sangatta
   Selatan. Sementara untuk Desa Teluk Pandan dan Sangkimah belum ada
   kesepakatan.
   
   Menurut Adief, pihak tim enklave sulit menetapkan batas karena warga
   menuntut lebih luas lagi. Warga selalu beralasan, karena dulu Bupati
   Kutai Timur sendiri yang menjanjikan akan melepaskan sebagian kawasan
   TN Kutai tersebut. "Di sinilah pentingnya kehadiran Bupati Awang
   Faroek di desa-desa itu untuk menjelaskan bahwa enklave ini tidak
   untuk membagi-bagi lahan," katanya.
   
   Sebab, kata Adief, jika ini dibiarkan, justru bisa terjadi konflik
   yang besar antarwarga akibat perebutan lahan di kawasan ini. Bisa
   dibayangkan, bagaimana membagi lahan itu untuk belasan ribu orang
   tersebut. "Saya juga yakin, tidak seluruhnya yang mengaku mempunyai
   lahan di sini warga yang berada di kawasan TN Kutai. Banyak pihak yang
   berebut lahan di sini," katanya.
   
   Tidak didengar
   
   Persoalan lain, kata Adief, selama proses penetapan batas enklave ini,
   suara dari Balai TN Kutai juga seperti tidak didengar lagi. Keadaan
   ini juga menyebabkan lepasnya kesepakatan mengenai enklave yang
   sesungguhnya, yakni hanya sekitar 15.000 hektar.
   
   Hal senada juga diungkapkan Kepala Seksi Konservasi Balai TN Kutai
   Simon Gasong ketika dihubungi Kompas di Bontang, kemarin. Perambahan
   di TN Kutai masih terus terjadi, bahkan bertambah parah. Mereka sudah
   tidak lagi mengambil kayu di sepanjang pinggir jalan Bontang-Sangatta
   (65 km), tetapi sudah jauh masuk ke dalam hutan, hingga mencapai empat
   kilometer.
   
   Bahkan, katanya, kawasan penelitian orangutan di daerah Mentoko juga
   ikut dirambah. "Masalah ini sudah dilaporkan kepada Bupati Kutai Timur
   Awang Faroek. Kita juga serba salah, sekarang ini posisinya dalam era
   otonomi daerah," katanya.
   
   Bupati Kutai Timur Awang Faroek Ishak yang dihubungi Kompas dari
   Samarinda kemarin, mengatakan, tim enklave sudah hampir selesai
   bekerja dan dalam waktu dekat akan ada peraturan daerah menyangkut TN
   Kutai.
   
   "Kita berharap semua pihak memberikan masukan mengenai peraturan
   daerah ini," kata Awang Faroek, tanpa merinci apa saja yang telah
   selesai dikerjakan dan kapan tim itu selesai bekerja. Ia sendiri
   semula menjanjikan tim ini akan selesai bekerja pada Juni lalu, namun
   sampai sekarang tim itu belum selesai bekerja, bahkan tim menghadapi
   sejumlah kendala di lapangan.
   
   Dengan adanya peraturan daerah dimaksud, lanjut bupati, nantinya
   diatur mengenai peruntukan lahan yang telah di-enklave. "Dalam
   peraturan ini juga kita akan meminta sebagian kawasan eks HPH (hak
   pengusahaan hutan-Red) di sebelah barat TN Kutai untuk dilepaskan. Itu
   sebagai gantinya kawasan TN Kutai yang telah di-enklave untuk
   penduduk," ucapnya. (ful)
     

---
The site now carries 10 lists!  REGIONS is quite popular.  It carries
news from provinces outside Jakarta.  You may post to REGIONS just as
you post to the other lists.  Send ascii postings without attachments
to the site moderator at apakabar@radix.net.  Visit REGIONS today!
HOMEPAGE: Lists, Databases, & Links Center - <http://www.indopubs.com>
---