[L] Sikap Politik KSO FPDRA Berkenaan dengan HUT RI di Aceh

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri Aug 17 2001 - 15:35:05 EDT


From: "KPP PRD" <prd@centrin.net.id>
To: apakabar@radix.net dll
Subject: Fw: Sikap Politik KSO FPDRA berkenaan dengan HUT RI di Aceh
Date: Fri, 17 Aug 2001 13:23:41 +0700

----- Original Message -----
From: KSO FPDRA
To: indo-marxist@yahoogroups.com
Cc: lane_max@hotmail.com ; kalinka80@hotmail.com ; tumbang@yahoo.com ; aroen_jeram@yahoo.com ; prd@centrin.net.id
Sent: Friday, August 17, 2001 11:49 AM
Subject: Sikap Politik KSO FPDRA berkenaan dengan HUT RI di Aceh

Dengan Hormat,

Bersama ini saya kirimkan sikap politik Komite Sentral
Organisasi Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh
(KSO-FPDRA) berkenaan dengan perayaan HUT Kemerdekaan
RI di Aceh.

Banda Aceh 16 Agustus 2001

Thamren Ananda
Sekretaris Jenderal

-------------------------------------------------------
 Sikap Politik KSO-FPDRA
Berkenaan Dengan Perayaan HUT Kemerdekaan NKRI di
Aceh.

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan
kebohongan terhadap publik. Upaya untuk menunjukkan
kepada publik nasional bahwa Rakyat Aceh masih sangat
setia terhadap NKRI adalah merupakan suatu manipulasi
politik. Pengibaran bendera Merah Putih, ikrar setia,
dan mobilisasi massa untuk mensukseskan perayaan HUT
Kemerdekaan NKRI di Aceh adalah suatu tindakan yang
jelas-jelas dipaksakan oleh Pemerintah RI melalui
instrumen represifnya (TNI/Polri). Bahkan aksi-aksi
pembakaran gedung sekolah yang selama ini dikatakan
sebagai perbuatan GAM, ternyata dilakukan oleh pasukan
TNI, sebagaimana yang terjadi pada kasus pembakaran
gedung sekolah SMU Negeri Darussalam Banda Aceh pada
tanggal 15 Agustus 2001 malam harinya .

Nasionalisme Indonesia telah dipaksakan dibawah
todongan senjata. Perayaan HUT Kemerdekaan NKRI di
Aceh telah menjadi suatu hal yang menakutkan bagi
Rakyat Aceh. Kibaran Merah Putih menjadi lebih penting
dan berharga ketimbang nyawa manusia, penghormatan
tehadap nilai-nilai HAM dan Demokrasi. Upaya untuk
meredam aspirasi politik Rakyat Aceh yang menuntut hak
untuk menentukan nasibnya sendiri telah berlangsung
secara sistematis dan terencana. Bahkan beberapa hari
sebelum perayaan HUT Kemerdekaan RI telah terjadi
suatu pembantaian terhadap Rakyat Aceh. 31 orang tewas
ditembak oleh pasukan TNI dibawah kendali OKPH di
Julok Aceh Timur pada tanggal 9 Agustus 2001.

Penerapan berbagai operasi militer sejak pencabutan
DOM pada 7 Agustus 98 adalah merupakan suatu fakta
historis bahwa Jakarta masih tetap militerisktik dalam
menanggani masalah Aceh. Operasi Wibawa 99, OCM I, OCM
II dan yang terakhir OKPH 2001 adalah suatu
manifestasi dari masih menguatnya dominasi politik
kaum militer dalam struktur politik pemerintahan
Indonesia.

Tercatat 482 orang tewas, 29 hilang dan 88 mengalami
penyiksaan semenjak April 2001 saat diberlakukannya
INPRES No. 4/2001 oleh Pemerintah RI. Lebih parah
lagi, jika dihitung sejak Januari hingga Juli 2001
total 1838 jiwa telah menjadi korban dari kekerasan
yang dilakukan oleh TNI/Polri.

Realitas ini, telah menumbuhkan suatu kesadaran baru
bagi seluruh Rakyat Aceh, yaitu kesadaran bahwa betapa
Indonesia untuk kesekian kalinya telah mengkhinati
kedaulatan yang diberikan oleh Rakyat Aceh. Kekerasan
dan diskriminasi multisektoral yang dilakukan Jakarata
terhadap Aceh telah membuat Rakyat Aceh tidak
mempunyai pilihan lain kecuali hanya bangkit untuk
melawan. Lebih jauh, kesadaran sebagai suatu komunitas
yang tertindas telah berubah menjadi suatu kesadaran
kolektif sebagai sebuah BANGSA yang tertindas.

Jangan salahkan Rakyat Aceh jika hari ini, Rakyat Aceh
memilih untuk merdeka dari NKRI. Sebab secara
historis, RI terus menerus melakukan penindasan secara
struktural terhadap Rakyat Aceh. Struktur ekonomi
politik "militeris-kapitalistik" yang dibangun sejak
ORBA hingga saat ini adalah merupakan suatu dosa
sejarah yang harus ditanggung oleh seluruh Rakyat
Indonesia. Disintegrasi Indonesia adalah merupakan
suatu konsekuensi logis dari dinamika politik produk
ORBA. Kepanikan elit politik dan penguasa terhadap
bahaya disintegrasi Indonesia, ternyata telah
melahirkan suatu kebijakan yang militeristik dalam
menanggani persoalan Aceh. Kepentingan terhadap
kelangsungan eksploitasi ekonomi di Aceh melalui
perusahaan-perusahaan besar, EXXON MOBIL, PT Arun, PT
ASEAN, PT PIM adalah merupaka alasan utama utama bagi
RI untuk tetap mempertahankan Aceh dalam integritas
NKRI. Meskipun untuk itu harus mengorbankan nyawa
Rakyat Aceh.

Pemerintahan baru, dibawah kepemimpinan Megawati
Soekarno Putri, ternyata tetap tidak memberikan suatu
perubahan berarti bagi Aceh. Bahkan pemerintahan yang
nasionalis-militeristik ini semakin melancarkan
tindakan represif dalam menanggani masalah Aceh.
Penambahan pasukan TNI terus dilakukan oleh
pemerintahan RI. Aksi-aksi demokratis Rakyat Aceh
untuk menolak kebijakan yang militeristik ini sama
sekali tidak diindahkan oleh Pemerintah RI. Bahkan
kebebasan untuk menyampaikan sikap politik dihadapi
dengan tindakan represif. Penangkapan Kautsar Ketua
KSO-FPDRA , tim perunding GAM, Muhammad Nazar Ketua
SIRA, serta penggerebekan Posko Anti Militerisme LBH
Banda Aceh pada bulan July 2001 adalah bukti nyata
dari semakin tertutupnya ruang demokrasi di Aceh.

Berkenaan dengan realitas politik yang terjadi di Aceh
saat ini, maka KSO-FPDRA menyampaikan hal-hal sebagai
berikut :

1. Menuntut pencabutan Inpres no.4 tahun 2001 yang
merupakan alat justifikasi terhadap tindak kekerasan
yang dilakukan oleh TNI/Polri serta penarikan seluruh
pasukan TNI/Polri non-organik dari Aceh.
2. Menuntut pertanggungjawaban Pemerintah RI terhadap
seluruh pelanggaran HAM berat di Aceh yang telah
menjadi fakta sosial sejak masa DOM hingga sekarang
ini.
3. Menuntut pembebasan Kautsar, selaku Ketua KSO-FPDRA
(yang ditahan pada 11 July 2001 di Polres Aceh Besar)
beserta tahanan dan narapidana politik lainnya.
4. Menuntut pertanggungjawaban EXXON MOBIL atas
pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh.
5. Menuntut kepada pihak GAM dan RI untuk segera
melanjutkan perundingan politik dan menghentikan
konflik senjata serta segera merumuskan mekanisme
demokrasi transisional yang akan menjamin seluruh
komponen Rakyat Aceh memperjuangkan dan
mengekspresikan aspirasi politiknya secara bebas.
6. Menyerukan kepada seluruh komponen Rakyat Aceh
untuk melakukan pemboikotan terhadap perayaan HUT
Kemerdekaan RI. Pemboikotan ini adalah merupakan suatu
bentuk perlawanan damai dan demokratis untuk memprotes
kebijakan RI yang militeristik.
7. Mendukung aksi mogok yang dilakukan oleh supir
angkutan umum di seluruh Aceh pada tanggal 16 Agustus
2001 sebagai wujud protes terhadap kekerasan yang
dilakukan oleh Pemerintah RI.

 
Banda Aceh, 16 Agustus 2001
Komite Sentral Organisasi
Front Perlawanan Demokratik Rakyat Aceh

Thamren Ananda
Sekretaris Jenderal

Program Politik FPDRA :

Kemerdekaan Demokratik Rakyat Aceh !
Cabut Inpres No.4/2001 sekarang juga!
Bentuk mekanisme transisi demokratik !
Tiada Demokrasi di Indonesia tanpa Kemerdekaan Aceh !
Bangun Koalisi Pro Kemerdekaan !
Bangun Organisasi Perlawananan Rakyat !

Program Mendesak :

1. Tarik TNI/Polri Non Organik dari Aceh !
2. Boikot bayar pajak !
3. Bentuk Mekanisme Transisional Demokratik di Aceh !
4. Bebaskan Kautsar dan tahanan politik lainnya !

----- End of forwarded message from KPP PRD -----

---
Email all postings in plain text (ascii) to apakabar@radix.net
SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html>
SEARCH YEAR 2000+ POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net>
SEARCH 1990-1999 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net/search-all.html>
HOMEPAGE: Lists, Databases & Links Center - <http://www.indopubs.com>
---