[L] Tanggapan atas Kuasa Hukum Kelompok Tani Sintuwu Maroso

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Sat Aug 18 2001 - 14:31:11 EDT


Date: Sat, 18 Aug 2001 11:41:17 +0700
To: <Mimbar_Bebas@yahoogroups.com>, <mimbarbebas@yahoogroups.com>
From: LBH RAKYAT PALU <lbh_rakyat_palu@telkom.net>
Subject: TANGGAPAN TAR LABUAN PANIMBA

Nomor : 03/ EKS/TAR-LP/VIII/2001
Lamp. : -------------------
H a l : Tanggapan Atas Pernyataan Kuasa Hukum Kelompok Tani Sintuwu Maroso.

Kepada Yth,
Rekan-rekan Wartawan dan Kalangan Prodemokrasi
Di,-
________ T e m p a t

Dengan Hormat,
Kami atas nama Team Advokasi Rakyat Labuan Panimba (TAR_ Labuan Panimba),
berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Juli 2001, bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa.
Melansir pemberitaan media massa (Nuansa Pos dan Mercusuar) tertanggal 18
Agustus 2001 perihal masalah Tanah Ex Erfpacht di Desa Labuan Panimba, maka
kami selaku kuasa hukum dan pendamping masyarakat Desa Labuan Panimba merasa
berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan klarifikasi sehubungan dengan
pernyataan-pernyataan (baik dari Krisdianto atau pun Kuasa Hukumnya) yang
dilansir di media tersebut.

Adapun tanggapan dan klarifikasi dari kami, secara detail tersusun sebaga
berikut :

1. Pernyataan Kuasa Hukum yang Mengutip Kepres No. 32 Tahun 1979.
Kami tidak tahu, apa yang menjadi dasar Kuasa Hukum Krisdianto Thamrin,
sehingga berani mengutip Kepres No. 32 Tahun 1979 (Seperti yang dilansir Dalam
SKH Mercusuar). Padahal Kepres No. 32 Tahun 1979 adalah aturan yang
nyata-nyata
mengatur tentang Pokok-pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas
tanah Asal Konversi Hak-hak Barat. Artinya Kepres ini diadakan untuk
mengatisipasi habisnya HGU asal Konversi hak Barat (Hak Erfpacht). Sementara
tanah ex-erfpacht_ yang ada di desa Labuan Panimba itu tidak pernah diKonversi
oleh ahli warisnya --menjadi HGU-- pasca berlakunya UUPA 1960. Bahkan dalam
konsideran Keputusan Mendagri yang menetapkan bahwa tanah bekas hak Erfpacht
Labuan sejak tanggal 12 April 1978 telah kembali dikuasai oleh negara (No. SK.
31/DJA/1978),_ dijelaskan bahwa : Berdasarkan suratnya tertanggal 8-2-1973,
ahli
waris bekas pemegang hak Erfpacht telah menyatakan/ melepaskan tanah bekas hak
Erfpacht tersebut kepada pemerintah (Dikutip dari Surat Gubernur Sulteng
tertanggal 18 Juni 1996 Nomor : 593.2/3621/BPN yang di tujukan kepada Thamrin
Hal. 2). Selain itu, dalam UU Pokok Agraria Khususnya dalam pasal 31 dan 34
ditegaskan bahwa salah satu penyebab hapusnya HGU karena dilepaskan oleh
pemegang hak sebelum jangka waktunya berakhir atau karena penetapan
pemerintah.
Jadi Kepres tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tanah Ex-erfpacht
yang ada di Desa Labuan Panimba. Ini hanya untuk orang (Bekas Pemegang hak
Erfpacht) yang sempat mengkonversi Hak Erfpacht menjadi HGU sejak tahun 1960.
Karena seiring dengan berlakunya UUPA No. 5 Thn 1960, maka sejak tanggal 24
September 1960 peraturan perundang-undangan Agraria Barat dinyatakan tidak
berlaku lagi, termasuk mengenai hak Erfpacht. Tapi, berdasarkan pasal 28-29
UUPA diatur bahwa Bekas Hak Erfpacht ada kemungkinan untuk dikonversi mejadi
HGU untuk jangka waktu 25 tahun. Sementara Thamrin tidak pernah mengkonversi
tanah tersebut menjadi HGU. Jadi wajar saja kalau pemerintah menolak
permintaan
perpanjangan HGU yang diajukan Krisdianto. Kami tidak tahu apa yang mendasari
Krisdianto sehingga tetap berambisi untuk mengusai lahan Ex-erfpacht sementara
neneknya saja, yang nyata-nyata sebagai ahli waris yang sah, sudah menyatakan
melepaskan tanah tersebut kepada pemerintah.

2. Menyangkut Tuntutan Ganti Rugi
Memang diatur dalam Pasal 3 Kepres No. 32 Tahun 1979_ Juncto Pasal 8 Peraturan
Mendagri No. 3 Tahun 1979, bahwa ada ganti rugi yang dibebankan kepada pihak
yang memperoleh hak atas tanah kepada ahli waris, atas tanaman-tanaman yang
masih produktif yang ditanam oleh bekas pemegang Hak.
Tapi ini pun ditetapkan hanya untuk tanah-tanah Asal Konversi Hak Barat (tanah
Ex-Erfpacht yang sudah jadi HGU) sementara Tanah Ex-erfpacht yang ada di desa
Labuan Panimba sekali lagi kami tegaskan-- tidak pernah di konversi menjadi
HGU. Jadi ini pun masih bisa diperdebatkan, apakah ganti rugi tersebut layak
diberikan atau tidak. Apalagi berdasarkan keterangan masyarakat
setempat---banyak tanaman diatas tanah tersebut yang ditanam diatas tahun 1978
yang nyata-nyata merupakan tindak pidana karena menggunakan tanah negara tanpa
ijin.
Selain itu penetapan besarnya biaya ganti kerugian adalah_ kewenangan panitia
penaksir (sesuai ketentuan dalam aturan tersebut), yang tentunya juga harus
mempertimbangkan mengenai tanaman yang ditanam diatas tahun 1978 yang
nyata-nyata merupakan pelanggaran---selain masalah produktifitas tanaman.

3. Keberadaan Kelompok Tani Sintuwu Maroso
Komentar Krisdianto yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah dihibahkan
kepada petani penggarap melalui kelompok Tani Sintuwu Maroso, hanyalah upaya
terselubung yang dilakukan untuk mengelabui pemerintah. Karena setelah
dilakukan pengecekan oleh masyarakat setempat, ternyata Kelompok Tani Sintuwu
Maroso hanyalah kelompok fiktif yang mengklaim mewakili 117 warga labuan
panimba, sebab dari 117 nama yang ada di dalam kelompok tersebut , hanya 6
(lima) orang yang betul-betul rakyat Labuan Panimba itu pun masih keluarga
mereka, kemudian 4 orang pejabat (Kepala Desa, Camat, Mantan Camat dan
Keluarga) selebihnya tidak diketahui secara pasti identitasnya.
Ada pun respone positif dari BPN Dati II Donggala seperti yang diutarakan
Krisdianto---, sebenarnya masih harus dipertanyakan. Karena tidak diketahui
secara pasti apa motif BPN Donggala yang langsung _menyetuji_ permohonan
Kelompok Tani Sintuwu Maroso tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu
mengenai layak tidaknya keberadaan Kelompok tersebut untuk diberikan hak atas
tanah, sesuai ketentuan perundagan yang berlaku.

4. Mengenai Pembayaran Pajak
Persoalan mengenai Krisdianto yang masih tetap membayar pajak, tidak bisa
dijadikan ukuran untuk menilai bahwa hal tersebut merupakan wujud persetujuan
pemerintah atas ambisinya untuk tetap menguasai lahan tersebut. Yang harus
dipahami bahwa pajak yang tetap dibebankan kepada Krisdianto adalah sesuatu
yang wajar karena krisdiantolah yang telah menikmati hasil dari lahan
tersebut,
maka konsekwensinya dia harus membayar pajak atas apa yang sudah didapat. Lagi
pula, mungkin pajak yang dibayarkan tidak seberapa dibanding penghasilan yang
didapat dari lahan tersebut.
Bahkan dalam KUHPerdata Buku II Bab VIII Pasal 729 ditegaskan bahwa _ Pemegang
HGU tidak dapat menuntut dibebaskan dari pembayaran upeti (Pajak), baik karena
hasilnya berkurang maupun karena hasilnya tidak ada lagi. Kecuali bila
selama 5
Tahun berturut-turut pemegang HGU tidak mendapat kenikmatan apa pun dari tanah
tersebut. Jadi logikanya orang yang nyata-nyata masih menjadi pemilik sah HGU
saja harus tetap membayar pajak walau pun dia tidak mendapat apa-apa dari
lahan
tersebut, apalagi orang yang menikmati hasil dari HGU yang secara yuridis
sudah
bukan haknya lagi.

5. Mengenai Tuduhan Propokator
Kami tidak akan menanggapi pajang lebar mengenai tuduhan ini karena bagi kami
ini hanyalah cara-cara _primitif_ yang sering digunakan orde baru dimasa lalu
untuk _cuci tangan_ dan melempar kesalahan kepada orang lain.
Kami hanya ingin mengatakan bahwa_ saat Kuasa Hukum Krisdianto (Ridwan Tahir,
SH.MH) menyatakan bahwa _Para pengunjuk rasa bukan murni masyarakat dan
merupakan propokasi dari kelompok tertentu__ Maka pada saat yang bersamaan,_
justru dia lupa bertanya kepada diri sendiri apakah saya ini mewakili aspirasi
masyarakat ?_ Uang ? atau apa ? Hanya Ridwan Tahir, SH. MH dkk, yang tahu ?

6. Terakhir kami hanya ingin menyarankan agar para kuasa hukum Krisdianto,
bisa
mempelajari latar belakang permasalahan ini secara lebih komprehensip, agar_
tidak keliru dalam mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang justru bisa merusak
kredibilitasnya sebagai seorang akademisi yang menyandang gelar Magister
Hukum.
Seyogyanya setiap pernyataan itu, harus betul-betul bisa dipertanggung
jawabkan
secara akademis terlebih lagi secara yuridis, sehingga bisa lebih objektif
untuk memutuskan siapa yang sebenarnya ingin menguasai tanah secara _liar_
apakah masyarakat Labuan Panimba ataukah Klien Mereka.

Demikian tanggapan_ ini kami buat, atas perhatianya tak lupa kami haturkan
banyak terima kasih.

Palu, 18 Agustus 2001

MUH. RASYIDI BAKRY, SH.
Koordinator

Tembusan Disampaikan Kepada Yang Terhormat :__
1. Bapak Pemprov_ Sulawesi Tengah
2. Bapak Pemkab Donggala
3. Bapak Kapolda Sulawesi Tengah
4. Bapak Kapolres Donggala
5. Ketua DPRD Tk. I Sulawesi Tengah
6. Ketua DPRD Tk. II Donggala
7. Rekan-rekan LSM
8. Arsip

----- End of forwarded message from LBH RAKYAT PALU -----

---
Email all postings in plain text (ascii) to apakabar@radix.net
SEARCH CURRENT POSTINGS - <http://www.indopubs.com/search.html>
SEARCH YEAR 2000+ POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net>
SEARCH 1990-1999 POSTINGS - <http://basisdata.esosoft.net/search-all.html>
HOMEPAGE: Lists, Databases & Links Center - <http://www.indopubs.com>
---