[POLICY] Pemilihan Presiden Langsung

From: indonesia-policy@indopubs.com
Date: Mon Aug 20 2001 - 21:34:21 EDT


X-URL: http://www.cetro.or.id/pustaka/fuad1.html

   
   Kepustakaan
   
                        Pemilihan Presiden Langsung
                                      
                               Fuad Bawazier
            (Ang. Panitia Ad Hoc I MPR, Mantan Menteri keuangan)
                                      
                                                                 [INLINE]
                                                                         
   Sejenak berakhirnya kekuasaan pemerintahan Presiden Soeharto,
   perubahan-perubahan politik dinegeri ini berlangsung dengan sangat
   pesat. Regulasi politik banyak dinilai telah menghambat kehidupan
   politik yang sehat, satu persatu mulai dicabut. Konsep dan praktek
   kehidupan bernegara yang dahulu diidealisasikan atau bahkan
   disakralkan, kini di gugat dan mulai kehilangan validitas serta
   relevansinya.
   Masyarakat negara ini baik yang terikat dalam struktur formal
   organisasi negara maupun yang tidak memang tengah sibuk untuk mengkaji
   ulang aturan-aturan lama dan berusaha memformat kembali suatu aturan
   baru dalam rangka menciptakan sebuah sistem baru sebagai koreksi atas
   sistem lama yang dinilai telah gagal dalam merespon dinamika
   perkembangan dan kemajuan masyarakat serta semangat kehidupan negara
   yang demokratis.
   Dalam hubungan ini ketika pembahasan perubahan UUD 45 tengah
   berlangsung di MPR melalui badan pekerjanya,salah satu wancana yang
   mengemuka dan mendapat perhatian lebih adalah gagasan untuk melakukan
   amandemen terhadap pasal 6 ayat (2). Pemilihan presiden yang dilakukan
   oleh MPR hendak dirubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagai
   bagian yang integral dari gagasan untuk membangun sistem baru yang
   demokratis tadi.
   
   Pemilihan presiden menurut UUD 45
   
   Dalam prespektif historis, membincangkan masalah pemilihan presiden,
   di awali pada masa pembahasan rancangan UUD 45 dalam Panitia Persiapan
   Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pilihan sebutan presiden sebagai
   pemimpin negara diakibatkan oleh keberhasilan anggota Badan
   Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) menetapkan
   bentuk negara bagi indonesia merdeka yang menolak bentuk negara
   kerajaan dan bentuk lain kecuali republik.
   Dengan jumlah suara 55 bagi bentuk republik berbanding 6 yang memiliki
   kerajaan, 2 suara memilih bentuk negara lain dan 1 abstain (Yamin,
   1959), terlihat jelas dominasi kehendak pendiri negara kepada model
   negara dimana kedudukan rakyat diletakkan pada posisi yang berhak
   menentukan kehendak negara (government by the people).
   Kata republik ssendiri adalah istilah yang dipakai plato untuk
   menyebut representative democracy dimana rakyat sesungguhnya tidak
   menentukan hukum atau menjalankan pemerintahan (secara langsung)
   tetapi memilih orang lain untuk melakukannya guna membedakannya dengan
   pengertian pure democracy yang dipraktekkannya dalam pemerintahan city
   state di Yunani dahulu (Burns, 1989). Salah satu konsekuensi lebih
   lanjut dari pilihan bentuk negara ini kemudian dituangkan dalam pasal
   1 ayat (2) yang menyebutkan kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
   dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
   Tentu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pemilihan presiden dan
   wakil presiden dilakukan olehn MPR tidak dilakukan langsung oleh
   rakyat? Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipahami dahulu kedudukan
   dan peranan MPR dalam UUD 45 dan hubungan nya dengan jabatan
   presiden.
   Dalam hubungan pasal 1 ayat (2) diatas, Soepomo memberikan
   penjelasannya pada Rapat Besar Sidang Pertama Panitia Persiapan
   Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945 bahwa, (Bahar,
   1995).
   Kedaulatan negara ada di tangan rakyat; sebagai penjelmaan rakyat,
   dalam suatu badan yang dinamakan disini: Majelis Permusyawaratan
   Rakyat. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah suatu badan negara
   yang memegang kedaulatan rakyat, ialah suatu badan yang paling tinggi,
   yang tidak terbatas kekuasaannya.
   Dari penjelasan itu, UUD 45 dengan demikian, menempatkan MPR sebagai
   konkritisasi dari rakyat yang berdaulat. Oleh karena rakyat pemegang
   kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara, maka konsekuensinya
   sebagai badan penjelmaan kedaulatan rakyat tadi, MPR memiliki
   kekuasaan yang tidak terbatas. Ini ditegaskan lagi dalam penjelasan
   UUD 45 yang menyebutkan MPR merupakan pemegang kekuasaan negara yang
   tertinggi.
   Dengan kedudukan demikian, MPR dibebani tugas menetapkan Undang-undang
   Dasar dan menetapkan garis-garis besar haluan negara, seperti yang
   disebutkan dalam pasal 3 UUD 45. Garis-garis besar haluan negara yang
   ditetapkan MPR inilah yang harus dijalankan oleh presiden. Presiden
   merupakan pihak yang diberi mandat oleh MPR.
   Dalam hal ini jelas bahwa posisi presiden dalam hubungannya dengan MPR
   adalah pelaksana keputusan MPR yang tertuang dalam garis-garis besar
   haluan negara. Presiden tidak boleh mempunyai haluan politik sendiri
   diluar yang sudah ditetapkan oleh MPR. Presiden berada dalam
   subordinasi dan dominasi lembaga ini. Dengan jelas Soepomo
   menyebutkan, (Bahar, 1995).
   Maka Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan garis-garis besar
   haluan negara, sedang presiden dan wakil presiden diangkat oleh
   Majelis Permusyawaratan Rakyat dan berada dibawah Majelis
   Permusyawaratan Rakyat. Jadi Presiden untergeornet tidak nebegeornet
   dan dibawah Majelis Permusyawaratan Rakyat menjalankan haluan negara
   yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden tidak
   boleh mempunyai politik sendiri , tetapi mesti menjalankan haluan
   negara yang telah ditetapkan, diperintahkan Majelis Permusyawaratan
   Rakyat. Ia diperintah oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Begitu
   gambarannya.
   Pola hubungan MPR dan presiden ini memunculkan suatu dimensi lain bagi
   sumber kekuasaan yang diperoleh presiden. Dalam sistem distribusi
   kekuasaan UUD 45, presiden tidak saja memperoleh kekuasaan yang
   bersumber langsung dari UUD ini seperti yang dirumuskan dalam
   pasal-pasalnya, tetapi mendapatkan kekuasaan yang sifatnya turunan
   (derivasi) dari kekuasaa milik lembaga lain yang dilimpahkan
   kepadanya, (Mulyosudarmo, 1997).
   Kekuasaan yang sifatnya turunan ini dapat berupa pelimpahan kekuasaan
   dalam bentuk pemberian kuasa (pemberian mandat) atau pelimpahan
   kekuasaan dan tanggung jawab (delegasi) (Mulyosudarmo, 1997).
   Hubungan kekuasaan antara MPR dan presiden yang dikonstruksikan UUD 45
   mengakibatkan presiden dapat memperoleh kekuasaan derivasi dari MPR
   untuk melakukan tugas-tugas perolehan kekuasaan yang sifat nya
   derivatif ini, muncul mekanisme pertanggung jawaban antara presiden
   yang memperoleh kekuasaan terhadap MPR yang memberi kekuasaan.
    Dengan alur berpikir yang demikian, mudah dipahami mengapa presiden
   (dan wakil presiden) menjadi penting untuk dipilih langsung oleh
   rakyat.
   Memang sistem pemerintahan presidential Indonesia dalam hubungan ini
   memiliki keunikan tersendiri jika dibandingkan dengan sistem
   presidensial pada umumnya dimana presiden dipilih langsung oleh
   rakyat, tidak dipilih oleh lembaga perwakilan rakyat sebagaimana
   praktek yang dilakukan dalam sistem parlementer.
   Keunikan ini sangat mungkin terjadi akibat pengaruh sistem
   pemerintahan kolonial Hindia Belanda di mana pola hubungan antara MPR
   dengan Preside sama dengan pola hubungan antara Ratu Belanda dengan
   Gubernur Jenderal yang berlaku pada masa penjajahan sebagaimana diatur
   dalam konstitusi Hindia Belanda Indische Staatsregeling, (Alrasid,
   1999).
   Problem sistem Sistemik Pemilihan Tidak langsung melalui MPR.
   Pemilihan presiden dalam sistem pemerintahan presidential yang tidak
   dilakukan langsung oleh rakyat pemilih tetapi diserahkan kepada suatu
   Majelis Permusyawaratan Rakyat mengandung beberapa problem.
   Pertama, konsep pemilihan presiden oleh MPR menimbulkan beban
   pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan kekuasaan presiden yang
   dapat membawa jatuhnya presiden dalam masa jabatannya jika
   pertanggungjawaban tidak diterima oleh MPR. Ini menunjukan sistem
   pemerintahan dan secara khusus hubungan Presiden dengan lembaga
   perwakilan rakyat baik DPR maupun MPR merupakan hubungan yang in
   between antara sistem parlemen disatu sisi dengan sistem presidensial
   disisi lain. Parlemendimana eksekutif dapat jatuh dari jabatannya
   kapan saja karena hilangnya dukungan parlemen.
   Pola hubungan seperti ini harus segera diakhiri. Jika hendak
   meletakkan dominasi kekuasan negara atas prinsip kedaulatan rakyat
   ditangan lembaga perwakilan rakyat, maka prinsip-prinsip sistem
   parlementerlah yang harus dipakai.
   Tetapi jika hendak mempertahankan sistem presidential maka pola
   hubungan yang seimbang antara presiden dengan lembaga perwakilan
   rakyat harus diterapkan. Dan ini berarti pengangkatan presiden oleh
   MPR harus diubah dengan pemilihan langsung oleh rakyat agar legitimasi
   kekuasaan presiden tidak lagi berasal dari majelis dengan segala
   konsekuensinya.
   Kedua, problem lain yang menyangkut dasar legitimasi kekuasaan
   presiden. Pemilihan presiden yang dimiliki kekuasaan besar itu hanya
   ditentukan oleh 700 orang anggota MPR. Jika suara MPR yang memenangkan
   calon presiden terpilih sama dengan keinginan rakyat yang tecermin
   dari raihan kursi partai yang mencalonkan calon presiden dimaksud,
   dasar jumlah 700 suara anggota MPR tidak begitu menjadi persoalan.
   Tetapi jika terjadi sebaliknya kehendak calon presiden dari sebagian
   besar rakyat tidak sama dengan keinginan sebagian besar anggota MPR
   maka dasar legitimasi atas ukuran kemauan rakyat menjadi persoalan.
   Presiden terpilih akan mendapat tingkat akseptansi yang rendah di
   masyarakat sehingga prinsip kehendak rakyat adalah dasar kekuasaan
   pemerintah tidak terpenuhi.
   Ketiga, pemilihan presiden yang dilakukan di MPR mudah pula untuk di
   manipulasi. Sejarah membuktikan dalam masa pemerintahan Orde Baru MPR
   telah direkayasa sedemikian rupa melalui pembuatan undang-undang
   tentang Susunan dan Kedudukan MPR, undang-undang tentang pemilihan
   umum, dan undang-undang tentang partai politik. Sehingga presiden
   yang berkuasa dapat terus menerus dipilih oleh MPR itu.
   Pada masa sekarang ketika rekayasa undang-undang hampir tidak mungkin
   lagi karena undang-undang yang berlaku sudah terhindar dari
   kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan yang tidak demokratis, maka
   manipulasi berwujud dalam dimensi yang lain. Jual beli suara
   misalnya, merupakan ancaman serius proses pemilihan presiden sekarang
   ini di samping teror atau tekanan politik untuk menggolkan satu calon
   presiden tertentu.
   
   Republika, Edisi 12 Juni 2000
   

       Contact Info:- CETRO - Jalan Sungai Gerong 19. Jakarta 10230.
                Telephone:(6221)31907468. Fax:(6221)31907467