[NEWS] KMP - Kaster: TNI tak Ingin Tangani Fungsi Teritorial

From: indonesia-p@indopubs.com
Date: Tue Aug 21 2001 - 18:38:53 EDT


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0108/22/UTAMA/tnit01.htm

>Rabu, 22 Agustus 2001
   Kaster TNI Letjen Agus Widjojo:
   TNI Tak Ingin Lagi Tangani Fungsi Teritorial
   Jakarta, Kompas
   
   Fungsi teritorial sebenarnya merupakan fungsi pemerintahan sipil di
   daerah. Namun, karena pengalaman pada masa lalu fungsi itu sepenuhnya
   ditangani oleh militer, maka ketika militer ingin mengembalikannya
   kembali ke pemerintahan, militer pun dicurigai. Padahal, pada
   hakikatnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) ingin mengembalikan fungsi
   pembinaan teritorial kepada pemilik fungsi yang sebenarnya, yaitu
   pemerintahan.
   
   Demikian dikemukakan Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI Letjen Agus
   Widjojo kepada Kompas hari Senin (20/8) di Markas Besar TNI Cilangkap.
   Ia diminta menjelaskan apa saja yang dihasilkan dari Lokakarya
   Teritorial TNI yang dilaksanakan tanggal 13-15 Agustus lalu di Gedung
   Pewayangan Kautaman, Taman Mini Indonesia Indah.
   
   Tema lokakarya itu adalah "Refungsionalisasi dan Restrukturisasi
   Teritorial sebagai Pemantapan Fungsi Pemerintahan dalam Rangka
   Pertahanan Negara". Intinya, TNI ingin menyerahkan urusan pembinaan
   teritorial yang selama ini menjadi urusan TNI kepada pemerintah daerah
   (pemda). Pembinaan teritorial sendiri dimaksudkan untuk menyiapkan
   potensi wilayah untuk mendukung pertahanan. Berikut petikan
   wawancaranya:
   
   Apa sebenarnya yang dimaksud dengan pengalihan fungsi teritorial jadi
   fungsi pemerintahan?
   
   Kami mengidentifikasi bahwa fungsi teritorial pada hakikatnya adalah
   pembinaan atau manajemen potensi nasional di daerah untuk mendukung
   kepentingan pertahanan dan keamanan, yang pada dasarnya dia merupakan
   fungsi pemerintahan. Di masa lalu, itu dilakukan langsung oleh komando
   teritorial sebagai aparat TNI, sebagai kelanjutan dari tatanan yang
   berasal dari tahapan perjuangan kemerdekaan dalam bentuk pemerintahan
   gerilya.
   
   Sebuah pemerintahan gerilya mempunyai dua fungsi, yaitu pertama untuk
   melancarkan dan mengendalikan operasi militer gerilya, dan kedua
   berfungsi sebagai pemerintahan gerilya. Maka, itu memberikan latar
   belakang tatanan fungsi teritorial yang kita warisi sampai dengan era
   Orde Baru kemarin, yang belum pernah kita kaji kembali untuk dicari
   wujud implementasinya dalam sebuah tatanan Indonesia yang lebih
   demokratis dan lebih modern.
   
   Mengapa ada kesan militerisasi pada birokrasi sipil, karena nanti yang
   melaksanakan militer juga?
   
   Fungsi teritorial itu terdiri atas dua dimensi. Fungsi operasional
   militer yang merupakan fungsi pertahanan, yang merupakan fungsi
   pemerintah pusat dan tidak pernah akan diberikan kepada daerah. Itu
   disebut aspek penggunaan kekuatan. Ada aspek lain, yaitu fungsi
   pembinaan dan pendayagunaan potensi di daerah untuk mendukung
   kepentingan pertahanan dan keamanan.
   
   Periksa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, siapa yang punya kewenangan
   untuk mengelola potensi nasional di daerah? Itu adalah kewenangan
   pemda. Di masa lalu, karena merupakan bentuk pemerintahan darurat,
   ABRI pada waktu itu melalui komando teritorial (koter)-nya mempunyai
   kewenangan yang menjangkau langsung ke masyarakat. Sekarang, dengan
   refungsionalisasi tersebut, ABRI tidak punya kewenangan untuk
   menjangkau langsung ke masyarakat.
   
   Siapa nanti yang mengurusi soal itu di pemda. Apakah dari militer?
   
   Itu terserah. Ada satu pandangan yang mengatakan bahwa diperlukan
   sebuah kantor wilayah (kanwil) pertahanan di daerah. Mari kita uji.
   Kalau itu sebuah kanwil, tidakkah itu menggantikan kedudukan Kodam
   (Komando Daerah Militer)? Kalau dia menggantikan kedudukan Kodam,
   punyakah dia kewenangan untuk mengatur sumber daya dan potensi
   nasional di daerah? Karena dia akan berada di bawah kewenangan pemda,
   maka kelihatannya ini tidak akan efektif kalau kanwil.
   
   Kalau itu dijatuhkan langsung kepada pemda, maka dia akan langsung
   mengelolanya, dan kewenangan itu memang ada pada pemda. Mungkin untuk
   kepala daerah terserah pada tingkat mana akan kita letakkan itu, perlu
   ditempelkan seorang asisten yang memikirkan soal masalah pertahanan di
   daerah.
   
   Jadi, komando teritorial (koter) yang ada di daerah ditarik?
   
   Diperkirakan koter di masa depan paling rendah pada tingkat Korem
   (Komando Resor Militer) untuk melaksanakan fungsi pertahanan. Artinya,
   sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, Kodam dan Korem di
   situ akan melaksanakan fungsi pertama, sebagai penyanggah dan penindak
   awal terhadap ancaman dari luar dan sebagai pelatih rakyat.
   
   Jadi, isunya sekarang adalah bukan koter itu dipertahankan atau
   dibubarkan, tetapi kepada koter itu kita berikan tugas dan kewenangan
   apa? Itu masalahnya. Kalau tugas itu masih di dalam cakupan lingkup
   fungsi pertahanan, tanpa ada kewenangan yang menjangkau dan bisa
   mengatur potensi nasional dan masyarakat yang berstatus sipil, maka
   itu masih dalam rambu-rambu yang bisa diterima.
   
   Kalau ke depan koter menjadi penangkal awal, berarti lokasi Kodam dan
   Korem tidak seperti sekarang. Mestinya akan ada di lokasi yang ada
   ancamannya?
   
   Kita, kan, tidak tahu musuh akan muncul dari mana. Enggak pernah ada
   pembicaraan dengan musuh bahwa ia muncul dari timur atau barat. Setiap
   saat dari mana pun dia bisa datang.
   
   Oleh karena itu, pintar-pintar kita untuk merumuskan sebuah rencana
   dan strategi pertahanan yang bisa merespons dari mana pun dan kapan
   pun datangnya ancaman tersebut. Setiap daerah tingkat I itu punya
   rencana pertahanan tingkat daerah sebagai bagian rencana pertahanan
   nasional.
   
   Jadi, nanti tugas Kodam Siliwangi, misalnya, bukan mengatur organisasi
   masyarakat (ormas), bukan mengatur politik, tetapi merencanakan,
   menyiapkan, dan melatih batalyon-batalyon yang ada di Jawa Barat,
   bagaimana caranya mempertahankan Jawa Barat, dan melatih wajib-wajib
   militer dan cadangan yang diserahkan oleh pemda kepada Kodam.
   
   Kodam dan Korem itu, kan, hanya Angkatan Darat. Bagaimana dengan
   Angkatan Laut dan Angkatan Udara?
   
   Nanti terpulang bahwa komando utama operasional (kotamaops) harus
   merupakan komando gabungan. Kalau dulu kita miliki itu dalam bentuk
   Komando Wilayah Pertahanan (Kowilhan).
   
   Sekarang ini kita punya komando yang murni komando gabungan hanya
   satu, yaitu di Cilangkap. Apa cirinya? Asisten itu campuran dari
   berbagai angkatan. Nah, karena kita menganut doktrin gabungan, di mana
   operasional itu memang merupakan kewenangan TNI, bukan kewenangan
   Angkatan Darat, Laut, atau Udara. Tugas angkatan adalah merawat,
   melatih, mendidik, menyiapkan.
   
   Kalau diperlukan nanti diminta dan diserahkan kepada Panglima TNI.
   Panglima TNI yang menggunakan. Perlu ada komando gabungan yang
   memenuhi persyaratan bahwa stafnya bersifat gabungan. Apa-bila itu
   terjadi, maka baru kelihatan jelas bahwa Kodam itu adalah komando
   komponen darat yang bertugas menyiapkan satuan. Apabila nanti
   diperlukan yang menggunakan adalah garis dari Mabes TNI, kotamaops
   TNI. Dulu jelas karena ada Kowilhan. Sekarang ini agak rancu karena
   sementara Kowilhan dibekukan.
   
   Dalam UU No 22/1999, bidang pertahanan keamanan merupakan wewenang
   pemerintah pusat. Tidakkah berbahaya kalau bidang pertahanan
   didaerahkan?
   
   Walaupun ada nanti institusi-institusi pertahanan di daerah, institusi
   tersebut adalah institusi pusat. Sekarang pun begitu. TNI bukan milik
   gubernur. TNI milik Panglima TNI dan Panglima TNI itu di Jakarta. TNI
   tunduk kepada Presiden, bukan kepada gubernur.
   
   Nah, kalau ada perkecualian (politik luar negeri, pertahanan keamanan,
   peradilan, moneter dan fiskal, agama) di antaranya hankam, kita perlu
   bertanya masih valid enggak perkecualian ini, karena UU No 22/1999
   dibuat ketika departemen fungsional bernama Departemen Pertahanan dan
   Keamanan, sekarang namanya Departemen Pertahanan.
   
   Fungsi pertahanan adalah fungsi pemerintah pusat yang tidak akan
   pernah didelegasikan kepada daerah, dengan aparat atau alat
   pelaksananya adalah TNI. Utamanya dia untuk menghadapi ancaman dari
   luar. Mengapa tidak pernah diberikan kepada daerah? Kalau menghadapi
   ancaman dari luar dan sebuah daerah kalah, kekalahan terhadap ancaman
   dari luar itu tidak hanya merupakan kekalahan daerah, itu merupakan
   kekalahan bagi bangsa. Itu logikanya.
   
   Kalau keamanan, maka kita patut berpikir apakah kepala daerah bisa
   dibebaskan dari tanggung jawab keamanan? Apakah betul bahwa kewajiban
   dan tugas ini bisa dilepaskan dari pemerintah kepala daerah, karena
   kalau kita melihat penguasa darurat sipil di daerah adalah gubernur.
   Berarti dia bertanggung jawab atas pemulihan keamanan dan kondisi
   keamanan di daerah.
   
   Masalahnya, untuk sementara ini polisi mengklaim dirinya sebagai
   penanggung jawab keamanan di daerah juga sehingga ada dua penanggung
   jawab keamanan. Yang mana ini? Ini juga harus diputuskan. Tetapi yang
   jelas keamanan itu didelegasikan kepada daerah. Hanya pertahanan yang
   tetap dipegang oleh pemerintah pusat.
   
   Konsep ini mau diterapkan kapan? Katanya 2002?
   
   Kalau tahun 2002 terlalu cepat. Ternyata dari lokakarya tersebut dapat
   dikatakan berhasil baru pada tingkat sosialisasi. Mereka pun baru
   sadar bahwa fungsi teritorial merupakan fungsi pemerintahan. Jadi,
   pengalihan dari fungsi ini juga akan sangat bergantung pada pemahaman
   dan kesiapan institusi pengganti. Oleh karena itu, saya tidak ingin
   terburu-buru mengatakan berapa tahun diperlukan karena keadaan tiap
   daerah tidak sama. (bur)