[L] Surat Terbuka untuk Jaksa Agung

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Fri Aug 24 2001 - 13:12:45 EDT


Date: Thu, 23 Aug 2001 23:03:59 -0700 (PDT)
From: sapto waluyo <konsulat_gerak@yahoo.com>
Subject: Surat Terbuka Untuk Jaksa Agung
To: apakabar@radix.net dll

SURAT TERBUKA
KEPADA JAKSA AGUNG RI

Disampaikan di Ruang Savana Pradana
Kejaksaan Agung RI Jakarta
Pada Jum’at, 24 Agustus 2001, pukul 14.00 WIB

Yang Terhormat,
Saudara M.A. Rachman
Jaksa Agung RI
Di Jakarta

Pertama-tama kami menyampaikan selama bertugas kepada
Saudara yang telah dilantik selaku Jaksa Agung baru
oleh Presiden Megawati. Seperti ditegaskan Presiden,
tugas penting Jaksa Agung saat ini adalah membenahi
lingkungan internal kejaksaan, baru setelah itu
menangani kasus-kasus penting yang menyangkut
kepentingan masyaralat luas.

Selama ini masyarakat menaruh harapan tinggi, bahwa
figur Jaksa Agung semacam almarhum Baharuddin Lopa
akan dapat menuntaskan perkara korupsi dan pelanggaran
HAM berat yang sedang menghantui bangsa ini. Karena
itu, tugas Saudara melanjutkan semangat yang telah
dirintis Lopa. Jika praktek penegakan hukum yang
Saudara lakukan ternyata berseberangan dengan semangat
Lopa – yang dikenal jujur dan tegas – maka kekecewaan
masyarakat akan merebak kembali.

Sebagian dari benih kekecewaan itu muncul akibat
penunjukkan Saudara selaku Jaksa Agung yang tidak
cukup transparan, sehingga ada yang menduga Saudara
membawa kepentingan politik tertentu untuk melindungi
para pelanggar HAM (seperti terlihat dari pernyataan
Wakil Ketua YLBHI Munir dalam harian Republika
tertanggal 15 Agustus 2001). Bahkan ada yang
bertanya-tanya apakah benar Saudara adalah “Jaksa
Agung Pilihan Tentara?” (laporan utama Majalah Tempo
edisi 20-26 Agustus 2001).

Kami tidak ingin bersikap apriori. Kami hanya ingin
menegaskan, bahwa Saudara punya tugas berat untuk
menepis keraguan dan kekecewaan masyarakat. Karena
itu, kami sampai berikut ini sejumlah agenda yang
harus diperhatikan dan ditangani secara serius oleh
pimpinan kejaksaan.

AGENDA PERLINDUNGAN HAM

Tuntutan peradilan HAM bukan saja telah digariskan
dalam Ketetapan MPR dan peraturan Undang-Undang, namun
juga telah diterbitkan Keputusan Presiden yang
mengatur Peradilan HAM khusus bagi perkara Tanjung
Priok (1984) dan Timor Timur (1999). Pihak Mahkamah
Agung pun telah menyeleksi hakim-hakim khusus yang
akan menangani pelanggaran HAM, serta mempersiapkan
sarana peradilannya.

Untuk itu dituntutkan kesungguhan pihak kejaksaan
dalam menyelesaikan proses penyidikan terhadap kasus
pelanggaran HAM itu. Dalam kasus pembantaian umat
Islam di Tanjung Priok beserta segala efek sampingnya
yang melahirkan tekanan politik sangat keras saat itu,
maka kami melihat dan mengalami sendiri proses
penyidikan tidak berlangsung fair (adil) dan akuntabel
(dapat dipertanggung-jawabkan). Sebab, sejumlah mantan
petinggi militer yang terlibat dalam kasus itu
sepertinya mendapat “perlakuan khusus” atau
diskriminasi.

Padahal, bila proses penyidikan mengidap banyak
kelemahan, maka proses pemeriksaan di peradilan jelas
akan menyimpang dan menyesatkan. Hal itu tidak boleh
terjadi, harus segera dicegah, karena peradilan HAM
atas kasus Tanjung Priok serta Timor Timur merupakan
contoh bagi proses peradilan HAM yang lainnya.
Masyarakat mungkin akan menuntut peradilan khusus
serupa bagi kasus pelanggaran HAM di Aceh, Maluku,
Poso, Irian Jaya, Sampit, dan daerah lain.

AGENDA PEMBERANTASAN KORUPSI

Pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintahan
baru, sebagaimana tercuat dari pidato politik Presiden
Mega di depan sidang paripurna DPR pada 16 Agustus
2001 lalu. Bila presiden memberantas korupsi, kolusi,
dan nepotisme dari lingkaran terdekatnya, maka
kewajiban bagi para Menteri dan pejabat setingkat
Menteri untuk melakukan hal yang sama. Apalagi, posisi
selaku Jaksa Agung sang penegak hukum, tentu harus
berdiri di garis depan dalam membersihkan lingkaran
intinya yang mungkin terlibat “mafia hukum dan
peradilan”.

Setelah “cleaning house policy” itu diterapkan secara
konsisten, maka kejaksaan dpaat mengusut kasus-kasus
penting dengan semangat yang lebih tinggi. Perkara
BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang
merugikan negara ratusan trliyun rupiah hendak menjadi
perhatian utama, karena secara tidak langsung
berakibat merampas hak hidup dan hak sosial-ekonomi
masyarakat banyak.

Kaburnya para terdakwa koruptor kelas kakap yang
seperti Sjamsul Nursalim, Prajogo Pangestu, dan Rahadi
Ramelan perlu disikapi secara tegas. Jangan sampai
perlakuan khusus dan sikap kompromi menyebabkan
terulangnya pelarian terpidana koruptor sekelas Edy
Tansil dan Hendra Rahardja. Belum lagi, terpidana
Tommy Soeharto yang hingga saat ini masih buron tidak
ketahuan rimbanya. Kelambanan aparat penegak hukum
akan menghilangkan batas kesabaran masyarakat dan
memancing anarki jalanan.

PENGAWASAN KINERJA

Sunggu tepat tuntutan dari 3 mantan Jaksa Agung
(Singgih, Soedjono C. Atmonegoro, dan Andi M. Ghalib)
yang memberi waktu 3 (tiga) bulan atau 100 hari bagi
Saudara sebagai Jaksa Agung baru untuk membuktikan
kemampuan dan integritasnya dalam menangani perkara
penting. Kami juga akan mengawasi secara saksama apa
yang akan dilakukan kejaksaan dalam waktu dekat.

Tak pelak lagi, kerjasama dan hubungan baik dengan
segenap unsur masyarakat madani (civil society) dan
organisasi nonpemerintah yang peduli dengan
perlindungan HAM dan pemberantasan korupsi multak
dibutuhkan. Kita patut menarik pelajaran berharga dari
pengalaman Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (TGPTPK) yang didukung unsur masyarakat, namun
dibatalkan dasar kewenangannya dan akhirnya
dibubarkan.

Akibatnya, anggota masyarakat yang melaporkan dugaan
korupsi melalui TGPTPK malah menjadi terdakwa. Dalam
hal ini, perlindungan saksi dan pelapor tindak pidana
korupsi dan pelanggaran HAM menjadi keharusan.

Demikian pokok-pokok pikiran dan usulan, semoga
menjadi perhatian Saudara. Sekali lagi, kami
menyampaikan selamat bertugas dengan konsisten demi
terpenuhinya rasa keadilan masyarakat.

Jakarta, 24 Agustus 2001

Tokoh Masyarakat Korban Kasus Tanjung Priok:
1. A.M. Fatwa
2. Mawardi Noer
3. Arief Biki
4. Yusron Zainuri

Didukung Koalisi Antikorupsi dan Antikejahatan HAM:
1. Mochtar Beni Biki (Keluarga Besar Korban Kasus/KBKK
Tanjung Priok)
2. Heru Susetyo (Pusat Advokasi Hukum dan HAM/Paham
Indonesia)
3. Razikun (Indonesia Taxation Watch/ITW)
4. Taridi (Institute for Economic Studies/Infes)
5. Supriadi (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia/KAMMI)
6. Gunawan (Jaringan Aktivis 1998 untuk Indonesia Masa
Depan)
7. Sapto Waluyo (Gerakan Rakyat Antikorupsi/GeRAK
Indonesia)

KOALISI ANTIKORUPSI DAN ANTIKEJAHATAN HAM
Sekretariat: Gedung PP Plaza Lantai 3, Jl. TB
Simatupang 57, Jakarta
Tel: (021) 840 3980, Fak: (021) 840 3937, Email:
konsulat_gerak@yahoo.com
Kontak Personal: Sapto Waluyo (HP: 0812-994 3657)

----- End of forwarded message from sapto waluyo -----