[L] ILYAS - Prosedur Perubahan Konstitusi

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed Sep 05 2001 - 14:36:55 EDT


From: "Ilyas Husein" <anti_fascis@hotmail.com>
To: <apakabar@saltmine.radix.net>
Subject: Prosedur Perubahan Konstitusi
Date: Wed, 5 Sep 2001 02:27:43 +0200

 Prosedur Perubahan Konstitusi

  Perdebatan mengenai komisi konstitusi sebenarnya berakar pada perubahan
undang-undang dasar atau konstitusi itu sendiri. Dalam hal ini dapat
dibedakan menjadi dua bagian pokok berdasar pola pembedaan yang biasa
dipakai oleh para ahli hukum.

  Pertama adalah pada sisi material, artinya muatan-muatan yang akan
dirubah, baik ditambah atau pun dihilangkan dalam konstitusi. Sedang titik
berat kedua adalah ditinjau dari sudut pandang formil yuridis, artinya
prosedur dari perubahan muatan-muatan te rsebut.

  Pada perdebatan pertama, tentu saja kepentingan dari pengubah akan
menjadi titik sentral yang paling menentukan. Muatan-muatan yang ada dalam
konstitusi, tidaklah lepas dari aspirasi rakyat yang ada dalam negara
tersebut, bukankah fungsi konsitusi adala h sebagai satu perjanjian dasar
untuk menyelenggarakan sebuah negara ?

  Di sini sebenarnya sudah cukup jelas, yaitu bahwa dalam sistem demokrasi
dengan menggunakan parlemen (belum tentu demokrasi parlementer), telah ada
satu kesepakatan atau aturan main untuk menggunakan konsep perwakilan
dalam proses penyampaian rakyat. Te ntu saja, apabila parlemen yang ada
telah benar-benar mewakili kondisi rakyat yang hidup di negeri tersebut,
dengan kata lain konsep representatif (perwakilan) itu berjalan
sebagaimana mestinya, maka adanya sebuah komisi konstitusi menjadi tidak
relevan l agi. Logikanya, untuk apa membuat satu bentuk organ (lembaga)
baru dengan satu maksud yang tidak berbeda, yaitu sebagai organ legislatif
(pembuat undang-undang).

  Kemudian mengenai prosedur juga tidak akan lepas dari sistem yang
berlaku dalam negara tersebut. Begitu juga seperti sudah dimuat dalam UUD
1945 yang sudah diterima sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia,
bagaimanapun tidak sempurnanya konstitusi tersebut, toh ini tetap
merupakan satu perjanjian penyelenggaraan negara. Di dalamnya juga telah
diatur pula proses perubahan konstitusi itu, di mana proses itu terjadi di
dalam parlemen sendiri. Adanya peraturan-peraturan di bawahnya, seperti
ketetapan MPR (Tap MPR No. IV/MPR/1983) atau pun Undang-Undang (UU No. 5
tahun 1985), yang memberikan syarat tambahan, tidaklah bisa dipandang
berlaku apabila sudah bertentangan dengan aturan dalam UUD itu sendiri
(asas "lex superior derogat legi inferiori", aturan yang lebih tinggi
meniadakan aturan yang lebih rendah).

 **

  Namun mengapa kemudian pada kenyataannya menjadi seolah-olah deadlock.
Mengapa proses perubahan tersebut menjadi begitu pelik. Untuk mencari
titik masalahnya, kita kembalikan pada konsep representatif (perwakilan)
itu sendiri. Sejauh mana keberadaan pa rlemen, yang notabene merupakan
perwakilan rakyat, sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi
obyektif Republik Indonesia, ternyata peran perwakilan rakyat ini telah
sekian lama waktu mandul dalam peranannya sebagai lembaga legislatif
(pembuat und ang-undang), sehingga untuk mengatakan bahwa konsep
representatif yang dibutuhkan sebagai satu prosedur demokrasi masih
terlalu na_f. Sedang di sisi lain kesadaran politik di negeri ini sendiri
belum begitu lama berkembang. Ibaratnya seperti balita yang b aru belajar
jalan, sehingga pola penggantungan sepenuhnya pada parlemen menjadi tidak
demokratis (yang semestinya demokratis sesuai konsep yang ada).

 **

  Jalan keluar paling ideal adalah dengan memutar kembali roda prosedur
demokrasi. Artinya mesti kembali pada tahapan-tahapan sebelum konsep
representatif itu sendiri berjalan. Sebelum kita sampai pada tahapan
perwakilan, tahapan yang mesti dilalui adala h pemilihan. Di sini dasar
diadakannya pemilihan umum, yaitu proses pengambilan suara rakyat untuk
menentukan wakil-wakil yang sanggup meneruskan suara mereka. Sebelum
tahapan pemilihan umum pun, idealnya mesti sudah ada satu jaminan untuk
mengemukakan pe ndapat untuk menjamin asas jurdil dalam pemilihan umum.
Tentu untuk menempuh jalan ideal tersebut akan sangat sulit, meski bukan
tidak mungkin, karena memang seperti itulah sesuatu yang ideal. Namun
setidaknya ada satu point penting yang dapat kita ambil dari sini, yaitu
bagaimana pentingnya satu pemilihan umum yang jujur adil disertai dengan
satu proses pendidikan politik yang bebas.

  Kembali pada perubahan konstitusi. Seperti apa yang sudah dibahas di
atas, untuk lepas dari deadlock ini adalah dengan konsep pemilihan umum.
Wacana komisi konstitusi memang suatu ide segar, setidaknya mengingat
kondisi parlemen saat ini yang sudah diku asai dan dikooptasi oleh
elitisme akan menghalangi naiknya aspirasi dari bawah. Sehingga, meski
akan bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, ada landasan dasar
dari konsep demokrasi yang tidak bisa ditawar-tawar. Komisi konstitusi
tersebut hendak nya dibentuk dengan pola referendum, sehingga memegang
legitimasi yang cukup kuat. Dalam hal ini terjadi setengah pemilu (dalam
arti umum). Meski belum ideal -idealnya adalah pemilu penuh-, namun
sudahlah lebih baik dibandingkan dengan penentuan sepenuhny a oleh
parlemen saat ini. Di sini berlaku fungsi hukum sebagai alat kontrol
terhadap aturan. Dan penganut paham positivisme mesti menahan diri untuk
sebuah keadilan.
 

----- End of forwarded message from Ilyas Husein -----