[L] Perubahan Ketiga UUD 1945 (Lanjutan) (2)

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed Oct 31 2001 - 18:27:27 EST


X-URL: http://www.kompas.com/kompas-cetak/0111/01/nasional/peru08.htm

>Kamis, 1 November 2001
   Perubahan Ketiga UUD 1945
   (Lanjutan)
   BAB IX
   
   KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN PENEGAKAN HUKUM
   
   Pasal 24
   
   (1) Alternatif 1:
   
   Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka untuk
   menyelenggara-kan peradilan guna menegak-kan hukum dan keadilan
   ber-dasarkan Pancasila.
   
   Alternatif 2:
   
   Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka guna
   menegakkan hu-kum dan keadilan.
   
   Alternatif 3:
   
   Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan (negara) yang merdeka untuk
   menyelenggarakan peradilan.
   
   (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
   peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
   lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
   peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
   
   Pasal 24A
   
   (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan (perkara) kasasi,
   (menguji per-aturan perundang-undangan di bawah undang-undang), dan
   mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
   
   (2) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat
   pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji
   undang-undang (dan peraturan perundang-undangan di bawahnya) terhadap
   Undang-Undang Dasar, memutuskan perselisihan kewenang-an/kompetensi
   antarlembaga (negara), memutuskan pembubaran partai politik (atas
   tuntutan yang sah), dan memutus-kan perselisihan tentang hasil
   pemilihan umum.
   
   (3) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan pendapat hu-kum atas
   permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (dan/atau Dewan Perwakilan Daerah)
   mengenai dugaan pelanggaran hu-kum oleh Presiden dan/atau Wa-kil
   Presiden sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar.
   
   Catatan: (tata cara pelaksanaannya diatur dengan undang-undang)
   
   Pasal 24B
   
   (1) Hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul
   Komisi Judisial dan dengan persetujuan/pertimbangan Dewan Perwakilan
   Rakyat.
   
   (2) Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
   tercela, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
   
   (3) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim
   Agung.
   
   (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Mahkamah Agung diatur dengan
   undang-undang.
   
   Pasal 24C
   
   (1) Komisi Judisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan
   pengangkatan dan pemberhentian Hakim Agung serta hakim lain (dengan
   memperhatikan masukan dari masyarakat) berdasarkan masukan dari
   masyarakat.
   
   Alternatif 1:
   
   (2) Anggota Komisi Judisial dipilih dari mantan Hakim Agung, unsur
   praktisi hukum, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan akademisi.
   
   Alternatif 2:
   
   (2) Anggota Komisi Judisial berasal dari pengacara, jaksa, guru besar
   ilmu hukum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan wakil daerah.
   
   Alternatif 3:
   
   (2) Anggota Komisi Judisial harus berpengalaman dalam profesi hukum,
   memiliki integritas, dan kepribadian yang tidak tercela.
   
   (3) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Judisial diatur dengan
   undang-undang.
   
   Pasal (25A)
   
   Untuk menegakkan kehormatan dan menjaga keluhuran martabat dan
   perilaku para hakim, dilakukan oleh Komisi Judisial.
   
   Pasal 25
   
   Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim
   diatur dalam undang-undang.
   
   Catatan:
   
   Pengkalimatan dan penempatannya akan disinkronkan kembali.
   
   Pasal 25B
   
   Alternatif 1:
   
   (1) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota, yang terdiri
   atas tiga orang yang diajukan oleh Presiden, tiga orang oleh Mahkamah
   Agung, dan tiga orang oleh De-wan Perwakilan Rakyat.
   
   Alternatif 2:
   
   (1) Hakim Konstitusi diangkat dan diberhentikan oleh Majelis
   Permusyawaratan Rakyat atas usul Mahkamah Agung yang su-sunan dan
   jumlah keanggotaannya diatur dalam undang-undang.
   
   Alternatif 1:
   
   (2) Yang dapat menjadi anggota Mahkamah Konstitusi adalah negarawan,
   yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, memiliki integritas dan
   kepriba-dian yang tidak tercela, serta ti-dak merangkap sebagai
   pejabat negara.
   
   Alternatif 2:
   
   (2) Hakim Konstitusi adalah negarawan, yang menguasai konstitusi dan
   ketatanegaraan, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak
   tercela, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
   
   Alternatif 1:
   
   (3) Pengangkatan dan pemberhentian serta persyaratan lain mengenai
   keanggotaan Mahkamah Konstitusi diatur dalam undang-undang.
   
   Alternatif 2:
   
   Tidak perlu ayat (3) ini.
   
   Catatan:
   
   Perlu bahasan tentang: (1) syarat-syarat pemberhentian dan (2) Masa
   Jabatan.
   
   Pasal 25C*
   
   (1) Kejaksaan merupakan lembaga negara yang mandiri dalam melaksanakan
   kekuasaan penuntutan dalam perkara pidana.
   
   (2) Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang diangkat dan
   diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
   (dengan mempertimbangkan pendapat De-wan Perwakilan Daerah).
   
   (3) Susunan, kedudukan, dan kewenangan lain kejaksaan diatur dengan
   undang-undang.
   
   Pasal 25D*
   
   (1) Penyidikan dalam perkara pidana merupakan tugas dan wewenang
   Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.
   
   (2) Pejabat lain dapat menjalankan penyidikan atas perintah
   undang-undang.
   
   Keterangan:
   
   * Sesuai dengan lampiran Ke-tetapan MPR Nomor IX/MPR/ 2000, belum
   dibahas lebih lanjut. (tra)