[L] YLPF - Federalisme Adalah Proyek Nekolim

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Wed Nov 21 2001 - 10:43:34 EST


Date: Wed, 21 Nov 2001 06:27:04 -0800 (PST)
From: BUNG KARNO <lembagaputrafajar@yahoo.com>
Subject: federalisme adalah proyek Nekolim
To: apakabar@radix.net

YAYASAN LEMBAGA STUDI SOSIAL BUDAYA
PUTRA FAJAR (YLPF):

“FEDERALISME ADALAH PROYEK KOLONIALISME BARU”

Tuntutan federalisme mencuat ditengah-tengah
kerunyaman yang sedang melanda Indonesia. Gerakan
separatisme ini terasa sebagai langkah untuk
mempercepat proses kehancuran Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) yang telah dibangun bersama oleh
seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke
dengan pengorbanan yang tidak terhingga.

Perdebatan mengenai bentuk negara pernah berlangsung
antara Bung Karno dengan Bung Hatta. Pada akhirnya
Bung Hatta yang semula mengusulkan dibentuknya negara
federal, dapat menerima keputusan untuk membentuk
negara kesatuan. Disamping dapat menerima argumen yang
dikemukakan oleh Bung Karno. Sebagian besar pimpinan
pergerakan pada waktu itu mendukung ide dibentuknya
negara kesatuan. Sebagai seorang demokrat sejati dan
berjiwa kesatria, Bung Hatta menyatakan perdebagan
selesai,dan mendukung dibentuknya negara kesatuan yang
telah disetujuinya.

Ketika penindasan oleh Orde Baru tergoncang dan pintu
untuk meneriakkan keadilan mulai terbuka, tuntutan
federalisme itu mencuat kembali dari kalangan elit
dalam gaung yang lebih kuat, bahkan terkandung ancaman
bahwa apabila federasi tidak dilaksanakan, Indonesia
akan mengalami kehancuran. Dalih-dalih yang mereka
kemukakan adalah bahwa negara kesatuan telah
melahirkan ketidakadilanh, dengan mengesampingkan
sebab yang sesungguhnya, yaitu berkuasanya rezim yang
rakus dan menindas dengan cara-cara represif.
Demikianlah, tuntutan dirombaknya NKRI menjadi
federal itu menyeruak, sedangkan pembongkaran rezim
Orde Baru guna membangun keadilan justeru
tercampakkan. Bahkan kini sisa-sisa Orde Baru masih
tetap becokol di dalam system dan mental penyelenggara
negara.

Tuntutan yang muncul secara menyentak itu memang telah
membuat kita terkesima, karean tidak adanya
konsistensi antara alasan dengan tuntutannya. Oleh
karena itu seharusnyalah kita mencoba secara jernih
untuk mencari latar belakang yang sesungguhnya.

KEPENTINGAN KOLONIALISME BARU

Dalam tulisan terdahulu telah dibahas bahwa
Neo-kolonialisme/Kolonialisme Baru (Imperialisme)
adalah penjajahan dengan cara baru (gaya baru), dengan
menggunakan kekuatan dalam negari sebagai
agen/anteknya untuk memenuhi kepentingan mereka, yaitu
: penguasaan sumber daya alam, teanga kerja murah, dan
pasar untuk hasil produksi mereka.

Di Indonesia, ketiga kepentingan tersebut telah
terpenuhi melalui penguasa Orde Baru. Bahkan disamping
ketiga kepentingan tersebut, Nekolim
(Neo-Kolonialisme) telah mampu menjerat Indonesia
pada ketergantungan karean keterikatannya terhadap
syarat-syarat pinjaman yang semakin menumpuk. Tetapi
kepentingan Nekolim tidak ada batasnya. Mereka selalu
ingin mendapatkanyang lebih besar dan lebih banyak
lagi, sesuai dengan watak induknya, yaitu kapitalisme.

Disamping Nekolim merupakan kekuatan yang memiliki
nafsu yang anti terhadap keadilan sosial, mereka juga
tidak menghendaki dananya terlalu dikorupsi oleh
anteknya, karena hal tersebut akan ‘merugikan’ mereka
dalam pengembangan pasar maupun keleluasaan melakukan
investasi, bahkan akan dapat melahirkan pesaing yang
membahayakan. Marilah kita ikuti logika ini dengan
hipotesis (contoh) sederhana :

Seandainya Indonesia memiliki penghasilan Rp 20
trilyun sebulan dengan 50 juta tenaga kerja, maka tiap
tenaga kerja memiliki penghasilan rata-rata sebesar
Rp 400.000. Dengan penghasilan tersebut, tidak akan
ada tenaga kerja yang dapat membeli mobil. Tetapi
seandainya terdapat 2 juta tenaga kerja yang memilki
penghasilan sebgesar Rp 5 jutaa sebulan sedangkan
yang 49 juta memiliki penghasilan rata-rata Rp
200.000, maka setidaknya akan terbuka pasar mobil
sebesar 2 juta unit. Sedangkan untuk meredam gejolak
dari mereka yang kelaparan, Nekolim akan dating
sebagai ‘dewa penolong’ kepada 10 ribu orang dengan
membawa sekaleng susu untuk mendapatkan ucapan terima
kasih. Kalau seandainya yang 30% (Rp 6 trilyun)
dikorupsi oleh 1000 orang, maka akan ada 1000 orang
yang berpenghasilan Rp 6 milyar sebulan, berarti akan
memberi kemungkinan timbulnya 1000 pengusaha yang
membutuhkan pasar atas hasil produksinya, sehingga
akan merupakan pesaing, sedangkan pasar mobil akan
menurun sebesar +/- 30%.

Andaikata Indonesia ini terdiri dari dua wilayah yang
memiliki jumlah tenaga kerja yang sama (masing-masing
25 juta), tetapi antara wilayah yang satu dengan yang
lain secara matematis tidak memilki penghasilan yang
sama karena adanya perbedaan sumber daya alam, maka
Nekolim akan mendorong terpecahnya kedua wilayah
tersebut, Rasa kewilayahan (kedaerahan) akan didorong
dengan dalih keadilan sedemikian rupa, sehingga akan
melahirkan eksklusivisme yang menimbulkan kesenjangan.
Dengan kesenjangan itulah Nekolim akan menikmati
hasilnya, yaitu terciptanya pasar potensial di wilayah
yang berpenghasilan tinggi, dan tersedianya tenaga
kerja murah di wilayah yang berpenghasilan rendah.
Disamping itu, dengan terpecahknya wilayah tersebut,
maka masing-masing wilayah akan memiliki ‘bargaining
power’ yang lemah, sehingga akan lebih mudah
dikendalikan. Begitulah separatisme berjalan dan akan
memberikan keuntungan bagi nekolim.

Sebagaimana kita ketahui, Orde Baru dibawah pimpinan
Soeharto maupun Habibie adalah rezim yang sangat
korup. Mega korupsi yang dilakukan oleh Orde Baru
tersebut jelas sangat mengurangi keuntungan nekolim.
Dengan demikian sewajarnyalah kalau Nekolim
berkepentingan untuk menjatuhkannya. Upaya untuk dapat
memenuhi kepentingannya akan terus mereka usahakan
dengan cara apapun juga. Hancurnya rasa persatuan
serta keadilan sosial bukanlah masalah bagi Nekolim,
bahkan merupakan peluang untuk menebarkan jarum
separatismenya.

Dengan demikian maka jelaslah bahwa yang sangat
berkepentingan akan berkembangnya separatisme adalah
Nekolim dan mereka yang anti terhadap keadilan social,
yaitu kaum individualis/liberalis yang ingin
mengembangkan borjuasi nasional. Mereka mencoba
memanfaatkan peluang yang ada guna memaksakan
kepentingannya.

FEDERALISME dan PERMASALAHANNYA

Kini tuntutan dibentuknay negara federal menyeruak
kembali dengan berbagai cara dan argumentasi,
seolah-olah federalisme merupakan satu-satunya solusi
dalam rangka menegakkan demokrasi, meniadakan
ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Untuk memperkuat
argumentasinya, mereka mengeksploitir kesenjangan dan
peristiwa kekerasan yang terjadi untuk mengidentikan
negara kesatuan dengan ketidakadilan dan pelanggaraan
HAM. Dan untuk mengelabui rakyat yang dianggap bodoh,
mereka menyatakan bahwa federalisme merupakan cara
untuk menjaga keutuhan NKRI.

Dengan memperhatikan sepak terjang serta basis wilayah
unsur-unsur yang menuntut dirubahnya NKRI menjadi
negara federal, timbulah pertanyaan, apakah tuntutan
itu bukan merupakan kelanjutan dari usaha kolonialis
Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia
melalui pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS)
yang adalah negara federal ? Kita tidak boleh lupa,
meskipun RIS hanya mampu bertahan selama kurang dari
satu tahun, tatapi kaum separatis-federalis sebagai
agen-agen yang ditinggalkan oleh Van Mook dan Van der
Plas masih tetap bergentayangan.

Ironisnya, Dr. Amin Rais, cendekiawan yang menjabat
Ketua MPR dan telah bersumpah setia kepada Pancasila
dan UUD 1945 yang berarti bersumpah setia kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia, ikut mendorong
pula dibentuknya negara federal. Keingkaran ini
seharusnya menyeret dia untuk mengundurkan diri dari
jabatannya, kecuali kalau dia sudah tidak menghargai
lagi nilai moral dan harkatnya.

Adalah logika yang sangat tidak rasional, bila orang
menderita karena kakinya terinjak sepatu, mencari
penyelesian dengan memotong kaki dan membiarkan sepatu
itu tetap menggencetnya. Merubah negara kesatuan
menjadi negara federal sebagai solusi karena telah
terjadinya tindak kekerasan dan ketidakadilan adalah
penyelesaian yang menyesatkan. Seandainya negara
federal telah terlaksana, siapakah yang dapat menjamin
akan lahirnya kehidupan yang damai kalau di wilayah
itu telah berkembang konflik horizontal yang begitu
tajam ? Siapakah yang menjamin, bahwa di dalam negara
bagian itu sendiri tidak akan lahir tirani baru yang
menindas kalau tuntutan federalisme itu bukan datang
dari bawah tetapi dimobilisasi oleh elit dan pemilik
dana/uang ? Bila benar tuntutan merdeka ataupaun
federal itu datang dari rakyat, kenapa justeru terjadi
pengungsian besar-besaran ketika tuntutan itu
didesakkan ? Dan manakala penindasan oleh tirani baru
itu terjadi, sejauh manakah kekuatan rakyat di sebuah
negara negara bagian akan mempu memperjuangkan
nasibnya ? Bukankah sejarah telah membuktikan, bahwa
rakyat Indonesia baru dapat membebaskan dirinya dari
penindasan feodalisme setelah terjadi pergerakan
nasional ? Kalaupun kemudian datang rezim Orde Baru
dengan segala kerakusannya dan kekejamannya, toh
rakyat Indonesia sedara besama-samalah yang mampu
menurunkan Soeharto maupun Habibie dari tahta
kekuasaannya!
Disamping itu harus diingat pula, bahwa ketika negara
kesatuan itu dirubah menjadi negara federal, maka
konsep negara maritimpun akan berantakan. Indonesia
akan terpisah menjadi sejumlah negara degna nbatas
kontinen baru, sehingga akan timbul zona
internasional diantara pulau-pulau yang semua
merupakan kesatuan. Kemudian harus dipertimbangkan
pula bagaimana nasib rakyat yang tinggal di daerah
yang tidak memilki sumber daya alam, Maka kesenjagann
antar wilayahpun akan menganga. Tegakah kita
membiarkan mereka untuk hidup sengsara di daerah
tandusnya ? Inikah keadilan sosial yang kita inginkan
? Dan harus diperhatikan pula akan timbul masalah
kemanusiaan yang akan menimpa mereka yang berbeda
pendapat dan berada di perantauan sebagaimana yang
menimpa masyarakat Timor-Timur.

Merubah negara kesatuan menjadi negara federal
bukanlah reformasi, tetapi merupakan gerakan anti
NKRI. Dalih yang menyatakan bahwa negara kesatuan
sebagaimana termaktub dalam UUD 1945 memberikan
peluang terjadinya penindasan adalah dalih yang
mengada-ada. Yang diperlukan bukanlah perombangan NKRI
dan UUD 1945, tetapi pembuatan rambu-rambu untuk
mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Agar disadari
bahwa kesewenang-wenangan itu sendiri merupakan
penyimpangan terhadap moral yang terkandung dalam UUD
1945. Bila masalahnya adalah imbangan bobot
sentralisasi dan desentralisasi wewenang kekuasaan dan
tanggungjawab, hendaknya diselesaikan melalui
substansi (pokok) masalahnya, sehingga tidak perlu
menciptakan warna merah yang biru atau biru yang
merah.

Untuk menyelinap dari prinsip-prinsip tersebut di
atas, kaum separatis lalu mengemukakan gagasan untuk
membentuk federasi di dalam negara kesatuan.
Dalih-dalih ini harus diwaspadai sebagai euphemisme
gaya Orde Baru yang menyesatkan. Tipu muslihat Orde
Baru menyebut “penyesuaian harga” untuk kenaikan
harga, atau “mengamankan” untuk suatu penangkapan.
Harus kita ingat, federalisme memilki falsafah dan
prinsip yang berbeda.

Dikemukakannya teori negara federal dalam kerangka
negara kesatuan adalah acrobat politik dan merupakan
integrasi palsu dengan mengelabui orang lain yang
dianggapnya bodoh. Kalu demikian halnya, maka perlu
dibuat definisi baru tentang negara kesatuan yang
federal atau negara federal yang kesatuan untuk
diselipkan dalam kamus bahasa atau ensiklopedi.

Kalau untuk memperkuat argumennya meraka mengemukakan
Amerika Serikat sebagai contoh keberhasilan
federalisme, maka harus dilihat pula runtuh dan
hancurnya negara-negara federal Eropa Timur seperti
Uni Soviet, Yugoslavia dan Cekoslovakia. Setelah
kehancuran itu, kita saksikan pula betapa sulitnya
mereka bangkit kembali. Bahkan selama ini masih terus
terlibat dalam pertikaian yang tak kunjung selesai.
Sanggupkah Indonesia (kita) menanggung resiko
seperti itu pada saat konflik horizontal maupun
vertikal serta disintegrasi sosial dan nasional sedang
meradang ? Tidakkah perlu dicurigai bahwa pembentukan
negara federal merupakan langkah pendahuluan bagi
proses Balkanisasi di Indonesia ?

Kalau selama rezim ORBA kepentingan nekolim dapat
terpenuhi tetapi tidak dapat optimal karena dikorup
oleh penguasa beserta kroninya, maka ketika rezim ini
digoncang rakyat sebagai akibat dari ketidakadilan
dan kekejamannya, peluang tersebut dimanfaatkan oleh
Nekolim untuk mengamankan kepentingan beserta
agen-agennya melalui proses metamorphosa dalam bentuk
gerakan separatisme-federalisme.

Dari uraian tersebut diatas, maka jelaslah bahwa
berkembangnya issue separatisme dan federalisme
merupakan strategi nekolim yang akan lebih
menyengsarakan kehidupan rakyat Indonesia.

KEADILAN SOSIAL dalam NEGARA KESATUAN

Berdasarkan berabagai pertimbangan, baik geo-politik,
politik, social, budaya, ekonomi dsb, founding fathers
telah menyepakati didirikannya NKRI. Sebagaimana kita
ketahui, negara-negara kepulauan lain di dunia ini
juga berbentuk negara kesatuan seperti Jepang dan
Filiphina. Kita mendirikan negara kesatuan untuk
membangun sinergi yang akan timbul dari berbagai
wilayah/daerah yang memiliki kondisi yang berbeda,
seperti kita mengembangkan bahasa Indonesia dengan
tetap mengembangkan bahasa daerah yang kita miliki.

Meskipun digoncang terus menerus oleh sisa kolonial
melalui Van Mook dan kaum separatis yang didukung
oleh Nekolim, tetapi dengan bertumpu pada NKRI,
Indonesia pernah menjadi negara besar yang disegani di
dunia. Indonesia mampu menjadi pimpinan pergerakan
negara-negara berkembang mulai dari
Asia-Afrika-Amerika Latin dan yang kemudian berkembang
menjadi NEFO ( The New Emerging Forces), sampai pada
akhirnya Bung Karno dijatuhkan oleh konspirasi
internasional melalui kekuatan di dalam negeri.

Tuntutan fedralisme timbul kembali menjelang akhir
kekuasan Soeharto yang rakus dan represif. Yang
menjadi alasan utama adalah ketidakadilan dan
pelanggaran HAM. Tuntutan yang bernafaskan separatisme
 itu menyeruak di tenaga perjuangan ke seluruh rakyat
Indonesia dalam menumbangkan rezim Orde Baru,
membebaskan diri dari ketidakadilan dan
kesewenang-wenangan.

Untuk mendesakkan kemauannya, kaum separatis selalu
mengembangkan opini bahwa ketidakadilan dan
kekesarasan itu timbul sebagai akiat dari bentuk
negara kesatuan. Padahal setiap orang waras memahami
benar bahwa ketidakadilan dan kesewenang-wenangan
tidak identik dengan bentuk negara kesatuan. Lihatlah
kehidupan di Perancis dan Jepang yang juga berbentuk
negara kesatuan.

Kita mendukung setiap usaha membingkas ketidakadilan
dan kesewenang-wenangan. Kita sepakat untuk mewujudkan
keadilan, dalam arti keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia, melalui desentraliasi, Kita juga
sepakat untuk menhancurkan setiap bentuk
kesewenang-wenangan dengan tetap menjaga tegaknya
Negara Kesatuan RI. Masalah utama bagi kita adalah
bagaimana menegakkan demokrasi dan keadilan sosial
dalam kehidupan yang religius, beradab,
berperikemanusiaan dalan NKRI dengan dijiwai semangat
kebangsaan.

Perhatikanlah gerakan-gerakan di dataran Eropa . Eropa
Barat sedang menyatukan diri untuk membangun kekuatan
melalui rezim “kesatuan” moneter Euro dan kebijakan
keimigrasian, sedangkan di negara-negara federal di
Eripa Timur (terutama di bekas wilayah geopolitik Uni
Soviet) jutaan rakyat bergulat dalam penderitaannya
dalam penggerogotan kekuatan nekolim. Kalau tidak mau
lebih sengsara lagi dalam kehidupan yang
tercabik-cabik seperti yang menimpa wilayah Balkan,
jangan sampai kita terjebak ke dalam strategi
Neo-kolonialisme (penjajahan model baru). Tentulah
kita tidak akan memilih jalan kehancuran, tetapi
kehidupan yang kokoh dan sejahteralah yang ktia
harapkan. Amin.

Republish : Jakarta, 21 Nopember 2001
Release : Jakarta, 24 November 2001

YAYASAN LEMBAGA STUDI SOSIAL BUDAYA PUTRA FAJAR-LPF

ttd ttd.

Ir. Sutrisno Wirosumarto Ir. Jati Ulung
------------------------ --------------
Ketua Umum Sekretaris Umum

----- End of forwarded message from BUNG KARNO -----