[INDONESIA-VIEWS] JOSHUA - RMS: Pro dan Kontra (2)

From: apakabar@saltmine.radix.net
Date: Mon Apr 02 2001 - 12:26:39 EDT


From: "Joshua Latupatti" <joshualatu@hotmail.com>
To: apakabar@radix.net
Subject: RMS: PRO DAN KONTRA (2)
Date: Mon, 02 Apr 2001 09:23:19

RMS: PRO DAN KONTRA (2)
-----------------------------------------

Salam Sejahtera!

F K M :
Date 2001-03-27
Inilah Surat FKM Kepada Gus Dur Tentang Kedaulatan RMS
March. 27, 2001 16:18:21 WIB; Reporter/Penulis: Izaac Tulallesy

Dalam surat FKM yang salinannya diperoleh Mandiri Online di Ambon, Selasa
(27/3), Manuputty Cs menjelaskan bahwa FKM berjuang demi kepentingan
kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum, serta menjujung tinggi Hak-hak
Asasi Manusia (HAM).

JOSHUA:
Dengan demikian, siapapun atau pihak manapun, yang merasa
bahwa FKM “melakukan kasalahan”, harus membuktikannya
melalui jalur YANG SAMA, yaitu “kebenaran dan keadilan yg.
berdasarkan hukum”, di dalam kerangka “HAM”!! Salah atau
benar, FKM telah menunjukkan sifat “tidak pengecut” untuk
menyatakan pendapat mereka secara terbuka di DALAM NE-
GERI!!! Seharusnyalah, pihak “Penentang” (Negara?) mem-
perlihatkan sikap yang sama, apalagi jika didasarkan pada ke-
yakinan bahwa Negara TIDAK pernah melakukan kesalahan
terhadap RMS!!!

F K M :
"Kehadiran FKM merupakan bagian daripada akumulasi rasa keprihatinan
masyarakat Maluku terhadap tragedi kemanusiaan di Maluku selama dua tahun
yang tak kunjung selesai jika tidak disikapi secara serius. Perlu bapak
ketahui bahwa FKM selalu melakukan kajian-kajian ilmiah untuk mencari solusi
maupun alternatif penyelesaian tragedi kemanusiaan Maluku, karena pengalaman
selama ini belum ditemukan format yang tepat untuk menjawab permasalahan di
Maluku," jelasnya.

JOSHUA:
Hal pertama yang dapat saya tarik dari pernyataan ini adalah
bahwa FKM adalah KORBAN kerusuhan Ambon/Maluku yg.
berkepanjangan, dan BUKAN dalangnya, seperti yang selalu
dituduhkan orang tak berakal!!! Argumentasi FKM dapat di-
gugurkan, jika pihak yang menyanggah dapat “mengemukakan
solusi yang juga dikaji secara ilmiah, bagi Ambon/Maluku”,
atau memberikan PENJELASAN logis, mengapa Konflik Am-
bon/Maluku bisa berlarut-larut demikian lama, dan bahwa Pe-
merintah (Negara) melalui PDS dan PDSD-Maluku SUDAH
BERUSAHA SECARA MAKSIMAL, tetapi tidak berhasil, ka-
rena pengaruh “faktor eksternal” yang cukup kuat!!! Faktor
eksternal yang saya maksudkna adalah seperti “campur tangan
negara atau badan Internasional” yang turut melanggengkan
konflik Ambon/Maluku, yang atasnya Pemerintah RI tidak da-
pat berbuat banyak!!!

F K M :
Disebutkan pula bahwa asumsi sebagian kalangan tentang Kristen RMS yang
mendalangi kerusuhan Maluku mendorong mereka untuk melakukan kajian soal
RMS. "Dari hasil kajian FKM, terbukti bahwa RMS adalah suatu negara merdeka
yang diakui keabsahannya, akan tetapi RMS bukan dalang kerusuhan Maluku.
Dengan demikian FKM memposisikan diri sebagai wadah netral yang tidak
mempunyai hubungan fungsional maupun struktural dengan Republik Maluku
Selatan (RMS)," jelas Manuputty.

JOSHUA:
Pernyataan ini membuktikan bahwa “isu-isu DUSTA, Kristen
RMS sebagai dalang Kerusuhan Ambon/Maluku”, adalah KE-
BODOHAN YANG MENYUSAHKAN DIRI SENDIRI!!!!
Saya sendiri yang dulunya hanya mendengar CERITA tentang
RMS, akhirnya menjadi TERBEBAN untuk MENELITI, APA
SEBENARNYA RMS itu!!! RMS masih HIDUP dan AKTIF,
sehingga penyelidikan tentang KETERKAITAN STRUKTUR
dan FUNGSIONAL-nya dengan FKM dapat dilakukan, sehing-
ga pihak yang kontra tidak main “asal tuduh”!!! Pernyataan
FKM bahwa “Proklamasi RMS itu diakui keabsahannya”, juga
dapat disanggah, jika memiliki data akurat yang sebaliknya!!!!

F K M :
Menurutnya, perbedaan persepsi tentang sah tidaknya RMS antar berbagai
kepentingan merupakan sesuatu yang sah-sah saja. "Namun kami menyampaikan
kepada kepada Bapak Presiden bahwa ternyata kami menemukan bahwa RMS adalah
sah sebagai sebuah negara merdeka yang diproklamasikan pada tanggal 25 April
1950.
Kemerdekaan dan kedaulatan tersebut telah mendapat pengakuan dari berbagai
negara, dan dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap," jelasnya.

JOSHUA:
Sampai pada tahap ini, saya berpikir bahwa kita TIDAK lagi bi-
bertengkar sambil berdiri di atas “perbedaan persepsi” tentang
RMS! Argumentasi harus dilawan dengan argumentasi, dan ma-
sing-masing berkewajiban memiliki DATA PENDUKUNG yg.
SAH dan AKURAT!!! Jika perlu untuk membentuk semacam
TIM PRO dan KONTRA, saya pikir hal ini jauh lebih baik dari
“asal main tuduh”, dan berakhir dengan PENGGUNAAN WE-
WENANG, yang malah bisa memperburuk wajah kita dari segi
KEADILAN dan HAM di dunia Internasional!!!

F K M :
RMS, menurutnya, memiliki syarat sahnya suatu negara. Yakni, memiliki
pemerintahan yang berdaulat, memiliki wilayah kekuasaan, memiliki rakyat,
memiliki peraturan (UUD), memiliki pengakuan internasional, memiliki mata
uang dan sebagainya; sama halnya dengan negara-negara
merdeka/berdaulat yang lain.

ROBERT TUTUHATUNEWA:
SIWALIMA (29 MARET 2001):
RMS Tak Penuhi Syarat Berdirinya Sebuah Negara
Karena Dinilai tak Punya Rakyat dan Batas Wilayah

AMBON, Siwalima. Lagi-lagi klaim Front Kedaulatan Maluku (FKM) dibantah.
Diingatkan bahwa Republik Maluku Selatan (RMS) yang diproklamasikan pada
tanggal 25 April 1950 belum memenuhi syarat-syarat sebagai sebuah negara
merdeka dan berdaulat. Pasalnya, dua dari empat syarat yang harus dipenuhi
sebagai sebuah negara berdaulat justru tidak dipenuhi oleh RMS.

JOSHUA:
Pembahasan manjadi LEBIH MENARIK, karena dua hal! Per-
tama, SANGGAHAN ILMIAH terhadap Pernyataan FKM, ter-
nyata datang dari, katakanlah, KANDANG SENDIRI! Kedua,
sanggahan terebut datang dari pihak KRISTEN, dan dimuat di
dalam HARIAN DAERAH, yang selama ini dituduh sebagai
HARIAN KRISTEN-RMS!! Hal ini berguna bagi mereka-me-
reka si TUKANG FITNAH, untuk menunjukkan bahwa Kami
warga Ambon/Maluku, bukan “sekelompok kambing yang asal
mengembik”!!!

ROBERT TUTUHATUNEWA:
Demikian ditandaskan pengamat politik dari FISIP UKIM, Robert Tutuhatunewa,
SH, MSi saat menjawab pertanyaan Siwalima di Ambon, kemarin, soal surat yang
dikirim FKM yang ditujukan kepada Presiden perihal "Mohon Klarifikasi
tentang Keabsahan dan Mohon Pengembalian Kedaulatan RMS". Dia juga
menyatakan sependapat dengan Ketua Yayasan Masjid Raya Al-Fatah, Abdullah
Soulisa bahwa proklamasi Republik Maluku Selatan (RMS) belum mendapatkan
pengakuan internasional, sebagaimana diberitakan harian ini, kemarin.

JOSHUA:
Keadaan menjadi lebih SERU lagi, karena ternyata Penyanggah
yang Kristen, “Robert Tutuhatunewa”, mendapat ‘sekutu’ – Pe-
nyanggah Muslim, yaitu KETUA YAYASAN AL FATAH,
“Abdullah Soulisa”!! Saya setuju dengan DUET ini, selain ka-
rena mereka mencerminkan adat PELA-GANDONG, gabungan
antara “pengamat politik” (segi ilmiah) dan “tetua Daerah” (se-
gi PENGALAMAN) ini akan merupakan duet yang harmonis!!!
Saya TIDAK akan menentang “pernyataan Pak DULLAH SOU-
LISSA”, sebab sebagai seorang BEKAS SEKRETARIS RMS,
beliau ini TAHU BANYAK (jika anda masih ingat apa yang sa-
ya sering katakan tentang Tokoh yang satu ini!)!!! Pak Dullah
Soulissa juga bisa menerangkan kepada kita, bahwasanya RMS
itu BUKAN KRISTEN SAJA, kan Pak??? BANYAK Tokoh
RMS yang MASIH HIDUP, yang dapat diminta sebagai SAKSI
pada sisi PRO dan KONTRA RMS! Saya percaya bahwa,data-
data tentang RMS juga masih tersimpan rapih (di Belanda), se-
bagai bahan kajian bagi kedua belah pihak!!!

ROBERT TUTUHATUNEWA:
Tutuhatunewa menjelaskan bahwa ada empat syarat utama dalam mendirikan
sebuah negara merdeka. Yakni, adanya wilayah yang jelas, punya rakyat, punya
pemerintahan, dan adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain. "Jadi untuk
sebuah negara dikatakan merdeka, keempat syarat harus dipenuhi dulu. Minimal
tiga syarat pertama. Sepanjang tiga syarat yang pertama tidak dipenuhi,
sulit untuk dibuktikan bahwa sebuah negara itu adalah negara merdeka,"
tandasnya.

JOSHUA:
Sampai di sini, pada hemat saya, R. Tutuhatunewa dan FKM
masih “sejalan”!!! Yang satu mengajukan 4-pokok sebagai sya-
rat SAH, berdirinya suatu negara, sedangkan yang lain setuju de-
ngan ka-4 pokok tersebut, dan mengklaim bahwa ke-4 pokok
persyaratan tersebut “sudah dipenuhi” oleh RMS (1950)!!!

K K M :
"Tindakan kemerdekaan itu sebagai akibat pelanggaran berat terhadap
kesepakatan/hukum internasional dan hukum Indonesia yang dilakukan oleh
Indonesia," sebutnya.

JOSHUA:
Saya tidak terlalu mengerti pernyataan ini!!! Saya perkirakan
ada kata yang hilang di antara “Tindakan” dan “kemerdekaan”,
yaitu kata “menumpas”!! Begitupun saya terbentur dengan is-
tilah “sebagai”, yang mungkin harus “adalah”!! Ada baiknya,
kita lewatkan saja bagian ini!

ROBERT TUTUHATUNEWA:
Nah, menyangkut kemerdekaan RMS yang diklaim FKM sudah ada pengakuan
internasional, justru diragukannya. Dia mengaku, belum pernah mendengar atau
melihat fakta riil adanya pengakuan tersebut. "Ya, sampai sejauh ini saya
belum melihat ada fakta riil dari perjuangan sebuah negara merdeka yang
kemudian diintervensi oleh negara lain.

Artinya, bahwa kalau memang RMS menyatakan bahwa dirinya merdeka pada
tanggal 25 April 1950, mestinya RMS dapat memperlihatkan atau mempertahankan
posisi kedaultan kemerdekaan itu. Tapi justru selama ini tidak terlihat
adanya perjuangan untuk mempertahankan kedaulatan negara yang diproklamirkan
tahun 1950 tersebut," tandasnya.

JOSHUA:
Pada hemat saya, Robert Tutuhatunewa KELIRU, jika mencoba
menggunakan “paragraf kedua” sebagai BUKTI untuk pernyata-
an di dalam “paragraf pertama”!!! Kedua argumen itu seharus-
nya berdiri sendiri-sendiri!!! Saya ingin memberikan sebuah
ilustrasi untuk “paragraf pertama”! “Seumur hidup saya, saya
BELUM PERNAH MELIHAT bendera RMS”!! Apakah keku-
rangan saya ini (katakanlah begitu) dapat saya gunakan untuk
menyatakan bahwa “RMS itu tidak ada”??? Bendera itu ada,
tetapi saya belum sempat, atau belum berusaha untuk dapat me-
lihatnya!!! Sebagai seorang ilmuan (pengamat politik), seha-
runya argumentasi Sdr. Tutuhatunewa tidak berakhir dengan
“saya belum melihat”, tanpa menerangkan bahwa saudara telah
“berusaha untuk itu” (penelitian)!! Sudah berapa banyak “do-
kumen otentik RMS” yang diteliti, di mana dan kapan?? Selan-
jutnya, jika Sdr. R. Tutuhatunewa bisa mengingat peristiwa
“Penyanderaan Kereta Api” di Belanda, saya ragu apakah pa-
ragraf kedua di atas akan pernah terucap!!! Yang dimaksudkan
di dalam paragraf kedua adalah seperti “perjuangan berupa pe-
rang gerilya di Ambon/Maluku”!!! Iya kan Robby???

ROBERT TUTUHATUNEWA:
Dia juga memandang perlu untuk mempertanyakan landasan hukum berdirinya RMS.
"Sebab menurut saya terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai saat
ini belumpernah dibatalkan. Jadi dapat dikatakan bahwa terbentuknya NKRI
adalah merupakan suatu kontrak sosial yang dibuat oleh tokoh-tokoh
masyarakat dari suku-suku bangsa yang ada pada tahun 1945, yang kemudian
bersepakat untuk membentuk suatu NKRI," kata dia.
Kesepakatan yang lahir saat itu, jelas Tutuhatunewa, berpijak pada UUD 1945
dan Pancasila sebagai dasar negara. "Pada saat itu memang ada kecenderungan
terjadi perdebatan sengit untuk bergabung dan tidak bergabungnya kawasan
Timur Indonesia ke dalam NKRI, adalah menyangkut sila pertama dalam
Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Tapi atas kesepakatan saat
itu, maka tujuh kata dari sila pertama itu dihapus, kemudian suku bangsa
Maluku bersepakat untuk bergabung dalam wilayah NKRI dan berjalan sampai
saat ini. Ini berarti berdirinya RMS di mata pemerintah, kalau dilihat
sebagai suatu kelompok separatis, saya kira bukan tidak mustahil. Sebab
selama ini Maluku adalah bagian dari Wilayah Negara Republik Indonesia,"
papar dia.

F K M :
Ia menyebutkan soal empat hal yang telah dilanggar Indonesia dalam kasus
RMS. Yaitu, pertama, perjanjian Linggarjati tahun 1947 yang menginginkan
adanya bentuk negara serikat dan memberikan kesempatan kepada penduduk dalam
wilayah negara bagian untuk menentukan pilihan sediri secara bebas ataukah
berada dalam negara Indonesia Serikat. Kedua, perjanjian Renville tahun 1948
(Indonesia ikut didalamnya) yang mempertegas Perjanjian Linggarjati khusus
dalam penentuan nasib sendiri penduduk wilayah pada negara/daerah bahagian.
Ketiga, Konperensi Meja Bundar (KMB) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Den
Haag tahun 1949 yang juga mempertegas isi perjanjian Linggarjati dan
perjanjian Renville dalam hal penentuan nasib sendiri penduduk wilayah pada
negara/ daerah bagian.
Juga, keempat, konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) pasal 2b
(bahagian akhir) mengatakan bahwa `a dan b ialah daerah-daerah bagian yang
dengan kemerdekaan menentukan nasib sendiri bersatu dalam ikatan Federasi
Republik Indonesia Serikat berdasarkan yang ditetapkan dalam konstitusi ini
dan lagi c, Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah
bagian, selanjutnya pasal 189 ayat 4 yang menyatakan bahwa: Kepada tiap-tiap
negara bagian akan diberikan kesempatan menerima konstitusi. Dalam hal
suatu bagian tidak menerima konstitusi itu, maka negara tersebut berhak
bermusyawarah tentang suatu perhubungan khusus dengan Republik Indonesia
Serikat dan Kerajaan Nederland.

JOSHUA:
Dengan SANGAT MENYESAL, saya harus katakan bahwa Sdr.
T. Tutuhatunewa PUNYA PR SEJARAH yang harus diselesai-
kan!!! Saya tidak mengatakan bahwa Sdr. R. Tuthatunewa keli-
ru, tetapi MENGHAKIMI RMS dengan HANYA berpatokan pa-
tahun 1945, TIDAK CUKUP!!! Di dalam selang waktu antara
1945 dan 1950, terdapat BANYAK hal PENTING yang juga ha-
rus dipertimbangkan, dan FKM SUDAH melakukan itu!! Jika
ingin memajukan sanggahan ILMIAH yang punya BOBOT, se-
pantasnya Sdr.R.Tutuhatunewa menggunakan “data tandingan”
yang terdapat di dalam era 1945-1950 juga!!! Jika tidak, kita
nantinya akan terlibat di dalam permainan “lempar tanggapan”,
dan berakhir dengan “saling tuduh”!!!

Salam Sejahtera!
JL.

(ke bagian-3)

----- End of forwarded message from Joshua Latupatti -----

---
RETURN TO Mailing List & Database Center - <http://www.indopubs.com>
---